kriminologi 1

Istilah Kriminologi pertama kali dikemukakan oleh ahli 

anthropologi Perancis P.Topinard (1830-1911). Mulanya istilah 

ini juga merangkum patologi sosial yang memperluas bidang 

kajiannya. Namun, dalam pembahasan buku ini kriminologi 

akan difokuskan pada pengertian sebagai ilmu pengetahuan yang 

bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (biasa disebut 

sebagai kriminologi teoritis atau murni). Kriminologi teoritis 

yaitu  ilmu pengetahuan yang berdasar pengalaman seperti 

ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis, memperhatikan gejala-

gejala dan mencoba menyelidiki sebab-sebab dari gejala ini  

(etiologi) dengan cara-cara yang ada padanya. Selain kriminologi 

teoritis ini , ada pula kriminologi praktis yang bertujuan untuk 

mendapatkan manfaat praktis dalam setiap kajiannya.1

Berkembangnya studi yang dilakukan secara ilmiah mengenai 

tingkah laku manusia memberikan dampak kepada berkurangnya 

perhatian para pakar kriminologi terhadap hubungan antara 

hukum dan organisasi kewargaan. Kemunculan aliran positif 

mengarahkan para pakar kriminologi untuk lebih menaruh 

perhatian kepada pemahaman tentang pelaku kejahatan (penjahat) 

daripada sifat dan karakteristik kejahatan, asal mula hukum dan 

dampak-dampaknya. Perhatian terhadap hubungan hukum dengan 

organisasi kewargaan muncul kembali pada pertengahan 

abad 20, sebab hukum mulai dianggap memiliki peranan penting 

dalam menentukan sifat dan karaktersitik suatu kejahatan. Para 

pakar kriminologi berkeyakinan bahwa pandangan atau perspektif 

seseorang terhadap hubungan antara hukum dan warga 

memberikan pengaruh yang penting dalam penyelidikan-

penyelidikan yang bersifat kriminologis.2

Kejahatan yaitu  pokok penyelidikan dari kriminologi. Hal ini 

berarti kejahatan yang dilakukan, orang-orang yang melakukannya, 

dan segi yuridis dari persoalan ini  yaitu perumusan dari pada 

berbagai kejahatan itu tidak menjadi kajiannya atau setidaknya 

secara tidak langsung bukan merupakan objek kajiannya.3

Kriminologi dalam arti sempit (yang dipergunakan dalam 

buku ini) yaitu  mempelajari kejahatan. sedang  dalam 

arti luas, Kriminologi mempelajari penologi dan metode-

metode yang berkaitan dengan kejahatan dan masalah prevensi 

kejahatan dengan tindakan-tindakan yang bersifat non-punitif. 

Secara tegas dapat dikatakan bahwa batasan kejahatan dalam 

arti yuridis yaitu : tingkah laku manusia yang dapat dihukum 

berdasar Hukum Pidana.4

Tingkah laku manusia dimaksud dapat dipelajari dengan 

memakai  tiga dasar bentuk pendekatan, yakni:

a. pelbagai bentuk tingkah laku kriminal

b. bagaimana kejahatan ini  dilakukan

c. frekuensi kejahatan pada tempat dan waktu yang 

berbeda-beda

d. usia, jenis kelamin dan ciri-ciri khas lainnya dari pelaku 

kejahatan

e. perkembangan karir seseorang pelaku kejahatan

Apa yang telah diuraikan diatas dapat disebut: 

fenomenologi atau simptomatologi kejahatan. Hal-hal yang 

perlu diperhatikan dalam mempergunakan pendekatan 

secara deskriptif ini yaitu :

a) Fakta-fakta tidaklah dapat dikumpulkan secara random, 

oleh sebab itu fakta-fakta yang akan diperoleh harus 

dilakukan secara selektif yang dilandaskan kepada 

hipotesa-hipotesa.

b) Fakta-fakta semata-mata tanpa suatu penafsiran, 

evaluasi dan pengertian secara umum, tidaklah akan 

berarti. Oleh sebab itu kita memerlukan pengetahuan 

umum tentang kehidupan dan pengalaman dalam salah 

satu sektor kehidupan, agar dapat diperoleh penafsiran 

yang tepat6 atas fakta-fakta yang telah dikumpulkan 

dengan observasi ini .7

2. Pendekatan secara sebab akibat (The causal approach)

Pendekatan terhadap kejahatan dapat dilakukan 

secara sebab akibat. Ini berarti bahwa penafsiran terhadap 

fakta-fakta dapat dipergunakan untuk mengetahui sebab-

akibat kejahatan, baik di dalam masalah -masalah  yang bersifat 

umum maupun yang bersifat individual. Usaha untuk 

mengungkapkan atau menemukan sebab akibat daripada 

suatu gejala dalam kejahatan, disebut: Etiologi Kriminil.

Penyelidikan atau penelitian sebab akibat dalam 

kriminologi memiliki perbedaan-perbedaan fungsionial 

daripada penyelidikan para ahli hukum (pidana) terutama 

dalam usaha menemukan hubungan kausalitas (kaitan) 

antara tingkah laku individu dan suatu kejahatan tertentu.

Agar dapat dilakukan suatu penuntutan (dalam hukum 

pidana) haruslah dapat dibuktikan bahwa, antara suatu 

tindakan atau perbuatan (dalam suatu situasi tertentu) 

daripada tertuduh dengan akibat yang dilarang ada  

suatu hubungan sebab akibat (causal-nexus)

3. Pendekatan secara normatif (The normative approach) 8

Kriminologi merupakan suatu idiographic discipline 

dan nomothettic-discipline. Idiographic dicipline maksudnya 

yaitu  mempelajari fakta-fakta; sebab-akibat dan 

kemungkinan-kemungkinan dalam masalah -masalah  individuil. 

sedang  nomothetic discipline yaitu  bertujuan untuk 

menemukan atau mengungkapkan hukum-hukum umum 

yang bersifat ilmiah yang diakui, dan keseragaman atau 

kecenderungan-kecenderungan.

