munir 1

Kita orang orang Indonesia, beruntung 

karena sempat memiliki Munir. Dalam 

hidupnya yang singkat, ia seperti singgah 

dan membantu kita di saat dimana kita 

membutuhkannya. Di masa-masa menCegah 

saat rejim orde baru masih berkuasa, saat 

kebebasan dipasung dan segala aktivitas 

yang berseberangan dengan negara diawasi 

secara ketat, ia tak kenal takut untuk 

menyuarakan nasib kaum buruh, aktivis 

mahasiswa dan pemuda, serta kelompok-

kelompok masyarakat lain yang mengalami penindasan. Profesinya sebagai 

pekerja bantuan hukum di LBH membuat Munir bersentuhan langsung 

dengan ketimpangan dan ketidakadilan yang terjadi di negara ini.

Dalam kegalauannya melihat situasi Indonesia, Munir mengambil sebuah 

titik pijak dimana ia bisa melihat jelas problem demokrasi di Indonesia yang 

terbelenggu oleh politik-kekerasan yang secara struktural berkelindan 

dalam hubungan Negara-masyarakat. Sebuah “spiral kekerasan” telah 

menggulung masyarakat sedemikian rupa hingga meresap dalam pola 

pikir, membentuk tingkah laku dan mendaur ulang kekerasan demi 

kekerasan tanpa henti, mengakibatkan demikian banyaknya korban jiwa 

seakan menjadi “ritual” sehari-hari dan ditanggapi masyarakat sebagai 

barang normal. Berangkat dari pemahaman ini, Munir mengambil pilihan 

eksistensial untuk berdiri paling depan meneriakkan perjuangan hak 

asasi, serta politik yang bebas dari  kekerasan.

Kecerdasan, kesederhanaan, dan keberaniannya membedakan Munir 

dengan banyak aktivis dan kaum intelektual lainnya. Di masa dimana 

banyak intelektual memilih berlabuh di kandang penguasa dan para 

pimpinan masyarakat lebih banyak bergaul dalam pertalian nyaman 

dengan penguasa. Munir justru memasuki area-area yang ‘menakutkan’. 

Kerja keras bersama rekan-rekannya di KontraS berhasil membongkar 

rangkaian peristiwa penculikan para aktivis mahasiswa dan pemuda, 

menjadikan kejahatan itu sebagai sebuah fakta utuh, yakni penculikan 

terorganisasi yang dilakukan oknum aparat. beberapa pelaku berhasil 

diseret ke pengadilan. beberapa pimpinan teras TNI diberhentikan, 

sekalipun beberapa korban sampai kini belum berhasil diketahui 

keberadaannya. Dari sini ia terus bergerak, menjelajah area-area 

kelam dalam politik kekerasan di Indonesia, keberaniannya menerangi 

kita yang menghuni daerah-daerah itu sehingga jalan reformasi dengan 

lebih gampang kita lalui kemudian. 

Konsistensi dan persistensi, dua hal ini tampak jelas dalam kepribadian 

seorang Munir. Ia mengetahui betul resiko perjuangannya. Namun 

demikian, Munir tidak gentar dan mengambil sikap setia melawan. 

Ia tidak ingin mengambil sikap diam dan menyerah pada tekanan. 

Tudingan, intrik, intimidasi kerap menimpanya. Dituduh ‘PKI’, ‘Yahudi’, 

‘Anti-Islam’, ‘Provokator’, Munir tak surut langkah. Keberanian dan 

kegigihannya mampu menepis hantaman-hantaman ini .  

Munir, atau lengkapnya Munir bin Thalib dibesarkan dalam keluarga 

muslim keturunan Arab. Kakek moyangnya adalah imigran dari 

Hadhramaut (Yaman) yang ratusan tahun lampau datang ke Nusantara. 

Dengan latar belakang ini, membuatnya lebih memilih aktif dalam 

organisasi-organisasi Islam seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) 

dan Al Irsyad. Namun demikian, kegelisahan Munir muda telah 

membawanya pada pergulatan pemikiran yang panjang dan lintas batas. 

Munir meyakini bahwa hak asasi manusia dalam konteks solidaritas 

kemanusiaan telah menciptakan sebuah bahasa baru yang universal dan 

setara, yang berbicara melalui batasan-batasan rasial, gender, etnis 

dan agama. Karena itulah, dalam pandangan Munir, hak asasi manusia 

harus dijadikan sebagai pintu masuk bagi terciptanya dialog bagi 

orang-orang dari berbagai latar belakang sosial-budaya dan ideologi. 

Lewat pintu ini pula Munir masuk dan bergaul dengan aktivis-aktivis 

yang berbeda-beda latar belakang demi terwujudnya pengakuan dan 

penghormatan terhadap hak asasi manusia. 

Munir dikenal akrab oleh semua kalangan. Ia mampu menjembatani 

perbedaan-perbedaan yang ada dengan semangat kemanusiaannya 

yang menggebu. Munir adalah duta Islam yang memperjuangkan 

universalitas Islam untuk penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan 

(rahmatan lil ‘alamin). Munir melakukan pembelaan terhadap siapapun 

yang tertindas, tanpa memandang latar belakang mereka. Di dalam 

Munir, Islam secara arif dapat dijadikan sandaran yang terpercaya bagi 

kelompok-kelompok yang ditindas dan dipinggirkan. 

Selama bertahun-tahun menjalankan kerja-kerja kemanusiaan, Munir 

merasa perlu memuaskan dahaga intelektualitasnya sekaligus untuk 

mengembangkan wawasannya. Ia memutuskan menempuh studi master 

dalam bidang international protection of human rights di Utrecht 

Universiteit, Belanda. Kesempatan itu semestinya akan dipergunakan 

untuk melakukan refleksi dan evaluasi atas perjuangannya sekaligus 

memperdalam pemahaman konseptual guna mempertajam analisis-

analisnya. Sayangnya, hal itu tak sempat terjadi, kaum yang telengas 

dan bertangan kejam memenggal rencana luhur itu di tengah jalan. 

Munir diracun dan wafat sebelum pesawat Garuda yang ditumpanginya 

mendarat di Schiphol. Keluarganya yang masih belia telah kehilangan 

suami dan bapak yang sangat mereka cintai. Bangsa ini telah kehilangan 

satu lagi pejuang kemanusiaannya. Dunia Islam di Indonesia kehilangan 

salah satu duta universalitas terbaiknya. 

Selama hayatnya, jauh sebelum di hari laknat pembunuhannya Munir 

telah berulangkali mengalami ancaman, terror. Namun semua itu serta 

stempel negatif yang berusaha dilekatkan bahkan sesudah kematiannya, 

tidak berpengaruh banyak. Dari kematiannya justru nampak bahwa 

jutaan masyarakat Indonesia percaya pada integritasnya, kelompok-

kelompok minoritas dan tertindas menaruh harapan besar di pundaknya 

untuk mewujudkan keadilan di negara ini. Sebagian mantan lawan-

lawannya pun mengakui keberanian dan kelurusannya. Konsistensi dan 

keberaniannya telah menjadi inspirasi bagi kita untuk menghadapi 

segala hubungan jahat terhadap kemanusiaan dan keadilan.

Munir telah mewariskan kepada bangsa Indonesia sesuatu yang 

sangat berharga yakni keberanian dan karakter manusiawi untuk 

memperjuangkan hal-hal yang baik. Kita adalah orang yang berutang 

kepadanya. Sekarang giliran kita untuk membalas segala budi baik 

almarhum salah satunya adalah dengan mengadili dan menyeret 

siapapun yang bertanggung jawab atas kematiannya ke hadapan hukum 

secara adil.

Mengikuti rekam jejak aktivitas politik Munir, hampir semua orang 

sependapat Munir pasti memiliki musuh politik yang jumlahnya banyak 

sekali, sebagian besar terutama para pejabat militer. Majalah Asia 

Week pada tahu n 2000 misalnya memberi  penghargaan sebagai 

Leaders for the Millenium, dengan pertimbangan Munir berhasil 

secara signifikan mempengaruhi (menantang) politik militer Indonesia 

di masa transisi. Sementara prestasi di bidang HAM diapresiasikan 

komunitas internasional dengan penghargaan The Right Livelihood 

Award pada tahun 2000 oleh sebuah yayasan internasional berbasis 

di Swedia. Penghargaan ini dianggap sebagai sebuah alternatif 

penghargaan Nobel. Keterangan singkat mengapa Munir layak 

mendapat penghargaan The Right Livelihood Award untuk tahun 2000 

bisa dijelaskan di bawah ini:

“…for his courage and dedication in fighting for human rights and 

the civilian control of the military in Indonesia”.1

Bila dirunut seluruh aktivitas politiknya –dari Malang ke Jakarta- kita 

akan menemui daftar panjang nama-nama orang yang sangat terusik 

dan terganggu oleh sepak terjang Munir. Di awal kariernya (di Lembaga 

Bantuan Hukum-LBH) ia sudah menghadapi banyak masalah di Malang, 

sebuah areal kantong industri di Jawa Timur. Saat itu Munir sudah biasa 

berhadapan dengan militer, kelompok yang paling menentukan dalam 

politik perburuhan Indonesia. 

Munir tidak hanya mengadvokasi kasus-kasus perburuhan, namun 

seringkali juga menjadi korban militerisme politik perburuhan itu 

sendiri. saat  kerjanya bergeser ke kota Surabaya kondisi ini juga tidak 

berubah. Bahkan Munir harus mengurusi salah satu kasus perburuhan 

terpenting saat itu, yaitu pembunuhan Marsinah (1994). sesudah Munir 

dipindahkan ke Jakarta untuk duduk di kepengurusan Yayasan Lembaga 

Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), ia segera berhadapan lagi dengan 

kasus 27 Juli 1996, sebuah kasus yang juga berkaitan dengan operasi 

militer lagi. Oleh karena itu tidak mengherankan jika Munir memiliki 

ikatan historis yang kuat dengan militerisme. Ikatan ini lebih disebabkan 

oleh pengalaman politik  dan terendap menjadi sebuah sense. Meski 

Munir diakui banyak orang memiliki intelegensia yang cukup tinggi, 

namun agaknya sense inilah yang membentuk karakter politiknya.2  

Bila mengikuti secara personal perkembangan gerak politik Munir, 

ia tidak dikenal sebagai seorang pejuang HAM yang menempuh jalur 

intelektual yang selalu setia dengan prinsip dan norma HAM yang ketat. 

Baru di akhir hidupnya Munir menyadari dia perlu untuk meng-upgrade 

pengetahuannya tentang dunia HAM secara lebih ketat. Ini alasan 

mengapa Munir merasa perlu untuk kuliah S-2 di negeri Belanda.

saat  turbulensi politik Indonesia mencapai titik yang kritis, Munir 

tidak ketinggalan untuk terlibat di dalamnya, dalam proporsi tertentu. 

Ini bermula dari munculnya laporan beberapa mahasiswa aktivis politik 

yang hilang. Mereka umumnya memiliki afiliasi dengan Solidaritas 

Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID), sebuah organisasi 

berbasis mahasiswa, dan Partai Rakyat Demokratik (PRD), sebuah 

organiasi politik yang paling menjadi target operasi aparat negara paska 

peristiwa 27 Juli 1996. Meski di tengah kondisi pengekangan politik yang 

tinggi, Munir bisa melakukan manuver politik yang signifikan, melalui 

advokasi politik KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak 

Kekerasan), sebuah aliansi beberapa tokoh dan aktivis politik. Disini, 

sebuah kemustahilan menjadi mungkin oleh sepak terjang Munir dan 

KontraS-nya. Saat itu menjadi sebuah rahasia umum bila sebuah insiden 

politik tidak mungkin terungkap, namun untuk kasus penghilangan 

politik ini lain. Melalui strategi yang tidak lazim bagi sebuah advokasi 

LSM HAM saat itu, kasus ini sedikit demi sedikit bisa terkuak. Bahkan 

beberapa dari yang hilang bisa kembali. Untuk pertama kalinya sebuah 

institusi militer mendapat tantangan serius. 

Sebagian orang menyebut keberhasilan ini lebih ditentukan oleh friksi 

internal militer sendiri. Terlepas dari argumen ini, sulit dibantah bahwa 

advokasi Munir juga punya peranan besar. Investigasi dan advokasi kasus 

ini kemudian berujung dengan dicopotnya tiga perwira penting militer 

Kopassus saat itu, yakni Letjen Prabowo Subianto, Mayjen Muchdi PR, 

dan Kolonel Chairawan dengan alasan terkait dengan kasus penculikan 

aktivis mahasiswa ini .3 Pencopotan ketiga perwira ini merupakan 

sesuatu yang sangat mengejutkan dalam konteks sejarah politik militer 

Indonesia.

Momentum transisi politik pasca 1998 dengan segala keterbatasannya 

seolah menjadi ruang “main” bagi aktivitas politik Munir. Di kalangan 

civil society Munir menjadi referensi tokoh yang berani, konsisten, 

dan bisa mengartikulasikan tema HAM sebagai bahasa politik yang 

simple dan populer. Sebelumnya referensi gerakan HAM selalu identik 

dengan program bantuan hukum (seperti yang dijalani Munir di YLBHI) 

yang kerap gagal meraih keadilan di muka hukum. Namun pasca kasus 

penghilangan paksa, Munir seolah menjadi referensi harapan akan 

kebenaran dan keadilan di negeri para korban. 

Keberanian dan kegesitannya dalam berpolitik membuat banyak orang, 

terutama para korban menjadikannya tempat berpaling. sesudah itu arus 

deras tuntutan akan keadilan dari para korban selalu singgah dulu ke 

pundak Munir sebelum diteruskan pada tuntutan tanggungjawab negara. 

KontraS dan YLBHI menjadi rumah pengaduan bagi para korban yang 

merasa perlu untuk terus mempertanyakan nasib mereka. Beberapa 

kasus “keras” segera menjadi agenda kerja KontraS sesudah para korban 

3 Advokasi tak kenal lelah atas kasus penghilangan paksa yang dimotori Munir dan KontraS 

telah menjadi salah satu faktor penting dalam dinamika politik saat  itu. Pada momen ini, 

dimulailah peran politik yang lebih signifikan dari gerakan (organisasi) HAM civil society ke 

dalam panggung politik negara pada era transisi politik.

berdatangan; Kasus penembakan mahasiswa di Trisakti, Semanggi I 

dan Semanggi II, Tragedi Mei (1998), Kasus Tanjung Priok (1984), Kasus 

Talangsari (1989), dan lainnya. 

Di luar itu Munir juga “menggarap” beberapa kasus keras lainnya seperti 

kasus Timor Timur pasca referendum 1999, kasus DOM di Aceh dan Papua, 

kerusuhan di Maluku, Kalimantan, dan Poso. Hampir semua daftar kasus di 

atas bisa didefinisikan sebagai kasus “keras” karena melibatkan kalangan 

perwira tinggi militer. Sementara itu para elit politik yang baru pasca 

transisi masih membutuhkan kemitraan politik dengan mereka. 

