munir 2

keputusan  

Presiden) dan melibatkan beberapa nama tokoh masyarakat seperti 

Amin Rais (Mantan Ketua MPR), Syafii Maarif (Ketua PP Muhammadiyah), 

dan Todung Mulya Lubis. Presiden SBY sendiri pada saat itu tidak 

secara eksplisit untuk segera memenuhi permintaan ini  dan lebih 

bersikap diplomatis dengan meminta lebih dahulu konsep dasar usulan 

tim investigasi kasus Munir.

 Pada tanggal 26 November 2004 Direktur 

Eksekutif Imparsial Rachland Nashidik menyerahkan rancangan tim kasus 

Munir beserta usulan nama-nama anggotanya kepada Andi Mallarangeng, 

juru bicara Kepresidenan di Halim Perdanakusumah. 

Dukungan penting lainnya juga ditunjukkan pihak lain, baik dari 

kalangan domestik maupun dari komunitas internasional, dalam 

mendesak pemerintah untuk membentuk tim investigasi independen. 

Pihak keluarga Munir dan kawan-kawan aktivis memandang usulan 

pembentukan tim investigasi independen harus juga mendapat 

dukungan dari publik luas dan tokoh masyarakat. 

Dukungan penuh misalnya dinyatakan oleh Ketua PP Muhammadiyah, 

Syafii Maarif saat bertemu dengan keluarga Munir dan rekan-rekan NGO 

pada tanggal 24 November 2004 di kantornya. Bahkan ia bersedia bila 

namanya masuk dalam tim investigasi independen ini .

Dukungan serupa diajukan oleh 59 aktivis HAM internasional pada 20 

Nopember 2004 yang disampaikan  pada acara siaran pers bersama 

yang disampaikan Koordinator Human Rights Working Group (HRWG) 

Rafendi Djamin di Jakarta. Aktivis HAM internasional (68 orang) dari 30 

negara ini  sebagian besar adalah penerima “The Rights Livelihood 

Award” yang diberikan oleh sebuah yayasan  berbasis di Swedia. 

Secara khusus mereka menyatakan rasa belasungkawa mendalam dan 

memperingatkan pemerintahan SBY bahwa mereka akan memastikan 

publik dunia mengawasi proses penuntasan kasus ini. Munir sendiri juga 

pernah menerima penghargaan ini  di tahun 2000. Pada tanggal 

8-13 Juni 2005, para aktifis penerima penghargaan RLA ini  kembali 

berkumpul dalam sebuah pertemuan tahunan di Salzburg, Vienna. Mereka 

kembali mengekspresikan solidaritas dengan mengangkat pentingnya 

pengungkapan kasus Munir. Pertemuan ini dihadiri oleh Suciwati, istri 

Munir, yang didampingi oleh aktifis KontraS, Mouvty Makaarim Al Akhlaq. 

Dalam waktu yang hampir bersamaan dengan digelarnya pertemuan 

tahunan itu, Suciwati bersama Mouvty juga menghadiri sebuah konferensi 

tahunan “Human Rights Defender Forum”, yang digelar The Carter Center, 

pada 6-8 Juni 2005 di Atlanta. Dalam kesempatan ini , mantan 

Presiden Amerika Serikat Jimmy Carter juga menyampaikan simpati 

sekaligus dukungannya untuk pengungkapan kasus Munir. 

sesudah konferensi usai, Suciwati difasilitasi oleh Human Rights First 

(dulu Lawyers Committee for Human Rights) yang berbasis di New 

York, USA juga menemui beberapa pejabat penting di Washington DC, 

USA untuk membicarakan kasus Munir. Human Rights First inilah yang 

juga memfasilitasi keikutsertaan Suciwati dalam forum HAM yang 

diselenggarakan di Atlanta, USA. Dalam press release bersama Human 

Rights First dan The Carter Center mengkritik peran Badan Intelijen 

Negara, salah satu butir pernyataan berbunyi : “In Indonesia, efforts to 

reform the state intelligence body, implicated in many human rights 

violations, are being resisted in the name of safeguarding security;”

Kasus Munir juga dianggap bisa menjadi pintu masuk bagi kalangan 

aktivis HAM untuk meminta negara agar segera melindungi mereka 

yang dikategorikan sebagai pembela  HAM.56 

Dukungan dari kalangan akar rumput/grass root untuk tim investigasi 

independen juga ditunjukkan oleh komunitas korban dan kaum marginal, 

yang tergabung dalam Solidaritas Rakyat untuk Korban Pelanggaran 

HAM  Mereka berunjuk rasa (2 Desember 2004) dengan berjalan kaki 

dari Bundaran Hotel Indonesia menuju Istana Presiden untuk menuntut 

Presiden SBY segera merealisasi tim investigasi independen.57 Juga tidak 

ketinggalan dukungan untuk pembentukan tim investigasi independen 

dinyatakan oleh  penyanyi terkenal Indonesia, Iwan Fals,  pada tanggal 

8 Desember 2004,  saat acara peresmian patung Munir di kantor Yayasan 

Lembaga Bantuan Hukum Indonesia/YLBHI.58 

Selain itu untuk mengenang Hari Internasional untuk Menghapus 

Kekerasan terhadap Perempuan (25 November 2004) yang diselenggarakan 

di Komnas Perempuan, acara ini juga ditujukan untuk mengenang figur 

Munir. Menurut Ketua Komnas Perempuan, Kemala Chandrakirana, Munir 

dapat dinilai sebagai aktivis yang memperjuangkan dan mengadvokasi 

hak-hak perempuan. Selama di KontraS, Munir aktif mendorong 

para ibu untuk memperjuangkan nasib anak-anaknya yang hilang, 

mempersoalkan kasus kekerasan terhadap perempuan seperti di Aceh 

dan Timor Timur. Pada acara itu juga para aktivis perempuan mendukung 

usaha  pembentukan tim investigasi independen.  

Kuatnya dukungan publik terhadap gagasan dibentuknya tim investigasi 

independen tidak hanya  disebabkan hanya motif kasus Munir terungkap 

tuntas, namun lebih dari itu tim ini juga menjadi tolak ukur penegakan 

hukum di bawah pemerintahan baru SBY. Beberapa pihak bahkan 

mendesak Presiden SBY untuk menjadikan kasus Munir sebagai prioritas 

kerja program 100 hari Kabinet  Indonesia Bersatu, seperti yang diusulkan 

oleh Rektor Universitas Brawijaya, Bambang Guritno dan Ketua Umum 

Ikatan Alumni Universitas Brawijaya, Syukur Nuralam.61 Presiden SBY 

sendiri tidak bisa mengelak bahwa kasus Munir ini harus menjadi salah 

satu prioritas kerja 100 harinya. Ini diungkapkan Presiden SBY saat 

memberi  kata sambutan pada acara halal bihalal Keluarga Alumni 

Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) di Jakarta, 27 November 2004.

A. Tarik Ulur Pembentukan Tim Independen

Tepat tanggal 8 Desember 2004, Munir seharusnya berumur 39 

tahun. Pada tanggal ini kawan-kawan aktivis HAM menyelenggarakan 

peringatan ulang tahun almarhum dengan melakukan peresmian 

patung Munir di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia 

(YLBHI). Acara ini cukup meriah dihadiri publik dengan jumlah 

besar karena salah satu pengisi acaranya adalah Iwan Fals, seorang 

musisi ternama, yang juga melantunkan lagu ciptaannya khusus 

untuk Munir.

Acara ini juga diwarnai oleh keprihatinan dari keluarga dan 

kawan-kawan almarhum karena sebelumnya telah diumumkan 

oleh Sekretaris Kabinet, Sudi Silalahi, yang menyatakan bahwa 

pemerintah memutuskan untuk menunggu perkembangan 

penyelidikan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian RI. Ini 

merupakan bahasa politis untuk menyatakan “tidak” bagi 

tim investigasi independen. Pernyataan yang kurang lebih 

sama juga diumumkan oleh Juru Bicara Kepresidenan, Andi 

Mallarangeng seusai menghadiri pelantikan Direktur Badan 

Intelijen Negara/BIN yang baru, Mayjen (Purn) Syamsir Siregar. 

Andi Malarangeng menjelaskan bahwa presiden menilai 

pembentukan tim independen belum tepat dan kesempatan 

harus diberikan dulu kepada Polri untuk menjalankan tugasnya.

Ada dugaan, keputusan penolakkan tim investigasi independen 

ini merupakan hasil rapat Presiden dengan anggota kabinet 

secara terbatas sehari sebelumnya (7 Desember 2004).

Reaksi atas pernyataan Sudi Silalahi dan Andi Mallarangeng ini 

segera bermunculan. Dari kalangan DPR, melalui anggota Komisi 

III, Lukman Hakim Saifuddin segera melontarkan gagasan untuk 

melakukan hak interpelasi terhadap presiden. Ia menyatakan 

telah mengumpulkan 45 tanda tangan anggota DPR sesaat sesudah 

penolakkan Presiden SBY untuk membentuk tim investigasi 

independen. Ia juga berjanji akan mengedarkan surat ini  

kepada anggota DPR lainnya. Menurut Lukman Hakim Saifuddin 

salah besar kalau jika Presiden SBY menganggap tidak perlu  

pembentukkan tim investigasi independen untuk kasus Munir 

karena sebelumnya pemerintah pernah membentuk tim investigasi 

gabungan untuk menyelidiki kasus pembunuhan Theys Hiyo Eluay 

– tokoh masyarakat Papua- dan pembunuhan warga Amerika di 

Papua (yang melibatkan staf  FBI dalam investigasinya).

Namun yang paling kecewa terhadap sikap penolakkan Presiden 

SBY ini adalah Suciwati, istri almarhum Munir. Kekecewaan ini 

dinyatakannya pada acara konferensi pers bersama (KontraS, 

Imparsial dan Kelompok Solidaritas Pembela HAM Indonesia) di 

kantor Imparsial, 8 Desember 2004. Menanggapi kekecewaan 

keluarga Munir, Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng kembali 

menjawab dengan bahasa diplomatis bahwa Presiden SBY tidak 

menolak usulan pembentukan tim investigasi independen, tetapi 

Presiden SBY lebih memberi  kesempatan dulu kepada Kepolisian 

RI untuk menyelidiki kematian Munir.

Sementara itu dugaan bahwa 

kematian Munir berkaitan dengan operasi Intelijen semakin kuat 

karena adanya pilot Garuda, Pollycarpus Budihari Priyanto -yang 

berinteraksi dengan Munir pada saat di penerbangan maut Garuda 

GA-974 – ternyata diduga kuat merupakan anggota Badan Intelijen Negara (BIN). Penolakkan pembentukan tim investigasi independen 

dikhawatirkan akan menutup dalam-dalam misteri kematian Munir, 

sebagaimana kasus-kasus pembunuhan politik lainnya di Indonesia.

Sikap Presiden SBY kemudian berubah cukup drastis keesokan 

harinya, 9 Desember 2004 dalam acara konferensi pers kasus 

Munir. Kali ini pernyataannya disampaikan oleh Sekretaris Kabinet, 

Sudi Silalahi, bahwa Presiden SBY kecewa ada kesan ia menolak 

tim investigasi independen. Bahkan saat itu Presiden SBY telah 

menginstruksikan Jaksa Agung dan Kapolri untuk berkoordinasi 

dengan pihak keluarga almarhum Munir untuk merancang usulan tim 

ini  agar tidak tumpang tindih dengan ketentuan perundang-undangan Indonesia. 

Ketidakjelasan sikap Presiden SBY ini kemudian mengundang 

reaksi dari kalangan DPR, tokoh masyarakat, akademisi, aktivis 

HAM, hingga organisasi HAM internasional. Berita perubahan sikap 

Presiden SBY ini kemudian menjadi berita utama media massa.

Bantahan Presiden SBY terhadap posisi penolakkan terhadap tim 

investigasi independen nampaknya lebih disebabkan kekacauan dan 

miskoordinasi dalam tubuh tim juru bicara kepresidenan.

B. Tim Pencari Fakta Kasus Munir

Segera sesudah Presiden SBY menyatakan setuju untuk membentuk 

tim investigasi, prosedur operasionalnya diserahkan kepada Menko 

Politik, Hukum, dan Keamanan, Widodo AS. Tugas awalnya adalah 

menyusun draft kerja tim investigasi ini  bersama pihak 

keluarga almarhum Munir dan rekan-rekan aktivis HAM. Pihak  keluarga dan kerabat Munir sendiri menghendaki tim investigasi 

independen ini harus dikeluarkan melalui Instruksi Presiden (Inpres) 

karena dikhawatirkan tanpa keputusan ini tim investigasi akan sulit 

melacak dokumen dan data Intelijen. 

Namun lagi-lagi apa yang dinyatakan pemerintah belum tentu 

terealisasi secara konkrit. Hingga seminggu berjalan sesudah 

pernyataan Presiden SBY tentang pembentukan tim investigasi 

independen, pihak keluarga dan NGO, dalam hal ini KontraS dan 

Imparsial sama sekali belum dilibatkan dalam perumusan draf tim 

ini , yang rencananya disusun bersama dengan Jaksa Agung, 

Kapolri, dan Menko Polhukam. Bahkan sejak diserahkannya draf 

pembentukan tim (beserta nama anggotanya) pada tanggal 24 

November 2004 oleh KontraS dan Imparsial belum ada tanggapan dari 

pemerintah. Satu-satunya undangan yang dikirim pemerintah adalah 

pada tanggal 13 Desember 2004, itupun hanya untuk membahas 

langkah investigasi yang telah dilakukan polisi dan sama sekali tidak 

menyinggung pembentukan tim investigasi independen.

Baru sesudah reaksi ini  dilontarkan, pihak pemerintah 

melakukan rapat antara keluarga Munir dan  tim pengacaranya 

dengan perwakilan Polri, Kejaksaan Agung, dan Departemen Hukum 

dan HAM pada 21 Desember 2004 di Mabes Polri. Dalam rapat 

itu dibahas usulan tentang kewenangan tim independen. Pihak 

keluarga dan kerabat Munir mendesak agar tim ini memiliki fungsi 

pro justicia dan kewenangan yang menyerupai peran polisi. 

Usulan ini ditolak oleh pemerintah dan hanya menempatkan 

tim investigasi independen sebagai pembantu penyelidikan dan 

penyidikan yang dilakukan polisi, serta memberi  rekomendasi 

bila dianggap perlu. Selain itu kalangan keluarga dan kerabat Munir 

juga telah mengajukan beberapa nama untuk masuk ke dalam tim, 

meski penentuannya tergantung pilihan dari presiden.

Hasil pertemuan ini  ternyata ditanggapi secara cepat 

oleh Presiden SBY. Pada tanggal 23 Desember 2004 dikeluarkan 

Keputusan Presiden (Keppres) bernomor 111 tentang Pembentukan 

Tim Pencari Fakta Kasus Munir, bersamaan dengan dikeluarkannya 

Keppres tentang Pembentukan Majelis Rakyat Papua, yang telah 

lama ditunggu.Namun demikian yang aneh adalah pembentukan 

 Usulan nama 

anggota tim yang ditawarkan oleh pihak keluarga dan kerabat Munir adalah: Tim Pengarah: 

Syafii Maarif, Todung Mulya Lubis, Shinta Nuriyah, dan Asmara Nababan. Tim Kerja: Hendardi, 

Rachland Nashidik,  Usman Hamid, Munarman, wakil Kejaksaan Agung, wakil Polri, wakil Deplu.