Hal ini berarti bahwa, kriminologi berkenaan dengan 

penyelidikan sifat-sifat daripada “hukum-kriminologi”, dan 

kecenderungan-kecenderungan.

Sehubungan dengan sifat daripada pengertian “yurisdical 

laws”, pandangan secara tradisionil berkata bahwa

“hukum atau undang-undang” khususnya hukum pidana 

yaitu  bersifat imperatif, dan merupakan aturan-aturan, 

norma-norma, yang memerintahkan warga untuk 

berbuat sesuatu dan pendapat ini  telah ditentang dari 

pelbagai penjuru. Hal ini dipicu  sebab:

a) telah sering dibedakan antara: suatu syarat-syarat 

yang ditentukan hukum, seperti: “siapa mencuri akan 

dihukum” yang merupakan fakta-fakta, dengan norma-

norma yang ada dibalik pernyataan fakta ini , yang 

melarang suatu perbuatan

b) para ahli meragukan sifat imperatif daripada hukum 

(undang-undang) sekalipun norma-norma hukum 

itu sendiri berkenaan dengan atau memiliki karakter-

karakter yang normatif.

Kriminologi bukan disiplin ilmu yang bersifat normatif 

melainkan merupakan disiplin yang bersifat faktuil dan 

tidak dapat dapat dipungkiri bahwa keadaan kriminologi, 

pada prinsipnya sama dengan sosiologi dan psikologi.9 

Menurut Van Bemmelen (1959) kriminologi yaitu  

layaknya “The King Without Countries” sebab daerah 

kekuasaannya tidak pernah ditetapkan. Namun terlalu 

berlebihan jika memandang kriminologi sebagai seorang 

tamu tetap yang untuk kelangsungan hidupnya harus makan 

di meja orang lain. Kriminologi mengambil konsep dasar 

dan metodologinya dari ilmu tingkah laku manusia, biologi 

dan lebih luas lagi dari nilai-nilai historis dan sosiologis dari 

hukum pidana.

Beraneka ragam definisi kriminologi yang dikemukakan 

oleh para ahli. Sutherland mengatakan kriminologi yaitu  

keseluruhan ilmu-ilmu pengetahuan yang berhubungan 

dengan kejahatan sebagai gejala warga. Termasuk 

terjadinya undang-undang dan pelanggaran atas ini. 

Sedang Michael dan Adler merumuskan bahwa kriminologi 

yaitu  keseluruhan keterangan tentang perbuatan dan 

sifat, lingkungan penjahat dan pejabat memperlakukan 

penjahat dan reaksi warga terhadap penjahat. Dari 

penglihatan lain maka Wood mengatakan kriminologi 

mengikuti keseluruhan pengetahuan yang didasarkan pada 

teori pengalaman yang berhubungan dengan kejahatan dan 

penjahat, termasuk reaksi warga atas kejahatan dan 

penjahat. Tanpa melihat aspek reaksi warga maka Seelig 

merumuskan kriminologi sebagai ajaran dari gejala-gejala 

nyata (gejala-gejala fisik dan psikis) dari kejahatan. Tidak 

berbeda dari pengertian di atas maka Sauer mengatakan 

kriminologi yaitu  ilmu pengetahuan dari kejahatan 

individu-individu dan bangsa-bangsa berbudaya. 

Dengan perumusan sedikit berbeda Constant melihat 

kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang berdasar 

pengalaman yang bertujuan menentukan faktor-faktor 

penyebab terjadinya kejahatan dan penjahat (aetologi). 

Untuk itu diperhatikan baik faktor sosial dan ekonomis, 

maupun faktor-faktor individu dan psikologis.11 Tidak jauh 

berbeda juga Vrij merumuskan kriminologi sebagai ilmu 

pengetahuan yang mempelajari kejahatan termasuk sebab-

sebab akibat kejahatan.

Secara luas kriminologi dapat diartikan sebagai:13

a. Normative Criminal Law (Hukum Pidana Materiil)

b. Criminal Procedure in the Science of Crime Investigation 

(Hukum Acara Pidana/Formil)

c. Kriminologi

d. Penologi

Selain ilmu-ilmu ini  di atas, sebelumnya telah 

dijelaskan oleh para ahli bahwa dalam ilmu kriminologi 

ada  ilmu pendamping seperti sosiologi, biologi, 

psikologi. berdasar definisi yang luas ini  dapatlah 

ditarik kesimpulan bahwa kriminologi terutama ditujukan 

untuk menganalisa atau mencari sebab-sebab kejahatan 

(etiology of crime), tetapi tidak terbatas pada bidang ini  

saja, pun meliputi Phenomenology dan Politik Kriminal dan 

juga tidak dapat dikesampingkan pula Victimology (ilmu 

tentang korban tindak kejahatan/victim).14

Wilpang Savitz dan Johnston dan The Sociology of Crime 

and Delinquency, memberikan definisi sebagai kumpulan 

ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk 

memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang fejala 

kejahatan dengan jalan mempelahari dan menganalisa 

secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-

keseragaman, pola-pola, dan faktor-faktor kausal yang 

berhubungan dengan kejahatan dan reaksi warga 

terhadap keduanya.

B. Ruang Lingkup Kriminologi

Kriminologi sebagai bidang pengetahuan ilmiah telah 

mencapai usia lebih dari satu abad.16 Di Indonesia, kriminologi 

sudah dikenal sejak sekitar setengah abad yang lalu dan kini 

diajarkan hampir di setiap Fakultas Hukum negeri maupun 

swasta dan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. 

Pemahaman mengenai ruang lingkup khususnya tentang 

luas masalah yang menjadi sasaran perhatian kriminologi dapat 

bertolak dari beberapa definisi dan perumusan mengenai 

bidang cakupan kriminologi yang diketengahkan oleh sejumlah 

ahli kriminologi yang diakui mempunyai pengaruh besar 

terhadap bidang ilmiah ini.