Tidak bisa dipungkiri bahwa perubahan politik dari rezim Soeharto ke 

rezim elektoral4, selanjutnya membawa angin baru bagi agenda gerakan 

HAM di Indonesia. Beberapa legislasi dan institusionalisasi negara mulai 

akomodatif terhadap isu HAM. Munir segera terlibat dalam proses ini, 

mulai dari memberi masukan dalam rancangan UU (terutama untuk isu 

HAM dan militerisme) hingga aktif terlibat di Komisi Penyelidik Pelanggaran 

(KPP HAM), khususnya untuk peristiwa kekerasan dan pelanggaran HAM di 

Timor Timur pada 1999. Namun layaknya keterbatasan struktural transisi 

politik Indonesia pasca 1998, perjuangan Munir pun punya batasannya. 

Seperti yang menjadi pepatah politik terkenal dari Thomas Hobbes: 

“hukum tanpa hukuman, hanyalah rangkaian kata-kata”. 

Munir hingga akhir hidupnya tetaplah seorang aktivis HAM yang 

mengambil posisi skeptis dan pesimis dalam penegakkan HAM di 

Indonesia terlepas banyaknya produk-produk HAM formal yang sudah 

disahkan.5 Kekecewaan utamanya adalah tiadanya pertanggungjawaban 

dari pelaku atas peristiwa pelanggaran berat HAM. Dan (pergantian) 

rezim pemerintahan yang baru sendiri tidak mampu dan tidak mau 

memutus rantai impunitas ini . 

4 Rezim elektoral adalah rezim yang legitimasi politiknya semata-mata didasari oleh proses 

demokrasi yang formal dan prosedural, dalam hal ini pemilu. Sementara prasyarat demokrasi 

substansial belum terpenuhi. Gejala ini nampak sebagai sebuah pola transisi di negeri dunia 

ketiga.

5   Sikap skeptis Munir ini dengan baik ditampilkan dalam Nono A. Makarim, Munir, dari Dalam, 

dalam Jaleswari Pramodhawardani dan Andi Widjojanto (ed), “Munir; Sebuah Kitab Melawan 

Lupa”, Mizan Media Utama, 2004.

Ini bisa terlihat dari kekecewaannya yang mendalam begitu mendengar 

bebasnya terdakwa kasus Tanjung Priok di pengadilan HAM ad hoc, hanya 

beberapa minggu sebelum keberangkatannya ke Belanda. Jadi terlepas 

dari penghargaan yang tinggi dari banyak pihak soal kiprahnya di dunia 

HAM, Munir tetaplah seorang yang kecewa, apalagi orang  yang harus 

dihadapinya masih ada di lingkar dalam kekuasaan. Mungkin inilah 

yang bisa dijadikan sebuah hipotesa politik sebab musabab kematian 

Munir. Secara struktural sistem politik Indonesia masih membiarkan 

para pelaku pelanggaran berat HAM bebas, bahkan menduduki posisi 

formal negara dan masih menjadi aktor politik aktif. 

A. Mengapa Munir Dibunuh?

Mencari jawab atas pertanyaan siapa yang bertanggung jawab 

atas pembunuhan Munir haruslah dimulai dengan memahami 

terlebih dahulu mengapa kira-kira atau apa yang membuat Munir 

dibunuh? jika  diyakini bahwa kematiannya adalah akibat dari 

suatu persekongkolan pembunuhan dengan perencanaan yang luar 

biasa, maka harus dijelaskan atau paling tidak diperkirakan adanya 

motif-motif untuk membunuh Munir.

B. Dongeng Hitam kaum Telengas

Pentingnya mencari dan menetapkan motif terasa sangat mendesak 

untuk dilakukan selain dalam usaha  membantu pengusutan siapa 

yang paling bertanggung jawab, juga dalam rangka menghapuskan 

‘dongeng hitam” mengenai motif yang muncul sesudah kematian 

Munir. Dongeng hitam kaum telengas paling tidak dikembangkan 

dalam dua versi yakni:

Kesatu, mereka mengatakan bahwa Munir dibunuh oleh konspirasi 

kepentingan Asing. Para pencerita dongeng hitam beranggapan 

bahwa pembunuhan yang terjadi di pesawat, selama penerbangan 

internasional mengandaikan keahlian dan pengalaman sempurna 

dari para pembunuhnya. Keahlian ini konon, katanya, hanya mampu 

dilakukan pihak asing. Mengenai motif, dongeng hitam menyebut 

beberapa versi dari yang paling sederhana hingga yang paling rumit. 

Ada yang menyebut kepentingan asing untuk terus mengganggu 

Indonesia dengan kasus-kasus HAM. Kematian Munir akan dipakai 

untuk alat menekan Indonesia di forum Internasional. Ada juga yang 

bilang soal konflik geo-politik antara Cina dan Amerika, di mana 

Munir secara aneh dan luar biasa terlibat di dalamnya.

Kedua, Munir dibunuh dalam kepentingan persaingan antara LSM. 

Pendongeng Hitam menyajikan cerita ini dalam kepentingan langsung 

memberi  motif kepada publik. Dongeng hitam ini mengatakan 

secara aneh bahwa ada persaingan karir di kalangan LSM dan itu 

berujung pada pembunuuhan Munir. Tidak dijelaskan bagaimana hal 

sedemikan aneh itu mungkin terjadi? Buat apa? Dalam penerbitan 

mendadak serta selebaran gelap, para Pendongeng Hitam ini banyak 

memaparkan tuduhan ini tanpa wawancara dengan orang-orang yang 

diskenariokan dalam cerita persaingan antar LSM itu.

Dongeng-dongeng ini adalah dongeng hitam karena mereka tidak 

dapat menyajikan argumen yang masuk akal serta motif yang 

memadai. Kalau pihak asing, apa kepentingan langsung pihak 

asing? Bukankah tanpa Munir sekalipun Indonesia sudah sejak lama 

dan masih terus bergantung pada negara-negara asing? Melibatkan 

Munir konflik Cina dan Amerika lebih tidak masuk akal lagi. Sama 

sekali ‘nggak nyambung’. Pembunuhan Munir karena persaingan 

LSM? Dengan ini lebih tidak masuk akal lagi, Keberanian Munir dan 

aktivitasnya jelas-jelas mengandaikan dukungan dari berbagai 

pihak termasuk dari berbagai aktivis LSM terlepas dari soal-soal 

pribadi yang muncul selama bekerja. Lagi pula aktifis atau LSM 

mana yang punya kemampuan dan dana untuk melakukan operasi 

semacam itu? Donor mana yang mau mendanai pembunuhan? 

Betul-betul tidak masuk akal.

Dongeng hitam memang dihembus-hembuskan paska kematian 

Munir. Tujuannya jelas, yakni untuk mengalihkan perhatian publik 

dari kebenaran dan untuk mengelabui pandangan umum sambil 

mencari kambing hitam untuk melindungi pelaku sebenarnya. 

Kebohongan dongeng hitam itu makin terbantah dengan lebih jelas 

sesudah TPF Munir terbentuk dan bekerja serta berhasil menemukan 

keterlibatan aktor seperti Pollycarpus.

Di titik ini, untuk memperkirakan berbagai motif secara lebih akurat 

serta untuk mencegah pengaruh ‘dongeng hitam’ ini  kita 

mau tidak mau harus bersandar pada dua hal yakni: sejarah atau 

pengalaman ‘permusuhan’ yang pernah dialami Munir terutama 

dalam hal ini yang berkaitan dengan pekerjaanya sebagai aktivis 

hak asasi manusi; dan yang kedua selain latar belakang pekerjaan 

itu yang juga bisa dijadikan landasan untuk meneliti motif adalah 

dengan melihat atau memeriksa kepentingan-kepentingan yang 

spesifik yang tengah berlangsung pada saat kematianya. Jadi jika  

pada bagian pertama kita perlu meneliti motif berdasar  sejarah 

permusuhan Munir dengan berbagai pihak sementara yang kedua 

kita memeriksa kepentingan dalam konteks saat pembunuhan.

Untuk memahami yang pertama kita mulai melalui memahami 

siapa Munir.

C. Siapakah Munir ?

Munir menurut beberapa selebaran gelap serta isu yang ditiupkan 

oleh sebagian mereka yang dahulu tidak menyukai pekerjaan 

dan aktivitasnya sering disebut sebagai ‘antek asing’. Yang lebih 

konyol –dengan bercampur bau teori konspirasi yang berlebih-lebih 

lagi bilang ‘Munir antek Yahudi’ dan sebutan lain semacamnya. 

Sebutan ini khas dan tipikal dipakai untuk menyudutkan aktivis 

HAM semenjak orde Baru hingga Orde SBY sekarang. 

Sebutan-sebutan semacam itu jika  dilihat dari sisi terbaliknya 

bisa membantu kita memahami siapa Munir. Dengan memahami 

kenyataan bahwa sebutan demikian biasanya selalu dipakai oleh 

kelompok atau aktor-aktor yang dekat kekuasaaan militer Orde 

Baru maka jelaslah di sini, bahwa ungkapan itu dimaksudkan untuk 

menunjuk sejenis musuh. Dengan memahami apa yang dikatakan 

mengenai dirinya, kita mengetahui siapa musuhnya.

Untuk memahami mengapa kelompok-kelompok ini memusuhi Munir, 

kita akhirnya sampai pada beberapa kasus yang melibatkannya 

berhadap-hadapan dengan kepentingan aktor-aktor tertentu di 

kalangan militer, meskipun harus dicatat bahwa tidak semua aktor 

yang muncul dari kasus-kasus ini memiliki permusuhan yang permanen 

dengan Munir. beberapa dari mereka sebagian menjalin hubungan dan 

dialog yang cukup baik dengan Munir di masa-masa akhir hidupnya.

D. Motif-Motif

a). Motif berbasis Kasus

Pertama, kasus ORANG HILANG. Kasus ini merupakan titik 

terpenting untuk melihat dan memahami kemunculan Munir 

sebagai seorang tokoh hak asasi manusia papan atas di Indonesia. 

Figur Munir tampil bukan semata-mata karena jenis kasusnya yang 

demikian dahsyat tetapi juga karena kelurusan dan keberanian 

sikapnya untuk membongkar dan mengungkap keterlibatan 

aktor-aktor dari high ranking military officer (petinggi militer) 

di Indonesia. Sekaligus juga menguak konflik keras dalam tubuh 

faksi-faksi Angkatan darat menjelang kejatuhan Soeharto. Di 

titik ini, persinggungannya memang bukan kepalang berbahaya 

mengingat yang kemudian dihadapi adalah aktor-aktor kalangan 

perwira dari satuan khusus angkatan darat yang pada masa itu 

sangat terkenal dengan kekejamannya. usaha  pembongkaran 

kasus ini, yang berlangsung seiring dengan konflik politik dan 

reformasi pada masa itu, meninggalkan jejak yang hingga kini 

tak akan terhapuskan baik dalam sejarah politik Indonesia 

secara umum maupun dalam sejarah hak asasi di Indonesia 

dalam pengertian yang khusus. Beberapa perwira menengah 

yang tergabung dalam apa yang disebut sebagai Tim Mawar di 

adili serta beberapa Perwira Tingggi di tubuh angkatan darat 

mengalami kejatuhan karir. Dari sisi politik militer di Indonesia 

kemudian berubah wajahnya hingga sekarang.

Kedua, kasus Trisakti dan Semanggi. Dengan kasus ini Munir 

memperlihatkan diri bahwa Munir tidak terpengaruh dengan 

berbagai perkubuan dalam militer yang pada waktu itu masih 

dihidup-hidupkan dalam berbagai analisa. jika  dalam kasus 

penculikan yang dihadapi adalah kelompok militer yang berdiri 

di depan Soeharto maka di dalam kasus ini munir secara lugas 

menghadapi persoalan dengan faksi militer yang tumbuh dalam 

kekuasaan paska Soeharto. Pembongkaran kasus ini pada 

kenyataanya harus dilihat juga sebagai tantangan langsung 

terhadap faksi-faksi militer yang berada di belakang rejim Habibie 

yang dianggap paling bertanggung jawab atas tragedi Semanggi. 

Ketiga, kasus bumi Timor Timur paska Jajak Pendapat. 

Penghancuran dan pembunuhan massal di Timor-timor 

menghantarkan Munir pada babak baru kelanjutan konfliknya 

dengan kelompok militer di belakang Habibie yang dianggap 

sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas semua 

kekerasaan paska Jejak Pendapat di Timor Leste. Saat kasus 

ini diselidiki, Munir terlibat dalam investigasi Komisi Penyelidik 

Pelanggar (KPP) HAM Timor Timur. Dalam kasus ini ketegangan 

yang dihasilkan setara dengan masa-masa ketegangan dalam 

kasus orang hilang, mengingat yang dihadapi adalah kelompok 

militer yang tengah berada dalam tampuk kekuasaan. Bukan 

hanya itu, tersedianya Undang-undang HAM yang dijadikan 

patokan dan mekanisme yang dipakai dalam KPP-HAM yang 

untuk pertama kalinya ‘memanggil’ orang-orang kuat seperti 

Jenderal Wiranto, dan beberapa perwira tingggi dan menengah 

lainnya dalam forum KPP-HAM di Komnas HAM memberi  

efek psikologi politik yang luar biasa baik untuk kalangan 

militer maupun kalangan sipil sendiri. Di mana untuk pertama 

kalinya kalangan militer dipanggil untuk diperiksa dihadapan 

sebuah otoritas sipil.

Keempat, kasus pembunuhan massal di Talangsari Lampung. 

jika  dalam kasus-kasus sebelumnya persinggungan 

terjadi lebih dengan faksi atau kelompok militer, kasus 

Talangsari membawa investigasi pada persinggungan dengan 

Hendropriyono. Ketegangan meningkat seiring dengan tuntutan 

yang makin kuat dari beberapa korban dan komunitas HAM 

untuk membawa kasus ini ke mekanisme pengadilan HAM. 

Sementara pada saat yang sama posisi Hendropriyono sendiri 

perlahan naik, hingga pada masa pemerintahan Megawati 

menjadi Kepala Badan Intelejen Negara (BIN).

Selain keempat kelompok kasus besar di atas, ada  satu 

dua kasus dimana Munir juga terlibat seperti misalnya dalam 

kasus pembantaian di Tanjung Priok dan kasus 27 Juli. Namun 

demikian persinggungan dan konflik antara dirinya dengan 

mereka yang dianggap pelaku relatif sangat rendah karena 

beberapa faktor: pertama karena sebelum Munir sudah 

ada  banyak kelompok HAM yang menangani kasus ini, 

dan kedua banyak kelompok-kelompok korban yang muncul 

secara langsung mengadvokasi kasusnya sendiri, sehingga 

konflik telah diambil alih dengan sendirinya oleh kelompok-

kelompok ini.

- Dilihat dari sebagian aktor dalam tabel di atas, menunjukkan bagaimana Munir 

masih terus berhadapan dengan para lawan politiknya, hingga menjelang periode 

pemilu 2004. Di antara mereka ada  kandidat presiden, dan sebagian lainnya 

menjadi tim sukses calon presiden. 