Tim Pencari Fakta/TPF Kasus Munir berbeda dengan yang disepakati 

pada saat rapat bersama di Mabes Polri, tanggal 21 Desember 2004. 

Meskipun, Juru Bicara Presiden Andi Mallarangeng menyatakan 

seharusnya apa yang ditetapkan Presiden SBY sama dengan draf 

akhir yang disepakati di rapat Mabes Polri ini .76 TPF memiliki 

masa kerja 3 bulan dan bisa diperpanjang 3 bulan lagi.

Berikut ini perbandingan antara draf kerangka acuan yang disepakati 

pada rapat di Mabes Polri, tanggal 21 Desember 2004 dengan 

kerangka acuan versi resmi atas dasar Keppres No. 111/2004 tentang 

Pembentukan Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir.

Tugas : 

Secara aktif membantu Penyidik 

POLRI dalam melaksanakan proses 

penye l i d i kan  dan  peny id i kan 

pengungkapan kasus meninggalnya 

Munir.

Wewenang : 

a) memberi  pertimbangan dan atau 

pendapat kepada Penyidik Polri, 

dengan atau tanpa diminta oleh 

pihak Penyidik Polri; 

b) mengusulkan arah penyelidikan 

dan penyidikan oleh Penyidik Polri, 

memonitor dan mengevaluasi 

perkembangannya; 

c meminta keterangan dari pihak-

pihak yang diperlukan serta 

berkonsultasi dengan ahli-ahli dalam 

dan luar negeri demi kepentingan 

jalannya proses penyelidikan dan 

penyidikan.

Tugas dan wewenang

  Membantu  Po l r i  me lakukan 

penyelidikan.

  Melakukan hal-hal lain yang 

dianggap perlu.

  Memperoleh bantuan dari instansi 

Pemerintah Pusat dan Daerah.

Demikian pula komposisi keanggotaan TPF juga mengalami 

perubahan dari kesepakatan sebelumnya. Draf anggota TPF 

sebelumnya berisi nama-nama yang memiliki karakter politik yang 

kuat seperti Ahmad Syafii Maarif (Ketua PP Muhammadiyah) dan 

Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid (Nahdlatul Ulama). Keterlibatan 

beberapa nama tokoh ini  amat diperlukan mengingat muatan 

politis kasus ini yang amat tinggi dan sudah bisa dipastikan akan 

menemui kendala yang serius. Sayang sekali pemerintahan SBY 

kurang jeli dalam melihat pentingnya keterlibatan tokoh-tokoh 

ini . Padahal, keberhasilan tim investigasi ini dengan 

keterlibatan para tokoh ini  akan dengan sendirinya 

memberi manfaat yang maksimal bagi kinerja pemerintahan SBY. 

Bagaimanapun, terlepas dari mandegnya proses hukum, peluang 

bagi pemerintah SBY mengungkap kasus ini masih cukup besar.

Tabel 5

Komposisi/Susunan Keanggotaan TPF

Versi Rapat Mabes Polri,

21/12/ 2004

Versi Keppres SBY,

23/12/2004

1) K.H. Ahmad Syafii Mararief (Ketua 

PP Muhammadiyah) 

2) Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid

3) Asmara Nababan 

4) Todung Mulya Lubis 

5) Pejabat Pemerintah 

6) Bambang Widjojanto

7) Hendardi 

8) Usman Hamid

9) Munarman 

10) Smita Notosusanto

1) Brigjen (Pol) Marsudhi Hanafi 

(Ketua)

2) Asmara Nababan (Wa. Ketua)

3) Bambang Widjojanto

4) Hendardi

5) Usman Hamid

6) Munarman

7) Smita Notosusanto

8) I Putu Kusa

9) Kemala Candra Kirana

10) Nazaruddin Bunas

Versi Rapat Mabes Polri,

21/12/ 2004

Versi Keppres No.111/2004, 

23/12/2004

Kewajiban : 

Membuat laporan kepada Presiden 

mengenai kegiatan yang dilaksanakan 

dan merekomendasikan kebijakan-

kebijakan bagi Presiden.

Pihak keluarga dan kalangan organisasi non-pemerintah 

mempertanyakan perbedaan konsep pembentukan tim diatas, 

sebagai masalah serius, sekaligus meminta Presiden memberi 

penjelasan resmi atas hal itu. Nama yang paling diharapkan 

bisa mengawal TPF, Syafii Maarif ternyata tidak termasuk dalam 

Keputusan Presiden. Mandat yang terbatas ini memunculkan 

kekhawatiran dari kalangan masyarakat sipil bahwa TPF tidak 

bisa bergerak leluasa, apalagi Syafii Maarif yang merupakan 

pemimpin Muhammadiyah tidak masuk dalam komposisi tim.

Lebih jauh, anggota Tim yang diusulkan dari unsur non-pemerintah 

menyatakan sulit menjadi bagian dari Tim yang dibentuk 

Presiden jika  tidak ada penjelasan dari Kepresidenan. 

Komite Solidaritas untuk Munir (KASUM), koalisi organisasi non-

pemerintah misalnya melakukan siaran pers yang menyatakan 

bahwa pemerintah/presiden telah mengubah hasil kesepakatan 

rapat di Mabes Polri, 21 Desember 2004.78 Dengan perubahan 

Versi Rapat Mabes Polri,

21/12/ 2004

Versi Keppres SBY,

23/12/2004

11) Wakil Kepolisian, Brigjend Pol Drs. 

Andi Hasanudin Mappalangi, Karo 

Analis Bareskrim Polri 

12) Seorang Wakil dari Kejaksaan Agung 

RI, Agung, I Putu Kusa, Dir Pratut 

Jampidum Kejagung RI 

13) Ketua Komnas Perempuan Kamala 

Chandrakirana 

14) Wakil Departemen Hukum dan HAM, 

Nazaruddin Bunas, Dir Daktiloskopi 

Ditjen HAM 

15) Wakil Departemen Luar Negeri, 

Des Alwi, Kasubdit Eropa Dit Eropa 

Barat, Ditjen Amero.

11) Retno LP Marsudi

12) Arif Navas Oegroseno

13) Rachland Nashidik

14) Mun’im Idris 

ini , dikhawatirkan TPF hanya memiliki perangkat yang 

terbatas, sehingga TPF ini dikemudian hari hanya menjadi alat 

legitimasi pemerintah untuk membenarkan proses penyidikan 

yang tidak tuntas. Para anggota TPF dari wakil organiasi non-

pemerintah menyatakan bila dalam waktu sebulan masih terjadi 

ketidakjelasan, mereka siap mengundurkan diri dari TPF.79 Pada 

akhirnya, tidak ada perubahan sama sekali dalam Keputusan 

Presiden ini . Dengan keterbatasan yang ada, TPF yang 

terdiri dari unsur pemerintah dan non pemerintah ini  

memutuskan untuk melanjutkan kerja TPF. Termasuk mereka 

yang berasal dari unsur non pemerintah yang menyatakan 

untuk sementara memutuskan ikutserta dalam TPF. Mereka 

mengambil sikap akan mengundurkan diri jika dalam pelaksanaan 

kerjanya terhambat oleh keterbatasan normatif dalam Keppres 

ini . sesudah TPF berjalan, dua anggota TPF dari unsur non 

pemerintah, yakni Bambang Widjojanto dan Smita Notosusanto 

tetap mengambil sikap untuk tidak aktif dalam TPF. 

Belum sempat ada jeda dan pemerintah pun belum merespon 

keberatan pencoretan nama-nama ini , terjadi peristiwa 

gempa bumi dan gelombang Tsunami di Aceh dan Sumatera bagian 

Utara pada 26 Desember 2004.  Walhasil, semua perhatian publik 

terhadap kasus Munir terpecah sesaat  dan bukan merupakan 

pilihan populer bila sikap keberatan atas Keppres ini ditampilkan 

ke publik, selain masing-masing organiasi non-pemerintah ini  

juga melakukan tindakan darurat yang menghabiskan energi besar 

untuk merespon bencana tsunami di Aceh.

A. Polri Berjalan Lamban?  

Sebelum dibentuknya Tim Pencara Fakta, Presiden telah 

menginstruksikan Polri untuk melakukan penyelidikan secara objektif, 

terbuka dan jujur.81 Konon, penyelidikan telah dilakukan sejak tanggal 

8 September 2004. Polri membentuk Tim Penyidik untuk Kasus Munir, 

yang dipimpin oleh Kombes Pol. Oktavianus Farfar. Tim penyidik Polri 

telah melakukan pemeriksaan terhadap 86 orang saksi, 11 orang 

diantaranya adalah awak Garuda. Saksi ini  termasuk dokter 

Tarmizi yang menolong Munir saat  maut menjemputnya, para 

penumpang (baik di Jakarta maupun di Belanda), istri Munir serta 

teman-temannya. Namun polisi belum menetapkan tersangkanya.

Dalam pemeriksaan lanjutan, Polisi memeriksa Pollycarpus Budihari 

Priyanto, yang sempat meminta Munir pindah tempat duduk dari 

kursi ekonomi 40G ke kursi bisnis 3K. Pollycarpus mengaku hanya 

melakukan pembicaraan dengan Munir di Bandara Soekarno 

Hatta, namun tidak melakukan pembicaraan di bandaran Changi 

Singapura. Ia juga mengaku sebelumnya telah mengenal Munir di 

Monas dan mendapatkan nomor HP Munir di Imparsial beberapa 

bulan lalu. Ia membantah dirinya terlibat dalam Intelijen. Irjen 

Pol. Paiman menyatakan  akan memeriksa Polly yang dikabarkan 

memiliki senjata api dari BIN.

Sementara Dirut Garuda Indra Setiawan yang juga diperiksa tidak 

mau mengomentari adanya dugaan bahwa di pesawat Garuda yang 

ditumpangi Munir ada  penyusupan Intelijen dan tidak mengakui 

adanya penyusupan Intelijen terhadap karyawan Garuda.85 Polisi 

juga memeriksa intensif para kru Garuda, khususnya yang bertugas 

dalam perjalanan Jakarta – Singapura dan bertanggungjawab dalam 

pelayanan makanan dan minuman.86

Disamping itu, Polri juga melakukan penyelidikan Changi, di Terminal 

tempat pesawat transit, yang menunjukkan tidak banyak ada  

restoran. Sementara dari hasil otopsi Belanda – yang akan dijadikan 

bahan untuk didalami bagi penyelidikan Polisi - Komjen Suyitno 

Landung menyimpulkan, bahwa (1). kadar arsen pada tubuh Munir 

di luar kewajaran; (2). tidak diketahui secara pasti kapan Munir 

mengkosumsi arsen; (3). tidak diketahui pasti melalui komponen 

cair atau padat arsen itu masuk ke dalam tubuh Munir.87  

Walau dokumen asli otopsi Munir yang dilakukan oleh Badan 

Forensik Belanda telah didapatkan pihak Polri, namun itu tidaklah 

cukup. Kepolisian RI membutuhkan bukti – bukti berupa sisa organ 

tubuh Munir yang sudah ada di Badan Forensik belanda (Netherland 

Forensik Institute/NFI) bisa dibawa ke Indonesia. Untuk itu Polri 

mengirimkan surat ke Kejaksaan Agung, Menteri Luar negeri, serta 

Menteri Hukum dan HAM untuk memfasilitasi hal ini  serta 

meminta berita acara yang dilakukan oleh otoritas polisi Belanda 

saat Garuda mendarat di Schippol, Amsterdam. Namun pemerintah 

Belanda meminta jaminan dari pemerintah RI bahwa bantuan 

hukum dari Belanda tidak dipakai untuk menerapkan hukuman 

mati.88 Sebuah syarat yang normal dan berlaku dalam diplomasi 

internasional, dimana Indonesia sendiri menerapkan standar 

persyaratan yang sama kepada negara manapun yang meminta 

bantuan hukum Indonesia.  

Sementara itu, Tim Pencari Fakta (TPF) yang dibentuk Presiden 

melalui Keppres No.111/2004 dan beranggotakan perwakilan Polri, 

Deplu, Depkumdang, Kejaksaan Agung, tim ahli serta organisasi 

non pemerintah berjumlah 11 orang akhirnya mulai bekerja efektif 

Januari 2005.Sebagai bagian dari tugasnya untuk membantu Polri 

melakukan penyelidikan, Tim Pencari Fakta melakukan pertemuan 

dengan Tim Penyelidik Polri pada pada 13 Januari 2005. Pertemuan 

ini membahas perkembangan kemajuan serta merumuskan rencana 

kerja. Dari pertemuan ini diperoleh informasi mengenai data 

awal meninggalnya Munir, yaitu (1). Lima berkas dokumen yaitu 

General Declaration (outward/inward) awak pesawat GA 974, 

Laporan Perjalanan (Trip Report) atas nama Capt.Matondang, Surat 

Keterangan Kematian dalam Penerbangan (Death on Board), Manifes 

Penumpang dan Bagasi (Passenger and Banggage Manifest), serta 

Denah pesawat 747-400, dan (2). Kronologis singkat sebelum dan 

sesudah kematian Munir. 

Dalam pertemuan ini , TPF menilai tim penyidik lambat 

dalam menetapkan tersangka. Kabareskrim mengakuinya, karena 

menghadapi beberapa kendala, berkaitan dengan belum adanya 

respon dari pemerintah Belanda berkaitan dengan permintaan sisa 

organ Munir, belum diperiksanya saksi penumpang yang duduk di 

samping Munir karena yang bersangkutan berada di Belanda serta 

pemeriksaan atas pengakuan Pollycarpus yang menyatakan bertugas 

sebagai mekanik di Bandara Changi. 

Menanggapi lambannya penuntasan kasus Munir, Ketua Fraksi 

Partai Kesatuan Bangsa, Ali Masykur Musa menyatakan bahwa 

kematian Munir yang diduga dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak 

menyukai aktivitasnya menegakkan HAM di Indonesia, diharapkan 

tuntas sebelum 100 hari pemerintahan  SBY dan JK. Karena proses 

kematiannya menjadi teror bagi para pejuang HAM lainnya dalam 

melaksanakan pembelaan di bidang HAM di Indonesia.

Komisi III DPR RI mentargetkan kasus kematian pejuang HAM Munir 

SH dapat dituntaskan dalam tiga bulan. Sementara Komisi III DPR 

juga akan membentuk tim yang akan mengawasi tim bentukan 

pemerintah dan Polri. DPR menilai Polri dan pemerintah memang 

agak lambat dalam menangani kasus itu, karena kejadian itu bukan 

delik aduan, melainkan kejahatan luar biasa yang harus diantisipasi 

dengan pro-aktif, sebagaimana dinyatakan oleh H Taufiqurrahman 

Saleh, SH92 DPR mendesak Polri segera menentukan batas waktu 

penyidikan kasus Munir, walaupun menghadapi banyak kendala 

dan DPR akan membantu dalam menghadapi kendala–kendala 

ini . Hal ini untuk menghindari berlarut-larutnya kasus Munir, 

sebagaimana disampaikan oleh Slamet Efendi Yusuf. Sementara .Trimedya Panjaitan mempertanyakan polisi yang tidak melakukan 

penyidikan terpusat kepada Pollycarpus, karena mencurigakan 

tiba–tiba ada pilot yang sangat peduli terhadap masalah HAM.