W.A. Bonger memandang kriminologi sebagai ilmu 

pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan 

seluas-luasnya17, sedang  Edwin H. Sutherland dan Donald 

R. Cressey yang bertolak dari pandangan bahwa kriminologi 

yaitu  suatu kesatuan pengetahuan mengenai kejahatan sebagai 

gejala sosial, mengemukakan bahwa ruang lingkup kriminologi 

mencakup proses-proses pembentukan hukum, pelanggaran 

hukum dan reaksi terhadap pelanggaran hukum.

Di dalam kaitan itu, Sutherland dan Cressey membagi 

kriminologi dalam tiga bagian utama yaitu18:

1. Sosiologi hukum sebagai analisis sistematik atas kondisi-

kondisi berkembangnya Hukum Pidana dan penjelasan 

mengenai kebijaksanaan dan prosedur administrasi 

peradilan agama.

2. Etiologi kejahatan sebagai usaha untuk melakukan analisis 

ilmiah atas sebab musabab kejahatan, dan

3. Penologi yang menaruh perhatian pada pengendalian 

kejahatan.

Tujuan kriminologi yaitu  untuk mengembangkan kesatuan 

dasar-dasar umum dan terinci dan jenis-jenis pengetahuan lain 

tentang proses hukum, kejahatan dan reaksi terhadap kejahatan. 

Pengetahuan ini diharapkan akan memberikan sumbangan bagi 

perkembangan ilmu-ilmu sosial guna memberikan sumbangan 

bagi pemahaman yang lebih mendalam mengenai perilaku sosial.

Selain kedua rumusan ini  di atas banyak diajukan 

sejumlah definisi lain seiring dengan kian luasnya bidang 

yang digarap kriminologi. W.H. Nagel20 dengan jelas 

memperlihatkan bahwa setelah Perang Dunia II, bidang 

kriminologi jelas melebar. Kriminologi modern tidak hanya 

semata-mata etiologi kejahatan. Di lain pihak, viktimologi 

secara cepat memperlebar bidang ini sejak tahun 1950. Kini, 

telah diketahui bahwa kriminologi tak dapat lagi dipraktekkan 

tanpa memperhitungkan hubungan antara penjahat dan orang 

yang menjadi sasaran kejahatan baik itu merupakan korban 

personal atau impersonal. Di lain pihak, sosiologi hukum 

pidana juga memperluas ruang lingkup kriminologi.

jika dibandingkan perumusan-perumusan ini  

diatas, maka tampak ada satu hal penting yang sama: semua 

perumusan mempergunakan istilah perbuatan jahat dan atau 

penjahat. Istilah perbuatan jahat dengan segera mengingatkan 

kita pada hukum pidana, dimana pengertian perbuatan jahat 

merupakan pusatnya. Apakah kriminologi harus mengambil alih 

tanpa perubahan pengertian perbuatan jahat dari hukum pidana? 

Lagi pula, jika ruang lingkup kriminologi ditentukan oleh 

pembentuk undang-undang di suatu negara pada suatu waktu 

tertentu, apakah juga bertalian dengan apa yang ditetapkan sebagai 

perbuatan pidana? Atau secara singkat: apakah kriminologi harus 

terikat pada pengertian perbuatan jahat secara yuridis?

Kebanyakan dari para penulis ini  di atas tidak 

mau menerima sepenuhnya konsekuensi yang demikian itu, 

walaupun ada sarjana-sarjana lain yang tidak menolak untuk 

menumbuhkan pengertian perbuatan jahat secara yuridis 

dengan secara kriminologis. Bader, misalnya, jika untuk 

kegunaan praktis dan untuk penerapan penelitian kriminologi 

hendaknya berpedoman kepada hukum pidana, kendatipun 

bila hal itu didasarkan pada “sistematik hukum pidana yang 

berlaku, yang dalam banyak hal tidak sesuai.” Demikian pula 

Von Hentig ingin membatasi pengertian perbuatan jahat 

secara kriminologis pada perbuatan-perbuatan pidana yang 

ditentukan oleh pembentuk undang-undang.22 Pendirian 

Von Hentig ini menghadapkannya pada konsekuensi yang 

tidak terduga. Misalnya, jika ia berbicara tentang bunuh 

diri, maka ia mengharuskan untuk membedah bunuh diri 

berdasar undang-undang, yaitu antara pembunuhan 

berencana dan pembunuhan. Sebagai akibat dari pendiriannya 

itu, maka bunuh diri tidak dibicarakan dalam karya kriminologi, 

sedang  para pembunuh yang setelah melakukan kejahatan 

kemudian melakukan bunuh diri, tidak hendak ditentukannya 

lebih lanjut, “oleh sebab para pembunuh ini  bunuh diri, 

sebelum mereka ditangkap dan diadili, dan dengan demikian 

tidak dihadapkan pada hakim.”

Perdebatan mengenai apakah suatu perbuatan yang 

dianggap kriminologi sebagai perbuatan yang anti sosial dan 

harus didasarkan pada hukum pidana juga dialami oleh Vouin 

dan Leaute. Mereka berpendapat bahwa Kriminologi tidak 

terlepas dari pelaksanaan Hukum Pidana di mana kriminologi 

memberikan hasil-hasil penyelidikannya untuk menunjang 

Hukum Pidana dan membuktikan bahwa masalah -masalah  yang tidak 

diatur dalam Hukum Pidana sama sekali tidak dapat diabaikan.

Pendapat ini jika dikaitkan dengan asas hukum pidana “nullum 

crimen sine lege” tidak dapat menjangkau konsepsi kejahatan 

yang tidak dirumuskan dalam hukum pidana, yang mana di 

setiap sistem hukum negara Eropa continental dan Amerika 

menerapkan asas ini, termasuk Indonesia.

