kriminologi 3

bert K. Merton 

berorientasi pada kelas (“Merton is in exploring variations in 

crime and deviance by social class”).

Konkritnya, unsur kultur melahirkan goals dan unsur struktural 

melahirkan means. Secara sederhana, goals diartikan sebagai tujuan-

tujuan dan kepentingan membudaya meliputi kerangka aspirasi 

dasar manusia. sedang  means diartikan aturan dan cara kontrol 

yang melembaga dan diterima sebagai sarana mencapai tujuan. 

sebab itu, Robert K. Merton membagi norma sosial berupa tujuan 

sosial (sociatae goals) dan sarana-sarana yang tersedia (acceptable 

means) untuk mencapai tujuan ini . 

Menurut Robert K. Merton, struktur sosial berbentuk kelas-

kelas sehingga menyebabkan adanya perbedaan-perbedaan 

kesempatan dalam mencapai tujuan.155 Misalnya, mereka yang 

berasal dari kelas rendah (lower class) mempunyai kesempatan 

lebih kecil dalam mencapai tujuan bila dibandingkan dengan 

mereka yang berasal dari kelas tinggi (uper class). 

Robert K. Merton mengemukakan lima cara mengatasi 

anomie dalam setiap anggota kelompok warga dengan 

tujuan (goals) dan sarana (means), seperti tampak pada 

tabel Model of Adaptation berikut ini:

Penyesuaian/

bentuk adaptasi

Tujuan Budaya Cara Kontrol

1. Konformitas + +

2. Inovasi + -

3. Ritualisme - +

4. Penarikan Diri - -

5. Pemberontakan +/- +/-

Keterangan :

+  = Penerimaan

- = Penolakan

+/- = Penolakan dan penggantian dengan cara baru

Penjelasan table di atas menurut Merton yaitu  sebagai 

berikut

a. Konformitas : menerima tujuan kesuksesan dalam 

warga dan juga cara-cara yang disepakati warga 

untuk mencapai status ini , seperti melalui kerja keras, 

pendidikan ,penundaan kesenangan, dan lain-lain yang 

semacam itu. Penerimaan tujuan tidak mengindikasikan 

bahwa semua orang benar-benar mencapai akhir 

memuaskan, tetapi mereka meyakini sistem ini .

b. Inovasi : menerima tujuan kesuksesan, tetapu menolak atau 

mencari alternatif tidak sah cara-cara untuk mencapai tujuan 

itu. Aktivitas kriminal seperti pencurian dan kejahatan 

terorganisasi bisa dijadikan contoh, walaupun aktivitas yang 

disokong warga seperti penemuan bisa pula dijadikan 

ilustrasi. Contoh menarik yaitu  masalah  Fred Demara, Jr., 

sangat dikenal lewat buku The Great Imposter (Crichton, 

1959). Seorang lulusan sekolah mengah, demara kecewa 

melihat orang menghabiskan begitu banyak waktu dalam 

hidup mereka untuk menyiapkan satu profesi saja. Memalsu 

ijazah dan identitas, dia meniti karier sebagai seorang 

dosen, rahib Trappis, sipir, dan ahli bedah di Angkatan Laut 

kanada, sekedar untuk menyebut beberapa.

c. Ritualis : diilustrasikan oleh “birokrat masa bodoh” yang 

sedemiikian terjerat dalam aturan dan cara-cara mencapai 

tujuan hingga dia cenderung melupakan atau tidak bisa 

menempatkan signifikansi semestinya pada tujuan. Individu 

ini akan didorong melakukan gerakan-gerakan dengan 

harapan tipis berhasil mencapai tujuan. 

d. Retreatist : merepresentasikan penolakan cara maupun 

tujuan yang disepakati warga. Adaptasi ini bisa 

diilustrasikan oleh nasihat Timothy Leary, nabi psikedelik 

generasi enam puluhan, yang mengkhotbahkan “tune in, 

turn on, drop out” (simak, aktifkan, lepas). Alkoholik kronis 

dan pecandu narkoba mungkin akhirnya menolak standar-

standar warga tentang pekerjaan dan kesuksesan 

dan memilih tujuan “melayang tinggi” dengan mengemis, 

mengutang, atau mencuri.

e. Pemberontak : menolak cara maupun tujuan dan mencari 

alternative pengganti yang dapat merepresentasikan 

tujuan-tujuan warga baru, juga metode-metode baru 

mencapainya, seperti melalui aktivitas revolusioner yang 

bertujuan memperkenalkan perubahan dalam tatanan yang 

ada di luar saluran normal yang disepakati warga.

Ketidaksamaan kondisi sosial yang ada di warga 

(Amerika) yaitu  dipicu  sebab konstruksi sosial 

warga di sana yang timpang. Menurut pandangan 

Merton, struktur warga sedemikian yaitu  anomistis. 

Individu dalam warga yang anomistis selalu dihadapkan 

kepada adanya tekanan (psikologis) atau strain sebab 

ketidakmampuannya untuk mengadaptasi aspirasi sebaik-

baiknya, walaupun dalam kesempatan yang sangat terbatas.

Kritik terhadap konsep anomi

Traub dan Little (1975) memberikan kritiknya sebagai 

berikut: teori anomi nampaknya beranggapan bahwa di setiap 

warga ada  nilai-nilai dan norma-norma yang dominan 

yang diterima oleh sebagin besar warga,dan teori ini tidak 

menjelaskan secara memadai mengapa hanya individu-individu 

tertentu dari golongan warga bawah yang menyebabkan 

penyimpangan-penyimpangan. Analisis Merton sama sekali 

tidak mempertimbangkan aspek-aspek interaksi pribadi untuk 

menjadi deviant, dan juga tidak memperhatikan hubungan erat 

108  Kriminologi: Sebuah Pengantar108  Kriminologi: Sebuah Pengantar

Teori-Teori Kriminologi......

antara kekuatan sosial dengan kecenderungan bahwa seseorang 

akan secara formal memperoleh cap sebagai deviant.

Cohen (1955) di dalam bukunya “Delinquent Boys”, 

menolak analisis Merton sebab tidak dapat dipergunakan 

untuk menjelaskan “Joevenile delinquent”. Menurut Cohen 

teori anomi tidak dapat menjelaskan secara memadai tentang 

kegiatan-kegiatan anak dan remaja delinquent. Di samping 

mereka melibatkan diri mereka ke dalam cara-cara yang ilegal 

untuk memperoleh sukses, juga mereka melakukan tindakan-

tindakan yang bersifat “non utilitarian”, kejam dan negatif.

Adapun Cullen (1983) menyampaikan kritiknya sebagai 

berikut:

1) Bahwa Durkheim tidak secara jelas merinci sifat dari 

keadaan sosial yang sedang terjadi. Sekalipun Durkheim 

mengemukakan pengertian-pengertian umum dengan 

menunjuk pada istilah common ideas, beliefs, customs, 

tendencies, dan opinions, namun pengertian-pengertian 

ini  nampak berdiri sendiri dan bersifat eksternal 

dari kesadaran individu. Di lain pihak, sekalipun dalam 

kedudukan sedemikian, pengertian-pengertian dimaksud 

tetap mampu mengarahkan atau membatasi kegiatan 

individu.

2) Durkheim tidak konsisten dalam menjelaskan bagaimana 

“Currents anomy” menyebabkan bunuh diri. Ia sekurang-

kurangnya telah menkaitkan “Current anomy” kepada 

“bunuh diri” melalui dua cara yang terpisah. Pertama, logika 

analisis Durkheim pada bab tentang “Anomic Suicide”, 

mendukung hipotesis bahwa kejadian-kejadian yang tiba-

tiba seperti: perceraian dan kemakmuran yang mendadak 

cenderung mengakibatkan bunuh diri.

 Kedua, pernyataan Durkheim mengenai peran “social 

current” menunjukkan adanya penyimpangan yang 

mendasar dari pembahasannya tentang deregulasi. 

Menurut Durkheim, “social currents” membawa pengaruh 

sepenuhnya terhadap bunuh diri. Dari pernyataan ini jelas 

bahwa usaha untuk memperluas skema sebab-sebab yang 

ada  dalam hipotesa deregulasi tidak nampak. Bahkan 

ia menyampaikan penjelasan lain yang berbeda mengenai 

bunuh diri.

3) Dalam seluruh tulisannya tentang “bunuh diri”, Durkheim 

telah tidak berhasil membahas bagaimana kondisi 

sosial dapat membentuk penyimpangan tingkah laku di 

warga. Hal ini sebagian besar dipicu  sebab 

strategi metodologi yang dipergunakan Durkheim. Ia 

pertama mempelajari bunuh diri, dan kemudian mulai 

mengungkapkan penyebab-penyebabnya.   

Studi masalah  Anomie

Terjerat Utang Piutang

Lagi, Polisi Bunuh Diri

Kebumen – Aksi mengakhiri hidupnya sendiri kembali 

terjadi di jajaran kepolisian. Setelah anggota brimob Polda 

DIY, Bripka Iwan Rudiyanto, kini aksi itu juga dilakukan 

Ipda Nyariman yang menjadi Kepala Kepolisian Sektor 

(Kapolsek) Karangsambung Kabupaten Kebumen. 

Nyariman ditemukan tewas gantung diri dengan seutas tali 

di ruang kerjanya, Rabu (5/9) sekitar pukul 11.00.

Kepolisian Kepolisian Resor (Kapolres) Kebumen AKBP 

Alpen yang dikonfirmasi waratawa membenarkan peristiwa 

yang dilakukan anak buahnya. Keterangan Kapolres, Ipda 

Nyariman masih memimpin apel pagi, dan ngobrol dengan 

stafnya hingga pukul 09.00. setelah itu, masuk ruang 

kerjanya. Selama dir yang kerja, tidak ada yang tahu apa 

yang dilakukanny. Bahkan saat anak buah menghubungi 

melalui telepon genggamnya, tidak ada jawaban. Khawatir 

dengan kondisi Kapolsek, sekitar pukul 11.00, anggota 

Polsek Karangsambung masuk paksa dan menemukan 

Ipda Nyariman sudah tidak bernyawa dengan lilitan tali di 

leher. “Dari visum et repertum luar, ditemukan ada jeratan 

di leher pakai tali,” ungkap AKBP Alpen.

Terkait latar belakang bunuh diri Ipda Nyariman sudah 

menjabat Kapolsek Karangsambung sekitar 6 bulan, AKBP 

Alpen masih mendalami. Namun diakui Ipda Nyariman 

sedang menghadapi masalah utang piutang. 

Dari rumah duka di Jalan Sarbini Kebumen, jenazah 

Ipda Nyariman dibawa ke tempat asalnya Blora untuk 

dimakamkan. Hal itu sesuai dengan surat wasiat yang 

ditemukan di lokasi kejadian. Sementara itu, Polda DIY 

mendalami masalah  tewasnya Bripka Iwan Rudiyanto (35) 

anggota Detasemen Pelopor B Brimob Polda DIY. Dugaan 

awa, Bripka Iwan sengaja bunuh diri dengan menembakkan 

pistol ke kepalanya. Namun kemungkinan lain juga 

didalami.

“jika bunuh diri mengapa harus dilakukan di depan teman-

temannya. Kalau memang bunuh diri bisa dilakukan di 

kamar saar sendiri. Kami masih menyelidiki masalah  ini , 

namun hingga saat ini diduga bunuh diri,” terang Kabid 

Humas Polda DIY Kombes Pol Anny Pudjiastuti kepada 

waertawan, Rabu (5/10).

Hasil pemeriksaaan, aksi Bripka Iwan harus dilakukan 

memakai  pistol jenis Taurus yang merupakan senjata 

api dinas milik Bripka Iwan dari kesatuannya. Senjata api 

ini , sudah disita oleh komandan di kesatuannya. 

Anny menambahkan, standar peluru senjata api jenis 

Taurus ini  ada  6 megazine. Dari enam ini , 

dua terisi peluru dan 4 terisi peluru hampa. Dikatakan, 

hasil pemeriksaan saksi diperoleh keterangan sebelum 

menembak kepalanya, Bripka Iwan menembakkan peluru 

ke atas sebanyak dua kali. “Seharusnya senjata api itu tidak 

boleh untuk mainan,” tandasnya.