B. Akses TPF Dihalangi : Ada Apa?

Dalam pemeriksaan selanjutnya, Polly sempat dikabarkan 

mempunyai pistol yang didapat dari BIN. Pistol itu berjenis  

P-2 Double Action (P2DA) buatan Pindad. Izin penggunaan pistol 

dikeluarkan oleh BIN sejak 10 Februari 2004 sampai 31 Desember 

2004. Pistol ini  dikeluarkan berdasar  daftar administrasi 

BIN bernomor 210, dengan nomor register AC. 000018xxxx. Pistol 

ini  menurut situs resmi PT Pindad memiliki kaliber 9x19 mm 

dengan beberapa keunggulan seperti, performa tinggi, ketahanan 

tinggi, andal, cocok untuk militer dan polisi. Informasi ini 

sebenarnya dibocorkan ke media dari seorang sumber di kepolisian 

yang enggan disebut namanya.

Pada waktu yang hampir bersamaan, beredar pesan melalui layanan 

pesan singkat (SMS) yang mengabarkan seputar keterlibatan 

Pollycarpus di BIN. SMS ini  berbunyi : 

Pilot Garuda Pollycarpus: Pada bulan 02-2002 direkrut oleh 

Muchdi PR Deputi V BIN sebagai agen utama intelijen negara, 

diangkat dengan skep PR Ka BIN Nomor 113/2/2002. Ia diberi 

senjata api pistol, ditandatangani oleh Serma Nurhadi dan 

diperpanjang oleh Serma Suparto (SPT). Sehari sesudah 

kasus itu, nama Polly muncul di media, yang bersangkutan 

kemudian diminta kembalikan pistol dan hari itu juga, 

seluruh dokumen Polly, dihapus atau dihilangkan. Yang 

memerintah adalah Muchdi PR, SPT dan As’ad, Wa ka BIN. 

Gang of 3 ini yang sebenarnya kuasai BIN. Polly sering ke BIN 

untuk ketemu Muchdi PR untuk merencanakan pembunuhan 

Munir karena takut di luar negeri Munir akan membuka lagi 

kasus penculikan aktifis di akhir orba 1997 lalu. Penyidik 

Polri dan Kepala BIN yang baru (Syamsir Siregar) diduga 

mengetahui keterlibatan ke-3 pejabat BIN ini  dalam 

pembunuhan Munir, tetapi tidak berani mengungkapkannya.

Direktur Keamanan Transnasional Bareskrim Polri Brigjen Pol 

Pranowo Dahlan belum menemukan bukti dugaan keterlibatan tiga 

petinggi BIN yang disebut-sebut terkait dalam peristiwa tewasnya 

Munir, karena Polisi belum memiliki bukti yang menguatkan indikasi 

ini . Pengacara Pollycarpus, Suhardi Somomoeljono, tidak 

mau menanggapi adanya kabar ini . Sebaliknya Suhardi 

malah meminta Polisi untuk melakukan otopsi terhadap Munir, 

untuk mengambil sisa organ di Belanda, dan menyelidiki kepergian 

Munir ke Belanda. 

Sementara itu, Ketua TPF Brigjen Marsudi Hanafi menyampaikan 

dua permintaan penting. pertama, meminta penyidik Polri agar 

memeriksa dua orang operator Closed Circuit Television (CCTV) 

Bandara Soekarno-Hatta yang bertugas pada 6 September 2004. 

kedua, TPF juga meminta penyidik Polri untuk mengadakan 

rekonstruksi kronologis kasus kematian Munir. 

Permintaan pertama TPF ini  sangat penting mengingat PT. 

Angkasapura masih memakai  pengawasan di bandara dengan 

sistem keamanan yang sangat minimal. Yakni hanya ada  dua 

monitor kamera untuk memantau 600 titik di bandara. Itu pun 

memakai  kamera kuno dengan memakai  rekaman kaset, 

yang tidak secara otomatis merekam setiap kejadian di sekitar areal 

bandara. Sistim pengamanan dengan kamera CCTV memakai  

sistem random, ada yang direkam, ada juga yang tidak. Karena alasan 

itulah pihak Angkasa Pura II menjelaskan kepada TPF Munir bahwa 

keberadaan Munir menjelang keberangkatannya pada 6 September di 

bandara tidak terekam oleh kamera CCTV.97 Temuan ini sebenarnya 

menarik dan sangat krusial. Sulit untuk diyakini, sistim pengamanan 

kamera bandara masih seperti itu di tengah ramainya kampanye 

pemerintah dalam menangani kejahatan terorisme. Apalagi areal 

bandara Soekarno Hatta juga pernah mengalami ledakan bom di 

restauran makanan cepat saji, Mc Donald pada 27 April 2003.

Permintaan kedua TPF kepada Penyidik Polri juga amat diperlukan untuk 

memperjelas sekaligus menguatkan keyakinan penyidik atas bukti-

bukti yang telah diperoleh. Khususnya berkenaan dengan masuknya 

racun ke dalam tubuh Munir, kapan dan dimana racun itu masuk ke 

dalam makanan atau minuman yang kemudian dikonsumsi Munir. Lebih 

dari itu, juga untuk mendeteksi siapa saksi yang kemungkinan melihat 

tindakan memasukkan racun ke dalam makanan atau minuman Munir. 

Atas permintaan TPF ini , tampaknya Polisi enggan 

mendengarnya. Bahkan pra rekonstruksi yang semula akan digelar 

penyidik atas permintaan TPF justru dibatalkan. Prarekonstruksi 

yang sedianya akan dilaksanakan pada 23 Februari dibatalkan secara 

tiba-tiba. Alasannya, menurut Direktur I Keamanan Transnasional 

Brigjen Pranowo, karena pihak Garuda belum siap menghadirkan 

semua kru pesawat yang terlibat dalam penerbangan pada hari 

kematian Munir serta belum tersedianya pesawat. 

Walhasil, Penyidik hanya menduga-duga kapan arsen masuk ke 

tubuh Munir. Misalnya penyidik membuat tiga dugaan tentang 

masalah ini , 1) saat penerbangan Jakarta-Singapura; 2) 

transit di Changi; atau 3) sesaat sesudah pesawat take off dari 

Singapura menuju Amsterdam. Dugaan ini tentu sangat umum. 

Seandainya didukung oleh proses rekonstruksi, tentu akan lebih 

kuat. Dugaan selanjutnya dikemukakan oleh Komjen Suyitno 

Landung yang mengatakan, ada saksi mengatakan Munir tidak 

mengkonsumsi apa-apa dalam perjalanan Singapura-Amsterdam. 

Melainkan mengkonsumsi hanya dalam perjalanan Jakarta-

Singapura, seperti mie, orange juice dan buah-buahan. Sementara 

Penyidik masih belum menemukan jawaban proses pada saat transit 

di Singapura dan sesaat sesudah take off. Yang bisa diperkirakan, 

menurutnya, Munir diketahui meninggal dunia, 2 jam sebelum 

mendarat di Amsterdam. Dalam hal ini perjalanan pesawat dari 

Jakarta ke Amsterdam membutuhkan waktu sekitar 13 jam 10 

menit. Jika dikurangi 2 jam sebelum mendarat, maka rentang 

waktu meninggalnya Munir menjadi 11 jam 10 menit. Rentang 

waktu itulah yang didalami Polri untuk memeriksa saksi kunci.

Penundaan pra rekonstruksi ini menurut KontraS sangat 

mencurigakan. Padahal, rencana prarekonstruksi sendiri telah 

dipersiapkan cukup lama. TPF memberi  waktu tiga pekan bagi 

Garuda untuk mempersiapkan pesawat dan kru yang ikut dalam 

penerbangan bersama Munir. Karena itu, seharusnya Garuda 

membebaskan kru yang dibutuhkan untuk prarekontruksi dari 

tugas rutin. Padahal jelas-jelas, prarekonstruksi penting untuk 

memperkuat bukti-bukti permulaan yang sudah diperoleh penyidik, 

sehingga acara pemeriksaan akan dibuktikan secara riil di lapangan, 

misalnya komunikasi kru Garuda dengan Munir. Kontras juga 

menganggap bahwa rekontruksi awal ini merupakan tahapan penting 

untuk mendapatkan bukti akurat guna menguatkan bukti pemulaan 

yang telah diperoleh. Tahapan ini juga penting agar pengungkapan 

kasus ini tidak berlarut-larut, apalagi mengingat hingga kini tak jelas 

siapa tersangkanya.100 Apalagi sebelumnya, rencana pra rekonstruksi 

ini telah dijelaskan oleh Ketua Tim Pencari Fakta (TPF) Kasus Munir 

Brigjen Marsudi Hanafi bahwa “semula prarekontruksi akan dilakukan 

di hanggar pesawat garuda secara tertutup. Waktu pelaksanaan 

sengaja diadakan malam hari karena menyesuaikan dengan waktu 

kejadian, yang memang terjadi di malam hari.Prarekontruksi itu 

antara lain untuk melihat perjalanan Munir saat berada di ruang 

tunggu sampai boarding. Dari rekaman itu, diharapkan bisa tergambar 

apakah saat itu ada situasi yang tidak steril di ruang tunggu Bandara 

Soekarno Hatta.” Sebelum terbang menuju Belanda, Munir berada di 

Terminal II Gate 5. Meskipun sayangnya, keberadaan Munir ini tidak 

didukung oleh sistem pengamanan Bandara yang memadai yang bisa 

mengetahui bagaimana aktifitas Munir saat itu di bandara.

Sekali lagi, pembatalan mendadak ini menimbulkan tanda tanya 

besar bagi publik dan kalangan aktifis organisasi non pemerintah. 

Apalagi kemudian janji penundaan hingga bulan Maret 2005 

tidak dipenuhi. Malah, penyidik menggelar rekonstruksi secara 

diam-diam pada 23 Juni 2005, menjelang hari terakhir masa 

kerja TPF. Rekonstruksi diadakan tanpa sepengetahuan TPF dan 

tanpa diketahui publik. Padahal sebelumnya, TPF dijanjikan untuk 

diberitahukan bahkan diikutsertakan sebagai pemantau dalam 

pelaksanaan rekonstruksi. Disini, kepemimpinan penyidikan oleh 

Brigjen Pol Pranowo Dahlan menjadi dipertanyakan. 

C. Persekongkolan Jahat 

Di awal Maret 2005, dari pertemuan TPF dengan pihak Manajemen 

Garuda (dipimpin langsung Direktur Utama Garuda, Indra Setiawan), 

di kantor Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI, telah ditemukan 

fakta bahwa Manajemen PT.Garuda Indonesia tidak melakukan 

investigasi internal terkait dengan terbunuhnya Munir. Menurut Ketua 

TPF, Brigadir Jenderal (Pol) Marsudi Hanafi, investigasi internal ini 

semestinya dilakukan pihak Maskapai Penerbangan, seperti tertuang 

dalam UU Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan. Bahkan, 

pihak Garuda, tidak memiliki komitmen untuk membantu proses 

pengungkapan kasus secara cepat. Dari pertemuan itu tersirat bahwa 

ada pihak-pihak tertentu (dari Garuda) yang bersikap defensif.

TPF kasus meninggalnya Munir menyimpulkan ada  beberapa 

bukti materil yang menunjukkan pejabat dan karyawan Garuda 

bersekongkol atau terlibat dalam meninggalnya aktifis HAM Munir. 

Untuk itu, setidaknya tiga tokoh utama dari pihak Garuda sudah 

cukup dijadikan tersangka. Ketiganya adalah Aviation Security 

Garuda Pollycarpus, Vice President Corporation Security Ramelgia 

Anwar dan Dirut Garuda Indra Setiawan.101 Dari dua kali pertemuan 

antara TPF dan manajemen Garuda ditemukan beberapa bukti 

kuat bahwa meninggalnya kasus Munir adalah hasil dari suatu 

kejahatan konspiratif. ada  indikasi kuat terlibatnya oknum 

PT Garuda dan pejabat direksi Garuda baik langsung atau tidak 

dalam meninggalnya Munir. Dari hasil investigasi, TPF mendapatkan 

bukti materil yang menunjukkan pejabat ini  bersekongkol 

dengan cara mengeluarkan surat-surat khusus untuk menutupi 

kejanggalan-kejanggalan yang ditemukan TPF sebelumnya.

Surat–surat ini  dikeluarkan secara resmi Garuda. Ketiga surat 

ini  sarat dengan kejanggalan. Satu surat  ditandatangani 

sendiri oleh Indra Setiawan, yang kedua oleh Ramelgia Anwar (Vice 

President Corporate Security), dan satu lagi sebuah nota yang 

ditandatangani Sekretaris Kepala Pilot Airbus 330, Rohainil Aini. 

Semuanya berhubungan dengan satu orang, yakni pilot Pollycarpus 

Budihari Priyanto, pilot pesawat Airbus 330, yang sudah 19 tahun 

berkarier di Garuda. Tiga salinan surat yang dimiliki TPF, jelas sekali 

menyebut (ditujukan) untuk pilot Pollycarpus. Surat pertama yang 

ditandatangani Indra Setiawan adalah surat penugasan bertanggal 

11 agustus 2004. Tidaklah lazim penunjukkan seorang pilot untuk 

menjadi tenaga bantuan di unit keamanan perusahaan garuda 

ditandatangani langsung oleh Direktur Utama.

Surat kedua yang dikeluarkan Ramelgia Anwar juga sangat 

mencurigakan. Surat itu mencantumkan tanggal 4 September, dua 

hari sebelum penerbangan pesawat yang ditumpangi Munir. Tanggal 

itu jatuh pada hari sabtu, saat kantor Garuda tutup dan tak mungkin 

mengeluarkan surat sejenis itu. Tapi, sesudah melalui proses interogasi 

polisi, belakangan terungkap, ternyata surat itu sebenarnya 

dibuat pada tanggal 15 September, dan baru ditandatangani 

Ramelgia pada 17 September. Artinya, sepekan lebih sesudah Munir 

meninggal. berdasar  kondisi ini, ada dua kemungkinan, yaitu 

administrasi Garuda yang tidak profesional atau ada usaha  untuk 

menutupi fakta tertentu yang terkait dengan pembunuhan Munir.

Sedangkan selembar surat lainnya, nota bertanggal 6 September itu 

ditandatangani oleh Rohainil Aini. Sebagai sekretaris staf adminitrasi 

jelas ia bukan orang yang memiliki wewenang untuk menandatangani 

surat berisi perubahan jadwal terbang bagi Pollycarpus. Otoritas itu 

ada pada Kepala Pilot Airbus 330, Kapten Karmel S, yang saat  itu 

tengah bertugas di luar negeri. Dari pemeriksaan yang ada, terungkap 

bahwa Polly datang ke kantor pusat Garuda di Jalan Merdeka Selatan, 

Jakarta, menemui Rohainil (6/9) pukul 16.30 WIB. Menjelang tutup 

kantor, Polly mendesak agar dibuat surat “pengubahan jadwal” 

terbang, agar ia bisa ikut naik pesawat GA-974 menuju Singapura 

dan kembali ke Jakarta dengan penerbangan paling pagi.