Menurut pengertian kejahatan yang dijelaskan sebelumnya 

bahwa perbuatan jahat sejatinya melahirkan kerugian pada 

orang lain hingga dalam institusi tertinggi yaitu negara, namun 

kerugian ini  tidaklah semerta-merta menjadi urgensi untuk 

dimasukkan dalam lembaga hukum atau pengadilan. Oleh sebab 

itu para kriminolog harus menerima prinsip “de minimis non 

curat praetor” atau kerugian yang sangat kecil tidak bisa dipandang 

sebagai dasar kepentingan. Hal ini mendasari pendapat penulis 

bahwa tidak selamanya perbuatan yang tidak diatur dalam hukum 

pidana sebuah negara tidak dapat dipelajari, contohnya yaitu  

perbuatan yang didasarkan pada adat seperti yang dilakukan oleh 

warga Papua Pegunungan Tengah dengan tradisi potong 

tangan. jika salah satu anggota keluarga meninggal maka 

anggota keluarga terdekat seperti ibu, ayah, istri atau suami wajib 

dipotong salah satu jarinya untuk mewakili rasa kesedihan dari 

keluarga dan jika luka dari potong jari ini  telah sembuh maka 

rasa sedih itu harus berakhir.Tindakan ini  dilakukan secara 

sadar dan sukarela oleh warganya, sehingga tidak ada niat untuk 

menimbulkan perlukaan. Hal demikian tidaklah diatur dalam 

hukum pidana, namun bukan berarti tidak dapat dipelajari oleh 

kriminologi.

Kriminologi umum (general criminology) menempati 

kedudukan sentral sebagai etimologi (pengetahuan mengenai 

sebab musabab) kejahatan dan kebijaksanaan pidana 

(pengetahuan tentang respons terhadap kejahatan) dan 

didukung di satu pihak oleh disiplin-disiplin dan pengetahuan-

pengetahuan yang bertautan yang berdiri sendiri oleh sebab 

melingkupi bidang-bidang khusus (penghukuman, persidangan 

pidana, penyelidikan dan pers), sedang  pada pihak lain 

bidang-bidang penerapan memberikan bahan bagi ilmu 

pengetahuan kriminologi.

Termasuk ke dalam disiplin ilmu ini yaitu  :

a. Antropologi kejahatan (Criminal Anthropology) yang 

merupakan pengetahuan mengenai ciri-ciri fisik penjahat. 

Sebagai contoh yaitu  studi Lombroso tentang L’uomo 

Delinquente yang di zaman Nazi disalahgunakan untuk 

menghubungkan ciri-ciri rasial dengan kriminalitas. Selanjutnya 

berkat pengaruh antropologi eksistensial, antropologi kriminal 

kemudian dipelajari dalam satu pengertian filosofis.

b. Psikologi kriminal yang mempelajari gejala kejiwaan 

penjahat dan lingkungannya, sebab-sebab gejala itu dan apa 

arti hukuman dan pembinaan pelangnar hukum terhadap 

mereka. Psikologi kriminal juga meliputi deskripsi karier 

individu penjahat, mencari kondisi-kondisi yang membuat 

orang itu melakukan kejahatan, menemukan metode-

metode untuk mempengaruhinya. Di samping itu dipelajari 

pula gejala kejiwaan dari mereka yang melakukan reaksi 

sosial terhadap kejahatan.

e. Psikiatri kriminal mempelajari penjahat yang perkembangan 

jiwanya terganggu, cacad atau tidak sehat. Bidang ini 

mencakup studi mengenai psikosis, neurosis, dan psikopati. 

Psikiatri kriminal dibagi menjadi dua bagian, yakni :

1. Psikopatologi yang mempelajari segala gangguan jiwa, 

dan

2. Psikiatri klinis yang melakukan diagnosa dan 

pengobatan terhadap gangguan jiwa.

d. Sosiologi kriminal mempelajari pengaruh warga 

terhadap kejahatan dan penjahat dan hubungan antara 

reaksi Hukum Pidana dan warga.

e. Viktimologi, ilmu ini merupakan sub ilmu dari kriminologi 

yang khusus dalam mempelajari korban kejahatan. Para 

ahli viktimologi mempelajari serangkaian kejadian yang 

secara tipikal menunjukkan aksi viktimisasi dari berbagai 

jenis percobaan untuk menciptakan teori umum viktimisasi 

dan wawasan yang relevan mengenai bagaimana viktimisasi 

dapat dihindari

Menurut Hoefnagels30, kriminologi umum (general 

kriminologi) menempati kedudukan sentral sebagai etimologi 

(ilmu pengetahuan tentang sebab-sebab) kejahatan dan 

kebijakan pidana (ilmu pengetahuan tentang respons) yang 

didukung di satu pihak oleh disiplin-disiplin ilmu pengetahuan 

dan ilmu pengetahuan sekutu yang telah mandiri oleh sebab 

mereka mencakup bidang khusus (hukum, peradilan pidana, 

penyelidikan dan pers); di lain pihak bidang-bidang penerapan 

memberikan bahan-bahan bagi ilmu pengetahuan kriminologi. 

Disiplin-disiplin ilmu pengetahuan ini  menunjukkan titik 

pandang dan konsep-konsep yang dapat dipakai  untuk 

mengkaji kejahatan, hukuman dan juga dipakai  dalam 

penelitian.

Di bagian lain dikatakan  bahwa dari gambaran ini  

nampak bahwa pelbagai sup-bidang dalam kriminologi, 

perluasan dan ciri multidisiplinernya, kesatuan dalam isi dan 

cirinya sebagai keseluruhan tidak mudah ditegaskan.

C. Obyek Studi Kriminologi

Obyek kriminologi yaitu  perbuatan jahat dan perilaku 

tercela. Obyek hukum pidana juga sama yaitu perbuatan jahat, 

namun jalan yang ditempuh oleh kriminologi yaitu  berbeda. 

Hukum pidana, demikian kata Vrij, mempelajari peraturan 

hukum sedang  kriminologi ingin mengetahui segala sesuatu 

yang menyangkut perbuatan jahat.