Seperti dikatakan, Bripka Iwan menembal kepalanya 

memakai  senjata api saat bertamu di rumah Supriyono 

(57) warga RT 03 RW 05 Kelurahan Sindurejan Purworejo, 

Senin (4/10) sekitar pukul 23.00

Studi pertama mengenai sub-kultur kekerasan yang 

mengehasilkan suatu teori yaitu  dilakukan oleh Wolfgang dan 

Ferraouti (1976) di Sardinia, Italia. Dalam konsep yang meraka 

bangun mengenai sub kultur kekerasan ini, diungkapkan 

bahwa tiap penduduk yang terdiri dari kelompok etnik tertentu 

dan kelas-kelas sosial tertentu memiliki sikap yang berbeda-

beda tentang penggunaan kekerasan diwujudkan ke dalam 

seperangkat norma yang sudah melembaga dalam kelompok 

tertentu dalam warga. Dengan pemikiran ini , 

Wolfgang dan Ferraouti menegaskan bahwa “sub culture of 

violence” represents values that stand apart from the dominant, 

central, or parent culture of society”. (dikutip dari Clinard dan 

Quinney, 1973: 29)

Dari hasil penelitian Wolfgang dan Ferracuti ini 

telah dihasilkan sebuah bibliografi_dan teramat penting 

bagi perkembangan studi kejahatan mengenai: psikologi 

dari pembunuhan, karakteristik pelaku agresif dan kultur 

yang mendukung kekerasan. Wolfgang dan Ferracuti juga 

menemukan indikator sub-kultur kekerasan di tiap-tiap 

kelompok dalam warga. Yakni:

1) Aksi kekerasan (violent acts) dan persiapan-persiapannya, 

dan

2)  Pembenaran secara verbal (Verbal Justification).

Clinard dan Quinney telah mengajukan tujuh proposisi 

sebagai berikut:

1) Tidak ada sub-kultur yang secara mutlak berbeda ataupun 

berkonflik dalam sebuah komunitas warga di mana 

sebuah kultur ada. Sub kultur kekerasan sama sekali bukan 

ekspresi dari kekerasan, di dalamnya pasti ada elemen nilai 

yang sama dengan kultur yang dominan.   

2) Untuk menyeimbangkan keadaan dengan adanya eksistensi 

sub-kultur kekerasan tidaklah mempersyaratkan perlu 

bagi para individu yang ada dalam warga yang 

tentunya mempunyai nilai-nilai yang dipegangi, untuk 

mengekspresikan nilai yang ia pegangi ini  dengan 

melakukan tindak kekerasan dalam segala situasi

3) Sebuah potensi menuju kepada terjadinya kekerasan yaitu  

sebab adanya pemaksaan kehendak untuk menyatukan 

sikap padahal nilai-nilai yang dianut dalam warga 

yaitu  berbeda.

4) Semangat sub-kultur kekerasan boleh jadi merata pada 

semua umur yang ada di dalam sub-warga, tetapi 

semangat ini paling mencolok pad umur-umur dan 

kelompok tertentu, yakni dari umur remaja akhir sampai 

paroh umur.

5) Norma yang berlawanan yaitu  non-kekerasan

6) Perkembbangan atas sikap yang menyenangkan, dan 

manfaat dari, kekerasan di dalam sub-kultur biasanya  

meliputi pembelajaran perikeu dan proses belajar menyikapi 

perbedaan, asosiasi dan identifikasi

7) Kekerasan dalam sub-kultur yaitu  suatu hal yang tidak 

ada manfaatnya dan tidak suatu hal yang tidak perlu sebagai 

sebuah kelakuan yang haram dan sebabnya, para pelaku 

tindak kekerasan yaitu  mereka yang tidak mempunyai 

kepekaan rasa (perasaan bersalah) tentang agresi mereka. 

Kekerasan dapat menjadi bagian dari gaya hidup, intinya 

yaitu  bahwa solusi masalah yang cukup sulit yaitu  

problem atas situasi.

Romli Kartasasmita berpendapat bahwa pengertian istilah 

“sub-cultur of violence” berbeda secara prinsipil dengan apa yang 

disebut dengan “violence as a subculture”. jika pengertian 

“sub-culture of violence” menunjuk kepda suatu budaya 

kelompok-kelompok dalam warga atau lebih tepat disebut 

“life style” (bukan fashion) yang memiliki ciri khas kekerasan 

yang bersifat tetap dan melembaga, nemun tetap mengakui 

dan masih menerima nilai-nilai dari kultur yang dominan 

(dari warga secara keseluruhan), maka pengertian istilah 

“violence of a subculture” menunjuk kepaada budaya kekerasan 

semata-mata yang dianut kelompok-kelompok tertentu dalam 

warga. Sikap kelompok warga ini  tidak memiliki 

lagi toleransi terhadap nilai-nilai yang dianut oleh kultur 

mayoritas. Bahkan bisa dikatakan bahwa mereka menolak sama 

sekali eksistensi nilai-nilai dimaksud.

Hubungan antara kultur dan sub-kultur

Hubungan kedua unit ini  erat sekali sebab sub-

kultur merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu 

kultur. Nampak ada perbedaan yang tidak begitu tajam antara 

keduanya, dan hal itu secara tegas dilukiskan oleh Nettler (1984: 

240) sebagai berikut:

“Eksistensi sub-kultur yaitu  sejak adanya sebuah 

komunitas dalam warga yang terdiri dari beberapa 

kelompok dimana antara satu kelompok dengan kelompok 

yang lain saling mempengaruhi”

Menarik inti dari pengertian sub-kultur diatas, namun 

bahwa sub-kultur ini  masih menerima dan mengakui 

adanya kesamaan unsur-unsur budaya dengan apa yang 

dinamakan “dominant culture” atau “parent culture” atau yang 

dianut warga. Namun demikian, dari dan di dalam sub-

kultur dimaksud masih dipertahankan adanya “gaya hidup yang 

sudah melembaga dalam warga.

Teori ini dianggap lanjutan dari teori Anomie. Sejarah singkat 

mengenai berkembangnya teori sub-kultur ini yaitu  saat pada 

tahun 1950-an, waktu ini menandai dahsyatnya perutumbuhan 

konsumerisme.162 Saat Soviet berhasil menerbangkan satelit 

pertamanya ke luar angkasa, ini menjadi titik tolak bagi Amerika 

untuk menciptakan dan mengembangkan dunia pendidikan 

dan keilmuan.163 Sebelumnya, warga kelas menengah 

menunjukkan kehebatan dan superioritasnya pada saat perang lalu 

setelah perang muncullah hak pendidikan yang mana merupakan 

hal yang dapat dibagikan ke semua lapisan warga. Hasilnya 

para veteran yang dulu ikut berperang diberikan kesempatan 

untuk mengenyam pendidikan, tingkat pendaftaran di sekolah 

dan universitas meningkat pesat, lalu warga kelas menengah 

menginginkan anak-anaknya agar mendapatkan pendidikan di 

sekolah. 

Fenomena pasca perang ini kemudian menimbulkan 

urbanisasi yang begitu besar ke kota-kota, yang menjadi masalah 

kemudian yaitu  stigma bahwa warga kelas bawah selalu 

memiliki persoalan dengan gang atau kelompok dan didukung 

oleh sikap warga kelas menengah yang menunjukkan 

bahwa mereka lebih superior dibanding kelas bawah dan juga 

menyebutkan perbedaan “kami dan mereka”.

Keadaan yang (kita-mereka) senjang ini menimbulkan 

beberapa orang merasa terasingkan atau terpisah dari budaya 

yang lebih besar dan memaksakan dirinya untuk hidup berbeda 

dari yang budaya umum yang biasa dijalani lalu terkadang 

mereka merasa aneh.164 Cohen bersikukuh bahwa bahwa 

perilaku kriminal di warga kelas bawah bukan merupakan 

metode yang rasional untuk memperoleh asset finansial 

seperti yang dikatakan oleh Merton, namun lebih kepada 

ekspresi hedonisme sementara.165 Hedonisme sementara ini 

didefinisikan bahwa aktornya mencari kepuasan yang instan 

dari keinginannya tanpa memperhatikan konsekwensi jangka 

panjangnya.

Akhirnya muncullah geng-geng atau kelompok ini, dimana 

mereka identik dengan tindakan kekerasan. 

Contoh masalah  Teori Subkultur

Carok merupakan salah satu tradisi yang ada di warga 

Madura. Tradisi merupakan tradisi yang mengandung 

kekerasan, tindakan ini pada umumnya dilakukan oleh laki-

laki. Permasalahan yang menjadi akar persoalan biasanya ada 

tiga: perselingkuhan, tanah dan irigasi. Latief A. Wiyata, seorang 

Dosen di Universitas Jember menyatakan hal ini  dalam 

sebuah film dokumenter mengenai budaya carok. Perbuatan 

ini akan dilakukan jika masalah ini  dianggap sudah 

menodai harga diri seorang laki-laki, terutama jika istrinya 

berselingkuh dengan orang lain. Sebelum dilakukan, biasanya 

ada diskusi yang melibatkan keluarga inti dari pihak-pihak 

yang bermasalah. Mereka akan menentukan apakah diperlukan 

tindakan carok atau tidak untuk menyelesaikan persoalan 

ini . jika disepakati untuk carok maka kedua belah 

pihak akan berjanji untuk bertemu di sebuah tempat, carok akan 

dihentikan jika dalam pertarungan ini  salah satunya 

telah mati atau keduanya luka-luka berat. Setelah melakukan 

carok dan membuat lawannya mati biasanya mereka akan 

melaporkan diri mereka sendiri ke kantor polisi. 

Prosentase penyebab terjadinya carok yang paling tinggi 

yaitu  perselingkuhan sebanyak enam puluh persen(60%), 

diikuti persoalan tanah sejumlah 25 % dan irigasi sebanyak 15 

%. Data ini didapat dari statistik kejahatan kepolisian daerah 

Madura.

Penggambaran carok ini  memenuhi unsur-unsur 

kekerasan fisik, dan tindakan ini hidup dan tumbuh di warga 

Madura sebagai pilihan terakhir untuk menyelesaikan masalah. 

Esensi dari carok yaitu  menghapuskan aib yang dirasakan oleh 

seseorang, namun hingga hari ini pengertian ini  bergeser. 

Contohnya seorang bapak bernama Paidi dibunuh oleh seorang 

kakek bernama Sutarjo, kemudian cucu dari Sutarjo meninggal 

tiba-tiba sebab dibunuh. Hal ini terjadi sebab anak dari Paidi 

menyimpan dendam kepada keluarga Sutarjo sejak lama dan 

bertahun-tahun kemudian baru membalaskan dendamnya. 

Alasan carok mewarnai perbuatan ini .

Pergeseran nilai ini  jika dikaitkan dengan sub kultur 

maka terbentuklah unsure-unsur yang cocok. Subkultur 

memiliki cirri khas, bahwa kekerasan ini  melembaga di 

dalam warga. Indikator yang diciptakan oleh Wolfgang 

dan Ferracuti pun terpenuhi, seperti adanya aksi kekerasan dan 

pembenaran secara verbal.

  

V KEJAHATAN KEKERASAN DAN KEJAHATAN KORPORASI

A. Pengertian Kejahatan Kekerasan

Pengertian baku tentang istilah “kejahatan dengan 

kekerasan” secara yuridis belum diatur secara jelas dan tuntas. 

Bentuk kejahatan yang dimaksud yaitu  bentuk kejahatan yang 

diatur didalam buku II KUHP, sedang  pengertian “dengan 

kekerasan” dalam BAN IX KUHP juga belum diatur secara jelas. 

Pasal 89 KUHP hanya menerangkan bahwa yang dinamakan 

“melakukan kekerasan” itu yaitu  membuat orang menjadi 

pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah).