Dalam pertemuan antara TPF dengan Presiden 3 Maret 2005, Ketua 

TPF Munir, Brigjen Pol Marsudi Hanafi -dalam laporan sementaranya- 

Bagian 6. Dinamika Penanganan Kasus Munir

Bunuh MUNIR88

menyatakan bahwa TPF menyimpulkan ada  cukup bukti kuat 

peristiwa meninggalnya Munir merupakan hasil satu kejahatan 

konspiratif yang tidak mungkin dilakukan perseorangan dengan 

motif pribadi. Indikasinya ada persekongkolan antara pimpinan 

Garuda dalam menutup-nutupi, berdasar  beberapa kejanggalan 

yang berhubungan pada tanggal 6 September 2004 dengan pihak 

– pihak di balik Garuda. 

Selain itu ditemukan beberapa fakta yang saling berhubungan 

yang mengaitkan antara BIN dengan meninggalnya Munir. Namun 

pihaknya masih merahasiakan beberapa fakta yang mengaitkan 

BIN dengan meninggalnya Munir. TPF memfokuskan diri pada 

pihak di balik pelaku di lapangan. TPF sendiri sebelum bertemu 

dengan SBY sudah menjadwalkan pertemuan dengan BIN, namun 

belum ada tanggal pastinya.103 TPF merekomendasikan adanya 

pemeriksaan terhadap para 4 orang direksi Garuda serta 2 orang 

petugas operator rekam untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Sementara itu, Presiden SBY melalui Mensesneg Yusril Ihza 

Mahendra menyatakan bahwa pengungkapan kasus Munir akan 

menjadi indikator perubahan bangsa ini. Ia  menghargai kerja keras 

tim untuk membantu penyidikan Polri dan mempersilakan TPF 

Munir meminta keterangan dari semua institusi dan badan negara, 

termasuk BIN bila diperlukan. Pemerintah tidak akan mencampuri. 

Tetapi memberi  kebebasan dan mendukung sepenuhnya.104  

Sore harinya, TPF melakukan pertemuan dengan Tim Penyidik Mabes 

Polri. TPF juga meyakini bahwa Tim Penyidik Polri akan menetapkan 

tersangka. Tim penyidik telah menemukan kejanggalan-kejanggalan 

dari dokumentasi dan penugasan kru Garuda di pesawat GA 974 yang 

sesuai dengan temuan TPF. Namun penyidik belum juga menetapkan 

tersangka karena masih mengumpulkan bukti–bukti yang kuat sesuai 

dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Kapolri Jenderal Polisi Da’i Bachtiar menegaskan, akan melakukan 

evaluasi secara mendalam terhadap informasi yang diberikan TPF 

yang menyatakan adanya keterlibatan pejabat Garuda dengan 

kematian aktifis HAM ini . Da’i juga menegaskan, sejauh ini 

pihak penyidik tidak akan menetapkan status tersangka terhadap 

siapa pun sebelum penyidik berhasil mengambil keterangan seluruh 

saksi, yakni semua penumpang yang berada di pesawat dengan 

rute Jakarta-Singapura-Amsterdam pada 6 September 2004, lalu. 

Langkah ini dilakukan agar pihak kepolisian memiliki seluruh data 

informasi yang lengkap sebelum diputuskannya status tersangka. Da’i 

mengaku orang yang patut diduga itu belum diketahui apa perannya 

dalam kematian Munir, tapi setidaknya ada dugaan, ada sesuatu 

yang disembunyikan atau perlu dipertanyakan hingga patut diduga 

yang bersangkutan terkait dengan meninggalnya Munir. Namun 

laporan TPF ini  merupakan hasil keterangan lebih lanjut dari 

keterangan jajaran direksi Garuda yang perlu dikaji lagi atau perlu 

didalami lebih lanjut berkaitan dengan proses penegakan hukum.

Sementara itu, DPR melalui Tim Gabungan Kasus Munir DPR 

memanggil direksi Garuda beserta seluruh kru yang bertugas 

saat Munir meninggal dalam pesawat, guna meminta keterangan 

pihak Garuda berkaitan dengan meninggalnya Munir. Pertemuan 

itu dilakukan secara tertutup. Dalam keterangan kepada pers, 

Dirut Garuda Indra Setiawan membantah soal tudingan dirinya 

dan jajarannya terlibat dalam kasus tewasnya Munir seperti 

yang diungkapkan TPF. Namun Indra membenarkan soal surat 

penugasan Pollycarpus sebagai Aviation Security Garuda yang 

dikeluarkannya. Adanya nomor ganda dalam surat penugasan 

Pollycarpus, berkaitan dengan masalah administrasi.

Tim Gabungan Kasus Munir juga memanggil Pollycarpus 

dalam sebuah pertemuan tertutup, sebagai tindak lanjut dari 

pertemuan dengan Dirut Garuda. Namun Slamet Effendy Yusuf 

menyatakan DPR tidak puas dengan jawaban Pollycarpus yang 

dianggap berbelit-belit. DPR mempertanyakan tugas Polly pergi 

ke Singapura pada malam itu, secara umum apa tugas Polly 

sejak tanggal 11 Agustus 2004, apa yang dilakukan Polly dalam 

pergaulannya dengan beberapa orang di Jakarta, serta tentang 

kejadian-kejadian yang menimpa Polly seperti masalah tabrak 

lari yang pernah diderita oleh Polly. Jawaban yang didapatkan 

bukanlah jawaban yang cerdas, layaknya jawaban seorang pilot. 

Selain itu, Polly juga mengaku telah meminta kepada salah 

seorang pramugari, Brahmani untuk memindahkan Munir dari 

kelas ekonomi ke kelas bisnis. DPR juga meragukan keterangan 

Polly yang menyatakan bahwa tugasnya ke Singapura sebagai 

Aviation Security itu dijalankan hanya dengan melakukan 

pertemuan saja dengan teknisi Garuda yang ada di Singapura, 

tapi tidak melakukan pengecekan terhadap pesawat yang 

bersangkutan.

D. Penetapan Tersangka Pollycarpus: Cukup Disini?

Sedianya, Polri akan melakukan pemeriksaan intensif terhadap 

Polly, 10 Maret 2005. Namun pemeriksaan itu urung terjadi, karena 

Polly mengalami sakit –dilengkapi dengan surat keterangan istirahat 

dari dokter, berkop Garuda Sentra Medika dan logo Garuda-. 

Namun, keterangan itu diragukan Polri karena tidak menjelaskan 

sakit yang diderita Polly. Untuk itu  Polri akan mengirimkan tim 

khusus (termasuk dokter kepolisian), serta menyiapkan lie detector 

(alat uji kebohongan) jika Polly tidak kooperatif. Akhirnya 

pada 14 Maret 2005, Polly mulai diperiksa di Mabes Polri, sesudah 

sebelumnya dibawa oleh Polri ke Rumah Sakit Polri 12 Maret 

2005, karena penyempitan pembuluh darah sesudah mengalami 

kecelakaan di Jl. Raya Pondok Cabe tiga minggu sebelumnya.  

Dan sesudah memeriksa secara maraton selama lima hari –melalui 

pemeriksaan kesehatan, psikis, maupun aktivitasnya-, pada Jum’at 

(18/03) malam tim penyidik Mabes Polri menetapkan Pollycarpus 

Budihari Priyanto, pilot Garuda, sebagai tersangka dan menahan 

Pollycarpus di rumah tahanan Mabes Polri. 

Kepala Polri Jenderal (Pol) Da’i Bachtiar menyatakan ada indikasi 

Pollycarpus memberi  keterangan yang tidak sesuai dengan 

keadaan sebenarnya, ada sesuatu yang disembunyikan, dan hal inilah 

yang menjadi indikator bagi penyidik bahwa diperlukan pendalaman 

lagi untuk penyelidikan. Sejauh ini, atas dasar ‘ada sesuatu yang 

disembunyikan’ polisi menyakini bahwa Pollycarpus terlibat dengan 

kematian Munir. Ia hanya berperan membantu dan menyediakan 

fasilitas, namun ia tidak menyebutkan eksekutornya. Akan tetapi, 

Direktur Kriminal Umum dan Transnasional Kepolisian Negara RI (Polri) 

Brigadir Jenderal (Pol) Pranowo Dahlan dan Penyidik Utama Unit III 

Bareskrim Mabes Polri Kombes Pol. Anton Charlian menegaskan, 

polisi memiliki bukti kuat untuk menetapkan Pollycarpus sebagai 

tersangka. Dimana, tersangka melakukan pelanggaran pasal 340 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pembunuhan 

berencana, junto pasal 55 dan 56 KUHP, plus sangkaan subsider 

berupa pelanggaran pasal 263 KUHP, tentang pemalsuan dokumen. 

Dasar-dasar penetapan yang bersangkutan, antara lain adanya 

laporan polisi, keterangan saksi, visum dan bukti material.

Sementara itu, Mabes Polri kembali memeriksa Sekretaris Chief 

Pilot Airbus  PT Garuda Indonesia, Rohainil Aini, sebagai 

saksi kunci terkait dugaan pemalsuan dalam surat penugasan 

Pollycarpus Budihari Priyanto. Mabes Polri menduga semua surat 

tugas Pollycarpus dalam penerbangan Garuda, 6 September 2005 

ke Belanda yang ditumpangi Munir, semua palsu. TPF kasus Munir 

mengindikasikan Rohainil Aini terkait langsung dengan meninggalnya 

Munir. Rohainil merupakan orang yang menandatangani surat 

penugasan Pollycarpus untuk menjadi Aviation Security di pesawat 

Garuda  rute Jakarta-Singapura-Amsterdam, 6 September 

2004. Padahal prosedur penerbangan mengatur seorang pilot 

diperbolehkan terbang atau tidak jika mendapatkan surat 

penugasan dari kepala pilot. Jika tidak disertai surat penugasan 

itu, penerbangannnya disebut ilegal atau pelanggaran.

Selain itu, berdasar  rekomendasi TPF, Polri memeriksa Vice 

President Human Resource Department Daan Ahmad, terkait 

dengan pembuatan surat tugas Pollycarpus. Ia pernah melaksanakan 

tugas dari Ramelgia Anwar (VP Corporate Security), yang 

menandatangani surat tugas Pollycarpus. Padahal semestinya surat 

tugas Polly ditandatangani oleh Direktur Operasional Garuda, Rudi 

A Hardono.  Lebih dari itu, menurut TPF, surat Ramelgia Anwar 

ternyata dibuat mundur. 

sesudah Pilot Garuda Pollycarpus ditetapkan sebagai tersangka, 

penyidik Mabes Polri menetapkan status yang sama terhadap dua 

awak garuda, Oedi Irianto selaku petugas pantry dan Yeti Susmiarti 

sebagai pramugari pada penerbangan Garuda GA 974. Keduanya, 

pada 6 April 2005 menjalani pemeriksaan di Mabes Polri. Mereka 

ditetapkan sebagai tersangka karena mereka bertugas mempersiapkan 

segala sesuatu/makanan dan minuman untuk penumpang, termasuk 

untuk almarhum Munir. Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) 

Mabes Polri Komjen Pol Suyitno Landung menjelaskan racun arsen 

masuk ketubuh Munir, diduga pada penerbangan Jakarta-Singapura 

sesuai dengan toksiologi dari pakar Belanda dan Indonesia. Meski 

belum bisa dipastikan apakah racun ini  ada  pada mie 

goreng atau orange juice yang disantap Munir. Namun, Oedi dan 

Yeti tidak ditahan oleh penyidik Bareskrim Polri karena yakin bahwa 

kedua tersangka tidak akan melarikan diri. 

Sedangkan TPF Kasus Munir meminta Kepolisian RI mempertimbangkan 

penetapan Brahmanie Astawati-pramugari senior (purser) yang juga 

bertugas pada penerbangan GA 974 sebagai tersangka. Alasan dari 

TPF, Brahmani-lah yang mengizinkan penukaran tampat duduk 

bagi Munir saat perjalanan Jakarta-Singapura. Brahmanie sendiri 

menegaskan, ia tidak pernah dimintai izin oleh Pollycarpus untuk 

memindahkan tempat duduk almarhum dari nomor 40 G (klas 

ekonomi) ke 3K (klas Bisnis). Menurutnya, Polly hanya memberitahu 

tentang pemindahan tempat duduk ini . Brahmanie mengaku 

ia tidak kuasa menolak pemindahan seat oleh Polly, meskipun Polly 

tidak berwenang. Sebab, saat  itu Munir sudah duduk di seat 

bisnis. Selain itu, ada satu alasan yang bisa dirasakan para awak 

kabin seperti dia, yakni bahwa pilot ibarat ‘warga kelas satu’ di 

maskapai penerbangan. Ia juga menolak keras jika dinilai terlibat 

dalam konspirasi pembunuhan Munir. Selain itu, ia hanya bertugas 

sebagai flight service manager dari Jakarta sampai Singapura, 

sementara yang bertugas menggantikannya untuk penerbangan 

Singapura-Jakarta adalah Najib Nasution. Brahmanie juga 

menyatakan, sehari sebelum keberangkatan, awak kabin menerima 

pesanan moslem meal (makanan muslim) untuk kursi 40G kelas 

ekonomi, yang merupakan kursi ‘asli’ Munir, namun ia mengaku 

tidak tahu siapa yang memesan makanan ini . 

Sementara itu, Ketua TPF Munir, Brigjen Marsudhi Hanafi mengusulkan 

Indra Setiawan dan Ramelgia Anwar untuk menjadi tersangka, 

karena terlibat dalam pembuatan surat palsu. Untuk itu, tim 

penyidik Mabes Polri memeriksa semua awak Garuda, termasuk 

Indra Setiawan, Ramelgia Anwar, Rohainil Anwar, Hermawan dan Edi 

Susanto pada 8 April 2005.Berkaitan dengan hal ini , Ketua 

TPF Marsudhi menyatakan mempercayakan penyelidikan kepada 

kepolisian, karena tugas TPF hanyalah merekomendasikan beberapa 

nama yang kemudian akan ditindaklanjuti oleh polisi.

E. Dugaan Keterlibatan Intelijen

TPF mendesak penyidik Polri segera menetapkan beberapa nama 

yang diduga kuat sebagai tersangka, baik dari pihak pejabat teras 

di Garuda. Hal ini dilakukan agar TPF dapat melangkah lebih jauh 

untuk menelusuri keterlibatan BIN dalam pembunuhan Munir.  

Pertengahan Maret 2005, TPF mendapatkan beberapa informasi dari 

sumber-sumber yang dirahasiakan, mengenai dugaan keterlibatan 

(setidaknya mengetahui), dari beberapa aparat intelijen dalam 

kasus pembunuhan Munir. TPF menganggap bahwa informasi itu 

terlalu penting untuk diabaikan, namun terlalu berbahaya untuk 

dipercayai begitu saja. Penting, karena informasi itu memperkuat 

salah satu dari kemungkinan motif pembunuhan Munir. Berbahaya, 

karena informasi itu peka disampaikan oleh pihak-pihak yang 

merahasiakan identitasnya untuk tujuan yang tidak diketahui. 

Karenanya, untuk memastikan informasi itu adalah sebuah petunjuk 

bagi investigasi kasus pembunuhan Munir atau informasi yang 

justru menyesatkan, TPF menilai perlu untuk mengecek kebenaran  

informasi ini . Termasuk pula didalamnya mengecek informasi 

mengenai keterlibatan lembaga intelijen dalam kasus pembunuhan 

Munir, dimana BIN adalah salah satu lembaga yang perlu diperiksa. 