Tappan (1947), berpendapat bahwa obyek kriminologi 

hanyalah kejahatan sebagaimana dirumuskan oleh undang-

undang, dan bahwa hanyalah mereka yang dinyatakan oleh 

pengadilan sebagai penjahat. Ia menolak pengertian “white 

collar crime” sebagaimana dirumuskan oleh Sutherland, kecuali 

kalau dapat dibuktiakan bahwa “white collar crime” ini benar-

benar telah melanggar undang-undang.32 

Elliot (1952) dan Sutherland (1960) menyetujui pendapat 

bahwa penjahat yaitu  dia yang melakukan kejahatan. 

Sutherland mengakui pentingnya putusan pengadilan, akan 

tetapi untuk tujuan-tujuan ilmu pengetahuan tidak boleh hal 

ini  mengikat. Cukup bilamana diketahui bahwa suatu 

perbuatan yaitu  kejahatan (menurut undang-undang) dan 

bahwa ada  seseorang yang telah melakukan perbuatan 

ini . Orang inilah yang dinamakan penjahat, mungkin ia 

diketahui mungkin juga tidak, mungkin ia ditangkap mungkin 

pula tidak.  

Dalam kenyataanya maka pengetahuan kriminologi 

mengenai si penjahat sebagian besar diperoleh dari para 

narapidana yang menghuni penjara-penjara (lembaga-lembaga 

pewargaan). Masalah yang sering dikemukakan dalam 

kriminologi yaitu  bahwa para narapidana yang ada  

didalam lembaga-lembaga pewargaan ini tidak merupakan 

sampel yang representatif bagi semua penjahat.

Elliot mengakui bahwa pada umumnya pengetahuan 

kita mengenai penjahat itu yaitu  sebenarnya pengetahuan 

mengenai macam penjahat yang kurang ahli yaitu mereka 

yang tidak cukup pintar untuk melepaskan diri dari kejaran 

polisi. Akan tetapi meskipun demikian Elliot membenarkan 

bahwa narapidana yang ada  dalam lembaga-lembaga 

pewargaan sebenarnya cukup mencerminkan lapisan-

lapisan dalam warga. Sebagian yaitu  mereka yang 

benar-benar jahat, orang-orang yang berwatak keras, yang suka 

menembak dan membunuh bila dirasa perlu. Sebagian lagi 

yaitu  mereka orang-orang yang lemah, yang tak sanggup untuk 

menyesuaikan diri dengan aturan-aturan yang telah ditentukan 

warga. Sebagian kecil yang lain yaitu  bukan orang-orang 

yang lemah atau bermusuhan dengan warga. Kelompok 

kecil ini terdiri dari dari orang-orang yang dalam keadaan krisis 

gagal untuk mentaati peraturan-peraturan atau undang-undang 

yang sebenarnya meraka hormati juga. 

jika kita mengartikan penjahat hanya sebagai “orang 

yang telah melanggar undang-undang”, maka hampir semua 

orang sebenarnya dapat dinamakan penjahat. Hampir semua 

dari orang-orang yang telah mencapai usia dewasa mungkin 

pernah melakukan pelanggaran (sengaja atau tidak) terhadap 

undang-undang, meskipun untuk itu ia tidak pernah diajukan 

ke meja pengadilan.

Menamakan semua “orang yang dipidana oleh pengadilan” 

sebagai penjahat, pun tidak dapat diterima begitu saja. Elliot 

menegaskan bahwa perlu ditambahkan ciri yang khas untuk 

menamakan seorang narapidana sebagai penjahat, yaitu bahwa 

narapidana ini  telah “membuang atau tidak mau mengakui 

lagi nilai-nilai warga”. Akan tetapi diakuinya bahwa diluar 

penjara masih ada pula orang-orang yang demikian, yang 

dalam kehidupan mereka hanya melihat keuntungan untuk diri 

meraka sendiri saja dan sebab itu pada dasarnya sudah bersifat 

anti-sosial. Kesimpulannya yaitu  bahwa orang-orang yang 

disebut terakhir ini, dan para pelanggar hukum “residivis” yang 

tertangkap yaitu  yang benar-benar dapat dinamakan penjahat.

Dengan bertitik tolak pada pendapat bahwa obyek 

penelitian kriminologi yaitu  kejahatan dalam arti undang-

undang dan perbuatan lain (diluar undang-undang) yang 

tidak dapat dibiarkan dan merugikan warga, maka para 

pelaku-pelakunya dengan sendirinya juga turut menjadi obyek 

penelitian dalam kriminologi. Pada pelaku dari perbuatan 

kejahatan yaitu  mereka yang dinamakan penjahat. Dalam 

kenyataannya maka pengadilanlah yang memutuskan apakah 

seseorang itu telah melakukan suatu kejahatan atau tidak. Hal 

yang akhir ini dapat kita terima dengan catatan selalu harus 

diingat bahwa:

a. ada  kemungkinan bahwa pengadilan telah salah 

(eroneously) memutuskan seseorang sebagai pelanggar 

hukum

b. tidak semua orang yang melakukan kejahatan sampai 

diajukan ke pengadilan

c. mereka yang dengan tepat oleh pengadilan telah diputuskan 

sebagai pelanggar hukum, umumnya hanya melanggar satu 

atau dua peraturan hukum saja, dalam hal-hal yang lain 

mereka taat kepada hukum.

Pada akhirnya masih ada pertanyaan yang perlu dijawab, 

yaitu, apakah tidak cukup dengan menjadikan perilaku tercela 

sebagai obyek dari kriminologi. Dirumuskan dengan cara lain, 

apakah perilaku tercela tidak mencakup pengertian perbuatan 

jahat dari hukum pidana. Noach menjawab bahwa pertanyaan 

ini  harus disangkal. Ruang lingkup hukum pidana 

dibatasi oleh norma-norma yang telah diterima secara umum 

dalam pergaulan hidup. Namun, hal ini tidak berarti bahwa 

setiap kelompok dalam pergaulan hidup memandang semua 

ketentuan hukum pidana sebagai aturan yang sudah tepat. 