Pengertian “melakukan kekerasan” itu sendiri diartikan 

sebagai “mempergunakan tenaga atas kekuatan jasmani tidak kecil 

secara tidak sah”, misalnya memukul dengan tangan atau dengan 

segala macam senjata, menendang, dan lain sebagainya.

Stephen Schafer dalam suatu studinya mengenai kejahatan-

kejahatan kekerasan di Florida mendasarkan rumusannya 

rumusannya pada batasan kelompok internasional para ahli 

PBB yang beranggapan bahwa kejahatan-kejahatan kekerasan 

yang utama yaitu  pembunuhan, penganiayaan berat, dan 

perampokan dan pencurian berat.

sedang  pelakunya yaitu  mereka yang melakukan 

kejahatan yang berakibat kematian maupun luka bagi sesama 

manusia.

Mengenai pola-pola kekerasan, Martin R. Haskell dan 

Lewis Yablonsky mengemukakan adanya empat kategori yang 

mencakup hampir semua pola-pola kekerasan, yakni168:

1. Kekerasan legal

Kekerasan ini dapat berupa kekerasan yang didukung 

oleh hukum, misalnya tentara yang melakukan tugas dalam 

peperangan, maupun kekerasan yang dibenarkan secara 

legal, misalnya: sport-sport agresif tertentu dan tindakan-

tindakan tertentu untuk mempertahankan diri.

2. Kekerasan yang secara sosial memperoleh sanksi

Suatu faktor penting dalam menganalisa kekerasan 

yaitu  tingkat dukungan atau sanksi sosial terhadapnya. 

Misalnya: tindakan kekerasan seorang suami atas pezina 

akan memperoleh dukungan sosial.

3. Kekerasan rasional

Beberapa tindakan kekerasan yang tidak legal akan 

tetapi tak ada sanksi sosialnya yaitu  kejahatan yang 

dipandang rasional dalam konteks kejahatan. Misalnya: 

pembunuhan dalam kerangka suatu kejahatan terorganisasi. 

Mengutip Gilbert Geis tentang jenis kejahatan ini dikatakan 

bahwa orang-orang yang terlibat dalam pekerjaanya pada 

kejahatan terorganisasi yaitu dalam kegiatan-kegiatan 

seperti perjudian, pelacuran dan lalu lintas narkotika, 

secara tradisional memakai  kekerasan untuk mencapai 

hasil lebih daripada orang-orang yang ada di lingkungan 

ini .

4. Kekerasan yang tidak berperasaan 

Irrational violence yang terjadi tanpa adanya provokasi 

terlebih dahulu, tanpa memperlihatkan motivasi tertentu dan 

pada umumnya korban tidak dikenal oleh pelakunya. Dapat 

digolongkan kedalamnya yaitu  apa yang dinamakan “raw 

violence” yang merupakan ekspresi langsung dari gangguan 

psikis seseorang dalam saat tertentu kehidupannya.

Dalam hubungannya dengan pengertian kejahatan menurut 

kriminologi, perlu disimak pendapat Rosa del Olmo yang 

mengutarakan bahwa kekerasan mempunyai rumusan semantik, 

rumusan hukum dan rumusan berdasar kenyataan. Di 

dalam kriminologi ada  empat macam kekerasan yang harus 

diperhatikan yaitu: kekerasan individual, kekerasan institusional, 

kekerasan struktural dan kekerasan revolusioner.169

B. Ruang Lingkup dan Bentuk Kejahatan Kekerasan

Bentuk dan akibat kejahatan yang dilakukan dengan 

kekerasan yaitu  seperti yang dimaksudkan di dalam 

perumusan pasal 89 KUHP ini , sedang pada pasal-pasal 

lain dalam buku II KUHP ini  dirumuskan dalam bentuk 

ancaman kekerasan”.

Adapun dalam pengertian kepolisian, apa yang termasuk 

kejahatan dengan kekerasan yaitu  dalam bentuk:

1) Pencurian 

2) Pembunuhan

3) Penganiayaan berat

4) Pemerasan

5) Perkosaan dan penculikan

Adapun yang diartikan sebagai pembunuhan dalam buku 

karangan Gresham M. Syikes dapat dikategorikan sebagai 

berikut:

1. Intent to kill murder : in which the individual desire to kill 

another and acts accordingly: or the individual knows that 

the death of another is very likely to result from his actions, 

whatever may be his desire concerning the matter.

2. Intent to do serious bodily harm murder : in which the 

individual wishes to seriously injure another, short of 

causing death, but where death is the result nonetheless.

3. Depraved-heart murder: in which the individual acts in 

a manner so negligentthat another dies because of the 

perpetrator’s actions, although there is no intent to kill or to 

do serious bodily injury.

4. Felony murder, in which the individual, in the commission 

of felony dangerous to life, causes the death of another. 

Originally, any felony would do, but as number of felonies 

grew to include a great number of minor offenses. The 

harshness of the felony-murder rule was lessened by 

restricting it to the commission of those felonies that could 

be considerd by restricting it to the commission of those 

felonies that could be considered dangerous, such as rape, 

burglary, robbery, and arson.

sedang  untuk penganiayaan dapat diartikan sebagai, 

“infliction of physical harm.” Hal ini kemudian dalam hukum 

pidana dipisahkan menjadi dua unsur yaitu:

a. Assault: attempt to injure someone

b. Battery: the actual wounding or hurting of the victim.

Dalam buku yang sama, pemerkosaan dirtikan sebagai, 

“unlawful sexual intercourse with a woman without her consent”.

In general, its an act of sexual defilement or an attack on chastity. 

There is an argument which said, sexual intercourse with a female 

below a specified age, for example, is also categorized as rape which 

called statutory rape. But this argument is irrelevant, because the 

violation of sexual innocence that is declared a crime, not forcible 

sexual intercourse.

Adapun yang diartikan pencurian dengan kekerasan dalam 

istilah kepolisian yaitu :

1) Perampokan

Umumnya terjadi di luar kota, di tempat-tempat yang jauh 

dari pengawasan petugas keamanan, walaupun kadang-

kadang juga terjadi di dalam kota.

2) Pembegalan

Umumnya terjadi di jalan-jalan di luar kota yang jauh dari 

pengawasan petugas keamanan.

3) Penodongan

Umumnya terjadi di dalam kota terutama di tempat-tempat 

yang sepi

4) Penjambretan

Umumnya terjadi di dalam kota tanpa memandang keadaan 

di sekitar kejadian perkara

5) Perampasan

Umumnya terjadi di dalam kota, namun sekarang sudah 

terjadi pula diluar kota tanpa memandang keadaan 

disekitarnya kejadian perkara, dan biasanya dengan 

ancaman dengan senjata tajam/api.

C. Faktor yang Menyebabkan Timbulnya Kejahatan Kekerasan

Pada dasarnya, masalah  kejahatan merupakan hasil interaksi 

antar manusia atau sekelompok manusia dengan lingkungannya 

yang meilputi bidang keguatan: ideologi, politik, ekonomi, sosial 

dan budaya. Hasil interaksi ini  bermula dengan timbulnya 

motivasi yang kemudian antara lain dapat berkembang menjadi 

niat negatif (untuk berbuat jahat) dalam rangka memenuhi 

kebutuhannya.

Dengan fasilitas sarana dan kesempatan, maka niat negatif 

ini  akan menyebabkan kejahatan menjadi manifest. Mulai 

dari proses interaksi sampai timbulnya proses kejahatan, banyak 

faktor yang dapat menunjang (faktor-faktor kriminogen) yang 

umumnya dapat dikelompokkan dalam aspek psikologik, 

sosiologik, yuridis dan keamanan. Meningkatnya kejahatan 

dapat terjadi terutama sebab dipicu  kurangnya usaha 

pencegahan terhadap berkembangnya faktor kriminogen.

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi meningkatnya 

intensitas kejahatan,khususnya dengan kekerasan yang pada 

umumnya kita sebut faktor-faktor kriminogen. Dalam garis 

besarnya, faktor-faktor kriminogen dapat kita kelompokkan dalam 

aspek: psikologik individu, sosial, yuridis, dan keamanan, meskipun 

dalam kenyataannya aspek-aspek ini  saling berkaitan.175

1. Aspek Psikologik Individu Pelaku.

Dari sudut pelaku kejahatan dalam penyorotan aspek 

psiologik individu:

a. Kebanyakan pelaku kejahatan yaitu  anak muda usia 

16- 30 tahun. Mengenai hal ini diperkuat oleh data 

nasional bahwa pelaku kejahatan terbanyak dilakukan 

oleh anak muda. Dapat dijelaskan bahwa sisi psikologis 

anak muda yaitu  anti sosial. 

b. Banyaknya residivis yang mengulangi lagi kejahatannya 

dapat dipicu  sebab:

c. Sebagai akibat tindakan pelaku yang sadistis terhadap 

korban, maka dapat menimbulkan rasa takut pada 

warga, yang kemudian merangsang bagi si pelaku 

untuk lebih meningkatkan kejahatannya dengan tidak 

memandang akibat, waktu dan tempat.

d. Sarana mobilitas yang semakin tinggi, membuat 

pengaruh psikologis bagi si pelaku untuk lebih berani 

dan optimis akan keberhasilannya.

e. Adanya sekelompok golongan muda yang merasa tidak 

adanya kepastian di hari depan, dapat menyebabkan 

terganggunya keseimbangan faktor libido dan potensi 

sehingga dapat pula menyebabkan yang bersangkutan 

melakukan perbuatan pidana.

2. Aspek Yuridis

Umumnya, keadaan warga menunjukkan kurangnya 

pengetahuan dalam bidang hukum sehingga mengakibatkan 

banyaknya anggota warga yang berbuat melanggar 

hukum, peraturan-peraturan, ataupun norma-norma yang 

berlaku di warga.

3. Aspek Sosiologik

Pengaruh aspek sosial terhadap masalah -masalah  kejahatan 

yaitu  merupakan faktor yang perannya cukup besar sebab 

seperti kita ketahui bahwa kejahatan merupakan produk 

interaksi antar individu dengan lingkungannya.

Dalam hal ini akan diuraikan aspek sosial yang sifatnya 

menonjol:

a. Adanya ketimpangan antara jumlah lapangan kerja yang 

tersedia dan tenaga kerja yang ada. Sehingga muncullah 

pengangguran yang jumlahnya sangat banyak, dan 

disamping itu kebutuhan untuk bertahan hidup 

tidak bisa dihindari sehingga merangsang kelompok 

warga ini  untuk mencari jalan pintas 

(melakukan kejhatan) untuk memenuhi kebutuhan.

b. Meningkatnya jumlah lulusan sekolah yang tak 

tertampung, sedang  mereka sedang menginjak usia 

remaja dengan perkembangan gejolak jiwa yang antara 

lain dengan timbulnya ide-ide anti sosial, diperparah 

dengan kenyataan bahwa lapangan kerja terbatas, 

memberikan peluang atau kesempatan merealisasi 

ide-ide anti sosialnya, khususnya bagi mereka dengan 

innercontrol yang kurang. Tindakan penegak hukum 

maupun warga yang kurang menekan realisasi 

ide-ide ini  akan menyuburkan dan meningkatkan 

intensitas maupun kualitas kejahatannya.

c. Keberhasilan pembangunan ditambah dengan majunya 

perkembangan teknologi modern meningkatkan 

pola pikir kebutuhan, harapan dan keinginan hidup 

warga sedemikian rupa sehingga bagi mereka 

yang kurang dapat menyesuaikan dirinya akan mudah 

terjebak untuk melakukan tindakan-tindakan kejahatan

d. Perkembangan sikap hidup yang mencolok di antara 

kelompok srtata ekonomi dapat merangsang mereka 

yang berstrata ekonomi rendah untuk bermotif dan 

berniat negatif.

4. Aspek Keamanan

Aspek keamanan merupakan faktor mutlak yang diperlukan 

untuk menekan atau mengurangi berkembangnya intensitas 

dan kualitas kejahatan pada umumnya. Mengingat begitu 

luas dan kompleksnya faktor-faktor kriminogen yang 

tersebar dalam warga, maka pengaruh aspek keamanan 

terhadap kejahatan bergantung sekali pada partisipasi 

warga dalam menanggulangi kejahatan.