- Kasus-kasus di atas, pada masanya memang menyediakan momentum ketegangan 

dan konflik antara Munir dan beberapa tokoh militer di Indonesia. Namun 

demikian sekali lagi, tokoh-tokoh di dalam kasus ini  tidak serta merta dapat 

secara gampang dan otomatis dikaitkan dengan pembunuhan Munir ini . 

Yang jelas peristiwa-peristiwa itu harus dilihat sebagai wahana dimana berbagai 

kepentingan sebelum ataupun sesudah momentum terjadinya kasus pembunuhan 

Munir, muncul secara lebih kompleks dan dalam, beserta arti serta tujuan-tujuan 

yang mungkin juga berbeda.

b). Motif dari Konteks 

Selain motif-motif yang berbasis kasus, motif bisa juga dilihat 

dan diperkirakan dari konteks yakni relasi dan kepentingan-

kepentingan di masa dan momentum pembunuhan itu terjadi. 

Hal ini penting dan memiliki alasannya tersendiri untuk 

diperhatikan mengingat beberapa keganjilan yang muncul.

Pertama, beberapa saat sesudah diumumkan kematian Munir, 

pihak keluarga dan kantor menerima teror. Diantaranya pada 

9 September 2004, pihak keluarga Munir di Malang mendapat 

teror yang berisi pesan ‘Selamat atas Mateknya Munir, Semoga 

tidak dipukuli oleh Arwah para Pahlawan Bangsa’. Teror 

semacam ini, khususnya yang terjadi sesudah kematian Munir 

namun sebelum diketahui sebabnya jelas punya arti khusus. 

Tidak berapa lama sesudahnya, muncul teror berupa paket 

bangkai ayam yang berisi pesan berbunyi ‘‘AWAS!!! Jangan 

Libatkan TNI Dalam Kematian Munir. Mau Menyusul Seperti 

Ini?’ Pesan ini  mau mengatakan dan mengajak serta 

mengarahkan orang bahwa seolah-olah ‘TNI tidak senang’ 

dibawa-bawa, dengan begitu efek yang hendak dicapai 

adalah menyeret opini bahwa memang TNI adalah pelaku 

pembunuhannya?

Kedua, pada masa itu sendiri memang di dunia dan persaingan 

politik ada  wacana yang kuat untuk menghidupkan 

kembali semangat anti TNI. Dengan demikian opini kearah TNI 

selaku penanggungjawab pembunuhan Munir menjadi sangat 

masuk akal untuk memenuhi kebutuhan politik di atas pada 

masa itu.

Ketiga, arah ke opini itu terbuka sehubungan dengan konteks 

Pemilihan Umum Presiden tahap kedua yang menghadirkan 

kontestasi antara Megawati dan SBY. Yang secara sederhana 

dibuat-buat sebagai kontestasi antara sipil melawan militer.

Keempat, dengan begitu pembunuhan Munir dianggap akan 

memberi  efek pada penjatuhan citra calon presiden 

berlatar militer dari kontestan pemilu.

Pola-pola yang terjadi seputar kematian Munir jika  dipikirkan 

dalam konteks Pemilu memang sedikit banyak membawa kita 

pada argumen yang lebih politis sifatnya, ketimbang semata-

mata proyek balas dendam. Namun demikian kelemahan pokok 

dari argumentasi ini tentu saja dia bersifat sangat terbuka 

dan mengandaikan keberadaan petualang-petualang politik 

yang demikian kejam dan telengas, yang demi mencapai 

tujuan-tujuan pribadinya mengorbankan nyawa orang secara 

demikian gampang.

Dengan ini sebenarnya penting juga untuk dikatakan bahwa kita 

tidak dapat membuat semacam garis lurus yang mengeneralisir 

bahwa kematian Munir dibuat dan dikendalikan secara 

sistematis oleh sebuah kelompok politik yang terpadu. Namun 

cukup mungkin untuk mengatakan bahwa konteks politik yang 

tersedia memang secara demikian rumit telah sedemikian rupa 

menghasilkan situasi-situasi yang dimanfaatkan untuk menjadi 

basis bagi pembunuhannya. 

c). Motif Berbasis Modus

Untuk mencari motif berbasis pada modus operandi 

pembunuhan Munir, dapat kita ajukan beberapa pertanyaan 

berupa apa yang menjadi alasan para pelaku memilih racun, 

dan tidak dengan cara lain. Bahkan bila perlu, kita juga bisa 

mencari jawab mengapa pilihannya racun arsenikum, bukan 

jenis racun yang lain. 

Fenomena pembunuhan politik (lewat racun) macam Munir 

memang bukan sebuah gejala yang khas dari sebuah gejolak 

dinamika transisi politik yang kisruh. Beberapa analisis politik 

menunjukkan gejala yang sama di negeri lain yang punya 

pengalaman hampir mirip dengan transisi model Indonesia. 

Seorang aktivis politik HAM, Antonio Cassese, menunjukkan 

mekanisme represi dan teror politik bisa mengambil 2 (dua) 

model.6

Mekanisme pertama adalah dengan memakai  semua 

perangkat formal (institusi dan legislasi) negera untuk menekan 

siapa saja yang berani melawan penguasa yang tiran. Pada 

model pertama ini biasanya hukum menjadi mekanisme represi 

dan teror yang efektif bagi kelompok resistensi. Hukum bisa 

dibuat sedemikian rupa –meski di luar nalar sekalipun- untuk 

bisa menahan dan menghukum kelompok oposisi. Represi dan 

teror mengambil bentuk yang telanjang dan terbuka. Model 

ini lazim digunakan di negara yang sangat otoriter seperti di 

Afrika Selatan dengan proyek politik Apartheidnya atau rezim 

Orde Baru Indonesia. 

Sementara pada model kedua represi dan teror mengambil 

bentuk yang lain. Model ini lazim di negeri yang sedang 

mengalami transisi politik di mana kekuatan lama masih 

punya peran penting dalam melakukan negosiasi politik 

dengan kekuatan baru. Pada model ini represi dan teror 

tidak mengambil bentuk yang formal dan legal, namun lebih 

tertutup dan mirip dengan operasi intelijen. Model ini misalnya 

dipraktekan dalam bentuk pembunuhan di luar prosedur hukum 

dan penghilangan paksa, semua karena motif politik. 

Pembunuhan Munir dengan racun bisa dipahami dalam konteks 

model kedua. Sulit membayangkan adanya mekanisme legal 

formal yang bisa dipakai untuk merepresi Munir.7 Apalagi di 

akhir hidupnya Munir selalu aktif terlibat –dengan berbagai 

metode- dalam setiap proses pembentukan produk hukum 

yang strategis (terutama yang mengancam) bagi kehidupan 

demokrasi dan HAM di Indonesia. Merepresi Munir secara 

terbuka kemungkinannya sangat kecil. Untuk itu perlu usaha  

operasi pembunuhan yang tertutup dan rahasia. Persis seperti 

analisis Munir terhadap kasus penghilangan paksa aktivis 

1997/1998 yang lalu.

7 Sebenarnya beberapa bentuk teror dan serangan di luar proses hukum pernah ditujukan 

kepada Munir dan KontraS. Catatan KontraS mendata beberapa peristiwa antara lain; Agustus 

2000 di Batu, Malang, September 2000 kantor KontraS, Maret 2002, kantor KontraS diserbu 

massa yang mencari Munir. Sebelumnya  KontraS mendemo para Perwira TNI yang bertanggung 

jawab atas kasus Trisakti, Semanggi I dan II; Mei 2003, KontraS kembali diserbu dan Munir 

menjadi incaran amuk PPM (Pemuda Panca Marga) karena menolak pemberlakuan Darurat 

Militer di Aceh;  Semua serangan ini dipandang banyak pihak lebih bersifat teror ketimbang 

ditujukan untuk menghabisi nyawa Munir. Berbagai pihak kemudian beranggapan pembunuhan 

Munir memang harus dilakukan mengingat akumulasi teror-teror ini  sudah tidak efektif 

lagi untuk meredam perjuangan Munir.

Uraian pada bagian ini menceritakan awal mula tersiarnya kabar Munir telah 

meninggal, penjemputan jenazah di Belanda sampai bagaimana publik 

Indonesia mengekspresikan kedukaan dan kehilangannya atas kematian 

Munir. Ungkapan ini disampaikan oleh berbagai tokoh masyarakat, dari 

kalangan agama, politisi, maupun tentara hingga Presiden RI Megawati 

Sukarnoputri. Bahkan diantaranya-mulai dari Wali Kota Batu Imam 

Kabul hingga Ketua Mahkamah Konstitusi RI Jimly Assidiqie- meminta 

pemerintah memberi penghargaan kepada Munir. Sebagian besar uraian 

ini dikumpulkan dari rangkaian pemberitaan media massa cetak maupun 

elektronik, sehingga bagi sebagian orang bukan sesuatu yang baru.

Hari itu, Selasa 7 September 2004, sekitar pukul 13.00 Wib tengah 

berlangsung pertemuan korban dan keluarga korban peristiwa Trisakti 

dan Mei 1998, Semanggi I 1998 dan Semanggi II 1999, Tanjung Priok 

1984 dan penculikan 1997/1998 serta pembunuhan massal 1965/1966. 

Pertemuan yang berlangsung di kantor KontraS itu sengaja digelar 

untuk menyikapi pengesahan DPR terhadap Undang Undang No.27/2004 

tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). UU KKR ini telah lama 

dipersoalkan KontraS bersama para korban pelanggaran HAM karena 

Undang-Undang ini dinilai lebih berpihak kepada pelaku kejahatan. 

Koordinator KontraS Usman Hamid yang tengah menjadi narasumber 

pada sebuah seminar tentang Kontroversi RUU TNI yang digelar elemen 

gerakan pro demokrasi, datang dan bergabung dalam rapat.8 Tidak 

8 Pada masa-masa ini Kontras, Imparsial dan beberapa organisasi masyarakat sipil memang 

tengah gencar menolak rancagan undang-undang TNI. Saat menerima kabar kematian Munir, 

Direktur Imparsial Rachland Nashidik juga tengah menjadi narasumber dalam sebuah seminar 

tentang RUU TNI di Sulawesi.

berapa lama, ia meminta waktu 

sejenak untuk menyampaikan 

berita, yang ternyata sebuah 

b e r i t a  d u k a  b a h w a  C a k 

(demikian kami menyapa Munir) 

telah meninggal dunia dalam 

penerbangan pesawat Garuda 

GA-974 menuju Amsterdam. 

Berita itu diterimanya via 

telepon dari Mouvty Makaarim yang menerima kabar dari staf KontraS 

lainnya Agus Suparman yang menerima kabar via telepon dari pihak 

Garuda Indonesia. 

Sikap korban untuk menolak UUKKR yang semula akan disampaikan 

kepada pers tepat pada pukul 15.00 WIB dibatalkan. Semua yang hadir 

terdiam. Tidak ada satupun yang sanggup menahan sedih. Setengah 

tak percaya atas berita ini, keluarga korban dan awak KontraS pun 

secara bersama mendoakan agar almarhum Munir diberi tempat yang 

mulia disisi Sang Pencipta Allah SWT, sebagaimana Munir memuliakan 

nilai-nilai kemanusiaan hingga akhir hidupnya. 

Pada saat yang sama, berita “kepergian” Munir telah menyebar di 

berbagai kalangan termasuk pers yang kemudian berdatangan ke kantor 

KontraS untuk memastikan kebenaran berita ini . Selain persebaran 

berita lewat sms dan telepon10, sore itu juga banyak media elektronik  

radio, tv, dan internet memberitakan tentang kepergian sang pahlawan 

orang hilang itu. Bahkan beberapa radio sejak sore itu menyiarkan 

feature khusus berupa duka yang mendalam atas kepergian Munir. 

Sekitar pukul 12.00 WIB, Mouvty salah seorang aktifis KontraS menerima telpon dari 

kantor maskapai penerbangan Garuda yang menyampaikan berita kematian Munir. Mouvty 

menyampaikan informasi ini kepada Usman Hamid yang saat  itu tengah menjadi pembicara 

dalam seminar tentang RUU TNI.  Mendapatkan kabar dari Mouvty, Usman segera kembali 

ke Kontras dan menyampaikan berita duka ini kepada Suciwati, istri Munir, yang ternyata 

belum memperoleh kabar duka ini .

10 Disela-sela pesan SMS yang tersebar tentang kematian Munir, juga tersebar SMS-ternyata 

tidak benar-tentang meninggalnya Cak Nur (Nurcholish Madjid) yang saat itu masih menjalani 

perawatan di Singapura. 

11 Istilah Pahlawan orang hilang dipopulerkan oleh Budiman Tanuredjo dalam tulisannya berjudul 

“Perginya Pahlawan Orang Hilang”, Kompas, 8 September 2004.

Di Bekasi, sejak sore hingga malam, tempat kediaman almarhum di 

Jalan Cendana XII RT 04 RW06 Perumahan Jakasampurna, Bekasi Barat, 

telah ramai didatangi oleh berbagai kalangan, diantaranya keluarga 

korban dan korban pelanggaran HAM, rekan-rekan seperjuangan Munir 

termasuk rekan-rekannya dari Universitas Brawijaya Malang, serta para 

wartawan dan masyarakat luas yang bersimpati.12

Pada hari itu, ungkapan belasungkawa juga terus membanjiri rumah 

kediaman almarhum serta kantor tempat Munir bekerja, KontraS dan 

Imparsial. Sebagian ungkapan duka itu terlihat dari terus mengalirnya 

kedatangan berbagai kalangan masyarakat serta ungkapan bela 

sungkawa yang tak henti-hentinya disampaikan melalui telepon, SMS, 

surat via fax serta ungkapan yang ditulis pada bentangan spanduk 

sepanjang 30 meter. Ada diantaranya yang menawarkan bantuan untuk 

kepentingan persemayaman almarhum dan tunjangan dua anak Munir 

yang ditinggalkan. Pesan lainnya adalah dukungan untuk melanjutkan 

perjuangan Munir. Belum lagi ungkapan duka yang juga dituangkan dalam 

berbagai rangkaian karangan bunga yang dikirim ke tempat kediaman 

almarhum, KontraS dan Imparsial. Ratusan karangan bunga itu dikirim 

oleh pejabat dan lembaga-lembaga negara, perwakilan negara sahabat, 

tokoh-tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, pimpinan media cetak 

dan elektronik, organisasi non pemerintah, organisasi kemasyarakatan 

(ormas), organisasi kepemudaan (OKP), organisasi profesi, partai politik, 

perusahaan swasta nasional dan internasional, organisasi keagamaan 

dan masyarakat luas yang bersimpati dengan almarhum. 

Tidak hanya karangan bunga, KontraS juga menerima ratusan surat yang 

dikirim dari lembaga-lembaga dalam dan luar negeri termasuk perseorangan. 