Dengan menerima perilaku tercela sebagai kriterium untuk 

“melanggar norma kelompok” maka kriminologi yang hanya 

menjadikan perilaku tercela sebagai obyek, akan menghadapi 

konsekuensi, bahwa perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana 

yang dilakukan oleh suatu kelompok, perbuatan-perbuatan 

mana tidak dipandang sebagai pelanggaran norma, tidak dapat 

dipergunakan untuk obyek penelitian.

Dua contoh yang dikemukakan oleh Noach. Ada beberapa 

kelakuan seksual yang oleh KUHP di Indonesia dengan mengikuti 

KUHP Belanda, diancam dengan pidana, menurut pendapat 

kelompok-kelompok besar di Indonesia diperkenankan (misalnya 

pasal 292 KUHP, yaitu pergaulan homoseksual dari orang dewasa 

dengan yang belum dewasa, asal yang terakhir ini tidak terlalu 

muda, dipandang tidak sebagai suatu perbuatan tercela). Tentang 

frekuensi dimana perbuatan-perbuatan itu dilakukan, tidak 

tersedia data yang cukup, oleh sebab baik lingkungan maupun 

korban tidak melihat perbuatan itu sebagai suatau pelanggaran 

norma, dan banyak penyidik yang kebetulan mengetahuinya dan 

ingin menyelidikanya, akan berhadapan dengan tembok kebisuan. 

Meskipun demikian, suatu penelitian kriminologis sangat 

diperlukan untuk memperoleh bahan untuk suatu perundang-

undangan baru dimasa yang akan datang bertalian dengan delik 

seksual.

D. Metode Penelitian Kriminologi

Data tentang gejala kejahatan di Indonesia dan 

permasalahan penelitiannya masih sangat kurang. Penelitian 

dapat dirumuskan sebagai “….the use standardized, systematic 

procedures in the search of knowledge” (Manheim, 1965) yang 

artinya: [penggunaan prosedur yang baku dan sistematis dalam 

mencari pengetahuan]. 

Dalam wawasan yang lebih jauh kita dapat juga mencoba 

menyusun ‘generalizations’ (kaidah-kaidah umum) atau teori-

teori. Tetapi ini hanya dapat terjadi kalau kita sudah mempunyai 

cukup fakta tentang gejala kriminalitas di Indonesia. Kalau fakta 

sudah ada maka mulailah dapat disusun ‘specific hypothesis’ 

yang berakar pada suatu teori umum untuk diuji melalui teknik 

(metode) yang diakui secara universal. Hasilnya masih perlu 

ditafsirkan dan diperiksa kesahihannya (validation) secara hati-

hati dan tanpa prasangka (kesahihan atau validitas menjawab 

pertanyaan: apakah peneliti benar-benar mengukur apa yang 

ingin diketahuinya; ini berbeda dengan masalah reabilitas yang 

berhubungan dengan pertanyaan: apakah alat pengukur yang 

dipakai sesuai untuk mengukur apa yang peneliti ingin ketahui; 

W.G. Wolters, 1979). Dalam tahap penelitian berikutnya 

(lanjutan) mungkin hipotesa asli kita perlu disempurnakan 

(diubah) berdasar penemuan penelitian awal kita, dan proses 

pengujian, penafsiran dan pemeriksaan kesahihannya diulangi 

lagi. Proses semacam inilah yang diperlukan dalam penelitian 

kriminologi di Indonesia.Keperluan penelitian kriminologi 

ini yaitu  antara lain untuk:

1. menghilangkan kepercayaan yang salah atau pandangan 

yang keliru tentang sebab kejahatan maupun berlangsungnya 

sistem peradilan pidana di Indonesia.

2. Membantu menyempurnakan pelaksanaan sistem peradilan 

pidana Indonesia, dan 

3. Memberi masukan kepada ilmu pengetahuan lain (misalnya: 

hukum, sosiologi, psikologi dan ekonomi) bedasarkan hasil-

hasil penelitiannya (misalnya: dalam pelaksanaan hukum 

pidana, masalah kenakalan remaja, masalah pengangguran 

dan urbanisasi.)

Setidaknya ada  kendala-kendala yang akan di hadapi 

dalam melakukan penelitian kriminologi meliputi:

a. Konsep kejahatan dan tingkah laku menyimpang bersifat 

relatif, padahal suatu penelitian ilmiah harus jelas batasan-

batasannya sehingga dapat dioperasionalisasikan. Peneliti 

harus mampu merumuskan masalah panelitiannya secara 

terang, tidak bermakna ganda dengan menyadari kenisbian 

konsep, dan bersifat layak diproses.

b. Sumber data penelitian kriminologi tidak mudah didekati 

sebab masalah kejahatan dan tingkah laku menyimpang 

merupakan masalah yang mengandung konsekuensi hukum 

dan moral. Padahal, suatu penelitian pasti membutuhkan 

data. Pemilihan metode penelitian yang tepat merupakan 

prasyarat agar susaha hasil penelitian yang diperoleh bersifat 

benar-benar (valid) sesuai dengan kriteria yang dipakai 

c. Data penelitian kriminologi yang valid tidak mudah 

diperoleh dengan hanya memakai  metode penelitian 

sosial, padahal penelitian kriminologi melandaskan diri 

pada metode penelitian sosial. 

Sebagai studi mengenai kejahatan, penjahat dan reaksi 

warga atas kejahatan dan penjahat, dengan bidang cakup 

yang meliputi proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum 

dan penegakan hukum, maka kriminologi mempunyai banyak 

pokok masalah yang menjadi sasaran penelitiannya.

Penelitian-penelitian yang berkisar pada proses pem bentukan 

hukum, misalnya, menaruh perhatian utama pada asal usul atau 

pertumbuhan perundang-undangan pidana, contohnya mengenai 

pembentukan undang-undang tentang pencurian, gelandangan 

dan sejumlah undang-undang pidana tertentu.