TPF mengharapkan, semua pihak yang mengetahui atau memiliki 

informasi atau bukti-bukti tambahan yang tersembunyi mengenai 

kasus Munir untuk menyerahkannya kepada TPF. Selama kasus ini 

menjadi misteri dan tak bisa diungkap, selama itu pula banyak 

pihak, termasuk didalamnya TNI dan beberapa perwira tinggi 

lainnya, baik yang masih aktif atau telah punarwirawan, akan 

mendapatkan sorotan yang sama sekali tidak menguntungkan.

Kapolri Jend Pol. Dai Bachtiar menegaskan Polri tidak ada 

masalah dalam pemeriksaan Intelijen yang diduga terkait dalam 

pembunuhan Munir. Ia tetap mempelajari rekomendasi TPF dan 

akan melakukan penyelidikan lebih lanjut jika rekomendasi TPF 

cukup akurat. Kepal BIN Syamsir Siregar menyatakan bahwa BIN 

siap diperiksa serta tidak ada kesulitan dari pihak manapun untuk 

bertemu dengan pejabat BIN. Mengenai dugaan keterlibatan 

BIN, ia meminta pihak – pihak yang terkait tidak menduga-duga, 

melainkan memberi  bukti keterlibatan BIN atas meninggalnya 

Munir. Ia membantah BIN diminta memberi klarifikasi atas tuduhan 

itu, karena TPF belum memberi  bukti keterlibatan BIN.  

Sementara itu, pertemuan dengan BIN tertunda beberapa kali. 

Menurut anggota TPF Rachland Nashidik, surat undangan kepada 

Kepala BIN tidak terlalu digubris, sehingga pertemuan-pertemuan 

itu urung tertunda. TPF menyesalkan sikap Syamsir, karena 

seringkali alasan pembatalan itu tidak dijelaskan secara detil oleh 

pihak BIN. Sebenarnya TPF hanya ingin meminta komitmen BIN agar 

mau melakukan kerjasama yang penuh dengan TPF dan memberi  

hal-hal yang dibutuhkan TPF, serta mengusulkan mekanisme 

kerjasama antara TPF dan BIN dalam proses penyelidikan kasus 

Munir. Selain itu, Usman Hamid menyatakan bahwa pertemuan 

ini untuk mendorong BIN melakukan penyelidikan internal terlebih 

dahulu terhadap anggotanya yang diduga terlibat.

Pertemuan antara TPF dengan BIN akhirnya terjadi pada 6 April 

2005. Kepala BIN Syamsir Siregar menyatakan komitmennya untuk 

mendukung kerja TPF dalam menuntaskan kasus meninggalnya Munir. 

Dukungan ini  akan segera dituangkan dalam nota kesepahaman 

bersama untuk kerja sama berikutnya. Sekretaris TPF Usman Hamid 

mengatakan, pertemuan dengan Kepala BIN yang berlangsung 

sekitar 1,5 jam dan hasilnya cukup positif. Bahkan Kepala BIN sudah 

menyatakan komitmennya guna mendukung kerja sama dengan 

TPF. Dukungan itu akan dituangkan dalam pembuatan protokol 

atau kesepahaman bersama untuk kerja sama berikutnya. BIN juga 

menempatkan tiga deputi-nya bergabung dalam tim khusus bersama 

dengan empat orang anggota TPF, yang akan menyusun protokol 

(semacam prosedur) untuk penyelidikan kasus kematian Munir.

Menyikapi hal ini , Persiden SBY menyetujui pembentukan 

tim gabungan antara BIN dan TPF untuk mengungkap kematian 

Munir. Mengenai pembentukan tim gabungan untuk kasus Munir, 

Syamsir menjelaskan bahwa hal ini  merupakan komitmen 

dari pihak BIN untuk membantu. Ia menyerahkan kepada TPF untuk 

menetapkan mekanisme dan pola kerja antara wakil dari BIN dan 

TPF.128 Namun ia membantah kabar adanya SK No. SKEP 113/2/2002 

tentang pengangkatan Pollycarpus sebagai agen BIN karena tidak 

ada bukti otentik. 

Namun kesepakatan TPF dan BIN tidak berjalan dengan baik. 

usaha  TPF untuk memeriksa pejabat dan anggota BIN terganjal 

berbagai kendala. TPF melakukan 3 kali pemanggilan pemeriksaan 

saksi terhadap Mantan Sekretaris Utama BIN yang kini menjadi 

Duta Besar Indonesia untuk Republik Federasi Nigeria, Nurhadi 

Djazuli. Penolakan Nurhadi untuk memenuhi panggilan TPF karena 

ia menilai TPF tidak berwenang melakukan penyelidikan yang 

merupakan wewenang Kepolisian Negara RI.

Ketua TPF Marsudi Hanafi menilai penolakan Nurhadi menunjukkan 

sikap yang tidak kooperatif serta menghina Presiden karena TPF 

bekerja berdasar  Keppres. Karena itu, anggota TPF Asmara 

Nababan mengusulkan adanya pertemuan antara Presiden, TPF, BIN 

dan Kapolri untuk mencari solusi agar kinerja TPF dapat berjalan 

efektif. Pertemuan ini juga diharapkan dapat memperlancar 

kerjasama dengan BIN sehingga mempercepat proses pencarian 

fakta. Hal ini  didukung Kapolri Jenderal Dai Bachtiar, 

walaupun ia mempertanyakan apakah pertemuan ini  bisa 

mendukung penyidikan yang dilakukan. Sejauh ini, tim penyidik 

mengalami kesulitan dalam proses kesaksian.

Protokol kerjasama antara TPF dan BIN akhirnya ditandatangani 

2 Mei 2005. Protokol ini pula yang menjadi alat pengikat bagi 

Nurhadi Djazuli untuk tidak menghindar dari panggilan TPF, karena 

diduga adanya indikasi mantan sekretaris BIN ini  dalam 

pembunuhan Munir. Nurhadi akhirnya hadir dalam pemeriksaan 

dengan TPF 8 Mei 2005 di kantor TPF, Komnas Perempuan, Jakarta. 

Dari pemeriksaan tertutup ini , TPF mengatakan bahwa TPF 

semakin yakin tentang adanya keterlibatan aparat BIN atau mantan 

BIN dalam pembunuhan Munir. Hal ini dapat menjadi pintu masuk 

untuk menelusuri fakta-fakta tentang dugaan yang telah dimiliki 

TPF berkenaan dengan adanya indikasi ini  Menanggapi 

hal ini , Kepala BIN Syamsir Siregar menyerahkan semuanya 

pada TPF. Sementara itu, Kepolisian RI juga memeriksa Nurhadi 

Djazuli, guna membandingkan temuan tim penyidik dengan TPF, 

termasuk mencari keterkaitan Pollycarpus, tersangka kasus Munir 

dengan BIN. sesudah dikonfrontir, baik Nurhadi maupun Pollycarpus 

mengaku tidak saling kenal.

F. Deputy V BIN Muchdi PR

Berkaitan dengan perkembangan atas pemanggilan Nurhadi, TPF 

Munir melaporkan hasil perkembangan penyelidikan kepada Presiden 

SBY pada 11 Mei 2005. TPF juga melaporkan rencana pemeriksaan 

anggota BIN lainnya, tetapi belum mendapat kepastian waktu. 

Terhambatnya berbagai pertemuan TPF dengan BIN akhirnya 

mendorong Presiden untuk memimpin langsung pertemuan antara 

TPF, BIN dan Mabes Polri. Sebagai persiapan pertemuan segiempat 

ini , SBY menggelar rapat koordinasi mendadak dengan Kapolri 

Jenderal Pol Da’i Bachtiar, Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh, serta 

Menkum dan HAM Hamid Awaluddin. Rapat itu juga dilakukan untuk 

mengambil langkah sebagai tindak lanjut usulan dari DPR mengenai 

pengungkapan kasus Munir, serta menginstruksikan kepada seluruh 

pejabat dan instansi terkait untuk mendukung segala usaha  TPF 

untuk mengumpulkan keterangan mengenai kematian aktivis HAM 

Munir. SBY merasa belum puas dengan kemajuan yang dicapai TPF 

sejauh ini belum juga menunjukkan hasil yang signifikan.

Menindaklanjuti pemeriksaan terhadap anggota BIN, TPF 

mendatangi Kantor BIN, 12 Mei 2005. TPF mengatakan akan 

memeriksa beberapa dokumen terkait dengan prosedur dan aturan 

di BIN serta menindaklanjuti hasil pertemuan tim dengan Nurhadi.  

TPF juga melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap Nurhadi, untuk 

memperdalam hasil temuan awal, dan akan menindaklanjutinya dalam 

3 tahapan. Yaitu mendalami keterangan-keterangan Nurhadi, meng-

cross check- seluruh keterangan Nurhadi, baik pada pemeriksaan 

pertama dan kedua, dengan saksi lain, informasi dan petunjuk lain 

yang dimiliki TPF Munir, termasuk dibandingkan dengan keterangan 

Nurhadi saat  diperiksa di Kepolisian, serta hasil keterangan 

Nurhadi dalam berkas acara pidana (BAP) yang dimiliki polisi.

Presiden menggelar pertemuan segiempat antara Presiden, TPF 

Munir, Polri dan BIN pada 18 Mei 2005. TPF juga melaporkan 

temuannya, berupa kesimpulan adanya keterangan-keterangan 

pejabat BIN yang bertentangan dengan fakta yang ada.

sesudah pertemuan ini , Wakil Ketua TPF Asmara Nababan 

mengatakan bahwa TPF kasus Munir mempertimbangkan untuk 

memeriksa mantan Kepala BIN Hendropriyono dan Mantan Deputi V 

BIN Muchdi PR. TPF menemukan fakta adanya sambungan telepon 

dari nomor telepon milik Pollycarpus dengan Kantor BIN di masa 

kepemimpinan Hendropriyono, yaitu adanya sambungan telepon 

antara Polly dengan kantor Deputi V BIN yang waktu itu dijabat 

oleh Muhdi PR. TPF menemukan fakta sambungan telepon antara 

Polly dan Muhdi itu berlangsung sebelum dan sesudah aktivis HAM 

Munir tewas pada 7 September 2004. Terlacak puluhan kali kontak 

sambungan telepon antara keduanya. Meski belum diketahui pola 

hubungan keduanya, setidaknya fakta ini telah menggugurkan 

semua bantahan BIN sebelumnya yang menyatakan tidak memiliki 

kaitan apa pun dengan Polly. Kasus kematian Munir bisa dibawa ke 

pengadilan untuk membongkar dan membuktikan pemberi perintah 

serta pendukung pembunuhan. Ia memastikan, pembunuhan di 

atas pesawat Garuda Singapura-Amsterdam itu tidak dilakukan 

Pollycarpus secara pribadi, namun dilakukan secara konspirasi atau 

persekongkolan. 

Sementara itu dalam pertemuan TPF dengan Tim Munir DPR pada 

19 Mei 2005, TPF juga menilai bahwa BIN tidak kooperatif dalam 

pengungkapan kasus terbunuhnya Munir. Dalam menjalankan 

tugas, tim yang dibentuk lewat keputusan Presiden itu menghadapi 

perlakuan yang dinilai menyulitkan dari BIN. Dalam pertemuan 

yang dipandu Wakil Ketua Tim Munir DPR Slamet Effendy Yusuf 

itu, juga mengemuka kendala anggaran dana karena anggaran 

dari pemerintah yang juga belum turun untuk tim TPF ini. Dalam 

hubungannya dengan BIN, TPF merasa menemui beberapa hambatan, 

diantaranya untuk mendapatkan dokumen serah terima jabatan 

mantan Sekretaris Utama BIN Nurhadi Djazuli kepada Sekretaris 

Utama BIN Suparto. Untuk itu, TPF mengharapkan perhatian 

DPR untuk mendorong agar apa yang telah disepakati pimpinan 

BIN dengan TPF juga dapat diimplementasikan stafnya. Belajar 

dari kasus ini, seorang anggota TPF juga mengusulkan kepada 

DPR agar merestrukturisasi lembaga intelijen, termasuk soal 

pertanggungjawaban yang ketat atas sebuah operasi intelijen.

Polri sendiri telah memeriksa Muchdi PR pada 18 Mei 2005, sesudah 

sebelumnya dijadwalkan pada 16 Mei 2005.

 Namun, 3 Juni 2005 

Muchdi PR tidak hadir memenuhi penggilan TPF tanpa alasan yang 

jelas. Sedianya TPF akan melakukan konfirmasi mengenai hasil 

penelusuran telepon antara Muchdi dengan Polly. Dari penelusuran 

itu, ditemukan adanya saling kontak antara keduanya sebanyak 

35 kali, baik sebelum maupun sesudah Munir tewas, 7 September 

2004 lalu. 

Namun demikian, hingga laporan ini ditulis, tidak nampak adanya 

pemeriksaan intensif ataupun pengusutan yang serius untuk 

membongkar lebih jauh kemungkinan peran Deputy V BIN Muchdi 

PR dalam persekongkolan jahat membunuh Munir. Bertolak dari 

dugaan keterlibatan pejabat teras di BIN ini TPF kemudian meminta 

keterangan bekas Kepala BIN AM Hendopriyono. Langkah TPF 

ini  memperoleh dukungan publik luar biasa karena memang 

amat masuk akal mengingat dinamika perkembangan pengusutan 

yang ada. 

G. Mantan Kepala BIN AM Hendropriyono Terkait Kasus 

Munir?

Meski TPF menghadapi batu sandungan, diantaranya keenganan 

BIN diawal untuk membuka akses penyelidikan TPF ke dalam BIN, 

pembuatan protokol bersama BIN – TPF yang memakan waktu yang 

lama, hingga resistensi beberapa (mantan) anggota BIN untuk 

dimintai keterangan, penyelidikan TPF tetap berlanjut sampai ke 

arah Hendropriyono, mantan Kepala BIN yang saat Munir meninggal 

masih menjabat posisi ini . usaha  ini memang diperlukan, untuk 

benar-benar memastikan sejauh mana keterlibatan BIN dalam kasus 

pembunuhan Munir. Apalagi sesudah TPF mengidentifikasi adanya 

kontak intensif berupa komunikasi antara Pollycarpus dan Muchdi 

Pr yang menjabat Deputi V BIN saat Munir meninggal. Komunikasi 

yang terjadi sebelum dan sesudah kematian Munir ini  

dilakukan antar telepon genggam, telepon rumah dan kantor BIN.

Sebelumnya nama-nama pejabat/mantan pejabat BIN yang 

masuk daftar TPF untuk dimintai keterangannya adalah Nurhadi 

Djazuli  (mantan Sekretaris Utama BIN), Kolonel (Mar) Sumarno 

(Kepala Biro Umum BIN), dan  Mayjen (Purn) Muchdi PR (Deputi 

V BIN). Meski TPF sendiri menghadapi resistensi, pemeriksaan 

terhadap Hendropriyono tetap penting untuk dilakukan. Apalagi 

Hendropriyono (dan Muchdi PR) memiliki pengalaman sejarah 

yang “tidak baik” dengan Munir. Selain sebagai konsekwensi logis 

dari penelusuran investigasi TPF, munculnya nama Hendropriyono 

sendiri tidak terlalu mengejutkan bagi kalangan dekat Munir.  