D. Analisis Kriminologi terhadap Kekerasan Kejahatan

Perspektif teori kriminologi untuk membahas masalah 

kejahatan pada umumnya memiliki dimensi yang amat luas. 

Keluasan dimensi dimaksud sangat tergantung dari sudut 

pandang yang hendak dipergunakan dalam melakukan analisis 

teoritis terhadap subyek pembahasan. ada  tiga sudut 

pandang dalam melakukan analisis terhadap masalah kejahatan, 

yaitu Pertama, yang disebut titik pandang secara makro atau 

“macrotheorities”, kedua, yang disebut dengan “microtheorities”, 

dan ketiga, yang disebut “bridging theorities”.

Macrotheorities yaitu  teori-teori yang menjelaskan kejahatan 

dipandang dari segi struktur sosial dan dampaknya. Teori-teori ini 

menitik beratkan rates of crime atau epidemiologi kejahatan dari 

pada atas pelaku kejahatan. sedang  microtheories yaitu  teori-

teori yang menjelaskan mengapa seseorang atau kelompok orang 

dalam warga melakukan kejahatan atau mengapa di dalam 

warga ada  orang-orang yang melakukan kejahatan dan 

ada  pula sekelompok orang yang tidak melakukan kejahatan. 

Teori ini menitik beratkan pada pendekatan psikologis atau biologis 

atau sosiologis. Sebagtai contoh teori kontrol dan social learning 

theory. Adapun bridging theories yaitu  teori-teori yang tidak atau 

sulit untuk dikategorikan ke dalam baik “macro teories” maupun 

“micro theories”. Teori-teori yang termasuk ke dalam kategori 

ini menjelaskan struktur sosial dan juga menjelaskan bagaimana 

seseorang atau sekelompok orang menjadi penjahat. Sebagai 

contoh yaitu  teori subkultur dan teori “deferential opportunity 

Namun satu hal yang perlu diingat bahwa teori-teori barat 

diatas, bukan berarti bisa begitu saja diterapkan (sepenuhnya) 

terhadap dan di dalam kondisi warga Indonesia. Hal 

ini tentu saja berkaitan dengan adanya perbedaan kultur 

antara barat dan timur, sehingga dalam hal tertentu pasti ada 

perbedaan. Kenapa kita mempelajari teori-teori barat diatas, 

yaitu  sebagai sebuah wacana untuk melihat perkembangan 

kriminalitas di negara kita. 

Dilihat dari sudut pandang bidang pengetahuan ilmiah 

kriminologi, kejahatan-kejahatan dengan kekerasan dapat 

dijelaskan dengan melihat pada kultur dan struktur-struktur 

yang ada pada warga.

Sumber-sumber kultural dari kejahatan-kejahatan 

dengan kekerasan terletak pada berseminya sub-kebudayaan 

kekerasan yang antara lain merupakan nilai-nilai dan norma 

yang mendukung pola perilaku kekerasan di mana respon-

respon yang secara fisik agresif diharapkan, bahkan dibutuhkan 

oleh kelompok-kelompok sosial pendukung sub-kebudayaan 

ini . (Marvin Wolfgang, “Violent Behaviour”, dalam 

Abraham S. Blumberg, Current Perspectives on Criminal 

Behaviour [1974]) 178

Sub-kultur ini pernah digambarkan di warga dalam 

kehidupan di kawasan Sardinia dan Sisilia.179 Sub-kultur ini 

yaitu  Vendetta, atau tindakan menghakimi di luar hukum yang 

berlaku, hal ini terjadi sebab ada perasaan untuk membalas 

suatu perbuatan secara personal bagi kesalahan terhadap 

seseorang atau kerabat. Sub-kultur kekerasan dalam konteks 

bangsa Amerika dipakai  oleh kalangan kelas bawah atau 

etnis tertentu untuk menunjukkan sisi maskulinitas sehingga 

diperlukan pembuktian. Brazil memiliki budaya Machismo, 

yaitu  kode perilaku yang menghendaki laki-laki membela 

kehormatannya, contohnya dengan cara membunuh istri yang 

berselingkuh. 

Seringkali perkembangan sub-kebudayaan kekerasan ini 

diperkuat oleh reaksi-reaksi terhadapnya, baik dari warga 

maupun dari mereka yang mempunyai monopoli atas kekerasan 

yang sah seperti pelaksana penegak hukum. Dalam beberapa 

masalah -misalnya: perampokan dan bentuk-bentuk kejahatan 

dengan kekerasan lain- tidak jarang terbetik berita mengenai mati 

tertembaknya pelaku kejahatan oleh pelaksana penegak hukum. 

Hal ini merupakan perwujudan reaksi kekerasan yang sah atas 

kekerasan ilegal. Dan, kekerasan semakin dipandang sebagai 

bagian gaya hidup, pemecah masalah kolektif secara cepat.

Mulyana W. Kusumah (1988: 22-30) telah memberikan 

deskripsi singkat mengenai kejahatan kekerasan di DKI 

selama peiode 1980-1984. dari deskripsi dimaksud diperoleh 

kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut:

a) Mengenai kejahatan dengan kekerasan, dapat diidentifikasi 

enam jenis, yaitu: pencurian dengan kekerasan, pembunuhan, 

perkosaan, penculikan, pemerasan dan penganiayaan.

b) Jumlah kejadian dari keenam jenis kejahatan kekerasan 

ini  menunjukkan keadaan yang relatif meningkat sejak 

tahun 1980 sampai dengan tahun 1984.

c) Model kejahatan dengan kekerasan yang menonjol yaitu  

pencurian kendaraan bermotor dan pemerasan dan 

penculikan

d) Suatu keadaan yang bersifat kontroversial yaitu  sementara 

perkembangan keadaan kejahatan dengan kekerasan relatif 

meningkat di DKI jakarta pada periode ini , justru 

prosentase pengungkapan kejahatan keempat kejahatan 

dengan kekerasan ini  relatif rendah, yakni rata-rata di 

bawah 50 %. Prosentase penyelesaian kejahatan pembunuhan 

dan perkosaan (memiliki derajat keseriusan yang tinggi) 

menunjukkan peningkatan rata-rata di atas 50 %.

e) Sekalipun kejahatan kekerasan ini pada umumnya 

merupakan “monopoli” kaum pria, namun data yang ada di 

DKI Jakarta menunjukkan pula peranan kaum wanita. Peran 

kaum wanita sangat menonjol terutama dalam kejahatan 

penjambretan, curanmor, pembunuhan, dan penganiayaan 

berat.

f) Jumlah pelaku yang tidak memiliki pekerjaan ternyata dua 

kali lipat dari jumlah pelaku yang memiliki kejahatan.

g) Usia pelaku terbanyak bervariasi antara usia terendah 15 

tahun dan tertinggi   

berdasar kesimpulan-kesimpulan mengenai kejahatan 

dengan kekerasan di DKI Jakarta sebagaimana telah diuraikan 

diatas, Romli Kartasasmita berpendapat bahwa kejahatan 

kekerasan di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta dan juga di 

beberapa daerah kota besar, merupakan model kejahatan baru. 

Salah satu perspektif teori kriminologi yang dapat 

dipergunakan untuk menganalisis model kejahatan dengan 

kekerasan di Indonesia yaitu  teori yang dikembangkan oleh 

Hoefnagels dalam bukunya “The Other Side of Criminology”. 

Hoefnagels dalam bukunya telah mengungkapkan bahwa para 

ahli kriminologi pada umumnya sering bertumpu pada teori 

kausa kejahatan dan pelakunya, namun kurang memperhatikan 

sisi lain dari suatu kejahatan. Ia menunjukkan bahwa sisi lain 

dimaksud yaitu  aspek stigma dan seriousness.

Menarik manfaat dari konsep kejahatan menurut 

Hoefnagels sebagaimana telah diuraikan di atas, khususnya 

dalam menghadapi kejahatan dengan kekerasan, Romli 

Kartasasmita menarik kesimpulan sebagai berikut:182

a) Bahwa perkembangan kejahatan dengan kekerasan di 

Indonesia (dengan mengacu pada data kejahatan kekerasan 

di DKI Jakarta) pada dewasa ini masih dalam tahap 

perkembangan awal, belum merupakan suatu “epidemi 

kejahatan”. Bahkan dilihat dari prosentase kejahatan lainnya 

(selain keenam kejahatan kekerasan), kejahatan kekerasan 

belum “melembaga” di kalangan warga kita.

b) Bahwa kemungkinan ada nya aspek-aspek lain yang 

terkandung dalam kejahatan kekerasan yang terjadi di 

beberapa tempat di Indonesia (selain aspek stigma dan 

seriousness), memerlukan pengamatan dan penelitian 

yang lebih mendalam. Namun esensi yang dominan dari 

kejahatan kekersan yang telah terjadi di beberapa tempat 

di Indonesia menunjukkan kutanya kandungan aspek 

stigma dan seriousness. Hal ini dipicu  sebab kondisi 

warga Indonesia baik secara sosio-struktural maupun 

sosio-budaya masih menekankan sifat paternalistik dan 

keterikatan perorangan dengan komunitas. Sikap dan tingkah 

laku perorangan dalam kondisi dimaksud lebih banyak di 

tentukan (oleh komunitas) dari pada ‘menentukan’ (pada 

komunitas). Baik buruknya suatu tingkah laku perorangan 

‘ditentukan’ (dipaksakan) oleh penilaian komunitas, bukan 

dinilai oleh pelaku. Atau melalui perspektif kriminologi 

kita dapat berkata bahwabaik buruknya tingkah laku 

seseorang ditentukan oleh warga sebagai pengamat 

 Dengan demikian, dalam setiap masalah  kejahatan kekerasan, 

apapun yang merupakan motif pelaku (sebab cemburu, 

harta, atau ketidakadilan perlakuan)

c) Memperhatikan prosentase penyelesaian perkara kejahatan 

kekerasan tertentu seperti kejahatan pembunuhan dan 

perkosaan yang relatif lebih tinggi (di atas rata-rata 50 %) 

dibandingkan dengan prosentase penyelesaian kejahatan 

kekerasan lainnya (penculikan, penganiayaan dan lain-

lain), dapat diduga bahwa pihak aparat penegak hukum 

khususnya pihak kepolisian cenderung untuk memberikan 

prioritas terhadap kejahatan dengan derajat keseriusan 

yang tinggi dan dianggap paling meresahkan warga. 

Kecenderungan di atas masih perlu dipersoalkan mengingat 

penyelesaian perkara bagi setiap kejahatan seharusnya 

memperoleh perlakuan yang sama dan bukan sebaliknya 

sehingga ada  kesan adanya diskriminasi perlakuan 

dalam penyelesaian perkara. Hal terakhir berkaitan erat 

dengan masalah perlindungan atas korban kejahatan. Jika 

kecenderungan sebagaimana diuraikan diatas “melembaga” 

dalam “criminal justice process” di Indonesia, tidaklah 

dapat dielakkan terjadinya suatu keadaan yang bersifat 

kontroversial, yakni sementara pihak kepolisian telah 

berhasil mengungkapkan kejahatan-kejahatan tertentu di 

tengah warga, sedang  di lain pihak korban-korban 

kejahatan tertentu lainnya tetap tidak terlindungi. Mungkin 

keadaan sebagaimana digambarkan di atas merupakan sisi 

negatif dari “community oriented policy” yang selama ini 

dikembangkan oleh pihak penegak hukum di Indonesia, 

khususnya pihak kepolisian.

Berkembangnya norma-norma yang mengijinkan dan 

mendukung kekerasan, yang merupakan bagian dari unsur-

unsur sub-kebudayaan kekerasan, nampaknya semakin bersemi 

jika ditambah oleh pengondisian oleh struktur-struktur dalam 

warga.