Selain itu beberapa pernyataan duka yang dikirim masyarakat atas kepergian 

sang peraih The Right Livelihood Award dari Parlemen Swedia ditahun 2001 

lalu juga disampaikan melalui surat pembaca maupun pesan singkat/SMS 

yang dikirim dari dalam dan luar negri. dihampir semua media massa. Sejak 

diketahui Munir wafat, sejak tanggal 7 September 2004 media cetak dan 

elektronik memberi tempat khusus bagi pemberitaan dan ungkapan duka. 

12 Tampak hadir pada malam itu Taufik Kiemas yang datang bersama Hermawan Sulistyo serta 

Cornelis Lay,

Setidaknya dalam kurun waktu 2 minggu, media pers tidak henti-hentinya 

memberitakan tentang profile Munir, termasuk yang tertuang dalam banyak 

opini di media massa. Munir disambut sebagai pahlawan oleh banyak orang, 

di tengah sikap pasif negara meresponnya. 

Pada kesempatan lain, Presiden Megawati menyampaikan apresiasi khusus 

terhadap almarhum Munir. Menurutnya, Munir adalah orang yang gigih 

dan selalu berusaha  memberi  yang terbaik dalam pemikirannya. “Kita 

juga melihat beliau (Munir) sebagai salah seorang pejuang (HAM). Selama 

ini tidak pernah kenal lelah, tak pernah berhenti menyampaikan hal-hal 

yang beliau yakini”, kata presiden Megawati saat  itu.13 Panglima TNI 

Endiartono Sutanto yang institusinya sering menjadi sasaran kritik Munir 

mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh almarhum selama ini tidak 

menyusahkan institusinya. Sebab kritik yang dilontarkan Munir bersifat 

membangun. “Kritik dia landasannya kebenaran,” kata Endriartono.14

Begitupula halnya dengan kandidat calon presiden Susilo Bambang 

Yudhoyono, yang tengah mengadakan pertemuan dengan para ekonom 

dan tokoh pers di Jakarta. Yudhoyono mengajak semua peserta berdiri 

dan mengheningkan cipta selama 1 menit kala mendengar kabar duka 

tentang meninggalnya Munir. Yudhoyono mengenang Munir sebagai 

tokoh yang kritis, vokal, dan kadang-kadang membuat banyak telinga 

orang atau pihak yang dikritiknya menjadi panas. Baginya, keberadaan 

Munir sangat penting sebagai alat kontrol untuk mencerahkan pikiran, 

kalau ada pihak yang keluar dari nilai-nilai demokrasi.

Ungkapan duka juga disampaikan oleh Gus Dur, Ketua Dewan Syuro PKB 

yang mengatakan almarhum Munir adalah tipikal pribadi yang sederhana 

dan nyaris tak gampang terlena oleh bujukan atau gaya hidup mewah. 

Berikut kutipan pernyataan Gus Dur, “Saya ikut belasungkawa. Terus 

terang, diantara para pejuang HAM, dia yang paling terkemuka. Dia 

tidak tergoda kemewahan hidup. Teman-temannya yang lain sudah pada 

mewah, dia tidak. Yang dia lakukan hanya menolong orang.” 

Mantan Kepala Staf Teritorial TNI Letjen (Purn) Agus Widjojo 

mengatakan, kepergian Munir merupakan kehilangan besar bagi bangsa 

ini. Sebab, menurutnya, semasa hidup almarhum telah bekerja dengan 

gigih memperjuangkan penegakan HAM. Ia juga telah memberi  

sumbangan besar bagi proses pembelajaran dan demokratisasi bangsa 

dengan pendekatan HAM. Agus Widjojo menganggap sewajarnya 

pemerintah memberi  penghargaan yang sebanding dengan karyanya 

bagi bangsa terhadap almarhum.17 Pendapat senada berkaitan dengan 

penghargaan pemerintah juga disampaikan oleh Marie Muhammad18, 

Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Assidiqie19 dan Todung Mulya lubis 

serta Indriyanto Seno Adji. 

Sulit untuk mengingat satu per satu dari setiap karangan bungan yang 

dikirim. Tetapi setidaknya dari 158 karangan bunga yang tercatat 

diantaranya dikirim oleh Presiden Megawati, Wakil Presiden Hamzah 

Haz, Menteri Pembendayagunaan Aparatur Negara Faisal Tamin, Ketua 

Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie, Ketua DPR Akbar Tanjung, 

Kedutaan Besar Jerman, Belanda, Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan 

Sejahtera., DW 8 rental Care, Bank DKI, Bank Dunia, Pengurus Pusat 

Muhammadiyah, Pengurus Pusat Nahdhatul Ulama (NU), Kardinal J. 

Darmaatmadja, Abdurrahman Wahid, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian 

(PTIK), Indonesia Marketing Association, Iluni Fakultas Hukum 

Universitas Indonesia, Indonesia Corruption Watch (ICW), Ide Indonesia, 

Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI), DPP Komite Nasional Pemuda 

Indonesia (KNPI), TK-SD-SMP-SMA Tunas Jaka Sampurna School, RCTI, 

Metro TV, Kantor Berita 68H, South East Asia Press Association (SEAPA), 

Renetil Timor Leste dan lain-lain.   

Di Jakarta, ungkapan dan suasana duka terus terasa hingga hari kedua, 

ketiga dan seterusnya. Di hari ketiga ratusan orang terutama para 

kerabat dan warga yang tinggal di sekitar kantor KontraS berkumpul 

mengadakan doa bersama dengan tradisi pembacaan Yassin (tahlilan). 

Acara ini diikuti dengan sejenak refleksi untuk mengungkapkan 

kenangan para kerabat, serta pemutaran rekaman video pertemuan 

dengan Munir di KontraS, 31 Agustus 2004, persis tujuh hari sebelum 

kematiannya. Ratusan orang juga berkumpul dan mengadakan kegiatan 

serupa di kantor berita Radio 68H Utan Kayu, Jakarta Timur. Selain 

doa bersama oleh perwakilan unsur agama, acara juga diisi dengan 

pembacaan puisi, lagu dan kesaksian para sahabat. Pada hari ke-5 

kegiatan serupa diadakan pula di kantor Imparsial. 

Di Surabaya, pada hari kedua, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Cabang 

Surabaya, mengibarkan bendera setengah tiang Merah Putih sampai 

dengan hari ke-7 untuk mengenang wafatnya Munir. Para aktifis pers, 

seniman, akademisi dan organisasi non pemerintah  menggelar doa 

bersama yang diikuti dengan aksi memasang lilin pertanda duka 

dan simpati, orasi beberapa tokoh yang mengenang Munir dan acara 

teaterikal.

Dari Malang, pada Rabu malam 8 September 2004 acara doa bersama 

digelar dan diikuti oleh ratusan mahasiswa terutama mahasiswa Fakultas 

Hukum Universitas Brawijaya. Doa bersama itu dipimpin langsung 

Rektor Universitas Brawijaya Prof Dr Bambang Guritno dan dihadiri 

beberapa pejabat kampus setempat serta beberapa sahabat almarhum 

Munir seperti HS Dillon (Direktur Eksekutif Kemitraan), Dedy Priambudi 

(Direktur LBH Surabaya), Ibnu Tricahyo (Ketua Pusat Pengkajian Otonomi 

Daerah).

Jauh dari Belanda, tersebarnya berita kematian Munir yang begitu cepat 

dan luas, membuat kalangan masyarakat Indonesia di Leiden serta 

kerabat dari Belanda menggelar tahlilan yang digelar oleh Perhimpunan 

Pelajar Indonesia (PPI) di Leiden. Acara serupa juga selanjutnya digelar 

di Amsterdam pada malam berikutnya, bertempat di kantor Indonesia 

House.

Kembali lagi ke Jakarta, pada Rabu sore 8 September 2004, Suciwati 

isteri almarhum, Usman Hamid (KontraS), Poengki Indarti dan Rusdi 

Marpaung (Imparsial) serta Rasyid (kakak sulung Munir) berangkat dari 

Bandara Soekarno Hatta menuju Amsterdam untuk menjemput jenazah 

almarhum Munir. Beberapa saat menjelang pesawat tinggal landas 

(take off) Ketua MPR Amien Rais menemui Suciwati dan menyampaikan 

belasungkawa atas wafatnya Munir. Tidak berapa lama, rombongan kecil 

ini berangkat dengan memakai  penerbangan KLM 837. Pesawat 

lepas landas dari Bandara Soekarno Hatta pukul 18.55 WIB, transit 

sesaat di Singapura dan dijadwalkan tiba di Amsterdam pada hari Kamis 

pukul 5.30 waktu setempat. 

Sesampainya di Bandara Schippol, Belanda, rombongan Suciwati 

disambut oleh sahabat dari Belanda Kees de Ruiter, Sri Rusminingtyas 

serta beberapa pejabat otoritas Bandara Schippol. Sekitar pukul 08.00 

waktu setempat Suciwati beserta rombongan diberikan kesempatan 

melihat jenazah Almarhum yang terbaring di sebuah ruang bernama 

Mortuarium. Menjelang siang, ruang mortuarium sudah dipenuhi oleh 

para sahabat Munir yang tinggal, bekerja maupun sekolah di Belanda 

bahkan juga dari London Inggris yang sengaja hadir untuk menyampaikan 

duka yang mendalam atas kematian Munir. Siang hari, sesudah jenazah 

dikafani, perwakilan keluarga, kerabat serta para perwakilan Kedutaan 

Besar Republik Indonesia di Belanda, ikutserta melakukan shalat jenazah 

untuk Munir. 

Pada hari Jum’at, 10 September, sekitar pukul 22.00 waktu setempat 

jenazah Munir dibawa ke Indonesia dengan pesawat KLM 738 dari 

bandara Schipol. Turut mendampingi jenazah, Suciwati berserta 

rombongannya dan konsuler KBRI di Den Haag. Pada Sabtu 11 September 

2004, sekitar pukul 17.00 WIB jenazah Munir tiba di Bandara Soekarno-

Hatta dengan nomor Surat Muatan Udara (SMU) 07431265846. Di ruang 

tunggu VIP penerbangan Merpati di Terminal 1A Bandara Soekarno-Hatta, 

telah banyak berkumpul rekan-rekan almarhum yang ingin turut serta 

mengantar jenazah almarhum Munir ke kota Batu, Malang, Jawa Timur. 

Antara lain, Todung Mulya Lubis, Ikrar Nusa Bakti, Teten Masduki, 

Dr Syahrir, Marsilam Simanjutak, Ifdhal Kasim, serta Adnan Buyung 

Bagian 2. Munir Tewas Di Atas Pesawat Garuda

Bunuh MUNIR38

Nasution, Mar’ie Muhammad, Jimly Assidiqie, Abdul Rahman Saleh, Andi 

Widjajanto, perwakilan Kedutaan Besar Kanada, Belanda dan Inggris 

serta banyak lagi yang sulit disebut satu per satu. 

sesudah jenazah almarhum sempat beberapa menit ditempatkan di 

area Karantina Kesehatan Bandara Soekarno Hatta, jenazah kemudian 

dipindahkan ke dalam pesawat Merpati. Selanjutnya  pesawat ini  

membawa jenazah almarhum beserta istri dan dua anaknya, serta 

para kerabat yang mengantar jenazah almarhum untuk disemayamkan 

ditanah kelahirannya, kota Batu, Malang, Jawa Timur. Setidaknya sekitar 

100 orang berangkat pada malam itu satu pesawat dengan Jenazah, 

selebihnya memakai  pesawat Adam Air dan lainnya. Rombongan ini 

belum termasuk rombongan korban dan keluarga korban pelanggaran HAM 

yang berangkat dari Jakarta terlebih dahulu dengan memakai  3 (tiga) 

buah bus besar dan didampingi oleh aktifis-aktifis IKOHI dan KontraS. 

Pesawat Boeing 737 Merpati dengan nomor penerbangan MZ 3300 yang 

khusus di carter untuk mengantar jenazah, dan membawa serta keluarga 

dan kerabat Munir pada pukul 19.30 WIB berangkat menuju pangkalan 

udara Abdurrahman Saleh-Malang (ikut serta dalam pesawat ini  serta 

Direktur Merpati Hotasi Nababan). Pada pukul 21.10 WIB jenazah beserta 

rombongan tiba di Malang. Kehadiran rombongan Jenazah telah ditunggu 

Komandan Lapangan Udara Abdurrahman Saleh, yaitu Marsekal Madya 

Amirullah Amin. Dari pihak keluarga hadir Dr Jamal serta sanak keluarga 

dan kerabat. Sementara rombongan penjemput dari Fakultas Hukum 

Universitas Brawijaya dipimpin Ketua Pusat Pengkajian Otonomi Daerah 

Ibnu Tricahyo, bersama anggota Komisi Pemilihan Umum Batu, Anton 

Dwi Martono, dan Direktur LBH Surabaya Dedy Prihambudi. Beberapa 

kendaraan bus, mobil ambulance, mobil pribadi juga telah disiapkan yang 

kemudian beriringan berjalan dengan dikawal oleh aparat kepolisian.

Iring-iringan rombongan pengantar serta ambulans kemudian bergerak 

ke Kampus Universitas Brawijaya. Sejak sore di lobi gedung Rektorat 

Universitas Brawijaya ini telah berlangsung acara tahlilan. beberapa 

kalangan termasuk perwakilan buruh, mahasiswa, dan kelompok-

kelompok masyarakat bergantian menyampaikan kenangan tentang 

sosok almarhum. Setibanya di halaman gedung rektorat, mobil ambulans 

dibuka, dan selanjutnya diikuti oleh beberapa acara singkat sebagai 

bentuk penghormatan terakhir oleh komunitas akademik Universitas 

Brawijaya dan semua yang berada di tempat, kepada Munir. Sekaligus juga 

melakukan shalat jenazah. Acara yang dihadiri oleh ratusan orang ini  

diwarnai isak tangis, bahkan ada diantaranya mahasiswa yang pingsan. 

Selanjutnya, iring-iringan mobil jenazah melanjutkan perjalanan ke 

rumah Ibunda Jamilah yang tinggal di Jalan Diponegoro 169, Kota Batu, 

Malang Jawa Timur. Suasana duka sangat terasa di kota ini. Disetiap 

halaman rumah dan perkantoran terlihat bendera setengah tiang 

berkibar. Pengibaran bendera setengah tiang ini memang merupakan 

instruksi dari Wali Kota Batu, Drs H Imam Kabul untuk dilaksanakan 

selama 7 hari sebagai tanda simpati dan hormat warga Batu terhadap 

almarhum Munir. Di kota Batu, seniman membungkus patung apel di 

alun-alun Kota Batu dengan selubung kain hitam. Aksi teaterikal mengenang 

Munir yang dilakukan di kota Batu ini, juga dilakukan dengan memasang 

baliho besar, yang menegaskan arti jasa Munir bagi penduduk kota 

kecil, Kota Batu. Ratusan massa telah menunggu dikediaman orangtua 

almarhum Munir. Massa berebut untuk dapat mengusung jenazah Munir 

ke dalam rumah. Rumah ibunda almarhum yang sederhana itu langsung 

sesak dipenuhi orang yang berjejalan berusaha masuk untuk melihat dan 

memberi penghormatan terakhir serta doa pada almarhum.