Secara politik, Munir dan Hendropriyono memiliki ketegangan 

berkaitan dengan beberapa kasus; di mulai dari advokasi kasus 

Talangsari, Lampung hingga yang terakhir tentang peran BIN dalam 

hal tidak diperpanjangnya izin tinggal dan kerja Sidney Jones, 

Direktur International Crisis Group (ICG), sebuah lembaga berbasis 

di Belgia yang pernah mengeluarkan laporan terkait dengan peran 

intelijen dalam beberapa masalah sensitif di luar fungsinya. Isu yang 

terakhir ini juga bersamaan dengan bersitegangnya Munir dengan 

Kepala BIN Hendropriyono, seputar pernyataan dan laporan BIN 

tentang 20 LSM yang dituduh menjual Indonesia ke pihak asing. 

Ketegangan ini bermula dari pemberitaan seputar laporan BIN 

kepada Presiden Megawati dan DPR perihal adanya 20 LSM dan 

aktifis yang dituduh ingin mengacaukan Pemilihan Umum tahun 

2004. Dalam pertemuan itu dikabarkan Kepala BIN menyebut secara 

eksplisit nama Sidney Jones, peneliti ICG serta ELSHAM Papua, 

sebuah lembaga HAM di Papua sebagai contoh diantara jumlah yang 

disebutkan. Dari pemberitaan juga berkembang tentang sikap Kepala 

BIN Hendropriyono seputar deportasi Sidney Jones, seorang peneliti 

dari ICG dengan alasan laporan ICG menjelek-jelekan pemerintah 

Indonesia. “Pekerjaan kita akhirnya cuma menjawab pertanyaan 

dari internasional,” kata Kepala BIN dalam sebuah wawancara. 

Sidney Jones memang dikenal sebagai peneliti dan aktivis yang sangat 

kritis terhadap pelbagai masalah keamanan dalam negeri Indonesia 

termasuk menyangkut intelijen dalam operasi di Aceh, Papua, Poso, 

dan proyek anti terorisme. Begitupula ELSHAM Papua, yang dikenal 

aktif bekerja di masyarakat Papua seputar permasalahan kekerasan 

dan pelanggaran HAM di Papua hingga kepentingan bisnis dan politik 

kelompok tertentu dibalik peristiwa-peristiwa itu.

H. Kecaman Publik

 

beberapa tokoh masyarakat seperti Nurcholis Madjid (Cak Nur) dan 

berbagai organisasi masyarakat sipil kemudian bereaksi terhadap 

sikap Hendropriyono dan menantang Kepala BIN Hendropriyono 

untuk membeberkan kebenaran laporan ini . Hendropriyono 

sendiri mengeluarkan pernyataan balasan bahwa mereka yang 

membela Sidney Jones juga merupakan penghianat bangsa.  

Hendropriyono kemudian menjelaskan bahwa mereka tidak akan 

dibiarkan, akan ada tindakan yang diambil terhadap mereka. Munir 

sendiri saat itu termasuk orang yang membela Sidney Jones dan 

merasa pernyataan Hendropriyono tertuju ke dirinya.

Keterkaitan BIN dalam kasus pembunuhan Munir amat menarik 

mengingat hingga menjelang berangkat, Munir sendiri masih percaya 

bahwa karena sikapnya itu ia dicekal oleh BIN. Sebelumnya, 

Munir terlibat aktif dalam mengkritisi bahkan “menjegal” usaha  

penguatan kewenangan BIN secara luar biasa melalui rancangan 

undang-undang, mulai dari keinginan BIN agar diberi wewenang 

menangkap dan menahan orang yang dicurigai, sumber pendanaan  

non APBN, wewenang pemberian izin penggunaan senjata api, 

hingga perluasan struktur BIN hingga ke tingkat desa.

Kembali pada perkembangan kerja TPF yang ingin memperoleh 

keterangan dari bekas Kepala BIN, pemanggilan Hendropriyono 

menjadi penting mengingat ada indikasi bahwa Pollycarpus 

berhubungan dengan institusi ini . Hal ini disampaikan oleh 

TPF dalam acara jumpa pers sesudah menghadap Presiden Susilo 

Bambang Yudhoyono, pada tanggal 18 Mei 2005 di Istana Negara.

I. TPF Berakhir: Unfinished Agenda?

Menjelang hari terakhir masa kerja TPF, Polri secara diam-diam 

akhirya menggelar sebuah rekonstruksi -hal yang telah lama diminta 

TPF- di Hanggar II Garuda Maintenance Facility (GMF) Bandara 

Soekarno Hatta, 23 Juni 2006. Rekonstruksi ini dihadiri oleh para 

tersangka yaitu Pollycarpus, Oedi Irianto dan Yeti Susmiati, dengan 

memakai  pesawat Garuda Boeing 737.156 Dinyatakan oleh 

Direktur I Bareskrim Mabes Polri, Brigjen Pol Pranowo Dahlan, 

bahwa rekonstruksi sengaja dilakukan secara tertutup demi 

kepentingan kelancaran jalannya proses rekonstruksi.157

sesudah sebelumnya diperpanjang pada 23 April 2005, masa kerja 

TPF berakhir 23 Juni 2005. TPF melaporkan hasil kerjanya kepada 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Laporan TPF memuat 3 poin 

rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah. Pertama, 

pembunuhan Munir tidak melibatkan satu dua orang sehingga pihak-

pihak tertentu di lingkungan Garuda dan Badan Intelijen Negara 

yang terlibat dalam konspirasin pembunuhan terhadap Munir harus 

diperiksa secara intensif. Kedua, proses pengusutan kasus Munir 

terhambat oleh faktor internal di tubuh Polri sehingga diperlukan 

langkah konkret berupa audit kinerja Polri dalam penanganan kasus 

Munir. Ketiga, perlu dibentuk sebuah kelembagaan baru yang berada 

dibawah langsung Presiden untuk meneruskan langkah-langkah 

yang ditempuh TPF sekaligus sebagai bentuk kelanjutan komitmen 

Presiden mengungkap kasus pembunuhan terhadap Munir.

Dalam penyampaian laporan TPF, Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi 

mengeluarkan pernyataan bahwa institusi TNI mulai dari Mabes 

hingga regu di kesatuan tidak terlibat. Selanjutnya Sudi Silalahi 

menyatakan, pemerintah akan mengolah dan menindaklanjuti 

rekomendasi TPF dalam waktu singkat untuk mengambil langkah-

langkah konkret berkaitan dengan kasus kematian Munir.158 Sudi 

Silalahi kemudian menjelaskan, Presiden juga mendistribusikan 

laporan TPF ke para Menteri dan pejabat setingkat menteri 

terkait, yaitu Kapolda Jenderal Dai Bachtiar, Jaksa Agung Abdul 

Rahman Saleh, Kepala BIN Syamsir Siregar, Menkum dan HAM Hamid 

Awaluddin dan Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto.159 

156 “Rekonstruksi Kasus Munir Digelar di Bandara Soekarno Hatta”, www.detik.com, 23 Juni 

2005.

157 Rekonstruksi Kasus Munir Dilakukan Tertutup”, www.detik.com, 23 Juni 2005.

158 “TPF Munir Rekomendasikan Anggota BIN sebagai Tersangka”, www.detikcom, 24 Juni 2005.

159 “Laporan TPF Munir Juga Dikirim ke BIN dan Panglima TNI”, www.detik.com, 27 Juni 2005.

1. Munir Tewas di PesawatBagian 6. Dinamika Penanganan Kasus Munir

Bunuh MUNIR109

Berkenaan dengan tindak lanjut kerja TPF, Ketua TPF Munir 

menyarankan kepada Presiden SBY agar tidak memperpanjang tugas 

TPF, namun membentuk tim pengawas guna mengawasi kerja tim 

penyidik dalam menangani kasus ini. Pihaknya merasa sudah cukup 

untuk membuka jalan bagi penyidikan kasus kematian Munir untuk 

ditindaklanjuti.160 Sedangkan Ketua DPR, Agung Laksono menyatakan 

bahwa berakhirnya masa kerja TPF tidak boleh menghentikan 

pengungkapan kasus pembunuhan Munir. Ia meminta semua pihak 

untuk menghormati proses hukum yang ada. Jika kerja TPF belum 

maksimal, kepolisian bisa melakukan pemeriksaan lebih lanjut.161 

TPF menyatakan bahwa pengungkapan kasus pembunuhan Munir 

merupakan ujian bagi otoritas lembaga kepresidenan Indonesia. TPF 

tidak meragukan komitmen pemerintah dalam setiap tahapan proses 

hukum, namun harus didukung secara konkret oleh para pejabat 

pelaksana di lapangan, termasuk dukungan penuh dari petinggi 

Polri kepada anggotanya yang mengemban tugas sebagai penyidik, 

untuk dapat terealisasi secara optimal. Ia juga menyatakan bahwa 

berdasar  pengalaman enam bulan terakhir di TPF, ia mensinyalir 

pengungkapan kasus Munir mendapat banyak perlawanan. Ada 

kekuatan yang berusaha menutupi misteri yang sedang dicoba untuk 

disibak. Seperti penghalangan akses terhadap dokumen-dokumen 

instansi tertentu yang dianggap relevan.Mengatasi hambatan itu, 

di dalam laporannya, TPF merekomendasikan SBY untuk mengambil 

langkah pendekatan lebih tegas dibadingkan sebelumnya. Sehingga 

SBY dapat memastikan proses hukum yang berjalan benar-benar 

dapat dikawal menuju keadilan.162

J. Pengadilan Pollycarpus 

Sejak dimulainya pengadilan pembunuhan Munir terhadap 

terdakwa Pollycarpus pada 9 Agustus 2005, seluruh perhatian 

160 “TPF Munir Tolak Diperpanjang”, www.tempointeraktif.com, 20 Juni 2005.

161 “Ketua DPR : TPF Munir Bubar, Kasus Munir Tetap Harus Dibongkar”, www.detik.com, 24 Juni 2005.

162 “Kasus Munir Ujian untuk Presiden, www.detikcom, 25 Juni 2005.

Bagian 6. Dinamika Penanganan Kasus Munir

Bunuh MUNIR110

publik pada kasus Munir terpusat pada proses ini. Sejak awal 

terlihat kekhawatiran terhadap kurang memadainya pengadilan 

sebagai sarana pengungkapan tuntas Munir karena hanya satu 

terdakwa Pollycarpus. Jaksa Penuntut Umum –dipimpin oleh Domu 

P Sihite, mantan anggota TPF- mendakwa Pollycarpus melakukan 

pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP) dan pemalsuan 

surat/dokumen (Pasal 263 ayat 2 KUHP), karena menilai aktifitas 

Munir dapat merongrong program pemerintah. Dakwaan JPU lebih 

menunjukkan pembunuhan berencana terhadap Munir sebagai 

pembunuhan yang bersifat tunggal (individual crimes). Hal ini 

berbeda dengan temuan TPF yang menyimpulkan pembunuhan 

Munir sebagai sebuah konspirasi kejahatan, yang melibatkan 

orang-orang dari lingkungan Garuda Indonesia dan Badan Intelijen 

Negara (BIN). Memang, seseorang bisa membuat perencanaan 

sekaligus pelaksanaan rencana itu untuk membunuh orang lain. 

Tetapi modus, pilihan lokasi, waktu, dan cara yang digunakan 

untuk membunuh Munir memerlukan sebuah perencanaan yang luar 

biasa, dengan pengetahuan, akses informasi, sekaligus kemampuan 

untuk mengeksekusi da lam penerbangan internasional. Sejak awal, 

keluarga dan kerabat Munir serta kalangan aktifis merasa pengadilan 

Pollycarpus tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk mengungkap 

dan mengadili pelaku lain yang lebih penting (aktor intelektual).163 

Pengadilan Pollycarpus berjalan sebanyak 26 kali, dimulai pada 9 

Agustus 2005 dan berakhir pada 20 Desember 2005. Beberapa saksi 

yang dipanggil untuk memberi  keterangan adalah bekas Direktur 

Utama Garuda Indra Setiawan, bekas Vice President Corporate 

Security Garuda Ramelgia Anwar, dan bekas Deputi V Badan Intelijen 

Negara Muchdi PR. Sementara bekas Sekretaris Utama BIN Nurhadi 

Djazuli –saat ini sebagai Duta Besar RI untuk Nigeria- tidak dihadirkan. 

Dari pengamatan lapangan, persidangan belum sepenuhnya berhasil 

membuat bangunan fakta peristiwa pembunuhan secara lengkap. 

Terutama menggali lebih jauh keterlibatan PT Garuda sebagai 

163 Siaran Pers Bersama KontraS, IKOHI, FKKM 98, PAGUYUBAN MEI 1998, Ikatan Keluarga Korban 

Tanjung Priok, Keluarga Korban Trisakti, Semanggi I Dan II, TRK, UPC, IMPARSIAL, KASUM, 

GMNI, tanpa judul, di kantor KontraS, Jakarta, 30 Agustus 2005.

1. Munir Tewas di PesawatBagian 6. Dinamika Penanganan Kasus Munir

Bunuh MUNIR111

institusi sehubungan banyak ditemukannya kejanggalan pada 

manajerial direksi atas penugasan Pollycarpus. Begitupun dengan 

keterlibatan lebih jauh dari individu yang berasal dari BIN ataupun 

BIN sebagai institusi dalam hubungan langsung dengan Pollycarpus. 

Dalam keterangan Muchdi PR misalnya, hubungan telepon antara 

telepon genggam dirinya dengan Pollycarpus diakui terjadi, namun 

Muchdi menyangkal mengenal Pollycarpus ataupun pernah bertemu 

Pollycarpus. JPU maupun Majelis Hakim terlihat berusaha menggali 

sangkalan itu lebih jauh, meskipun kurang mengelaborasinya lebih 

dalam. Terutama menyangkut hubungan kerja Pollycarpus sebagai 

agen BIN ataupun orang yang bekerja untuk kepentingan BIN. 

Meskipun demikian, dalam putusan akhirnya, majelis hakim secara 

jelas menyebutkan bahwa sangkalan Muchdi bahwa dirinya tak 

pernah berhubungan dengan Pollycarpus dinilai hakim tidak dapat 

dipertanggungjawabkan. Hakim berpendapat, tidak seharusnya telepon 

genggam seseorang bisa dipergunakan begitu saja oleh siapapun.

Hal lain yang terlihat selama persidangan Pollycarpus adalah adanya 

kelompok Komite (Komite Mahasiswa Indonesia Timur) yang memiliki 

agenda untuk membatalkan atau mengalihkan fokus persidangan. 

berdasar  investigasi KontraS selama persidangan Pollycarpus, kelompok 

ini menyebarkan berbagai selebaran yang isinya mempertanyakan hasil 

forensik Belanda. Mereka menolak fakta bahwa Munir mati dibunuh 

dengan racun. Kelompok ini juga menyebarkan informasi untuk 

membangun isu adanya konspirasi internasional seputar kasus Munir. 