Struktur-struktur hegomoni dan penindasan politik 

mengondisikan kekerasan tertentu seperti kekerasan bersenjata 

yang sering diwujudkan dalam bentuk terorisme, sementara 

pola-pola hubungan sosial ekonomi yang menampilkan ciri 

dominasi dan ketidak adilan melalui proses-proses sosial 

yang kompleks dapat menimbulkan sikap dan perilaku yang 

merupakan reaksi atas struktur-struktur demikian. Jadi, 

sesungguhnya pengkajian-pengkajian kejahatan dengan 

kekerasan harus dilihat dalam kerangka pertumbuhan sub-

kebudayaan kekerasan dan kekerasan struktural.

Struktural yang kondusif atas timbulnya kejahatan atau 

struktur-struktur kriminologik  harus merupakan pusat 

perhatian dalam program penanggulangan dan penangkalan 

kejahatan-kejahatan dengan kekerasan, oleh sebab bertolak 

dari kerangka pemikiran diatas, pelaku kejahatan dapat 

pula merupakan korban dari suatu proses yang dinamakan 

viktimisasi struktural yakni proses penimbulan korban oleh 

struktur-struktur kriminogenik.

E. Pengertian Kejahatan Korporasi

Sejak akhir abad ke-19, kejahatan korporasi yang tumbuh 

dan meluas sejalan dengan perkembangan industri mulai 

menjadi sasaran studi kriminologi dan hukum pidana. Studi ini 

diawali dari adanya pergeseran penggunaan doktrin universitas 

delinquere non potest menjadi doktrin functioneel daderschap.

Pemikiran terhadap kejahatan korporasi diawali dari 

keberadaan korporasi sebagai subjek hukum tersendiri. 

Pemahaman mengenai korporasi hakikatnya muncul dari 

ketentuan dalam hukum perdata yang melahirkan badan 

hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum layaknya 

manusia biasa.

Konsep badan hukum sendiri memberi pemahaman 

bahwa sebenarnya keberadaannya hanya sekedar diciptakan 

oleh hukum saja yang kemudian diberikan status subjek 

hukum. Pemberian status ini nantinya dapat berakibat pada 

pembebanan tanggung jawab pada badan hukum itu sendiri 

yang terlepas dari orang-orang di dalamnya.

Badan Hukum di Indonesia menurut Chidir Ali dapat 

dipisahkan menjadi beberapa bentuk sebagai berikut:

1. Pembagian Badan Hukum menurut Macam-Macamnya

a. Badan Hukum Orisinil, yaitu Negara

b. Badan Hukum yang tidak murni, yaitu Badan Hukum 

yang dibentuk berdasar Pasal 1653 KUHPerdata. 

Pasal ini menjelaskan bahwa ada 4 jenis badan hukum 

yaitu:

1) Badan Hukum yang diadakan oleh kekuasaan umum

2) Badan hukum yang diakui oleh kekuasaan umum

3)  Badan Hukum yang diperkenankan oleh kekuasaan 

umum

4)  Badan Hukum yang didirikan untuk suatu maksud 

dan tujuan tertentu

2. Pembagian Badan Hukum menurut Jenis-Jenisnya

a. Badan hukum Publik, contohnya Perjan/Perum

b. Badan hukum Privat, contohnya PT, Koperasi, dan 

Yayasan

Pada dasarnya pembagian badan hukum public dan badan 

hukum privat dapat dibedakan dengan criteria sebagai berikut:

1) Dilihat dari cara pendiriannya, apakah memakai  

kekuasaan Negara (peraturan perundang-undangan)

2) Lingkungan kerjanya, yaitu apakah dalam melaksanakan 

tugasnya badan hukum itu pada umumnya dengan publik 

melakukan perbuatan-perbuatan hukum perdata, artinya 

bertindak dengan kedudukan yang sama dengan publik,

3) Mengenai wewenangnya, yaitu apakah badan hukum 

ini  didirikan oleh Negara diberi kewenangan dalam 

kekuasaan penyelenggaraan Negara yang mengikat umum. 

Pembagian badan hukum yang demikian hakikatnya akan 

berakibat pada pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek 

tindak pidana.

Secara konseptual, rumusan dan gagasan penanggulangan 

kejahatan korporasi (perusahaan berbadan hukum) 

dikembangkan dari hasil kajian E. Sutherland tentang kejahatan 

kerah putih (1939), yang diperluas antara lain oleh Marshall 

Clinard dan Peter Yaeger (1979), yang mengidentifikasinya 

sebagai bentuk perbuatan melanggar hukum-- baik administrasi, 

perdata, maupun pidana. Ruang lingkup yang demikian luas 

dari kejahatan korporasi tampak mendorong Clinard menyusun 

daftar contoh kejahatan korporasi, mulai dari price fixing dan 

monopoli sampai ke sumbangan politik ilegal dan pencemaran 

lingkungan. 188 kejahatan korporat dalam tipologi Edelhertz 

terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu : 

a. Kejahatan oleh Organisasi terhadap Individual (publik)

antara lain; 

i. penyuapan multi nasional, Pada 1977 Kongres Amerika 

Serikat mengesahkan Undang-Undang Praktik Korupsi 

Luar Negeri yang mana pada saat itu terjadi peristiwa 

yang memalukan. Perusahaan multinasional ketahuan 

memberikan jutaan dollar terhadap pejabat luar negeri.

ii. kecurangan korporat, masalah  yang cukup terkenal pada 

1973 yaitu  mengenai Equity Funding Corporation 

of America. Perusahaan asuransi ini bangkrut sebab 

ada  kecurangan computer yang nilainya terbesar 

sepanjang sejarah yaitu 2 miliar dollar AS. Motif para 

Eksekutif Asuransi Jiwa Equity Funding memakai  

computer perusahaan untuk membuat polis asuransi 

“hantu” atau palsu/ fiktif sekitar (58 persen dari polis 

perusahaan). Polis asuransi palsu ini bernilai jutaan 

dollar, ini membuatpemegang saham rugi lebih dari 

seratus juta dollar. Dengan memakai  catatan di 

computer ketimbang catatan kertas, eksekutif Equity 

Funding mencampurkan polis asli dan palsu dalam file 

master sehingga printout menunjukkan perusahaan 

itu punya seratus ribu polis. saat auditor hendak 

mengambil sampe untuk mengecek salinan cetaknya, 

mereka sempat dihalang-halangi selama satu atau 

dua hari, dan kesempatan itu dipakai utuk membuat 

catatan hard-copy palsu (“Conning by Computer”, 

1973). Namun akhirnya presiden perusahaan dan 24 

karyawan perusahaan jadi tersangka. Pada akhirnya 

presiden perusahaan dijatuhi hukuman 8 tahun penjara, 

sedang  karyawan lainnya menerima hukuman lebih 

singkat (Blundell, 1978). Perusahaan lain yang terseret 

masalah  ini diperintahkan membayar ganti rugi sebesar 

39 miliar dollar AS kepada para pemegang saham 

(Ermann & Lundman, 1982). Contoh lainnya yaitu 

pembelian kembali produk kendaraan yang diproduksi 

oleh Chrysler Corporation pada 1993 yang kondisinya 

cacat parah (lemons) kemudian dijual kembali ke 

konsumen, pada masalah  ini Chrysler Corporation dituduh 

mengeluarkan uang sejumlah 1,3 miliar dollar AS.

iii. kecurangan harga,jika kita pergi ke suatu tempat 

lalu memakai  toilet umum atau jika berbelanja 

kebutuhan toilet pasti sudah tidak asing dengan merek 

publik berikut: American Standard,Borg Warner dan 

Kohler. Ketiga pabrik penghasil pipa ledeng ini  

dan tiga eksekutif lainnya digugat dengan gugatan 

antitrust oleh Departemen Kehakiman AS . Pasalnya 

ketiga korporasi ini  dituduh melakukan kospirasi 

untuk menentukan harga senilai satu miliar dollar 

untuk perlengkapan kamar mandi. masalah  ini mulai 

pada 1996 dengan 17 perusahaan dan ko-konspirator 

individual. Pihak terkait lainnya tidak mengajukan 

bantahan, dihukum penjara dalam waktu sebentar dan 

didenda dengan total 370.000 dollar AS (“U.S. Begins 

Price-Fixing Prosecution”, 1975). Lalu apa ruginya jika 

price-fixing terjadi?. Jika ketiga perusahaan ini  

memiliki harga yang sama, bukan tidak mungkin jika 

pesaing yang lainnya akan kalah dalam pasar. Biasanya 

pengaturan harga ini akan diatur serendah-rendahnya, 

agar pesaing yang lainnya mengalami kesulitan dalam 

berusaha.

iv. pembuatan dan penjualan produk gagal atau tidak aman, 

Pada 10 Agustus 1978, tiga remaja bersaudara Judy dan 

Lyn Ulrich bedan sepupu mereka Donna sedang dalam 

perjalanan sejauh 20 mil ke Goshen, Indiana dengan 

memakai  Ford Pinto mereka yang pada saat itu 

ditabrak oleh mobil lain dari belakang. Akibatnya 

bahan bakar bocor hingga ke jalan dan menyebabkan 

kebakaran, ketiga gadis ini  terjebak di dalam 

mobil dan tewas sebab terbakar. Pintos yang dilengkapi 

dengan tank bahan bakar yang sangat mudah pecah dan 

meledak di tabrakan lebih dari 25 mil per jam. Masalah 

ini  dapat diselesaikan dengan perbaikan seharag 

sebelas dollar AS per kendaraan, namun dengan 11 juta 

Pintos dan 1,5 juta truk ringan dengan masalah, akuntan 

Ford mengkalkulasi hal ini  akan menghabiskan 

biaya sebsar 137 juta dollar AS untuk memperbaikinya. 

Kalkulasi ini  juga memperkirakan akibat jika hal 

ini  tidak diperbaiki maka akan mengakibatkan 180 

orang tewas sebab kebakaran, 180 orang dengan luka 

bakar serius, dan 2100 kendaraan terbakar, yang menurut 

hitungan mereka akan menghabiskan biaya sebesar 49,5 

juta dollar AS dalam tuntutan hukum dan klaim lainnya. 

membandingkan kedua hal ini  akan menghemat 

sejumlah 87.5 juta dollar AS dengan tidak memperbaiki 

tangki bahan bakar, untuk memperbaikinya bisa jadi 

tidak menguntungkan dan irasional. Nurani eksekutif 

For tidak mengganggu mereka sebab dengan terbuka 

mereka memakai  hal ini  untuk usaha lobi 

terhadap standar kebocoran bahan bakar federal 

untuk menunjukkan betapa tidak menguntungkannya 

standar ini !. jika ini yaitu  estimasi akurat 

terhadap kematian yang dipicu  oleh kecacatan, 

eksekutif yang berkonspirasi untuk mengabaikannya 

mungkin merupakan pembunuh terbesar dan terburuk 

dalam sejarah AS. Meskipun sudah begitu, tidak ada 

eksekutif yang dipenjarakan, dan banyak hal lain 

berkembang menjadi lebih besar. Pepatah khas Lee 

Iacocca “keamanan tidak dijual” tetap dalam bukti pada 

1986 saat dia menentang air-bag atau kantong udara 

menjadi wajib untuk moobil, menjadi presiden Chrysler 

Corporation dan menduduki komite untuk peringatan 

seratus tahun patung Liberty.

v. kecurangan pajak, masalah  yang saat ini mencuat di 

Indonesia yaitu  mengenai perusahaan jasa internet 

yang terkenal yaitu PT Google Indonesia yang 

merupakan unit usaha Google Inc., Google dianggap 

hanya membayar pajak 0,1 persen pada tahun 2015. 

Seharusnya Google membayar sebesar 25 persen dari 

laba kena pajak per tahun.191 Namun masalah  ini masih 

dalam tahap penyelidikan oleh Ditjen Pajak, di negara 

lain seperti Inggris dan Prancis juga ada masalah  serupa 

yang melibatkan Google, perkaranya sama yaitu 

perusahaan ini tidak membayar pajak sesuai dengan 

prosentase yang seharusnya atau kurang dari prosentase.

vi. kejahatan lingkungan, jika pembaca pernah menonton 

film yang berjudul Chernobyl Diaries maka akan 

disajikan sebuah kota yang mati alias tidak pernah 

ditempati oleh siapapun yang disebut Pripyat dan 

tokoh utamanya dihadapkan pada makhluk mutan. 