Disekitar rumah, ratusan karangan bunga sudah tersebar di dalam dan 

di luar rumah. Karangan bunga itu ditempatkan disisi-sisi jalan sekitar 

sepanjang 50 meter dari rumah ibunda Munir. Puluhan spanduk dari 

berbagai elemen masyarakat terbentang dijalan. Ungkapan duka serta 

semangat untuk terus melanjutkan perjuangan almarhum menjadi tema 

yang tertulis berbagai lembaran spanduk yang dipampang dan karangan 

bunga duka itu sudah terlihat sepanjang jalan dari Universitas Brawijaya 

menuju rumah ibunda almarhum Munir. 

Pada minggu pagi 12 September 2004, ribuan pelayat telah berkumpul 

didepan rumah orangtua almarhum hingga menutup jalan Diponogoro. 

Sebelum dibawa kepemakaman umum Kelurahan Sisir, Batu, dilakukan 

prosesi penghormatan terakhir. Acara ini dimulai sekitar pukul 09.00 WIB 

dan dipandu oleh Usman Hamid (KontraS). Pada kesempatan itu turut 

memberi  sambutan antara lain Mustafar yang mewakili keluarga 

almarhum, Wali Kota Batu Imam Kabul, Ketua Mahkamah Konstitusi 

Jimly Asshiddiqie, Todung Mulya Lubis wakil Imparsial, Adnan Buyung 

Nasution mewakili YLBHI, Mudzakir Achmad Ghazali mewakili Kedutaan 

Besar RI di Belanda, Ketua Muda Bidang Pengawasan Mahkamah Agung 

Abdulrahman Saleh, dan Pengurus Pusat Al-Irsyad Hisyam Thalib. 

Dalam kesempatan itu Wali Kota Batu Imam Kabul, secara langsung 

memberi tanda penghargaan kepada almarhum Munir sebagai Putra 

Terbaik Kota Batu. Penghargaan itu diberikan atas perjuangan yang 

gigih dari almarhum sebagai penegak demokrasi dan HAM. Sementara 

dalam kesempatan itu Jimly Asshiddiqie meminta agar pemerintah 

memberi  bintang jasa atau penghargaan yang selayaknya kepada 

pendiri KontraS ini. Sedangkan Todung Mulya Lubis, mengungkapkan, 

“Kritik tajam yang dilontarkan  alamarhum baik yang ditujukan pada 

pemerintah maupun TNI membuat dia dituduh sebagai orang tidak 

nasionalis, bahkan yang lebih parah dikatakan ‘menjual’ negara. Saya 

tahu siapa Munir, saya tahu perjuangannya yang tidak mengenal batas 

ras, suku, agama, maupun gender sehingga tuduhan itu salah kaprah,” 

katanya. 

sesudah itu ribuan pelayat mengusung keranda almarhum menuju 

Mesjid At-Taqwa untuk di sholatkan. Banyaknya masyarakat yang ingin 

mensholatkan almarhum membuat acara shalat jenazah ini dilakukan 

sebanyak 2 (dua) kali. Usai disholatkan, jenazah diusung kepemakaman 

umum Kelurahan Sisir, Batu yang berjarak sekitar 500 m dengan berjalan 

kaki. Ribuan orang terus mengiringi diantarnya jenazah almarhum 

hingga proses pemakaman. 

Sekitar empat puluh hari kemudian, KontraS bersama IKOHI, Imparsial, 

VHR, dan Komunitas korban pelanggaran HAM mengadakan acara 

mengenang Munir pada 16 Oktober 2004. Acara yang diselenggarakan 

di Perpustakaan Nasional dimulai sekitar jam lima sore diawali dengan 

pemutaran film dokumentasi Garuda yang dipandu oleh Usman Hamid. 

Acara dilanjutkan dengan buka puasa bersama, shalat maghrib, 

tahlilan, shalat isya dan acara dilanjutkan dengan obituari mengenai 

Munir yang disampaikan oleh Gus Dur, ibu Nurhasanah (ibu dari Yadin 

Muhidin-yang hilang pada Mei 1998) dan Pendeta Nathan Setiabudi 

(Ketua PGI). 

Bagi mantan Presiden Abdurrahman Wahid, Munir adalah sosok yang 

ikut mempengaruhi pemikiran dan perjuangan menegakkan demokrasi 

di Indonesia. Munir adalah seorang pemberani yang konsisten dalam 

ucapan maupun tindakannya. Menurutnya, perjuangan Munir tidak 

cuma teoritik dan konsepsional, tetapi nyata. Munir dengan berani 

membuka hati dan telinganya, untuk mendengar dan mendampingi 

orang-orang yang kesusahan. Dari sisi lain, Pendeta Nathan Setiabudi 

mengungkapkan bahwa Munir, menurutnya, memang sudah hilang. 

“Tetapi, benarkah dia hilang? Tidak” ujarnya. Ia melanjutkan, “dalam 

arti tertentu Munir memang hilang. Tetapi sesungguhnya Munir selalu 

hadir. Munir selalu hidup.” 

Pada acara itu, diluncurkan sebuah buku kenangan berjudul “Cak Munir, 

Engkau Tak Pernah Pergi”. Buku ini , secara simbolik diserahkan 

oleh Suciwati, isteri Munir, kepada Gus Dur, ibu Nurhasanah (ibu dari 

Yadin Muhidin-salah satu korban hilang) dan Budiman Sudjatmiko. Selain 

peluncuran buku, acara diisi dengan pemutaran film tentang kisah 

perjalanan hidup Munir hingga akhir hayatnya. Acara ini dihadiri lebih 

kurang 400 orang. Acara ditutup oleh pagelaran seni dan budaya berupa 

pembacaan puisi oleh Jose Riza Manua, musik oleh Oppie Andariesta 

dan kelompok Pesantren Jalanan.

Munir berangkat pada 6 September 2004 malam, diantar oleh istri 

tercinta Suciwati serta rekan-rekan Imparsial dan KontraS. Munir 

terlihat sehat dan ceria seperti biasanya. Selalu saja ada hal-hal yang 

lucu yang dilontarkannya. Munir dan Suciwati sempat makan minum 

di Dunkin Donut’s selama menunggu keberangkatan dan berpisah 

saat  harus segera boarding. saat  boarding memasuki koridor 

pesawat, salah seorang crew Garuda yang tengah menjadi extra 

crew/aviation security yang bernama Polly Carpus Budihari Priyanto 

menghampir Munir dan berbincang-bincang dengan Almarhum. Polly 

kemudian menawarkan Munir untuk duduk di kursi Bisnis class. 

Tawaran ini pada awalnya ditolak oleh Munir dengan alasan tidak 

enak karena ia membeli tiket untuk kelas ekonomi. Sampai kemudian 

Munir menerima tawaran ini yang mengantarkannya duduk di kursi 

3 K bisnis class.

Pesawat Garuda yang di tumpangi Munir berangkat pada pukul 21.55. 

Selama perjalanan Jakarta ke Singapura Munir sempat makan minum 

hidangan selama penerbangan, antara lain juice jeruk dan mie serta 

irisan buah segar. Pesawat transit di bandara Changi, Singapura 

pada hari Selasa pukul 00.40 waktu setempat. Pesawat transit di 

Kronologi Meninggalnya Munir

Singapura selama satu jam sepuluh menit, kemudian melanjutkan 

perjalanannya ke Amsterdam pada pukul 01.50 waktu setempat. 

Pesawat dijadwalkan tiba di Amsterdam 7 September 2004, pukul 

08.10 waktu Amsterdam.

Dalam perjalanan dari Singapore menuju Amsterdam Munir duduk 

di class ekonomi kursi 40G. Sekitar 40 menit sesudah take off Munir 

terlihat menuju toilet. Sekitar dua jam kemudian Munir mendatangi 

pramugara Bondan Hernawa dan menyampaikan bahwa ia sakit dan 

ingin dipertemukan dengan dokter Tarmizi  yang duduk di kelas bisnis 

sambil menyerahkan kartu nama dokter itu. Bondan Hernawa dan 

Madjib Nasution selaku Puser kemudian mendatangi dokter Tarmizi 

yang duduk di kursi 1J. Tetapi karena dokter Tarmizi tidur pulas, 

Madjib meminta Munir untuk membangunkan dokter Tarmizi.

sesudah bertemu dengan dokter Tarmizi, Munir menyampaikan 

bahwa ia telah muntah dan buang air besar sebanyak 6 kali. Munir 

kemudian mendapat penanganan oleh dokter Tarmizi. Munir kemudian 

ditempatkan di kursi nomor 4 bisnis kelas agar dekat dengan dokter. 

Munir terus mengalami muntah dan buang air besar berkali-kali 

sekalipun sebelumnya telah diberikan obat diare dan susu serta air 

garam. Beberapa jam kemudian Munir kembali kesakitan. Dokter 

memberinya minum tapi dimuntahkan kembali. Dokter Tarmizi 

kemudian memberi  suntikan, dan Munir kembali tenang. 

Selasa, 7 September 2004, sekitar pukul 04.05 UTC (diperkirakan 

diatas negara Rumania) atau pukul 08.00 waktu setempat atau sekitar 

2 jam sebelum mendarat di Bandara Schipphol, Amsterdam, Munir 

menuju Amsterdam. Tarmizi memperkenalkan diri dan memberi  kartu namanya kepada 

almarhum.  

Dua hari sesudah kematian Munir, yaitu pada tanggal 9 September 2004, 

orang tua Munir yang tinggal di Malang Jawa Timur menerima sepucuk 

surat kaleng berisi teror. Surat kaleng itu berbunyi: 

“Selamat atas Mateknya Munir, Semoga tidak dipukuli 

oleh Arwah para Pahlawan Bangsa”. 

Dilihat dari isi pesan, teror ini ingin menimbulkan kesan ada pihak yang 

senang dengan kematian Munir. Kalimat “pahlawan bangsa” bisa jadi 

digunakan untuk mengkaitkannya atau seolah berbau TNI mengingat 

istilah kepahlawanan yang selama ini kerap diidentikkan dengan 

tentara yang tewas. Apapun kesan yang timbul, pihak keluarga Munir 

beserta kalangan aktifis mengajak semua pihak untuk tidak berspekulasi 

menyangkut kematian Munir. Semua pihak diharapkan untuk menunggu 

hasil otopsi yang dijalankan oleh lembaga forensik independen di 

Belanda. Apapun spekulasi yang muncul saat  itu selalu diabaikan.

Pada hari yang sama, yakni tanggal 9 September, tersiar berita tentang 

spekulasi dibalik kematian Munir. Dalam wawancara dengan koran 

Reporter,31 Mayor (Purn) TNI AL Juanda mengatakan bahwa bisa saja 

Munir dibunuh oleh musuh dalam atau luar negeri. Didalam negeri 

 Seringnya KontraS terlebih Munir menerima teror ini membuka spekulasi bahwa kematian 

Munir merupakan satu rangkaian dari aksi teror ini . saat  seorang aktifis lama yang 

pernah mengkritik keras Presiden Suharto, Sri Bintang Pamungkas datang menyampaikan 

duka ke kantor KontraS, 8 September 2004. Bintang menuliskan pendapatnya di bentangan 

kain yang sengaja KontraS sediakan, dia menulis “Saya yakin 100% Anda dibunuh, Kawan”. 

Pendapat serupa banyak dibicarakan dalam obrolan-obrolan ‘warung kopi’. 

menurut Juanda tudingan itu tentu mengarah pada TNI atau Polri, aparat 

kekerasan negara yang sering kali bersinggungan dengan isu pelanggaran 

HAM. Sementara aktor diluar negeri menurutnya bisa saja datang dari 

NGO yang berseberangan dengan sikap dan perjuangan almarhum. 

Dugaan bahwa Munir dibunuh oleh musuh dalam negeri seperti TNI 

atau Polri, ataupun dugaan Munir dibunuh oleh musuh luar negeri dari 

LSM adalah dugaan yang aneh. Sebab analisa ini dikemukakan secara 

terbuka di publik sebelum sebab kematian Munir diketahui. Yakni dua 

bulan sebelum hasil otopsi yang dilakukan oleh Netherlands Forensic 

Institute (NFI) di Belanda.

Disisi lain, analisa diatas juga membuat sebagian kalangan delat Munir 

bertanya-tanya, apakah ada usaha  untuk mengkait-kaitkan kematian 

Munir dengan TNI. Jika ada, apa alasan ataupun tujuannya? 

Pertanyaan-pertanyaan ini terus berkembang hingga akhirnya hasil 

otopsi jenazah Munir selesai pada awal November 2004. Dari analisa 

toksikologi forensik ditemukan kandungan racun arsen dalam jumlah 

dosis tinggi dan mematikan. sesudah mengetahui bahwa adanya sebab 

tak wajar dalam kematian Munir, Suciwati langsung meminta pemerintah 

khususnya pihak kepolisian menjelaskan lebih lengkah hasil otopsi 

ini . Suciwati juga menuntut agar ketidakwajaran ini diusut sampai 

tuntas. Lebih jauh, kabar tentang sebab tak wajar dalam kematian Munir 

mengundang reaksi berbagai kalangan yang menduga Munir di bunuh.32 

Beberapa sesudah itu, Mabes Polri mengirim tim berangkat ke Belanda.

Dugaan banyak pihak bahwa kematian Munir ini tidak wajar, mendapat 

respon dari Kapolri Da’i Bachtiar. Da’i menyampaikan bahwa pemerintah 

32 Serikat Pengacara Rakyat, Perhimpunan Pembela Publik Indonesia, dan Pergerakan Demokratik 

Rakyat Miskin (PDRM) Aceh mengultimatum pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang 

dinilai tidak serius menangani kasus kematian Munir. Tiga lembaga swadaya masyarakat ini 

juga menyayangkan munculnya tradisi pembunuhan politik di Indonesia. Menurut ketiga 

LSM itu, sebaiknya polisi dapat langsung memeriksa kasus kematian mantan Koordinator 

Kontras dengan menanyakan kronologis peristiwa kepada pihak Garuda Indonesia. Sebab, 

maskapai penerbangan pelat merah itu tidak mengikuti prosedur penerbangan sipil pada 

saat seorang penumpang memerlukan pengobatan serius. 

akan sungguh-sungguh berusaha  mengusut kematian Munir. Untuk 

menyelidiki kematian tokoh penerima penghargaan Pemimpin Masa 

Depan versi Asia Week tahun 2000, pihak Polri menyatakan akan 

memakai  jalur interpol dan kepolisian Belanda. 