Pada 17 November 2005, saat persidangan memanggil Muchdi PR 

untuk bersaksi-sesudah pada panggilan sebelumnya Muchdi tidak 

hadir-, kelompok orang yang menentang persidangan ini melakukan 

penyerangan fisik kepada tiga orang aktifis yang sedang melakukan 

mimbar bebas di areal parkir Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 

termasuk meminta ibu-ibu korban untuk kaos bergambar Munir 

yang dipakainya.164 saat  persidangan di mulai beberapa orang 

164 Monitoring Persidangan KontraS XIX, 17 November 2005. Lihat pula Siaran Pers KontraS,  

Penyerangan Aktivis KontraS Terkait Pemeriksaan Muchdi PR di Sidang Kasus Munir, Jakarta, 

17 November 2005.

Bagian 6. Dinamika Penanganan Kasus Munir

Bunuh MUNIR112

tidak dikenal dan berbadan besar tiba-tiba juga ikut menghadiri 

dan memenuhi persidangan. Bahkan diantaranya berdiri di 

barisan depan kursi pengunjung sidang, menghadap hakim. Usai 

pemeriksaan, Suciwati mencoba menghampiri Muchdi -didampingi 

Usman Hamid – untuk mengajak bicara; apakah anda kenal saya? 

tanya Suci. “Tidak kenal, tidak kenal, tidak kenal”, jawab Muchdi 

sambil terus berjalan menghindar dan memalingkan matanya dari 

pandangan Suci. Tiba-tiba Suci bertanya sedikit berteriak “anda 

pengecut, anda pengecut, anda ya yang membunuh suami saya?”. 

Muchdi tidak menjawab, sambil terus berjalan agak cepat berusaha 

menghindar. Saat momen itu berlangsung, beberapa orang berbadan 

besar mencoba menghalau dan menjauhkan Muchdi dari Suci. 

Sesaat  itu juga, orang-orang tidak dikenal yang ada di sekitar 

lokasi mulai meninggalkan lokasi.

K. Terobosan Putusan Majelis Hakim 

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang 

diketuai Cicut Sutiarso terhadap Pollycarpus telah jatuh pada 

tanggal 20 Desember 2005. Dalam Putusan Perkara Pidana dengan 

Nomor: 1361/PID.B/2005/PN.JKT.PST atas nama terdakwa 

Pollycarpus Budihari Priyanto dinyatakan165 :

Terdakwa Pollycarpus Budi Hari Priyanto terbukti secara 

sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana 

“TURUT MELAKUKAN PEMBUNUHAN BERENCANA” dan 

“TURUT MELAKUKAN PEMALSUAN SURAT”.

“Menghukum Terdakwa oleh karena perbuatan ini  

dengan hukuman penjara selama 14 (empat belas) tahun”.

Selain itu ada beberapa hal lain yang menarik dari putusan 

Majelis Hakim. Nampaknya Majelis Hakim bisa mencium adanya 

165 Putusan Perkara Pidana dengan Nomor: 1361/PID.B/2005/PN.JKT.PST atas nama terdakwa 

Pollycarpus Budihari Priyanto, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 20 Desember 2005.

1. Munir Tewas di PesawatBagian 6. Dinamika Penanganan Kasus Munir

Bunuh MUNIR113

aroma konspirasi kejahatan pembunuhan dalam kasus Munir 

dan Pollycarpus bukanlah satu-satunya pihak yang terlibat. Ini 

tergambar dari beberapa substansi putusan sebagai berikut. 

Pertama, dalam pertimbangan yang memberatkan Pollycarpus 

majelis hakim menyebutkan:

“...hal-hal yang memberatkan atas penjatuhan  hukuman 

atas diri Terdakwa adalah bentuk perbuatan pidana yang 

dilakukan secara berkawan atau berkomplot (conspiracy) 

yang berakibat hilangnya jiwa orang lain, memberi   

alasan perbuatannya yang kurang masuk akal dan Terdakwa 

menunjukkan sikap yang tidak terus terang, memberi  

keterangan dengan berbelit dan tidak benar, meskipun 

Terdakwa menyimpan suatu kebenaran yang ia ketahui”166.

Kedua, dalam pertimbangan yang memberatkan Pollycarpus, 

Majelis Hakim juga konsisten dengan argumen di atas:

“....bahwa tuntutan hukuman Penuntut Umum jika 

dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa 

yang terbukti tidak sendirian dan masih harus diselidiki lagi 

siapa dan siapa saja yang turut serta berperan di dalam 

peristiwa hilangnya jiwa korban Munir, menurut hemat 

Pengadilan tuntutan hukuman ini  dirasa terlalu berat 

dan berlebihan, oleh karenanya sepatutnya dikurangi...”167.

Majelis Hakim juga dalam putusannya menyinggung beberapa 

orang yang diduga terlibat dalam komplotan pembunuhan Munir 

ini .

Pertama, Ramelgia Anwar (saat kejadian merupakan Vice President 

Corporate Security PT Garuda), yang menurut Majelis Hakim tanpa 

peranannya membuat surat tugas palsu, Pollycarpus tidak akan 

166 Ibid.

167 Ibid.

Bagian 6. Dinamika Penanganan Kasus Munir

Bunuh MUNIR114

bisa melaksanakan kejahatannya. Beberapa poin dalam putusan 

menegaskan hal ini:

“...bahwa dapat dipastikan bahwa Terdakwa menyadari 

sepenuhnya akan kerja sama dengan saksi Ramelgia Anwar, 

karena tanpa peran saksi Ramelgia Anwar dengan cara 

membuat surat palsu ini , Terdakwa tidak akan dapat 

memakai  surat palsu dan perbuatan pidana pemalsuan 

surat tidak akan terwujud”168.

“...bahwa berhubung ternyata terdakwa di dalam 

melakukan perbuatan pidana ini  tidak melakukan 

semua unsur yang ada, melainkan masih membutuhkan 

peranan orang lain yaitu saksi Ramelgia Anwar, maka 

Pengadilan berpendapat bahwa peranan Terdakwa 

Pollycarpus....adalah sebagai orang yang turut melakukan 

perbuatan pemalsuan surat”169.

Kedua, Oedi Irianto dan Yeti Susmiarti (pramugara dan pramugari di 

kelas bisnis pada penerbangan GA 974, Jakarta-Singapura). Menurut 

Majelis Hakim tindakan Pollycarpus membunuh Munir dengan racun 

arsen hanya bisa terjadi karena bantuan kedua orang ini . 

Poin dalam putusan menunjukkan hal ini:

“Bahwa Terdakwa tidak dapat disebut sebagai orang yang 

melakukan, karena sesuai petunjuk yang didapat di dalam 

pembahasan dakwaan pokok, ternyata racun arsen yang 

ditaburkan Terdakwa ke dalam makanan mie goreng baru 

bisa dimakan habis oleh Munir karena adanya peranan orang 

lain yaitu saksi Oedi Irianto dan saksi Yeti Susmiarti”170.

“Bahwa sesuai petunjuk yang didapat di dalam pembahasan 

dakwaan pokok di atas, telah ternyata Terdakwa di dalam 

168 Ibid.

169 Ibid.

170 Ibid.

1. Munir Tewas di PesawatBagian 6. Dinamika Penanganan Kasus Munir

Bunuh MUNIR115

melakukan perbuatannya menghilangkan jiwa Munir tidak 

sendirian, di samping Terdakwa yang ikut merencanakan 

dan melakukan perbuatan pelaksanaan dengan menaburkan 

racun arsen ke dalam makanan mie goreng dan Pasta sebagai 

pilihan makanan di kelas bisnis, masih ada lagi 2 (dua) orang 

yaitu saksi Oedi Irianto dan saksi Yeti Susmiarti yang menyiapkan 

dan menyajikan makan mie goreng kepada Munir”171.

“Bahwa dipastikan jika  tidak ada kerja sama yang 

disadari dengan saksi Yeti Susmiarti dan saksi Oedi Irianto, 

maka niat dari Terdakwa untuk  menghilangkan jiwa Munir 

tidak akan terwujud”172.

Ketiga, majelis hakim dalam putusannya juga melangkah maju 

dengan menyebutkan nama Muchdi PR seperti tertuang dalam 

petikan pertimbangan berikut ini dalam rangka menjawab ada 

atau tidaknya motivasi Terdakwa Pollycarpus untuk menghilangkan 

jiwa Munir. 

• bahwa fakta angka 45, 46, 47 dan 48 pada pokoknya 

menunjukkan adanya hubungan komunikasi lewat telepon 

dari nomor handphone 0811900978 yang dikuasai atau 

dipegang saksi Muchdi Purwopranjono dengan nomor-

nomor telepon 021-7407459 yang merupakan nomor 

telepon rumah Terdakwa, nomor handphone 0815920226 

milik Terdakwa dan nomor handphone 081584304375 

milik Terdakwa, yang kesemuanya sebanyak tidak kurang 

dari 41 kontak bicara;173

• Bahka meskipun saksi Muchdi Purwopranjono menyangkal 

mengenal Terdakwa, dan menyangkal pula berhubungan 

lewat telepon dengan Terdakwa, namun saksi 

171 Ibid.

172 Ibid.

173 Ibid.

Bagian 6. Dinamika Penanganan Kasus Munir

Bunuh MUNIR116

menerangkan benar bahwa Handphone dengan nomor 

0811900978 ini  berada di dalam penguasaannya 

dan membenarkan pula kebenaran hasil print out dari 

Provider Company Telekomunikasi;

• Bahwa keterangan saksi yang membenarkan atas 

penguasaan handphone yang notabene merupakan 

barang bergerak ini , cukuplah bagi pengadilan 

untuk mendapatkan petunjuk bahwa handphone 

ini  adalah milik saksi Muchdi Purwopranjono yang 

tentunya bagi seorang petinggi intelejen dengan jabatan 

Deputi V tidak begitu mudah membiarkan Handphone 

miliknya sampai dipergunakan oleh orang lain, meskipun 

tagihannya tidak dibayar sendiri melainkan dibayar oleh 

orang lain yaitu PT Barito Basific Tower yang dihandle 

oleh Yohanes Hardian;

• Bahwa bukanlah keberadaan jenis telepan genggan 

dewasa ini bagi pemilikinya adalah merupakan alat 

komunikasi modern yang dianggap paling praktis dan 

sangat cocok untuk pembicaraan yang sifatnya lebih 

pribadi ([privacy) dan rahasia (confidential), kaena 

selain hanya provider company yang bisa mengetahui 

adanya kontak komunikasi antara nomor telepon yang 

satu dengan yang lain, maka tak ada lagi yang bisa 

mengetahui isi pembicaraan kecuali mereka sendiri yang 

sedang bicara; 

• Bahwa keterangan saksi Muchdi Purwopranjono sepanjang 

menyangkut handphone miliknya dengan nomor 

0811900978 yang dapat dan boleh dipergunakan oleh 

orang lain atau siapa saja yang ingin memakai  tanpa 

dapat menyebutkan siapa orangnya, adalah sangat tidak 

masuk akal, karena bagi saksi yang mempunyai jabatan 

strategis di lembaga ini  tentunya menyadari 

betapa membahayakan dan dapat merugikan dirinya 

jika  saksi tetap membiarkan handphonenya menjadi 

alat komunikasi dirinya jika  saksi tetap membiarkan 

1. Munir Tewas di PesawatBagian 6. Dinamika Penanganan Kasus Munir

Bunuh MUNIR117

handphonenya menjadi alat komunikasi bagi siapa saja yang 

mau memakai, sementara itu saksi pasti menyadari meskipun 

bukan saksi yang membayar namun tagihan untuk nomor 

ini  harus etap dibayar dan dilunasi tepat waktu;

• Bahwa demikian pula keterangan Terdakwa yang tidak 

pernah disumpah menerangkan tidak kenal dengan 

pemilik telepon genggam nomor 0811900978 tanpa alasan 

yang masuk akal, menurut hemat Pengadilan, Terdakwa 

telah melakukan sangkalan yang tidak mendasar, sehingga 

harus dikesampingkan;

• Bahwa berdasar  faktu hukum yang menunjukkan 

adanya kontak telepon antara nomor telepon Terdakwa 

dengan nomor 0811900978 yang jumlahnya tidak kurang 

dari 41 (empat puluh satu) kali, maka Pengadilan 

menemukan fakta lebih lanjut tentang waktu-waktu 

tepatnya kapan dan bagaimana keadaan Terdakwa 

dan Munir pada saat itu diantaranya sebagai berikut: 

mulai dari tanggal 25 Agustus 2004 atau waktu sebelum 

Munir berangkat belajar ke Amsterdam, kemudian pada 

tanggal 6 September 2004 atau waktu sebelum Munir 

berangkat belajar ke Amsterdam, tanggal 7 September 

2004 jam 10.00 dan jam 11 WIB. Waktu Terdakwa pulang 

dari Singapura dan sudah berada di Jakarta dan Munir 

dalam perjalanan dalam pesawat ke Amsterdam, masih 

tanggal 7 September 2004 jam 16.49 (jam 10;49 Waktu 

Amsterdam) sampai dengan jam 21:05 WIB (jam 15:05 

Waktu Amsterdam) saat itu dapat dipastikan telah 

meninggal duni, setidaknya terjadi tidak kurang dari 5 

(lima) kali kontak pembicaraan, dan seterusnya pada 

tanggal 17 13 November 2004 sebanyak 4 (empat) kali 

serta dari tanggal 17 November 2004 sampai dengan 25 

November 2004 sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kali saat 

sudah mulai banyak pembicaraan di media massa menyebut 

nama Terdakwa Pollycarpus terlibat di dalam kasus 

kematian Munir di dalam Pesawat Garuda Indonesia;

Bagian 6. Dinamika Penanganan Kasus Munir

Bunuh MUNIR118

Menimbang bahwa berdasar  fakta hukum ini  

dihubungkan dengan keterangan saksi Muchdi Purwopranjono 

yang membenarkan hasil print out yang ditunjukkan 

di persidangan, serta keterangan Terdakwa yang tidak 

menyangkal nomor-nomor telepon rumah maupun telepon 

genggamnya, Pengadilan mendapatkan beberapa petunjuk 

di antaranya sebagai berikut:

• Bahwa antara Terdakwa yang pekerjaannya secara resmi 

sebagai Pilot Pesawat Garuda Indonesia dengan pembicara 

telepon nomor 0811900978 ini  mempunyai 

hubungan yang sangat erat terutama dalam kegiatan 

yang berhubungan dengan tugas-tugas pembicara telepon 

nomor 0811900978 ini  khususnya dalam rangka 

menghilangkan jiwa Munir;

• Bahwa di samping Terdakwa mempunyai pekerjaan resmi 

sebagai Pilot Garuda Indonesia, Terdakwa juga mempunyai 

kegiatan yang sama dan setujuan dengan pembicara 

telepon genggam nomor 0811900978 yang di antaranya 

tidak suka membiarkan sifat dan perbuatan Munir yang 

vokal dan selalu mengkritik kebijaksanaan Pemerintah 

terutama TNI dan Badan Intelejen Nasional;

• Bahwa saksi H. Muchdi Purwopranjono adalah orang yang 

sepatutnya mengetahui siapa atau siapa saja orangnya 

yang memakai  telepon genggamnya bernomor  

0811900978 dan berbicara dengan Terdakwa lewat 

nomor-nomor teleponnya  sebagaimana tertera di dalam 

print out di atas;

• Bahwa meskipun dalam perkara ini tidak dinyatakan secara 

tegas siapa atau siapa saja orangnya yang telah melakukan 

pembicaraan melalui telepon genggam bernomor 

0811900978 ini , namun dapat diketahui bahwa orang 

ini  mempunyai hubungan yang sangat erat dan telah 

dikenal dengan baik oleh saksi Muchdi Purwopranjono yang 

selama pemeriksaan tetap bungkam menyatakan tidak tahu 

siapa yang memakai  telepon genggamnya;

1. Munir Tewas di PesawatBagian 6. Dinamika Penanganan Kasus Munir

Bunuh MUNIR119

Menimbang, bahwa berdasar  keterangan saksi H 

Muchdi Purwopranjono yang menyatakan dirinya pernah 

mengingatkan melalui seniornya Munir agar Munir jangan 

vokal mengkritik pemerintah, akan tetapi ternyata Munir 

tetap vokal, pengadilan mendapat petunjuk bahwa orang 

yang berbicara dengan Terdakwa lewat telepon genggam 

0811900978 adalah pihak yang juga tidak menghendaki 

Munir vokal mengkritik pemerintah, dan karena Munir tidak 

berubah dan tetap vokal mengkritik Pemerintah,maka pihak 

pembicara itulah yang merupakan orang atau pihak mula-

mula mempunyai daya bathin atau motivasi (motivation) 

untuk menghentikan aksi vokal Munir ini  dengan jalan 

menghilangkan jiwa Munir;

• Bahwa berdasar  jumlah hubungan pembicaraan 

lewat telepon yang mempunyai tingkat kekerapan 

(frequency) cukup sering, Pengadilan berpendapat 

bahwa Terdakwa Pollycarpus di samping mempunyai 

pekerjaan sebagai Pilot Garuda Indonesia, juga 

mempunyai kegiatan yang sama dengan pembicara 

telepon genggam 0811900978. 