Kota Pripyat dianggap kota mati sebab pada saat itu 

terjadi kecelakaan nuklir yang mengakibatkan tidak 

ada waktu untuk mengumumkan kepada warga, 

terlebih mengevakuasinya. Kecelakaan Chernobyl unit 

4 dipicu oleh kejadian kritikalitas teras reactor yang 

tidak terkendali dalam waktu sangat singkat.192 jika 

bencana ini  dipicu  kesengajaan maka 

korban jiwa yang ada pun tidak sedikit dan jika ada yang 

bertahan hidup pun akan mengalami kecacatan atau 

mutasi genetic akibat radiasi yang ditimbulkan. Contoh 

lainnya yang relevan saat ini yaitu  pembakaran hutan 

yang dilakukan oleh beberapa perusahaan yang bergerak 

di bidang pembuatan kertas membuka lahan di hutaan 

dengan cara membakarnya, namun cara ini dielak oleh 

pihak perusahaan dengan dalih bahwa kebakaran hutan 

bisa terjadi sebab gesekan ranting kering kemudian 

terjadi kebakaran yaitu  hal yang biasa. Akibatnya 

banyak warga di Riau dan Palembang mengalami infeksi 

saluran pernapasan.

b. Kejahatan Korporasi (Organisasi) terhadap Organisasi, 

bentuknya bisa bermacam-macam seperti kejahatan 

oleh perusahaan swasta terhadap negara (pelanggaran, 

perdagangan di masa perang, penipuan dalam menhalin 

kontrak dengan pemerintah), dan kejahatan oleh korporasi 

terhadap korporasi lain (misalnya spionase industry dan 

praktik persaingan usaha yang tidak sehat)

Rumusan lain yang lebih mengarahkany pemahaman 

tentang kejahatan korporasi dikemukakan oleh Mardjono 

Reksodiputro (1994). Katanya, sebab pemahaman kita tentang 

kejahatan korporasi timbul dari analisis tentang kejahatan kerah 

putih, pelanggaran hukum (pidana) oleh perusahaan atau usaha 

dagang yang berlingkup skala kecil atau terbatas (small business 

offences) tidak termasuk ke dalam “kejahatan korporasi” 

maupun “illegal corporate behavior”. Jadi, menurut Mardjono, 

yaitu  salah bila kita membahas kejahatan kerah putih dan 

kejahatan korporasi dengan mengambil acuan “bisnis skala 

kecil”. Yang harus dijadikan rujukan yaitu  perbuatan melawan 

hukum dari “bisnis besar”, sebab inilah yang dibicarakan dalam 

forum-forum internasional sebab mempunyai dampak negatif 

yang besar bagi perekonomian negara. Kerugian itu tak cuma 

berujud kerugian finansial, fisik, degradasi, lingkungan, dan 

sebagainya, juga berupa erosi sendi-sendi moral warga.

Pengaturan Korporasi sebagai subjek hukum dalam tindak 

pidana pada tataran pemikiran hakikatnya masih menuai 

perdebatan dalam hal ini para pihak yang tidak setuju memberi 

alasan sebagi berikut:

1. Masalah kejahatan sebenarnya kesengajaan dan kesalahan 

hanya ada  pada persona alami.

2. Tingkah laku materiil yang merupakan syarat dapat 

dipidananya beberapa macam tindak pidana hanya dapat 

dilaksanakan oleh persona alamiah

3. Pidana dan tindakan yang merampas kebebasan orang tidak 

dapat diterapkan pada suatu korporasi

4. Tuntutan dan pemidanaaan terhadap korporasi dengan 

sendiri nya mungkin menimpapada orang yang tidak bersalah

5. Pada tataran praktik tidak mudah untuk menentukan 

norma-norma atas dasar apa yang dapat diputuskan, terbatas 

pada hanya sekedar pengurus atau hanya korporasinya atau 

kedua-duanya.

sedang  pada tataran yang sepakat mengenai korporasi 

sebagai subjek hukum tindak pidana, para pihak memberi 

alasan sebagi berikut:

1. Ternyata dipidananya pengurus dalam suatu korporasi 

tidak cukup untuk mengadakan represi terhadap delik-

delik yang dilakukan oleh atau dengan suatu korporasi. 

sebabnya mungkin perlu dipertimbangkan pemidanaan 

bagi korporasi, pengurus atau sekaligus keduanya.

2. Mengingat dalam kehidupan social ekonomi korporasi 

semakin memainkan peranan yang penting

3. Hukum pidana harus memiliki fungsi dalam warga yaitu 

melindungi warga dan menegakkan norma-norma 

atau ketentuan-ketentuan yang ada dalam masyarkat. Kalau 

hukum pidana hanya ditentukan pada segi perorangan, yang 

hanya berlaku pada manusia, maka tujuan itu tidak efektif, 

oleh sebab itu tidak ada alasan untuk selalu menekan dan 

menentang dapat dipidananya suatu korporasi.

4. Dipidananya suatu korporasi merupakan salah satu usaha 

untuk menghindarkan tindakan pemidanaan terhadap para 

pegawai itu sendiri.

Oleh sebabnya terhadap pertanggungjawaban ini  

harus diterapkan tergantung pada sistem perumusan 

pertanggungjawaban pidana yang akan dipakai . Pada taraf 

pemikiran ini, pertanggungjawaban ini  dapat dipandang 

dalam 3 cara sebagai berikut:

1. Pengurus Korporasi yang berbuat maka pengurus lah yang 

harus bertanggungjawab195

Konteks ini memberi pemahaman bahwa jika terjadi 

suatu tindak pidana dalam lingkungan korporasi, pada 

hakikatnya tidak lain dan tidak bukan merupakan perbuatan 

dari para pengurusnya. 

2. Korporasi sebagai pembuat maka pengurus yang 

bertanggung jawab196

Sistem pertanggungjawaban korporasi dalam doktrin ini 

ditandai dengan pengakuan yang timbul dalam perumusan 

undang-undang bahwa suatu tindak pidana dapat 

dilakukan oleh perserikatan atau badan usaha, akan tetapi 

pertanggungjawaban untuk itu menjadi beban dari para 

pengurus badan hukum ini .

3. Korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggungjawab

Sistem pertanggungjawaban yang ketiga ini merupakan 

permulaan adanya tanggung jawab yang langsung dari 

korporasi. Dalam system ini dibuka kemungkinan menuntut 

korporasi dan meminta pertanggung jawabannya menurut 

hukum pidana. 

Ruang lingkup kejahatan-kejahatan korporasi meliputi: 

“pernal crimes”, seperti penggelapan pajak pendapatan; “abuses 

of trust”, misalnya penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang; 

“busines crime” seperti penipuan iklan; dan “con games”, dimana 

kejahatan kejahatan-kejahatan white collar merupakan pusat 

kegiatan bisnisnya, misalnya penipuan-penipan di bidang 

medis, kesehatan dan tanah.

1. Kejahatan Korporasi sebagai White Collar Crime

Kejahatan korporasi harus dibedakan dari kejahatan lain 

pada umumnya, sebab perilaku kejahatan ini termasuk apa 

yang dikenal dengan “white collar crime” (konsepsi ini pertama 

kali dipergunakan oleh Edwin H. Sutherland). Kedudukannya 

sebagai white collar crime (WCC) inilah yang membuatnya 

menjadi perhatian khusus, baik dari kalangan akademisi ahli 

kriminologi dan ahli hukum pidana, maupun dari kalangan 

praktisi penegak hukum. Membicarakan pertanggung jawaban 

pidana korporasi pada umumnya memang tidaklah mudah, 

apalagi kita tujukan secara khusus pada “kejahatan korporasi” 

(corporate crime).199 Kejahatan korporasi ini perlu dibedakan 

dengan kejahatan okupasional, yang mana kejahatan okupasional 

ini dilakukan oleh individu terhadap lembaga. Istilah lainnya dapat 

dikatakan bahwa saat seseorang bekerja di suatu perusahaan 

atau instansi negara kemudian dia melakukan kejahatan dengan 

mencuri, menggelapkan untuk tujuan menguntungkan diri 

sendiri. Contohnya yaitu  korupsi yang dilakukan oleh pejabat 

publik, pada tahun 1998 di New York City pengawas kesehatan 

memanfaatkan Departemen Kesehatan untuk memperkaya 

diri sendiri dengan menaikkan gaji dua atau tiga kali lipat 

dengan meminta pembayaran dari restoran, mengancam akan 

menuntut mereka sebagai pelanggar aturan jika tidak mau 

membayar. Indonesia juga memiliki contoh atas korupsi publik 

yang dilakukan oleh pejabat publik demi menguntungkan diri 

sendiri pada masalah  pungli yang menjerat Direktur Utama Pelindo 

III. Rahmat Satria diduga menerima hasil pungli yang dilakukan 

oleh PT.AKM yang berwenang membuka segel container saat 

produk pertanian yang diimpor sampai di Indonesia. Produk 

pertanian yang sampai di Indonesia, sebelum dipasarkan harus 

melalui tahap karantina terlebih dulu untuk diketahui apakah 

ada virus atau bakteri yang dapat membahayakan konsumen. 

Hal ini dimanfaatkan oleh pejabat yang tidak bertanggung jawab 

untuk memperoleh laba lalu menyetorkannya kepada PT.TPS 

yang merupakan perusahaan yang menaungi PT. AKM, dengan 

menarik uang sejumlah Rp. 500.000,00 hingga Rp. 2.000.000,00 

per container yang masuk ke Indonesia. Alasannya untuk 

proses fumigasi dalam masa karantina, padahal dana ini tidak 

diperlukan dan diduga Rahmat Satria turut menikmati uang 

hasil pungli ini . tertanggal 1 November 2016 Rahmat Satria 

ditangkap oleh Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber 

Pungli)dengan alat bukti berupa uang yang ada di dalam rekening 

Rahmat sejumlah sepuluh miliar rupiah. Keuntungan illegal yang 

diperoleh PT. AKM selaku penyedia proses fumigasi per bulannya 

mencapai 5-6 miliar rupiah.

Perbedaannya dengan kejahatan korporat yaitu , pihak 

yang melakukan kejahatan ini  mewakili perusahaan 

tempat dia bekerja. 

Sutherland berpendapat bahwa kejahatan korporasi 

yaitu  sebagian dari WCC. Marilah kita tengok terlebih 

dahulu pengertian dari WCC. Dalam makalahnya , Sutherland 

membatasi pengertian WCC sebagai “a violation of criminal law 

by the person of the upper socio-ecnomic class in the course of his 

occupational activities”. Dari rumusan ini terlihat bahwa pada 

awalnya konsepsi WCC dibatasi pada perbuatan tindak pidana 

(yang ada dalam hukum pidana). Namun selanjutnya, oleh para 

ahli kriminologi, konsepsi WCC diperluas keluar dari batasan 

hukum pidana. Perdebatan mengenai hal ini (antara lain oleh 

Paul W. Tappan, “who is the criminal”, 1947) menyangkut 

tulisan Sutherland: “Is ‘white collar crime’ crime?” (1945) dan 

kemudian “crime of corporations” (1948). Dari perdebatan 

inilah maka makin jelas bahwa pengertian “person” dalam 

rumusan WCC, dikaitkan dengan mereka yang menjalankan 

perusahaan (corporation). Kejahatan korporasi inilah yang 

pada dasarnya merupakan fokus WCC, meskipun diluar hal ini 

tetap termasuk didalamnya kejahatan oleh manusia (natuurlijke 

persoon) yang mempunyai “high social status”. Pada akhirnya 

perdebatan ini menyimpulkan pula bahwa pada rumusan 

Sutherland di atas masih harus ditambahkan satu unsur lagi, 

yaitu “violation of trust”. Unsur-unsur lain yaitu  

a. it was a crime

b. commited by a person of respectability

c. commited by a person of high social status

d. in the course of his occupation

Unsur yang terakhir ini (unsur d, dalam melaksanakan 

kedudukan/pekerjaanya), yaitu  penting untuk membedakan 

WCC dari “ordinary crimes commited by upper class people”. 

sedang  unsur “violation of trust” (melanggar kepercayaan 

yang diberikan) penting dalam mengerti apa yang dimaksud 

dengan “corporate crime” sebagai bagian dari WCC.

jika telah jelas apa yang dimaksudkan dengan kejahatan 

korporasi sebagai bagian dari WCC, maka masih perlu dibedakan 

lagi antara “corporate crime” dengan “small business offenses” 

(kejahatan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan atau 

usaha-usaha dagang yang berlingkup kegiatan dengan skala kecil 

atau terbatas). Dengan perkataan lain, kejahatan konsepsi kejahatan 

korporasi hanya ditujukan kepada kejahatan yang dilakukan oleh 

warung atau toko di lingkungan pemukiman kita atau oleh bengkel 

reparasi kendaraan bermotor dan lain sebagainya.