Belum terlalu lama kabar adanya sebab tak wajar dalam kematian Munir, 

pada hari Sabtu tanggal 20 November, sekitar pukul 10.30 Wib Suciwati 

menerima teror dengan ancaman berupa paket kiriman bangkai ayam ke 

rumah kediamannya di Bekasi, Jalan Cendana XII No.12, Perumahan Jaka 

Permai, Jaka Sampurna, Bekasi Jawa Barat. Paket itu berisi potongan 

kepala, kaki, dan isi ayam yang sudah membusuk dibungkus dengan 

styreofoam. Dalam paket ini  ada  selembar kertas print-out 

yang memuat tulisan agar Suciwati tidak mengaitkan TNI dalam kasus 

kematian suaminya. Selengkapnya pesan teror itu berbunyi;

 ‘AWAS!!!!

Jangan Libatkan TNI Dalam Kematian Munir.

Mau Menyusul Seperti Ini?’ 

Tidak berapa waktu sesudah teror ke rumah Suciwati, teror serupa 

kembali terjadi. Kali ini paket kiriman bangkai ayam dengan pesan yang 

sama dikirim ke kantor tempat Munir terakhir bekerja, Imparsial.

Motif klasik dari teror ini tentu ingin mencoba menakut-nakuti keluarga 

dan para sahabat Munir. Sehingga kemudian tidak mempersoalkan 

kematian Munir. Akan tetapi motif ini sama sekali tidak menyurutkan 

sikap dan langkah istri Munir serta para sahabat bahkan berbagai 

kalangan di masyarakat untuk meminta kasus ini diungkap secara tuntas. 

Mereka menduga kematian yang diduga kuat karena pembunuhan 

ini  memiliki unsur politis. Dengan kata lain, pembunuhan seperti 

ini mustahil dilakukan oleh orang biasa. Melainkan memerlukan akses, 

sumber daya, serta kemampuan khusus sehingga pembunuhan diatas 

pesawat Garuda Indonesia dapat terjadi.

Sepertinya uraian awal diatas, kembali ada hal yang menarik di seputar 

teror paket kiriman ini . Dari isi pesan teror yang terlihat, para 

pengirim teror tampaknya ingin mengajak kita untuk mengkaitkannya 

atau mencurigai institusi TNI dalam pembunuhan Munir. Lagi-lagi muncul 

pertanyaan, ada apa?

Munir yang dikenal gigih menentang segala bentuk kekerasan dan 

penyimpangan yang dilakukan oleh kekuasaan, kerap bersinggungan 

dengan TNI. Sikap ini diyakini banyak orang bisa menanggung resiko 

senasib dengan orang-orang yang dibelanya, dipenjarakan, diculik 

atau bahkan dirampas hak hidupnya. Memang selama ini Munir kerap 

menghadapi ancaman-ancaman yang cukup serius. Meskipun tentu saja 

ada  perbedaan dalam hal modus operandinya. Bandingkan model 

teror yang terjadi terhadap keluarga Munir sesudah kematiannya dengan 

model teror yang pernah dialami Munir selama hidup.

Keterangan :

- Catatan ini belum termasuk ancaman, teror dan intimidasi lain yang dialami langsung 

oleh Munir maupun aktifis KontraS lainnya, namun tidak terdokumentasikan.

- Semua serangan diatas dipandang banyak pihak lebih bersifat teror ketimbang ditujukan 

untuk menghabisi nyawa Munir. Ada pihak yang kemudian beranggapan, pembunuhan 

Munir dilakukan mengingat akumulasi teror-teror ini  sudah tidak efektif lagi 

untuk meredam perjuangan Munir.

Serangan fisik dan perampasan 

kamera aktifis KontraS.

Ledakan bom (low explosive) di 

rumah Munir di Bekasi.

S e k i t a r  s e r a t u s  o r a n g 

berseragam Pemuda Panca 

Marga (PPM) merusak kantor 

dan menyerang aktifis KontraS

Penghadangan tim investigasi 

KontraS ke desa Talangsari, 

Lampung

Munir dibunuh diatas pesawat 

GA 974  tu juan  Jakar ta -

Amsterdam.

24 Jan 2002

29 Agus 2003

26,27 Mei 2003

6,7 Feb 2004

Sept 2004

Terjadi di PTUN saat sidang 

G u g a t a n  Ko n t r a S  s o a l 

pengangkatan Hendropriyono 

sebagai Kepala Bin.

Rumah Munir dijaga polisi 

beberapa hari. Pelaku tidak 

tertangkap.

Polisi menangkap beberapa 

pelaku. Tapi tidak proses 

hukum tindak berlanjut.

Dihadang dalam perjalanan 

menuju kota  Lampung. 

Diperiksa sehari penuh oleh 

kepolisian karena rekayasa 

kecelakaan. Tanpa proses 

hukum.

Proses  hukum berja lan 

t idak  menyentuh aktor 

intelektualnya.

Spekulasi pendapat di balik kematian Munir terus berlanjut meskipun 

telah ada langkah pemerintah untuk mengusutnya melalui pembentukan 

Tim Pencari Fakta. Bahkan Tim ini kemudian bisa menemukan titik 

terang seputar kasus pembunuhan Munir. TPF menduga, pembunuhan 

Munir merupakan persekongkolan jahat dari kelompok tertentu. Istilah 

konspirasi kemudian menjadi tema utama dalam mendiskusikan seputar 

kematian Munir. Secara perlahan, pencarian fakta oleh TPF sampai 

pada dugaan adanya keterlibatan aparat intelijen negara. Bahkan TPF 

kemudian melanjutkan pemeriksaan secara serius terhadap beberapa 

pejabat di lingkungan Badan Intelijen Negara. Beberapa diantaranya 

menolak.

Spekulasi yang berlanjut ini  antara lain tersiar lewat sebuah 

terbitan baru majalah bernama Ekspos. Dalam sebuah wawancara 

dengan majalah Ekspose, Wawan H Purwanto menjelaskan bahwa 

pembunuhan Munir berkaitan dengan persaingan antar LSM. Dalam 

wawancara itu Wawan Purwanto juga menyinggung adanya pemberian 

uang kepada Munir dari sebuah penghargaan yang menurutnya menjadi 

pemicu konflik di dalam tubuh LSM sendiri.

Spekulasi semacam ini terus berkembang bahkan hingga kasus 

pembunuhan Munir dibawa ke persidangan. Beberapa terbitan 

diantaranya Jurnal Borneo yang juga memuat analisa-analisa serupa 

dengan uraian diatas.

A. Kontroversi Hasil Otopsi 

Kekhawatiran adanya sebab yang tidak wajar dalam kematian Munir 

menjadi kenyataan. Otopsi yang dilakukan Netherlands Forensic 

Institute (NFI) menyimpulkan, kematian Munir disebabkan karena 

diracun dengan zat arsenikum dosis tinggi dan mematikan. Fakta 

ini kemudian langsung memunculkan dugaan kuat bahwa Munir 

dibunuh oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Dugaan 

ini memicu reaksi keras, protes dan kecaman atas perbuatan 

biadab yang mengakhiri hidup Munir. Hingga kini, desakan berbagai 

kalangan dalam dan luar negeri agar kasus ini diusut tuntas dan 

pelakunya ditemukan terus mengalir. 

Awal diketahuinya sebab kematian Munir muncul dalam pemberitaan 

media massa di Belanda pada 11 Nopember 2004, yang didalamnya 

terkutip pernyataan seorang pejabat Departemen Luar Negeri Belanda. 

Pemberitaan ini segera menyebar ke berbagai kalangan, sementara di 

dalam negeri pemerintah sama sekali belum memberitahukan hasil 

otopsi ini . Pihak keluarga Munir, khususnya Suciwati, amat 

kecewa karena mengetahui informasi ini  justru bukan dari pihak 

Pemerintah Indonesia. Dengan berbagai alasan, pemerintah melalui 

Departemen Luar Negeri tidak mau untuk mengumumkan hasil otopsi 

yang telah diterima dari pemerintah Belanda. Mengenai hal ini, sempat 

terjadi “ketegangan” antara kalangan organisasi non pemerintah dan 

pemerintah, terutama saat  permintaan keluarga Munir, Suciwati, 

untuk secara langsung mengetahui hasil otopsi justru ditolak. 

Berkenaan dengan masalah ini, Suciwati mencoba memintanya 

secara langsung kepada Menteri Luar Negeri, Menteri Politik 

Hukum dan Keamanan, serta Kepala POLRI. Suciwati merasa perlu 

menghubungi langsung ketiga pejabat ini  karena jawaban 

pejabat Departemen Luar Negeri yang beberapa kali mengkaitkan 

permintaan Suciwati dengan kewenangan Menko Polhukam dan 

Kapolri. Tidak ada jawaban yang jelas dan tegas saat  itu. Suciwati 

pun kecewa. Malam hari, 11 September 2004, melalui surat terbuka 

KontraS mendesak Pemerintah khususnya Departemen Luar Negeri 

untuk segera menyampaikan hasil otopsi Munir kepada Suciwati selaku 

istri Munir dan segera mengusut siapa yang membunuh Munir. 

Keesokan harinya, pagi hari tanggal 12 Nopember 2004, Suciwati 

bersama beberapa perwakilan organisasi non pemerintah 

mendatangi Mabes POLRI guna meminta hasil otopsi kematian 

Munir. Tiba di Bareskrim Mabes POLRI, mereka langsung menuju 

ruang Kabareskrim dan menunggu untuk beberapa saat. Beberapa 

orang rekan dari beberapa organisasi non pemerintah tampak 

menyusul hadir. Saat pertemuan berlangsung, Kabareskrim Suyitno 

Landung membacakan dan kemudian memperlihatkan satu berkas 

fotocopy dokumen berisi surat pengantar Duta Besar Belanda 

menyerahkan salinan laporan definitif ahli forensik Belanda dan 

salinan hasil analisa toksikologi Munir mengenai sebab-sebab 

kematian Munir. Pokok temuan terpenting adalah, hasil otopsi 

jenazah Munir mengidentifikasi kandungan arsen sebanyak 650 

mg/liter di lambung, 3,1 mg/liter di darah (heartblood), dan 4,8 

di urine.

Batas Normal Maksimal Tubuh Munir

Konsentrasi Arsen pd 

Urine kurang dari 0.3 

mg/liter.

Jml isi lambung 320 

ml, 180 ml diantaranya 

cairan dg konsentrasi 460 

mg/l, Arsen yg ditemukan 

180/1000 X 460 mg = 82,8 

mg.

Konsentrasi Arsen pd 

Urine 2.5 mg/liter org yg 

bekerja dengan terpapar 

Arsen.

Konsentrasi Arsen tinggi 

ada  di Sea Food/ 

Udang = 22 mg/kg.

C a t a t a n :  8 3  m g 

Arsen setara dengan 

mengkonsumsi  4  kg 

udang.

Urine Munir kandung 

Konsentrasi Arsen yg 

tinggi 4.8 mg/liter 

=  2 4  k a l i  b a t a s 

ambang konsentrasi 

keracunan.

Konsentrasi Arsen pd 

isi  lambung Munir jauh 

lebih tinggi, 460 mg/l. 

Kandungan Arsen dlm 

lambung Munir kira2 83 

mg. Masukan 120-200 

mg As2O3 ekuivalen 

dgn 46-76 mg Arsen. 

Dapat memastikan 

fatalnya org dewasa.

Dalam pertemuan dengan Kabareskrim Suyitno Landung ini  

diperoleh penjelasan bahwa hasil otopsi pada pemeriksaan luar 

tidak menemukan tanda-tanda kekerasan. Sementara pemeriksaan 

dalam menerangkan bahwa kematian Munir disebabkan kandungan 

arsen, yang dibuktikan dengan pemeriksaan toksikologi yakni sangat 

tingginya konsentrasi Arsen di dalam darah, tinggi konsentrasi di 

urin dan sangat tinggi konsentrasi di isi lambung. Selain itu, tidak 

ada bukti adanya reaksi alergi pada saat kematian.

Sebagai tindak lanjut, Kabareskrim menyatakan telah membentuk 

tiga tim, yakni Tim yang akan bertugas menemui Kedutaan Besar 

Belanda di Jakarta, serta Tim yang bertugas ke Belanda guna 

memperoleh dan mendalami salinan otentik dari hasil otopsi dengan 

ahli forensik Belanda, serta tim ketiga yang bertugas menjalankan 

pemeriksaan saksi dan tindakan hukum lainnya. Khusus untuk tim 

yang kedua, saat  ditanyakan mengapa tidak meminta Pemerintah 

Belanda untuk mengirimkan berkas otentik dimaksud, Kabareskrim 

menyatakan tim yang melibatkan ahli forensik Belanda ini  

juga bertujuan mendalami otopsi dengan ahli forensik di Belanda. 

Dengan alasan itu, Tim POLRI akan berangkat segera ke Belanda. 

Suciwati meminta agar perwakilan keluarga juga dilibatkan dalam 

tim delegasi. Tim yang akan berangkat ke Belanda terdiri dari 3 

anggota Polri, 3 ahli forensik, 1 orang pejabat Deplu, 1 perwakilan 

keluarga (Usman Hamid, KontraS). Tim yang berangkat pada 

tanggal 18 November 2004 ini diketuai oleh AKBP Anton Charlian, 

beranggotakan AKB Adi Queresman dan AK Agung Widjajanto (Polri), 

Budi Sampurna dan Ridla Bakrie (Universitas Indonesia), Amar Singh 

(Universitas Sumatera Utara Medan), Andi Ahmad Basri (Departemen 

Luar Negeri) serta Usman Hamid (KontraS, mewakili keluarga).

B. Perjalanan ke Belanda: Tanpa Persiapan?

Keberangkatan Tim Delegasi Indonesia ke negeri Belanda selama 

lebih dari satu minggu, menuai kritik. Kurangnya persiapan dalam 

menyusun agenda kegiatan secara pasti di Belanda berakibat tidak 

dapat terpenuhinya target kedatangan Tim untuk bertemu beberapa 

instansi yang berwenang dan relevan dengan jenazah Munir. Tim 

juga hampir gagal memperoleh seluruh dokumen otentik seputar 

otopsi jenazah Munir karena terbentur syarat diplomatik bagi 

permintaan bantuan hukum sesuai prosedur yang berlaku. 

Pada 20 November 2004, sore hari sekitar pukul 17.00 waktu 

setempat, Tim Delegasi Polri bertemu dengan Robert Milders, 

Direktur Asia-Oceania Kementrian Luar Belanda. Dalam pertemuan 

itu, mewakili delegasi, Kepala Bidang Politik KBRI Mulya Wirana 

mengutarakan maksud dan tujuan kedatangan Tim ke negeri 

Belanda. Secara khusus, Usman Hamid menyampaikan maksud 

keikutsertaan perwakilan keluarga dalam delegasi Indonesia dan 

bertanya tentang beberapa hal antara lain, meminta kejelasan 

seputar alasan otoritas Belanda yang tidak menyampaikan hasil 

otopsi kepada keluarga Munir secara langsung. Melanjutkan 

pertanyaan Usman Hamid, dokter forensik Budi Sampurna, 

kepada Robert Milders bertanya lebih jauh, “sepengetahuan saya 

dalam beberapa kasus di Belanda, keluarga korban dimungkinkan 

menerima hasil otopsi, tetapi mengapa dalam kasus ini justru 

tidak? Adakah alasan tertentu terkait dengan hal ini?”. Milders 

menjawabnya dengan mengatakan bahwa untuk kasus yang 

keluarganya tinggal di Belanda hal ini  memang dimungkinkan, 

tetapi dalam kasus Munir, kewarganegaraannya bukan Belanda. 