• Bahwa meskipun tidak ada satu saksipun yang 

mengetahui, mendengar, atau menerangkan tentang 

isi pembicaraan Terdakwa dengan pemegang telepon 

genggam nomor 0811900978, namun berdasar  

petunjuk-petunjuk yang didapat di persidangan 

dihubungkan dengan sikap keberadaan Terdakwa di 

dalam pesawat selama penerbangan Jakarta-Singapura, 

maka Pengadilan berpendapat bahwa antara Terdakwa 

dengan pembicara telepon genggam bernomor 

0811900978 telah terjadi kesepakatan tentang 

bagaimana cara pelaksanaan keinginan mereka untuk 

menghilangkan jiwa Munir.

• Bahwa berhubung terjadi kesepakatan, maka dapat 

diketahui bahwa siapapun mereka yang telah 

membicarakan bagaimana menghilangkan jiwa Munir, 

Bagian 6. Dinamika Penanganan Kasus Munir

Bunuh MUNIR120

mereka itulah yang mempunyai keinginan, daya bathin 

atau motivasi untuk menghilangkan jiwa Munir;

Menimbang, bahwa berdasar  petunjuk-petunjuk dan 

keterangan saksi Muchdi Purwopranjono serta keterangan 

Terdakwa diatas, dihubungkan dengan kegiatan Terdakwa 

di samping sebagai pilot Garuda juga mempunyai kegiatan 

sampingan yang sama dengan kegiatan pembicara 

telepon genggam Nomor 0811900978, maka pertanyaan 

melenyapkan Munir dapat dijawab ialah bahwa Terdakwa 

Pollycarpus juga menghendaki agar Munir tidak vokal 

mengkritik Pemerintah sehingga pengadilan berpendapat 

bahwa Terdakwa mempunya daya bathin atau motivasi 

atau alasan untuk menghilangkan jiwa Munir dengan 

kata lain pada diri Terdakwa ada  motivasi untuk 

menghilangkan jiwa Munir;

-- Menimbang, bahwa berdasar  pembahasan diatas, 

Pengadilan lebih lanjut berpendapat bahwa yang 

mempunyai keinginan menghilangkan jiwa Munir adalah 

bukan hanya Terdakwa secara sendirian, melainkan masih 

ada pihak lain yang harus ditemukan melalui penyelidikan 

yang lebih akurat oleh aparat penegak hukum yang 

berwenang untuk itu;

Dengan kesimpulan ini maka sebenarnya tabir pembunuhan 

Munir tidaklah terlalu gelap. Putusan Majelis Hakim ini jelas 

menjadi pekerjaan rumah (PR) yang harus ditindaklanjuti 

oleh penyidik Polri. Dan kali ini bukan cuma Pollycarpus yang 

menjadi kunci pembuka terungkapnya kasus Munir, melainkan 

kuncinya juga terletak pada Ramelgia Anwar, Yeti Susmiarti, 

Oedi Irianto dan Muchdi PR. Penyidik Polri harus segera 

memeriksa semua saksi kunci di atas, dengan memakai  

dan mengoptimalkan wewenang-wewenang yang secara sah 

1. Munir Tewas di PesawatBagian 6. Dinamika Penanganan Kasus Munir

Bunuh MUNIR121

dimilikinya. Antara lain memanggil, memeriksa, menangkap, 

menahan, menggeledah dan menyita barang bukti yang relevan 

dengan proses penyidikan. 

L. Reaksi atas Vonis Majelis Hakim

Putusan Majelis hakim menuai banyak tanggapan dari berbagai 

pihak yang berkepentingan. Penasehat Hukum terdakwa diwakili 

Assegaf dkk meyakini putusan majelis hakim tidak benar 

menyangkut bergesernya putusan hakim dari dakwaan JPU, 

terutama menyangkut makanan dan minuman yang “membunuh” 

Munir. Assegaf dkk telah mengadukan masalah ini kepada Komisi 

Yudisial174 dan menilai ada intervensi atau tekanan dari pihak luar 

terhadap para hakim. Saat putusan usai dibacakan, Pollycarpus 

sendiri dengan keras menolak vonis Majelis Hakim175. Sedangkan 

Yosepha Hera Iswandari (isteri Pollycarpus) berniat akan melaporkan 

JPU ke komisi Kejaksaan sebab menurutnya dakwaan JPU adalah 

dongeng semata, Hera juga mengaku akan berusaha menghadap 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Komnas HAM, Komisi Yudisial, 

Komisi HAM PBB, dan Bapa Suci Benediktus XVI di Vatikan untuk 

mengadukan putusan yang dinilainya tidak adil.176 

Jaksa Penuntut Umum menyatakan akan banding atas putusan 

Majelis Hakim, sebab putusan masih jauh dari hukuman seumur 

hidup. Rencana ini disampaikan Kapuspenkum Kejaksaan Agung 

Masyhudi Ridwan di Kejaksaan Agung.177   

174 Polly Dipidana 14 Tahun Penjara; Pelaku Lain Perlu Diusut agar Perkara Pembunuhan Munir 

Tuntas, Kompas, 21 Desember 2005. 

175 Pollycarpus Menantang Vonis, Koran Tempo, 21 Desember 2005.

176 Vonis Pembunuhan Munir: Panggung Keadilan Suciwati dan Yos Hera, Kompas, 21 Desember 

2005. Vonis Pollycarpus: Majelis  Diadukan ke Komisi Yudisial, Media Indonesia, 21 Desember 

2005. Kasus Munir; Istri Pollycarpus Akan ke Komnas HAM, Kompas, 28 Desember 2005. Istri 

Munir Belum Puas; Istri Pollycarpus akan mengadu ke Komisi Hak Asasi Manusia PBB, Koran 

Tempo, 24 Desember 2005.

177 JPU Kasus Munir Ajukan Banding, www.detik.com.

Bagian 6. Dinamika Penanganan Kasus Munir

Bunuh MUNIR122

Sementara itu Suciwati isteri Munir menilai apapun vonis yang 

diberikan kepada Pollycarpus sama saja nilainya karena Pollycarpus 

hanya bagian kecil dari konspirasi sebagaimana dinyatakan majelis 

hakim. Suciwati menuntut aparat penegak hukum yang berwenang 

segera melanjutkan pengusutan. Koordinator KontraS Usman Hamid 

menegaskan bahwa penyidikan kasus Munir  belum tuntas sehingga 

masih harus dilanjutkan penyidikan dengan akurasi yang tinggi. Suara 

kritis juga dikemukakan oleh bekas Presiden RI KH.Abdurrahman 

Wahid, yang juga merupakan tokoh Nahdlatul Ulama (NU). Menurut 

Gus Dur vonis 14 tahun atas Pollycarpus harus diikuti dengan 

penelusuran nama lainnya seperti Muchdi PR, yang disinggung 

dalam putusan Majelis Hakim. Gus Dur juga mendesak agar Presiden 

SBY untuk membentuk Tim Kepresidenan dengan mandat yang kuat, 

jelas, dan rinci yang meneruskan temuan-temuan TPF Munir.178

Terhadap putusan Majelis Hakim Presiden SBY telah menginstruksikan 

kepada kapolri Jenderal Sutanto untuk mengungkap kasus kematian 

Munir. Melalui juru bicara Kepresidenan Andi Malarangeng mengakui 

bahwa kasus Munir bersifat konspirasi, sesudah mendengar putusan 

Majelis Hakim, Presiden membulatkan tekad untuk mengungkap kasus 

kematian Munir. Presiden menyatakan semua pihak yang terlibat 

dalam kasus Munir harus diproses secara hukum. Dan pertimbangan 

pengadilan serta bukti yang terungkap selama proses pengadilan 

menurut Presiden harus dijadikan rujukan bagi Polri, Kejaksaan, 

termasuk BIN untuk menelusuri kembali kasus Munir. Sementara 

Kapolri Jenderal Sutanto meminta agar Pollycarpus terbuka 

kepada penyidik agar peristiwa yang sebenarnya bisa diketahui.

tidak menemukan suatu kunci terobosan atas buntunya penyidikan 

paska TPF. Sikap ini ditunjukkan pada pernyataan Kapolri bahwa 

kasus Munir kuncinya hanyalah di Pollycarpus. Kapolri Jendral 

Sutanto hanya meminta Pollycarpus mau terbuka memberi  

informasi kepada polisi dan berjanji memberi  perlindungan 

kepadanya (kepada Pollycarpus dan keluarga). Meski demikian 

Presiden SBY menolak gagasan pembentukan tim penyidik 

independen baru. Menurutnya penyidikan kasus Munir tetap akan 

memakai  mekanisme reguler. 

Sementara itu, Syamsir Siregar, Kepala Badan Intelejen Negara juga 

ikut berkomentar dengan mengatakan bahwa penyidik belum mampu 

mengungkap siapa dalang pembunuh Munir. Selain itu, atas putusan 

Majelis Hakim Syamsir mengaku BIN akan siap bekerjasama.

berdasar  fakta dan seluruh komitmen (pernyataan) serta  

tanggapan diatas, Komite Aksi untuk Kasus Munir (KASUM) tetap 

meminta kepada Presiden SBY untuk kembali membentuk tim 

independen kepresidenan untuk kasus Munir, yang diharapkan bisa 

melacak siapa sesungguhnya dalang pembunuh Munir. KASUM 

juga menyatakan penyidikan tinggal menindaklanjuti putusan 

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyebutkan 

beberapa nama seperti Oedi Irianto, Yeti Susmiarti, Ramelgia Anwar 

(semuanya dari PT Garuda), dan Muchdi PR, bekas Deputi V BIN. 

Reaksi cepat dikeluarkan oleh Pemerintah AS –US Department 

of State- pada 20 Desember 2005. Dalam press statement, 

Pemerintah AS juga setuju dengan kesimpulan Majelis Hakim yang 

menyatakan Pollycarpus hanya merupakan bagian dari sebuah 

konspirasi pembunuhan berencana yang lebih besar. Pemerintah 

AS mendesak Pemerintah RI untuk terus melanjutkan penyelidikan 

atas kasus Munir. Pemerintah AS juga meminta Pemerintah RI untuk 

mempublikasikan secara terbuka hasil laporan TPF 

Suara dari Pemerintah AS ini mengikuti surat yang dibuat oleh 

Kongres AS sebelumnya. Pada surat yang ditujukan kepada Presiden 

SBY pada tanggal 27 Oktober 2005, juga mendesak hal yang sama.186

Dengan reaksi berbagai pihak diatas, bisa dipastikan kasus Munir 

belum berakhir. Masih panjang. Pernyataan dari Presiden SBY, 

Kepala Polri, Kepala BIN, dan institusi negera lainnya di satu 

pihak membawa harapan bahwa dalang utama pembunuh Munir 

masih akan terus diburu, namun di lain pihak pernyataan ini  

terkesan menjadi sekadar formalitas belaka. Semua pernyataan 

formal ini  sebenarnya harus sudah dijalankan terlepas 

dari apapu yang terjadi pada proses pengadilan yang berjalan. 

Penyidikan Polri misalnya nyaris tidak menghasilkan apa-apa selama 

hampir 6 bulan sesudah mengambil tongkat estafet dari kerja 

TPF. Pernyataan BIN yang tidak puas terhadap penyelidikan Polri 

dan proses pengadilan juga terkesan janggal, mengingat institusi 

ini justru dulunya resisten dan gagal bekerjasama dengan TPF. 

Sementara Presiden SBY dengan pernyataan-pernyataan yang 

tidak diikuti pencapaian seimbang, memperkuat sinisme publik 

atas gaya kepemimpinannya yang mengandalkan penampilan, 

khusus terhadap keluarga Munir. Bila kondisi-kondisi terus terjadi, 

maka kasus Munir yang oleh Presiden SBY disebut sebagai “a test of 

our history” bisa jadi akan segera menjadi sekedar “history” dari 

kegagalan sistem kekuasaan, sebagaimana negera ini menarasikan 

dongeng tentang sejarah abuse of power yang terjadi di negeri ini.

Dari keseluruhan uraian terdahulu, terlihat jelas bahwa penanganan 

hukum kasus pembunuhan Munir belum mampu menyeret aktor 

utamanya ke meja hijau. Hingga selesainya persidangan di Pengadilan 

Negeri Jakarta Pusat sejak 9 Agustus 2005 s/d 20 Desember 2005, 

yang diadili dan dihukum bersalah hanya seorang pilot penerbang 

Garuda Indonesia, Pollycarpus Budihari Priyanto (PBP). Itupun 

dengan kemungkinan dibebaskan pada tingkat banding atau kasasi. 

Sehari sesudah putusan dijatuhkan, harian Kompas malah khawatir 

pengungkapan kasus ini hanya akan mengulang sejarah seperti nasib 

kasus pembunuhan aktifis buruh Marsinah, dan pembunuhan jurnalis 

Udin (Harian Bernas). Kerisauan itu adalah pengungkapan kasus 

terhadap pembunuhan seperti ini hanya berakhir dengan diadilinya 

pelaku lapangan, dan kemudian bisa bebas. Berakhir dengan impunitas, 

ada kejahatan tapi tanpa hukuman. Begitukah akhir kasus Munir? 

Kita semua tentu berharap tidak. Mengapa? Putusan Pengadilan Negeri 

Jakarta Pusat di sisi lain memberi peluang positif. Dalam pandangan 

Majelis Hakim yang mengadilinya, Pollycarpus dilihat hanya sebagai 

bagian dari konspirasi besar pembunuh Munir. Pertimbangan putusan 

Majelis Hakim menyebutkan secara eksplisit bahwa Terdakwa Pollycarpus 

tidak bekerja sendirian, melainkan berkomplot (konspirasi) dengan 

nama-nama lain seperti sudah disinggung pada uraian terdahulu buku 

ini. Misalnya Oedi Irianto, Yeti Susmiarti, Rambelgia anwar,