Green (1990: 16) mengategorisasi pola umum dari 

kejahatan white-collar menjadi:

1. Kejahatan untuk kepentingan organisasi/majikan 

(organizational occupational crime). 

2. Kejahatan oleh pejabat dalam melaksanakan otoritas 

birokrasi pemerintahan (state authority occupational crime).

3. Kejahatan oleh profesional dalam rangka melakukan 

pekerjaan profesionahlya (professional occupational crime). 

4. Kejahatan oleh individu dalam rangka pekerjaan individu 

ini  (individual occupational crime).

Tipologi dari Edelhertz sebagai sering kali dikutip meliputi:202 

1. Kejahatan oleh orang-orang yang bekerja secara individual 

dan sementara (ad hoc), miisal pelanggaran pajak, penipuan 

kartu kredit, penipuan kebangkrutan dan lain-lain;

2. Kejahatan yang dilakukan dalam rangka pekerjaan (yang 

sah) oleh orang yang mengoperasikan bisnis interrial, 

pemerintahan, atau lain-lain kemapanan, dalam bentuk 

pelanggaran tugas atau loyalitas dan kesetiaan terhadap 

majikan atau klien, misal penggelapan, pencurian oleh 

pegawai, penggajian pegawai palsu;

3. Kejahatan yang sesekali dilakukan dalam rangka memajukan 

kegiatan bisnis, tetapi bukan tujuan utama dari bisnis, 

misal pelanggaran antimonopoli, penyuapan, peIanggaran 

peraturan makanan, dan obat-obatan;

4. White-collar crime sebagai bisnis, atau sebagai aktivitas 

utama. Konsep ini termasuk dalam bahasan “kejahatan 

profesional”, misalnya penipuan layanan pengobatan dan 

kesehatan, undian palsu, dan sebagainya.

5. White-collar crime sebagai bisnis, atau sebagai aktivitas 

utama. Konsep ini termasuk dalam bahasan “kejahatan 

profesional”, misalnya penipuan layanan pengobatan dan 

kesehatan, undian palsu, dan sebagainya.

Menurut Hagan tipologi white-collar crime terbagi menjadi 

sembilan tipe, yaitu:

1. Individu terhadap individu. 

Individu terhadap individu hanya merupakan kejahatan 

yang dilakukan dalam rangka pekerjaan seseorang, seperti 

pedagang yang menipu konsumennya, atau seorang profesi 

mengambil keuntungan dari kliennya.

2. Pegawai terhadap individu. 

Pegawai terhadap individu, merupakan kejahatan yang 

dilakukan oleh seorang pegawai terhadap individu dari luar 

organisasi tempatnya ia bekerja, misalnya menerima suap, 

atau Inenerima pembayaran untuk kepentingan pribadi 

yang merugikan kepentingan umum atau orang perorang.

3. Organisasi terhadap individu. 

Organisasi terhadap individu, merupakan kejahatan yang 

dilakukan suatu organisasi yang merugikan orang, misalnya 

iklan yang menyesatkan, produksi makanan, minuinan, dan 

0bat~0batan yang tidak aman bagi konsumen (warga 

umum dan konsuman dimasukkan sebagai kategori individu 

atau para individu).

4. Individu terhadap pegawai.

Individu terhadap pegawai, kejahatan ini mungkin tidak 

termasuk kejahatan white-collar sebab tidak selalu terkait 

dengan pekerjaan atau organisasi.

5. Pegawai terhadap pegawai.

Pegawai terhadap pegawai, merupakan kejahlatan dari 

satu pegawai terhadap pegawai lainnya. Praktik nepotisme 

mungkin’dapat dijadikan contoh dalam tipe ini. 

6. Organisasi terhadap pegawai.

Organisasi terhadap pegawai, misalnya perusahaan 

yang tidak memerhatikan syarat-syarat kesehatan dan 

keselamatan kerja bagi pegawainya. 

7. Individu terhadap organisasi.

Individu terhadap organisasi, termasuk kejahatan yang 

dilakukan oleh seorang pedagang atau profesi terhadap suatu 

orgahisasi. Penipuan asuransi atau pajak dapat dijadikan 

contoh untuk tipe ini. Dalam kaitan penipuan pajak, negara 

merupakan organisasi yang menjadi korbannya.

8. Pegawai terhadap organisasi. 

Pegawai terhadap organisasi, merupakan situasi saat 

pegawai melanggar kepercayaan yang diberikan oleh 

organisasi tempat ia bekerja, misalnya penggelapan, inside 

trading.

9. Organisasi terhadap organisasi.

Organisasi terhadap organisasi, merupakan situasi saat 

suatu organisasi melakukan kegiatan yang merugikan 

organisasi lain, misalnya spionase industri, atau praktik 

perdagangan yang tidak jujur.

Clinard dan Yeager menyimpulkan adanya sepuluh 

kepercayaan di kalangan eksekutif yang merupakan dalih bagi 

usaha mengendalikan perusahaan melalui pembuatan undang-

undang dan penegakannya. Kesepuluh kepercayaan ini  

meliputi: 

1. Semua langkah-langkah hukum merupakan campur tangan 

pernerintah terhadap sistem bisnis yang bebas.

2. Peraturan-peraturan pemerintah tidak dapat dibenarkan 

sebab biaya tambahan untuk mengikuti peraturan 

dan prosedur birokrasi mengakibatkan berkurangnya 

keuntungan.

3. Peraturan yaitu  salah sebab semua peraturan pemerintah 

tidak komprehensif dan terlalu rumit.

4. Peraturan tidak diperlukan sebab hal-hal yang diatur 

merupakan masalah yang tidak penting.

5. Hanya ada  sedikit kesengajaan dalam pelanggaran-

pelanggaran oleh korporasi: kebanyakan merupakan 

kesalahan sebab tidak melakukan (omission) daripada 

melakukan (commission), dan banyak yang keliru.

6. Perhatian lain yang sejaIan dengan bisnis yaitu  pelanggaran 

hukum, dan bila pemerintah tidak dapat mensegahnya tidak 

ada alasan untuk menolak mengapa korporasi tidak boleh 

memperoleh keuntungan melalui tindakan tidak sah.

7. Meskipun benar, seperti daIam masalah  pengaturan harga 

(price- fixing), banyak pelanggaran korporasi bernilai 

miliaran dollar kerugian sangat terasa, namun bagi kelas 

konsumen individual hanya menderita kerugian keciI.

8. Bila tidak ada  peningkatan keuntungan korporasi, 

pelanggaran tidaklah salah.

9. Korporasi dalam kenyataannya dimiliki oleh rata-rata warga 

negara, sehjngga tuduhan bahwa bisnis besar mendominasi 

warga (Amerika) dan melanggar hukum dan 

memperoleh kekebalan hukurn yaitu  tuduhan palsu.

10. Pelanggaran dipicu  oleh kebutuhan ekonomi: tujuannya 

yaitu  untuk melindungi nilai saham, menjamin perolehan 

keuntungan bagi pemegang saham, dan melindungi 

keamanan kerja bagi pegawai dengan menjamin stabilitas 

keuangan korporasi 

2. Analisis Kriminologi terhadap Kejahatan Korporasi

Kejahatan dan ekses korporasi mulai memperoleh perhatian 

di ujung abad ke-19 dan abad ke- 20. Beberapa faktor penting 

yang mendukung tumbuhnya campur tangan pemerintah 

dalam bidang ekonomi dan korporasi mencakup antara lain205:

a. perubahan dari warga agraria ke warga industrial 

dan komersial

b. meningkatnya ketidakmerataan kekayaan dan penumpukan 

kemakmuran pada segelintir warga warga

c. tumbuhnya kebutuhan untuk menaruh kekayaan di tangan 

orang-orang lain

d. transformasi pemilikan dari kekayaan yang daoat dilihat 

kekuasaan-kekuasaan dan hak-hak yang tak dapat diraba 

seperti saham, termasuk sistem jaminan sosial dan 

pemilikan harta benda

e. pertukaran kekayaan dari pemilikan pribadi ke pemilikan 

korporasi.

Dalam kriminologi, studi yang berkaitan dengan kejahatan 

korporasi yang terkenal dilakukan oleh Edwin H. Sutherland 

(1961) mengenai “white collar crime” yang dirumuskannya 

sebagai suatu kejahatan yang dilakukan oleh orang terhormat 

dan berstatus sosial tinggi dalam warga dalam rangka 

kedudukan kerjanya.

“White collar crime” bersifat demokratik, kata divisi 

pidana Departemen Kehakiman Amerika Serikat, yakni dapat 

dilakukan oleh kasir bank atau direkturnya. Dapat pula si 

pelanggar seorang pejabat tinggi pemerintah dengan suatu 

konflik kepentingan. Ia dapat merupakan perampas keuntungan 

dari suatu program bagi golongan miskin yang menggaji suatu 

kelompok kerja dan membuat pekerja-epekerja fiktif dalam 

daftar gaji, susaha ia dapat mengeduk keuntungan dari sana. 

Ciri white collar crime harus ditempuh dalam modus operandi 

dan tujuan-tujuannya bukan pada sifat pelanggarnya.

Kejahatan-kejahatan korporasi seringkali tampil sebagai 

usaha bisnis yang sah, walaupun sesungguhhnya korporasi 

yang bersangkutan menekankan perubahan efisiensi teknologi 

menjadi usaha manipulasi warga melalui iklan, salesmanship, 

propaganda dan lobbying. Dalam perkembangan terakhir ini, 

menurut Sutherland, korporasi mengembangkan suatu kebijakan 

dan ideologi yang sungguh-sungguh machiavelian.

Kejahaatan-kejahatan oleh korporasi memang jarang 

menjadi sasaran penelitian kriminologi, demkian halnya 

sasaran perhatian birokrasi penegak hukum. Statistik kriminil 

yang ada jelas tidak memasukkan jenis kejahatan ini ke dalam 

perhitungan. Lebih sering lagi, kejahatan-kejahatan korporasi 

luput dari proses peradilan pidana. Mardjono Reksodiputro, 

SH, MA, mengemukakan bahwa menurut J.M. van Bemmelen, 

sejak pertengahan abad ke-19 telah dianut tiga sistem yang 

berbeda mengenai pembuat dan pertanggung jawaban hukum 

pidana dari korporasi. Sistem-sistem itu yaitu  :

1) membebankan “tugas mengurus” (zorgplicht) kepada para 

pengurus

2) mengakui korporasi sebagai pembuat, tetapi pengurus yang 

bertanggung jawab

3) korporasi dapat menjadi pembuat dan bertanggung jawab.

Yang menarik yaitu  sistem yang ketiga ini. Dikatakan, 

dalam sistem ketiga ada  ketentuan-ketentuan yang 

membuka kemungkinan untuk menuntut korporasi dan 

meminta pertanggungjawabannya menurut hukum pidana. 