Milders menegaskan, pemerintah Belanda hanya membantu 

mencari sebab kematian Munir. Hasilnya harus diserahkan kepada 

pemerintah Indonesia. Adanya sebab kematian tidak wajar dalam 

kematian Munir, memerlukan tindaklanjut pengusutan hukum. 

Sesuai hukum yang berlaku, penegakkan hukum dan keadilannya 

menjadi tanggungjawab pemerintah Indonesia. Tidak terkecuali 

apakah hasil otopsinya harus diberikan kepada keluarga atau tidak, 

tergantung pada aturan hukum yang berlaku di Indonesia,

Dalam pertemuan itu juga, Milders menerangkan bahwa dokumen 

otentik berkaitan dengan kasus meninggalnya Munir tidak dapat 

diserahkan, sebelum ada permintaan resmi (official request) 

dari otoritas hukum Indonesia. Meskipun kepolisian Indonesia 

telah berkomunikasi melalui jalur interpol, delegasi memutuskan 

untuk segera memproses pembuatan surat dimaksud. Surat Jaksa 

Agung RI yang sempat dikirim belum sepenuhnya membantu. 

Beberapa hari kemudian, guna mengantisipasi kepulangan Tim 

delegasi Polri kembali ke Jakarta dengan tangan hampa, seorang 

Direktur Jenderal Deplu RI Arizal Effendi dikirim ke Belanda 

untuk menyusul Tim delegasi Polri sekaligus melakukan usaha  

pendekatan dengan otoritas Belanda. sesudah terjadi negosiasi 

antara Dirjen Kementerian Luar Negeri RI Arizal Effendi dengan 

pihak Kementerian Kehakiman Belanda, beberapa dokumen (otopsi) 

diserahkan melalui Kedutaan Besar RI untuk selanjutnya diserahkan 

kepada Tim Delegasi POLRI. 

Meskipun demikian, perjalanan delegasi Indonesia ke Belanda, 

setidaknya memperoleh hasil minimal yang cukup baik. Pertama, 

Tim NFI menegaskan, kematian Munir memang disebabkan racun 

arsenik yang bekerja sangat cepat (rapid) dalam hitungan jam. 

Dalam otopsi disebutkan, arsenik di lambung Munir mencapai 460 

mg dan di darah 3,1mg. Kedua, Tim ahli forensik Indonesia yang 

juga ikutserta menyatakan hasil laporan otopsi NFI telah memenuhi 

standar forensik Indonesia dan bisa dijadikan alat bukti hukum, 

sehingga tidak ada alasan bagi Polisi untuk melakukan otopsi ulang 

di Indonesia. Dengan kata lain, tidak diperlukan otopsi ulang 

mengingat hasil otopsi NFI telah cukup bagi proses penyidikan lebih 

lanjut. Senin 29 November 2004, laporan perjalanan dari Belanda 

disampaikan kepada publik.35 Salinan otopsi dari pihak Polri yang pada 

akhirnya diterima keluarga, kemudian disampaikan kepada publik 

melalui konferensi pers di kantor KontraS, Jumat 10 Desember 2004. 

sesudah Tim Delegasi Polri kembali dari Belanda, pihak keluarga 

selanjutnya mendesak Jaksa Agung RI dan Menteri Hukum dan 

HAM RI untuk mengusaha kan diperolehnya barang bukti ini . 

Pihak keluarga telah menemui Jaksa Agung RI Abdul Rahman Saleh 

dan Menteri Hukum dan HAM RI Hamid Awaluddin. Secara spesifik, 

tuntutan pihak Keluarga adalah pertama, mendesak Menteri Hukum 

dan HAM Hamid Awaluddin, meminta sisa-sisa dokumen yang masih 

ditangan Pemerintah Belanda menyangkut meninggalnya Munir, 

termasuk bila perlu, menghadirkan ahli forensik dari NFI ke Indonesia 

guna membantu proses hukum dalam negeri; kedua, mendesak 

Pemerintah Indonesia agar mengusaha kan diperolehnya BAP 

(rekaman proses verbal) kepolisian Belanda yang belum diserahkan 

ke pihak Indonesia yaitu BAP pemeriksaan penumpang dan awak 

Garuda pada saat pesawat telah sampai di Bandara Schiphol, Belanda.

C. Penyerahan Dokumen dan Klausul Hukuman Mati 

Isu hukuman mati adalah satu isu krusial yang tidak terlalu 

mendapat sorotan publik di awal penanganan kasus Munir. Belum 

adanya jaminan dari Pemerintah Indonesia kepada Pemerintah 

Belanda untuk tidak menerapkan hukuman mati pada terhukum, 

berakibat macetnya penyerahan barang bukti yang ada di tangan 

otoritas hukum Belanda. Antara lain rekaman proses verbal yang 

diduga berisi informasi penting yang bisa berpengaruh pada 

keberhasilan proses investigasi. 

Masalah ini muncul pertama kali saat delegasi Indonesia berada di 

Belanda guna meminta seluruh dokumen dan barang bukti hukum 

lainnya terkait meninggalnya Munir. Awalnya, kedatangan Tim 

Delegasi Polri ke Belanda terhambat syarat formal prosedural, yakni 

adanya permintaan resmi (official request) untuk meminta seluruh 

barang bukti dimaksud. sesudah sempat berhari-hari tanpa aktifitas 

efektif, sebagian dokumen (otopsi) diserahkan kepada Pemerintah 

Indonesia melalui KBRI. Itupun sesudah kedatangan Dirjen 

Kementerian Luar Negeri RI untuk bernegosiasi langsung dengan 

Kementerian Kehakiman Belanda. Permasalahan ini juga telah 

ditanyakan oleh parlemen Belanda yang menanyakan “apakah benar 

bahwa pemerintah Belanda telah menyerahkan semua informasi 

kasus Munir kepada otoritas Indonesia, seperti anda nyatakan dalam 

pidato 10 Desember 2004?”36 Atas pertanyaan ini, Menteri Luar 

Negeri Belanda Bernard Bot memberi  penjelasan sebagai berikut: 

sesudah penerbitan laporan definitif toksikologi dari 

Nederlands Forensisch Instituut (NFI), maka pada 11 

November 2004 duplikatnya diserahkan kepada otoritas 

Indonesia. Tidak lama sesudah itu berlangsung pertemuan 

antara delegasi penyelidik dari Jakarta dengan perwakilan 

departemen Justitie (Yustisi) dan Buitenlandse Zaken 

(Deplu). Pada kesempatan itu diserahkan laporan otopsi, 

laporan seksi sementara, laporan seksi definitif, laporan 

pertama toksikologi, dan laporan toksikologi definitif yang 

otentik. Dalam periode itu juga dilakukan pertemuan 

antara toksikolog NFI dengan ahli dari Indonesia. Dengan 

penyerahan data-data ini  di atas maka otoritas 

Indonesia telah sepenuhnya diberitahu mengenai sebab-sebab kematian Munir.

Tidak semua dokumen di Belanda yang berkaitan dengan kasus 

kematian Munir dapat diserahkan kepada Pemerintah Indonesia. 

Sebagian lainnya, antara lain tentang rekaman proses verbal 

kepolisian Belanda, masih harus menunggu tercapainya kesepakatan 

kedua negara menyangkut bantuan hukum (legal assistance), yakni 

persyaratan agar Pemerintah Indonesia menjamin tidak akan ada 

eksekusi hukuman mati dalam kasus Munir. Permasalahan ini juga 

pernah dibahas dalam sidang di parlemen Belanda. Dalam sidang 

itu, parlemen mengajukan pertanyaan antara lain “Apakah hal 

itu juga termasuk proses verbal dan kesaksian para penumpang 

dan awak Garuda Indonesia yang satu pesawat dengan Munir? Jika 

tidak termasuk, apa alasannya? Apakah telah dibuat appointments 

dengan pemerintah Indonesia mengenai penyerahan dokumen 

dan penerapan hukuman mati di Indonesia? Jika iya, apa saja?” 

Terhadap pertanyaan ini, Menteri Luar Negeri Belanda Bernard Bot 

menjelaskan sebagai berikut; 

Adapun rekaman proses verbal tidak diserahkan. Hal ini 

berkaitan dengan fakta bahwa informasi ini  dapat 

mengarah pada seseorang. Memperhatikan kemungkinan 

vonis dan eksekusi hukuman mati di Indonesia, hal itu bisa 

memunculkan situasi dimana informasi ini  dapat 

digunakan sebagai alat bukti yang dengan itu hukuman 

mati dapat dijatuhkan dan benar-benar dilaksanakan. 

Belanda, sehubungan dengan Europees Verdrag tot 

Bescherming van de Rechten voor de Mens (Traktat Eropa 

Perlindungan HAM), tidak boleh berpartisipasi dan tidak 

boleh memberi  bantuan hukum sebelum mendapat 

garansi bahwa jika hukuman mati dijatuhkan tidak benar-

benar akan dilaksanakan. 

Dalam hal permasalahan diatas, Permintaan itu disampaikan 

Menteri Kehakiman Belanda J.P.H Donner kepada Jaksa Agung 

melalui surat pada tanggal 14 Maret 2005. Di sisi lain, Jaksa 

Agung Republik Indonesia Abdul Rahman Saleh dikabarkan telah 

menjamin tidak akan menuntut hukuman mati bagi pembunuh aktivis HAM Munir, jika nanti tertangkap dan diadili. Jaminan itu 

diberikan sepanjang sesuai dengan prosedur hukum Indonesia. 

Sikap ini diambil terkait dengan sikap pemerintah Belanda yang 

akan menyerahkan bukti-bukti penyelidikan, olah tempat kejadian 

pekara, dan sisa organ tubuh Munir yang telah dioptosi, asalkan 

Indonesia menjamin pembunuhnya tak dihukum mati. Jaksa 

Agung berharap, permintaan itu tidak diartikan sebagai intervensi 

Belanda. Ini mengingat Belanda bersama-sama negara-negara Uni 

Eropa lain telah menandatangani konvensi anti hukuman mati. Atas 

klausul kesepakatan ini , negara-negara itu termasuk Belanda 

berhak menolak memberi bantuan hukum ke negara-negara yang 

masih menerapkan hukuman mati seperti Indonesia.

Adanya kesepahaman bersama otoritas Indonesia dan otoritas 

Belanda kemudian membuat Mabes Polri telah dapat menerima 

dokumen olah TKP pembunuhan Munir yang dilakukan Belanda, 

melalui KBRI di Belanda. Berkas ini  antara lain berisi proses 

verbal, hasil pemeriksaan TKP dan keterangan saksi. Sementara 

organ tubuh Munir belum diterima.

 Mabes Polri juga akan 

melakukan evaluasi terhadap hasil pemeriksaan pertama tentang 

kasus Munir yang dilakukan otoritas Belanda, serta pemeriksaan 

terhadap saksi yang dihimpun  pemerintah Belanda. Namun, hasil 

pengolahan di TKP oleh kepolisian Belanda yang telah didapatkan 

Kepolisian RI dianggap kurang signifikan. Hasil olahan ini  hanya 

bisa untuk melengkapi pemeriksaan yang dilakukan di Indonesia. 

D. Tingginya Perhatian Parlemen Belanda 

Selain mengikuti agenda Tim Delegasi Indonesia ke Belanda, Usman 

Hamid yang mewakili keluarga juga mengikuti serangkaian agenda 

aktifitas di Belanda yang difasilitasi oleh lembaga pendukung 

beasiswa untuk Munir, ICCO, serta BBO. Salah satu tujuan aktifitas 

ini, ingin memperoleh perhatian dan dukungan dari parlemen 

Belanda terhadap pengungkapan kasus Munir. Tiga tuntutan 

spesifik yang menjadi agenda lobi sejak awal adalah 1) meminta 

kejelasan dari pemerintah Belanda perihal salinan otopsi; 2) agar 

parlemen mendesak pemerintah Belanda untuk memberi klarifikasi 

seputar hasil otopsi 3) Indonesia membentuk Tim Independen 

yang melibatkan unsur masyarakat sipil untuk menginvestigasi 

pembunuhan Munir dan membawanya ke Pengadilan. Semua 

tuntutan ini menjadi tema utama setiap pertemuan antara Usman 

Hamid (KontraS), Kees de Ruiter (ICCO) dan Yppie Boersma (BBO) 

dengan beberapa anggota parlemen Belanda. 

Respon positif diberikan beberapa anggota parlemen Belanda 

yang ditemui, baik yang berasal dari partai oposisi maupun partai 

pemerintah, termasuk seorang politisi terkenal dan berpengaruh 

yang hingga kini konsisten menyoroti kasus Munir, Farah Karimi 

(Partai Groenlinks). Farah Karimi, berjanji akan mengajukan 

tuntutan ini dalam forum debat parlemen dengan pemerintah.

Tidak berapa lama sesudah itu, berlangsung forum debat yang 

menghadirkan Menteri Luar Negeri Belanda B.R. Bot. Sebelum 

wacana debat Munir di parlemen menggelinding, Karimi sudah 

mencecar Menlu Ben Bot dengan serangkaian pertanyaan tertulis 

melalui nota resmi berturut-turut pada 8 November 2004, 16 

November 2004, 17 November 2004, dan 19 November 2004.41

Dari forum debat itu diketahui bahwa Pemerintah Belanda telah 

memberitahukan hasil otopsi kepada Pemerintah Indonesia pada 

pertemuan antara Menlu RI dan Belanda di Jakarta, 28 Oktober 

2004. Artinya, Pemerintah Indonesia sudah mengetahui sebab 

kematian Munir sebelum mengemuka di media massa dan menjadi 

kontroversial.

Terhadap perkembangan ini , pada 2 Desember 2004 Menteri 

Luar Negeri Nur Hassan Wirajuda menegaskan bahwa pihaknya tidak 

pernah menerima salinan otopsi jenazah Munir dari Pemerintah 

Belanda pada tgl 26-28 Oktober lalu. Reaksi Menlu ini merespon 

protes yang disampaikan Suciwati dan kelompok aktifis hak asasi 

manusia yang seolah menuduh Deplu telah menerima salinan 

otopsi tetapi tidak mau memberitahukan. Padahal yang mereka 

persoalkan adalah sikap pasif Deplu yang tidak berinisiatif apapun 

meski telah memperoleh informasi secara lisan dari Menlu Belanda 

tentang otopsi Munir. Inisiatif ini penting agar pengusutan hukum 

atas kematian Munir sebagai kejahatan dapat bergerak sesegera 

mungkin. Lambannya inisiatif ini juga berpengaruh terhadap hasil 

yang tidak maksimal di kemudian hari.