Macam penelitian lain dalam kriminologi seringkali 

menyangkut masalah epidemiologi kejahatan. Penelitian-

penelitian ini berangkat dari konsep yang lebih luas mengenai 

kriminalitas. Populasi penjahat di dalam warga bukan 

hanya terdiri atas mereka yang telah tertangkap, tengah 

diadili atau yang sudah dihukum saja, melainkan jauh lebih 

banyak lagi. Di sini jelas diperlukan adanya gambaran yang 

sesungguhnya mengenai kejahatan di dalam warga yang 

dapat menjelaskan besarnya dan ciri-ciri aneka komponen 

universum pelanggar hukum. Misalnya, dibutuhkan untuk 

menentukan semua pelanggar hukum melalui orang-orang 

yang dilaporkan kepada polisi. Sebagai tambahan, dikehendaki 

untuk mengetahui apakah beberapa jenis pelanggar hukum lebih 

mungkin untuk dilaporkan pada polisi dari pada pelanggar-

pelanggar hukum yang lain. Apakah variabel-variabel seperti 

latar belakang kelas sosial, ciri-ciri ras dan hubungan-hubungan 

pelaku dengan korban mempengaruhi diambilnya kebijakan-

kebijakan polisi tertentu.

Penelitian lain di dalam kriminologi bertujuan untuk 

menemukan sebab musabab kejahatan yang seringkali 

dipandang sebagai tugas utama seorang ahli kriminologi. 

Tujuan utamanya yaitu  untuk mengembangkan kesatuan 

generalisasi-generalisasi atas proporsi yang menyangkut 

kriminalitas. Sungguhpun tugas ini mempunyai banyak segi, 

namun ada  dua komponen utama tugas untuk memberikan 

penjelasan: pengembangan penjelasan tentang jenis dan tingkat 

kriminalitas yang dapat diamati dalam warga dan 

penemuan proses yang tersangkut dalam penerimaan pola 

kejahatan oleh individu-individu tertentu.

Melihat ruang lingkup kriminologi yang mencakup 

proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, dan 

penegakan hukum, jelas bahwa luas pokok masalah yang dapat 

diteliti oleh kriminologi cukup banyak. Jenis kriminologi 

dapat bergerak mulai dari persoalan sampai sejauh manakah 

keputusan-keputusan pengadilan lalu lintas dapat mengurangi 

pelanggaran-pelanggaran lalu lintas, atau masalah aspek-aspek 

hukum visum et repertum sampai ke pandangan warga 

mengenai beberapa jenis kejahatan yang sering terjadi dalam 

kota tertentu, mulai dari usaha untuk mengidentifikasi kategori-

kategori permasalahan golongan miskin yang diarasakan dan 

ditafsirkan sebagai permasalahan hukum sampai ke usaha 

untuk memperoleh gambaran mengenai jenis-jenis kriminalitas 

bedan kecenderungan-kecenderungannya.

Sebagai “administratif criminological research” penelitian-

penelitian kriminologi dapat didayagunakan untuk lebih 

memperoleh pemahaman atas dasar cara berpikir yang 

mengindahkan sistematika, pengontrolan, generalisasi dan 

prediksi terhadap jenis-jenis kejahatan tertentu, sedang  

penelitian-penelitian dasar masih terbuka luas untuk dilakukan 

terutama guna pengembangan teori-teori kriminologi yang 

dapat diterapkan di Indonesia di Indonesia atau pembentukan 

teori-teori baru yang telah diuji dengan kenyataan-kenyataan 

sosial di Indonesia.

Ada berbagai cara untuk menjabarkan metode penelitian 

dalam kriminologi. Dalam hal ini yang dipakai di sini yaitu  

dari Mannheim (Comparative Criminology, 1965) yang telah 

melakukan survey yang sangat luas tentang penelitian-

penelitian terkenal (utama) dalam kriminologi (dan penologi) 

dan metode penelitian yang dipergunakan masing-masing 

penelitian ini . Atas dasar itu Mannheim membagi metode 

yang dipakai dalam penelitian kriminologi menjadi metode 

utama (principal methods) dan metode sekunder (secondary 

method), yang terbagi lagi menjadi:

a. Metode utama : Statistikal/Tipologi/Studi masalah  

individual (psikologi atau psikiatri

b. Metode sekunder :  Sosiologis (berhubungan dengan 

pranata, kelompok dan wilayah) atau (eksperimental / 

ramalan) atau operasional (operasional research)

Menurut Mannheim, maka berdasar pengamatannya 

atas penelitian-penelitian kriminologi yang berlangsung 

dan dilaporkan, maka setiap penggunaan salah satu metode 

sekunder harus dibarengi dengan pemakaian salah satu (atau 

lebih) metode utama. Selanjutnya ia ingin menegaskan pula 

bahwa dalam metode utama ini, metode tipologi berada di 

antara dua metode yang berbeda yang sangat besar (ekstrem), 

yaitu metode statistikal dan metode studi masalah  individu. Yang 

satu memfokuskan perhatiannya pada aspek massal kriminalitas 

dan yang lainnya pada masalah  kriminalitas individual (seringkali 

pula dikaitkan dengan pendekatan kuantitatif dan pendekatan 

kualitatif)

Beberapa metode penelitian lain yang belum masuk 

kategori diatas, yang sebenarnya merupakan varian dari metode 

statistikal dan metode sosiologis yaitu : Prediction tables, Survey 

research, secondary analysis, participant observation techniques, 

dan unobtrusive methods (Hagan, 1982).40

a. Prediction tables (penelitian prediksi) dilakukan untuk 

menyusun table prediksi yang dapat menentukan 

probabilitas suksesnya seseorang menjalani masa parole-nya 

(kelepasan bersyarat) atau

b. kemungkinan seorang anak menjadi anak delinkuen. 