Alasannya antara lain yaitu  sebab dalam delik-delik ekonomi 

dan fiskal, keuntungan yang diperoleh korporasi atau kerugian 

yang diderita warga dapat sedemikian besarnya sehingga 

tidak akan mungkin seimbang bilaman pidana hanya dijatuhkan 

kepada pengurud korporasi saja. Juga diajukan sebagai alasan, 

bahwa dengan hanya dengan memidana para pengurus, 

tidak atau belum ada jaminan bahwa korporasi tidak akan 

lagi mengulangi delik ini . Dengan memidana korporasi 

dengan jenis dan berat yang sesuai dengan sifat korporasi itu, 

diharapkan dapat dipaksan korporasi untuk mentaati perarturan 

bersangkutan.

Tentang masalah, bilamanakah korporasi dapat 

dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan-perbuatan 

terlarang, yang dilakukan oleh satu atau lebih anggota 

pengurusnya, atau oleh seorang pegawai korporasi tetapi 

mendapat kuasa berbuat untuk korporasi; Mardjono 

Reksodiputro mengutip bahwa menurut Bemmelen, persoalan 

ini akan timbil terutama pada delik-delik dengan unsur kealpaan 

ini (tetapi juga kesengajaan) dapat timbul dari perbuatan kerja 

sama (disadari maupun tidak) dari orang-orang ini  di atas.

Dalam hal “public welfare offences”, dikatakan bahwa 

Friedman berpendapat agar untuk memidana korporasi jangan 

terlalu ditekankan pada sendi kesalahan. Cukup bilamana 

korporasi itu telah memenuhi perbuatan yang sekiranya 

melawan  hukum. Selanjutnya, untuk Indonesia ini berarti 

bahwa bilamana korporasi dituduh berbuat suatu delik yang 

termasuk ke dalam “public welfare offences”, maka terhadap 

delik yang bersangkutan harus selalu dipergunakan ajaran “fait 

material” (dimana tidak diperlukan adanya kesalahan).

Tetapi bagaimanakah masalah pertanggung jawaban 

korporasi ini untuk delik-delik lainnya, demikian Mardjono, 

apakah di sini sendi kesalahan juga tetap harus diperhatikan 

seperti halnya bila yang dituntut yaitu  manusia? Dapatkah dan, 

bilamana jawabannya positif bagaimanakah korporasi dapat 

mengajukan alasan penghapusan pidana? Yang dimaksudkan 

disini tentu terutama yang tercantum dalam pasal 48 sampai 

dengan 51 KUHP. Apakah ini juga berarti bahwa alasan 

penghapusan pidana yang dapat diajukan oleh orang (pengurus, 

pegawai, kuasa) yang sebenarnya berbuat itu (untuk korporasi) 

dapat pula diajukan oleh korporasi dalam pembelaannya.

Sifat dari pidana yang dapat dijatuhkan menurut KUHP 

tentu akan membatasi pula kemungkinan delik-delik yang 

dapat dituduhkan kepada korporasi. Beberapa delik yang sangat 

pribadi tentu sudah harus di kecualikan sejak semula (misalnya 

pembunuhan atau perkosaan). Masalahnya yaitu  bagaimana 

bila delik-delik yang akan dituduhkan kepada korporasi 

tidak membuat ancaman denda misalnya pasal 263 KUHP 

(pemalsuan surat-surat ancaman pidana 6 tahun) ?

Pertanyaan terakhir yaitu  seperti dipertanyakan oleh 

Mardjono Reksodiputro, bagaimana bilamana korporasi ini 

yaitu  kepunyaan atau dikuasai negara? Dalam hal “publiek 

rechtelijk corporates” Remmelink tidak melihat keberatannya. 

Hanya dalam hal ini harus dicari titik pertautannya dengan 

hukum administrasi. 

Akan tetapi, oleh sebab perkembangan politik ekonomi 

dan sosial yang berlangsung cepat, di mana delik-delik yang 

dilakukan oleh korporasi akan mencerminkan juga kemajuan-

kemajuan teknologi, agaknya usaha hukum terhadap kejahatan-

kejahatan korporasi ini perlu dipertegas. Hal ini dapat dilakukan 

dengan melakukan tambahan dalam bidang perundang-

undangan yang menyangkut tindak pidana ekonomi.

3. Mengatasi Kejahatan Korporasi

Masalahnya, seberapa jauh proses penegakan hukum di 

Indonesia sudah mempunyai orientasi politik untuk menjaring 

dan menghukum para pelaku kejahatan koporasi? Dan, bagaimana 

dimensi pertanggungjawaban korporasi dalam hukum kita?

Menurut Yayasan Pusat Studi Hak Asasi Manusia, sebuah 

lembaga swadaya warga yang memperhatikan hak-hak buruh, 

antara lain, masalah  pelanggaran hak-hak asasi manusia di bidang 

perburuhan dari Juli 1994 sampai September 1996 mencapai 62 

persen. Angka itu demikian tinggi dibandingkan dengan masalah  

pelanggaran hak-hak asasi manusia menyangkut pencekalan dan 

pelanggaran (12,6 persen), pertanahan (25,4 persen), Jaminan 

Sosial Tenaga Kerja (48 persen), pemutusan hubungan kerja 

(25,4persen), dan kondisi kerja tidak layak (16,8 persen).

Dalam keadaan demikian, belum diperoleh data tentang 

sejauh mana langkah-langkah penegakan hukum berlangsung 

terhadap jenis-jenis kejahatan korporasi itu; dan sejauh mana pula 

pengendapan dimensi pertanggungjawaban korporasi terhadap 

peristiwa-peristiwa pelanggaran hak-hak asasi manusia itu.

Jawaban sementara untuk persoalan kedua itu, agaknya, 

telah diberikan Mardjono Reksodiputro. Katanya, dalam 

hukum pidana umum yang akan datang, korporasi seharusnya 

merupakan subyek tindak pidana (pasal 45 rancangan undang-

undang ketenagakerjaan). sebab itu, penuntutan dapat 

dilakukan dan pidananya dijatuhkan terhadap korporasi itu 

sendiri atau pengurusnya saja (pasal 46 rancangan undang-

undang ketenagakerjaan).

Di luar itu, mengingat keterbatasan-keterbatasan pelaksanaan 

fungsi hukum pidana, diperlukan juga usaha-usaha di bidang 

hukum perdata dan administrasi, juga usaha-usaha sosial untuk 

mencegah dan menanggulangi kejahatan korporasi--apalagi jika 

perbuatan itu mengandung muatan pelanggaran hak-hak individu 

atau kelompok.

Sekadar contoh, Russel Morkhiber mengusulkan 

butir program hukum dan ketertiban untuk mengatasi 

kejahatan korporasi. Antara lain: menyusun aturan bagi 

pertanggungjawaban eksekutif perusahaan terhadap publik; 

memperkuat standar kebijaksanaan penuntutan perusahaan; 

meredefinisi hak-hak korporasi; membangun pranata-

pranata sosial setempat untuk memantau kejahatan korporasi; 

mengubah standar-standar pembuktian; memberi fasilitas 

untuk class action; membatasi kontrol korporasi terhadap 

media massa; melarang korporasi kriminal untuk memperoleh 

fasilitas-fasilitas dari pemerintah.

Walhasil, di tengah situasi yang masih ditandai oleh 

lemahnya posisi tawar buruh secara terorganisasi, fungsi hukum 

pidana untuk melahirkan, setidaknya, “efek menjerakan” masih 

dibutuhkan.

Tanggung jawab korporasi ini  dalam perwujudannya 

harus mempunyai dampak penjeraan, dengan catatan:207

1. Penjeraan tidak diartikan bahwa hukuman harus diterapkan 

kepada orang-orang yang merupakan pelakunya. 

Ketidakpastian sebagai ciri dari tindakan korporasi tidak 

mempunyai implikasi pada kebijakan, bahwa hukuman 

yang berdampak penjeraan harus dibatasi pada orang-orang 

yang melakukan tetapi terhadap semua pihak yang selaras 

dengan kebijakan pemberian sanksi yang berpusat pada 

Orang-orang yang melakukan maupun korporasi.

2. Penjeraan dan reformasi organisasi merupakan pelengkap 

daripada sesuatu cara yang melekat dalam mengendalikan 

tingkah laku korporasi. 

3. Kemampuan penjeraan pada pertanggunganjawab dana 

secara individual akan bervariasi tergantung pada sejumlah 

faktor, misalnya: beban berlebih dalam penegakan; tidak 

transparannya jalur internal akuntabilitas korporasi; dapat 

dihilangkannya individu dalam organisasi; pemisahan 

korporasi atas pihak yang bertanggung jawab atas tindakan 

pelanggaran masa lalu dengan pihak ‘ yang’harus bertanggung 

jawab untuk mencegah berulangnya pelanggaran di masa 

depan; dan perlindungan diri dari individu-individu yang 

dicurigai dalam korporasi 

Pertanggungjawaban dalam WCC dapat dipandang dalam 

3 cara sebagai berikut :

1. Pengurus Korporasi yang berbuat maka pengurus lah yang 

harus bertanggungjawab208

Konteks ini memberi pemahaman bahwa jika terjadi 

suatu tindak pidana dalam lingkungan korporasi, pada 

hakikatnya tidak lain dan tidak bukan merupakan perbuatan 

dari para pengurusnya. Dalam hal ini terjadi pembedaan 

terhadap tugas mengurus dari pengurus. 

Konsep dalam hukum pidana Indonesia sendiri yaitu 

pada KUHP masih menganut paham bahwa hanya persona 

alamiah lah yang mampu melakukan tindak pidana.

Ketentuan yang menunjuk bahwa tindak pidana hanya 

dapat dilakukan oleh manusia yaitu  Pasal 59 KUHP yang 

berbunyi, “Dalam hal-hal di mana sebab pelanggaran 

ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota 

badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, 

anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris 

yang ternyata tidak ikut campur melakukan tindak 

pelanggaran tidak dipidana.”

Ketentuan ini  memberikan pemahaman bahwa para 

pembuat KUHP masih dipengaruhi dengan asas societas 

delinquere non potest (badan-badan hukum tidak dapat 

melakukan tindak pidana). Asas ini merupakan pemikiran 

dogmatis pada Abad 19, dimana kesalahan menurut hukum 

pidana selalu disyaratkan sebagai kesalahan manusia, sehingga 

erat kaitannya dengan sifat individualis dalam KUHP. 

2. Korporasi sebagai pembuat maka pengurus yang bertanggung 

jawab

Sistem pertanggung jawaban korporasi dalam doktrin 

ini ditandai dengan pengakuan yang timbul dalam 

perumusan undang-undang bahwa suatu tindak pidana 

dapat dilakukan oleh perserikatan atau badan usaha, akan 

tetapi pertanggungjawaban untuk itu menjadi beban dari 

para pengurus badan hukum ini .

3. Korporasi sebagi pembuat dan yang bertanggungjawab210

Sistem pertanggungjawaban yang ketiga ini merupakan 

permulaan adanya tanggung jawab yang langsung dari 

korporasi. Dalam system ini dibuka kemungkinan menuntut 

korporasi dan meminta pertanggungjawabannya menurut 

hukum pidana. Hal-Hal yang dapat dipakai sebagai dasar 

pembenar atau alas an-alasan bahwa korporasi sebagai pembuat 

dan sekaligus yang bertanggung jawab yaitu  sebagi berikut. 

Pertama, sebab dalam berbagai tindak pidana ekonomi dan 

fiscal, keuntungan yang diperoleh korporasi atau kerugian yang 

diderita warga dapat sedemikian besarnya sehingga tidak 

akan mungkin seimbang bilamana pidana hanya dijatuhkan 

pada pengurus saja. Kedua, tidak atau belum ada jaminan 

bahwa korporasi tidak akan mengulangi lagi tindak pidananya.

VI PENANGGULANGAN MASALAH KEJAHATAN

Masalah pencegahan kejahatan sangat kompleks sebab 

bertautan satu sama lain, yaitu aspek pribadi dan aspek 

lingkungan yang mempengaruhi individu ini . Sebelum 

menguraikan masalah pencegahan kejahatan maka perlu 

dikemukakan beberapa hal sebagai berikut:

A. Realitas Sosial Kejahatan

William J Chambliss berkata bahwakejahatan yaitu  

suatu gejala hukum, politik, ekonomi dan sosial