Kelambanan inilah yang membuat kecewa Suciwati karena 

mengetahui berita hasil otopsi melalui media massa yang terbit 

di Belanda. Padahal Deplu R.I sudah menerima fotokopi analisa 

toksikologi pada 11 November 2004. Meskipun kemudian, pihak 

Deplu juga berusaha menjelaskan bahwa Deplu menghubungi 

isteri alm. Munir tentang salinan otopsi ini  dan meminta 

Polisi untuk memberitahu keluarga Munir pada 12 November. Juru 

bicara II Deplu R.I Yuri Thamrin menjelaskan, Menlu Belanda yang 

berkunjung ke Indonesia pada 26 Oktober lalu hanya memberi 

isyarat secara samar dan lisan dalam pertemuan empat mata 

dengan Menlu R.I. Dalam pertemuan itu, jelasnya, Menlu Bot 

menjelaskan pihak Belanda sudah memiliki versi awal (initial 

version) dari otopsi Munir dan ditemukan adanya kandungan 

arsenicum abnormal, tetapi tidak secara definitif menyampaikan 

adanya usaha  keracunan atau pembunuhan.Dari penjelasan ini, 

Deplu terkesan ingin mengatakan tidak bisa mengambil inisiatif 

apapun karena tidak adanya penjelasan eskplisit mengenai usaha  

pembunuhan karena hasil otopsi yang tidak wajar. Alasan ini, 

tidak masuk akal. Otopsi yang dilakukan Netherlands Forensic 

Institute hanya melacak sebab kematian Munir, apakah wajar 

atau tidak. Jikapun tidak wajar, belum tentu ada pembunuhan. 

Untuk menentukan ada tidaknya pembunuhan dalam hasil yang 

tidak wajar ini , menjadi kewajiban dan kewenangan otoritas 

Indonesia. Bukan Otoritas Belanda. 

Kembali pada bahasan tingginya perhatian parlemen Belanda, 

beberapa anggota parlemen dari kelompok oposisi terus 

mempersoalkan kasus pembunuhan Munir. Bahkan mengajukan mosi 

kepada pemerintah Belanda. Hingga kini, desakan beberapa politisi 

parlemen Belanda agar Pemerintah Belanda memberi klarifikasi juga 

berjalan baik. Baru-baru ini, Parlemen Belanda, melalui inisiatif 

Farah Karimi, menanyakan perkembangan kasus Munir melalui 

Menteri Luar Negeri dan Menteri Kehakiman Belanda. Setidaknya 

ada delapan butir pertanyaan tertulis diajukan  kepada Menteri 

Luar Negeri Belanda Bernard Rudolf Bot dan Menteri Kehakiman 

J.P.H. Donner tentang kelanjutan penanganan kasus Munir, yang 

dulu -saat debat darurat (emergency debate) tentang pembunuhan 

Munir- dijanjikan akan ditangani secara serius.

 

Saat itu banyak fraksi menyatakan sudah tidak percaya karena 

pemerintah Indonesia dinilai suka obral janji namun tak pernah 

ditepati dan mengusulkan agar hibah bantuan pembangunan senilai 

20 juta euro untuk tahun fiskal 2005-2009 dibekukan. Ada juga 

yang mengingatkan kasus wartawan Belanda Sander Thoenes yang 

dibunuh di Timor Timur (kini Timor Leste) pada 1999. Janji-janji 

disampaikan, namun nyatanya sampai kini para perwira yang diduga 

bertanggungjawab tetap tidak tersentuh. Bot, yang baru menjadi 

Menlu, saat  itu menerangkan memilih memberi  benefit of the 

doubt kepada pemerintah Indonesia. Alasannya, Presiden Susilo 

Bambang Yudhoyono telah memberi jaminan bahwa kasus Munir 

akan ditangani secara serius. Terakhir, beberapa delegasi parlemen 

Uni Eropa yang berkunjung ke Indonesia sempat menanyakan 

perkembangan penanganan kasus Munir, 26 Juli 2005.

Fakta bahwa seorang Munir meninggal karena racun arsenik segera 

menegaskan bahwa kasus ini bukanlah peristiwa pembunuhan yang 

biasa. Pemilihan cara dan jenis alat untuk membunuh adalah sesuatu 

yang memerlukan perencanaan yang cermat. Apalagi dilakukan dalam 

sebuah penerbangan pesawat dengan rute perjalanan internasional. 

Pilihan racun dan lokasi pembunuhan tidak mungkin merupakan sesuatu 

yang spontan. Diperlukan pengetahuan dan kemampuan yang khusus 

untuk bisa memakai  racun ini  di dalam ruang dan waktu 

yang amat steril, yakni perjalanan maskapai penerbangan pemerintah. 

Termasuk juga dibutuhkan akses yang cukup untuk mengetahui waktu 

kepergian Munir hingga sedetil-detilnya, seperti informasi tentang hari, 

tanggal, jam, nomor pesawat. Tidak terkecuali akses untuk menempatkan 

orang-orang yang ditugaskan untuk mengakhiri hidup Munir.

Pembunuhan Munir juga memiliki dimensi politik yang kuat, karena 

Munir merupakan salah satu tokoh terdepan dalam gerakan sosial 

politik –mulai dari isu HAM, demokrasi, hingga militerisme- di Indonesia. 

Sementara konteks politik Indonesia masih ditandai dominannya 

kekuatan otoriter-konservatif, yang secara potensial dan alamiah 

menjadi musuh Munir. 

Semasa hidupnya perjuangan politik Munir hampir selalu berhadapan 

dengan institusi negara, sebagian besar tertuju pada militer dan 

intelijen. Karier awalnya dalam mengadvokasi kematian Marsinah, 

aktivis buruh harus menghadapi militer yang saat itu sangat dominan 

dalam politik perburuhan. Karier selanjutnya di YLBHI dan KontraS juga 

terlalu sering berkonfrontasi dengan militer dan institusi negara lainnya, 

antara lain kasus penghilangan paksa aktivis 1998, kasus pelanggaran 

berat HAM di Timor Timur 1999, begitu juga advokasi kasus Tanjung Priok 

(1984), kasus Talangsari, Lampung (1989), kasus konflik Maluku (1999), 

kasus kekerasan di Aceh  karena operasi militer, dan sebagainya. Di 

akhir karirnya, saat berkiprah di Imparsial, ia aktif mengkritik kebijakan 

strategis di bidang politik keamanan dan pertahanan negara, terutama 

menyangkut legislasi yang mengatur peran TNI, dan mengkritisi peran 

badan Intelijen. 

Hipotesa bahwa kasus ini merupakan kejahatan politik luar biasa dan 

melibatkan institusi kekuasaan adalah logis. Munir sendiri semasa 

hidupnya selalu berusaha  membongkar kasus-kasus kejahatan yang 

bermuatan politis, sebagian besar merupakan kasus kejahatan yang 

melibatkan institusi negara atau melalui suatu kebijakan negara, 

kejahatan yang dikenal sebagai pelanggaran HAM. Meski korbannya 

hanya satu orang, kejahatan politik selalu bersifat serius dan luar 

biasa, karena selain melibatkan struktur dan perangkat negara, 

kejahatan ini punya sasaran yang lebih luas dari figur tokoh yang 

dibunuh itu sendiri, yaitu teror terhadap gerakan HAM dan demokrasi 

seperti yang diyakini oleh Munir.

Menjadi pertanyaan penting, apakah mungkin kasus Munir sebagai 

suatu kejahatan politik bisa diungkap secara tuntas oleh pemerintahan 

Presiden SBY yang baru, mengingat pembunuhnya mungkin adalah kawan 

lama, atau orang yang berada di sekelilingnya, atau kalaupun di luar 

struktur kekuasaan yang baru masih memiliki akses dan jaringan politik 

yang kuat. Atas dasar inilah tuntuntan bahwa penuntasan kasus Munir ini 

tidak bisa hanya dilakukan oleh aparat kepolisian, bukan semata-mata  memperjuangkan 

hak-haknya di Jawa Timur, terjadi saat perlawanan buruh –melalui aksi mogok- sedang 

meningkat di Indonesia. Di Yogyakarta seorang jurnalis (kasus Udin, 1996) terbunuh  pada 

saat menginvestigasi kasus korupsi yang melibatkan seorang bupati (yang juga militer aktif). 

Demikian pula terjadi pada Jafar Sidiq, yang tewas terbunuh tahun 2000 di Sumatra Utara, 

saat sedang mengadvokasi masalah Aceh dan Theys Eluay (2000), tokoh populis rakyat Papua 

yang kritis terhadap pemerintah saat itu. Kecurigaan yang sama juga diarahkan pada kasus 

meninggalnya Baharuddin Loppa, Jaksa Agung (2001) yang terkenal sangat keras terhadap 

para koruptor di akhir pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid.

karena rekam jejak  institusi kepolisian yang masih buruk, namun juga 

ada kekhawatiran institusi ini akan mendapat intervensi politik dari 

institusi negara lainnya.

Sejak adanya bukti Munir meninggal karena diracun, pihak keluarga 

Munir dan rekan-rekan aktivis NGO sepakat untuk mendesak kepada 

pemerintahan SBY untuk membentuk tim investigasi independen yang 

melibatkan kalangan masyarakat sipil untuk mengungkap secara tuntas 

kasus terbunuhnya Munir. Hal ini dinyatakan pertama kali melalui siaran 

pers bersama di kantor KontraS, 12 November 2004.Tim investigasi 

independen ini idealnya menjadi bagian dari proses investigasi pro 

justicia kepolisian. 

Gagasan pembentukan tim investigasi independen ini kemudian menjadi 

diskursus yang integral dalam usaha pengungkapan kasus pembunuhan 

Munir itu sendiri. Gagasan ini kemudian bergulir tidak hanya dikalangan 

para aktivis NGO tetapi juga diserukan oleh banyak pihak, mulai dari 

komunitas korban pelanggaran HAM, para tokoh nasional, anggota 

legislatif, dan publik luas lainnya. Menyerahkan sepenuhnya pada 

prosedur hukum konvensional dikhawatirkan akan mengulang kegagalan 

yang lalu. Selama ini belum ada penyelesaian hukum yang memadai 

untuk pengungkapan setiap kasus pembunuhan yang menjadi  

Fakta kematian Munir yang disebabkan oleh racun arsenik, meski 

diperoleh dari hasil autopsi lembaga forensik asing (NFI) kemudian 

secara umum tidak mendapat tantangan berarti. Tidak ada usaha  

yang berhasil memanfaatkan sentimen nasionalisme sempit untuk 

meragukan hasil otopsi yang menunjukkan secara jelas indikasi 

kematian Munir adalah satu tindakan pembunuhan. Sentimen ini 

paling sering dituduhkan kepada Munir semasa hidupnya, mengingat 

kegigihannya dalam mengkritik institusi negara yang melakukan 

pelanggaran HAM. 

12 November 2004, atas nama Suciwati (Istri Munir),

Todung Mulya Lubis, Rachland Nashidik (Imparsial), dan Usman Hamid. Salah satu isi Siaran 

Pers ini  adalah perlu dibentuknya tim investigasi menyeluruh dan terpercaya dengan 

melibatkan masyarakat sipil dan Komnas HAM.

Pemerintahan saat ini, mulai dari Presiden hingga Kapolri sendiri sejak 

awal berjanji akan menangani serius dan mengungkapkan kasus ini. 

Namun demikian komitmen pemerintah ini  tidak serta merta bisa 

dipegang begitu saja tanpa kontrol dari publik. Kegelisahan ini kemudian 

terbukti saat  tim investigasi gabungan –dibentuk oleh kepolisian RI- yang 

berangkat ke Belanda gagal mendapatkan seluruh bukti otentik hasil 

autopsi karena tidak diperlengkapi oleh prosedur administratif bilateral. 

Sementara itu banyak pihak mulai menaruh perhatian besar atas kasus 

ini. Beberapa anggota DPR RI misalnya  menyatakan akan membentuk 

tim khusus kematian Munir yang akan mendorong dan mengawasi 

pemerintah dalam mengungkap kasus ini. Hal ini lebih diperjelas lagi 

saat pertemuan antara Komisi III DPR RI dengan istri Munir, Suciwati, 

KontraS, Imparsial, PBHI, pengacara Todung Mulya Lubis, Adnan Buyung 

Nasution, dan anggota Komnas HAM, MM Billah di Senayan, 22 November 

2004. Ketua Komisi III, Teras Narang menyatakan DPR akan mendesak 

terbentuknya tim investigasi di bawah presiden langsung pada sidan 

paripurna. Selain itu Ketua Komisi III juga menjanjikan DPR akan 

membentuk tim pencari fakta sendiri. Penegasan yang sama juga 

dilontarkan beberapa anggota DPR lainnya, seperti dinyatakan oleh 

Lukman Hakim Saifuddin (PPP) yang mengancam akan melayangkan 

usulan hak interpelasi jika Presiden tidak merespon desakan DPR dan 

LSM soal pembentukan tim investigasi independen.

Janji DPR ini ternyata terpenuhi esok harinya, pada tanggal 23 November 

2004 saat digelarnya Rapat Paripurna DPR RI. Hasil paripurna ini   

menghasilkan tiga kesepakatan; pertama, DPR membentuk tim pencari 

fakta sendiri gabungan Komisi I dan III; kedua, DPR meminta Presiden 

SBY membentuk tim investigasi independen yang langsung bertanggung 

jawab kepada presiden; dan ketiga, meminta pemerintah dan kepolisian 

untuk menyerahkan hasil lengkap autopsi kematian Munir kepada 

keluarga dan istrinya, Suciwati.49 Dukungan penuh dari DPR RI ini cukup 

melegakan mengingat sejak dilantiknya mereka pada 1 Oktober 2004 

lalu, badan wakil rakyat ini sedang mengalami konflik internal  yang 

cukup memprihatinkan. Konflik internal politik hampir melumpuhkan 

peran utama DPR sebagai legislator dan pengawas pemerintahan.

Pernyataan penting lainnya dari seorang pejabat publik adalah janji 

Panglima TNI, Jendral Endriartono Sutarto seusai rapat koordinasi 

dengan Menko Politik, Hukum, dan Keamanan. Menurut Jenderal 

Sutarto, ia siap membantu proses penyelidikan kasus Munir meski 

dengan tegas membantah keterlibatan anggotanya dalam kasus ini. 

sesudah rapat paripurna DPR menunjukkan dukungan atas tim investigasi 

independen, kini giliran Presiden SBY yang dimintai sikapnya oleh pihak 

keluarga dan rekan-rekan Munir. Pada tanggal 24 November 2004 di Istana 

Merdeka, Suciwati didampingi Todung Mulya Lubis, Rachland Nashidik 

(Imparsial) dan Mouvty Makaarim Al Akhlaq (KontraS) diterima oleh 

Presiden SBY. Pada pertemuan itu kerabat Munir meminta Presiden SBY 

membentuk tim investigasi independen atas dasar Keppres (Keputusan