Penelitian ini mempergunakan records masalah -masalah  individual 

dengan sejumlah faktor yang diambil dari arsip ini  dan diolah 

secara statistik. Penelitian prediksi antara lain mempergunakan 

cara mempelajari perkembangan lebih lanjut kelompok-kelompok 

pelanggar hukum khususnya mereka yang telah mengalami 

berbagai cara pembinaan di penjara. 

Penggunaan metode tipologi dalam penelitian kriminologi 

sudah dimulai sejak Lombroso. Seringkali pula penelitian semacam 

ini mencari hubungan antara tipe konstitusi (badan) dan faktor-

faktor laon, seperti faktor kepribadian dan faktor yang bersifat 

sosio kultural. Tipologi ini sring dipergunakan sebagai dasar 

penelitian misalnya tipologi Sheldon. Tetapi dipergunakan untuk 

menjelaskan penemuan yang diperoleh dalam penelitian,seperti 

Clinard (1957) yang membedakan antara individual criminal 

pada satu pihak dan career criminal pada pihak lain. Atau Whyte 

(1955) yang membedakan obyek penelitiannya antara corner boys 

dan college boys. sedang  Scharg (1961) dengan berdasar 

teori sub-kebudayaannya mencoba membuat tipologi nara pidana 

berdasar role alternative-nya sebagai : pro social, anti social, 

pseude sosial dan asosial.

Metode eksperimen banyak dipergunakan dalam penelitian 

ilmu kesehatan dan psikologi. Dalam kriminologi penggunaan 

metode ini dapat dianggap bertentangan dengan rasa keadilan. 

Namun demikian, ada  dua buah proyek penelitian 

besar yang sangat terkenal dalam pustaka kriminologi, yaitu: 

Cambridge Somerville Youth Study (1951), dan Highfields 

Experiment (1958). Pada penelitian pertama ingin diuji hipotesa 

“bahwa delinkuensi anak dapat dicegah dengan cara membina 

anak-anak yang telah menunjukkan kecenderungan ke arah itu, 

melalui bantuan seorang pekerja sosial yang bertindak selaku 

pembimbing dan teman”. sedang  pada penelitian kedua 

ingin diuji “apakah pidana penjara yang lama, dalam masalah -masalah  

tertentu dapat diganti dengan probation (pidana bersyarat) yang 

dengan dengan pidana penjara pendek dengan guided group 

interaction (interaksi kelompok dengan pengarahan). 

Namun, untuk melaksanakan penelitian dengan desain 

eksperimental harus memenuhi kriteria sebagai berikut:41

a. ada  dua atau lebih variabel independen yang 

dibandingkan mana yang sungguh-sungguh memengaruhi 

variabei dependen. Dari dua atau Iebih variabel independen, 

ada yang dijadikan variabel eksperimental dan ada yang 

Inerupakan variabel pengendali.

b. Variabel eksperimental yaitu  variabel yang akan diukur 

pengaruhnya terhadap variabel dependen. Variabel ini 

juga disebut sebagai variabel treatment sebab variabel 

ini diujicobakan (pengaruh variabel independen), sedang 

variabel pengendali tidak.

c. Menetapkan anggota sampel ke dalam kelompok eksperimen 

atau ke dalam kelompok pengendali harus memakai  

asas pengacakan (randomisasi).

d. Setiap anggota sampel eksperimen harus mempunyai 

pasangan yang sama cirinya dengan salah satu anggota 

sampel pengendali (matching).

Penelitian operasional (action research) letaknya dekat dengan 

penelitian eksperimen. Penelitian ini didesain agar ada  

hubungan yang erat antara theoritical research dan practical action. 

Dalam penelitian ini para peneliti bekerja erat dengan para praktisi. 

Dalam penelitian semacam ini para peneliti tidak saja, misalnya 

mempelajari hubungan broken homes dengan delinkuensi anak, 

tetapi sekaligus misalnya, mendirikan perkumpulan remaja 

dimana anak-anak ini dapat menjadi anggota. Sambil mempelajari 

permasalahan hubungan tadi, dipelajari pula efek bimbingan dan 

suasana perkumpulan ini  pada kecenderungan anak untuk 

tetap menjadi delinkuen.

Adapun sosiological method di sini yaitu  metode yang 

dipergunakan khususnya dalam sosiological criminology 

untuk membedakannya dengan biological and psycological 

criminolpgy, dan erat kaitannya dengan obyek studinya. Secara 

garus besar obyek studi ini dapat dibedakan sehubungan dengan 

permasalahanya yaitu mengenai: 

a. pranata-pranata sosial, seperti kelas sosial, keluarga dsb

b. hubungan antar individu sebagai pribadi mauoun sebagai 

anggoita kelomppok seperti : komunitas, sekolah, lembaga 

pewargaan, organisasi masayarakat dll

c. wilayah geografi

Metode pengamatan (participant observation) termasuk 

dalam metode sosiologis (metode pengamatan sangat 

dianjurkan dalampenelitian yang masih angat bersifat awal atau 

penjajakan). Begitu pula dengan unobstrusive method (metode 

“tidak menyolok”) lainnya yaitu: penggunaan bahan dokumen 

seperti: arsip,data yang telah tersaji, autobiografi, dan buku 

harian. sedang  survey research dan secondary analisis dapat 

dikategorikan dalam metode statistikal, sebab dalam survey 

banyak dipergunakan analisis statistik sedang  secondary 

analysis dapat dilakukan pada statistik kriminal resmi.

Survei korban kejahatan, sebagaimana makna dari kata 

yang dipakai , yaitu  suatu survei sosial yang bertujuan 

mengetahui proporsi korban kejahatan di warga. Melalui 

pengetahuan tentang proporsi korban kejahatan di warga, 

maka secara langsung akan diketahui pula proporsi kejahatan di 

warga. Dengan demikian, dalam survei korban kejahatan, 

yang merupakan populasi penelitian yaitu  populasi penduduk 

dan bukan populasi korban kejahatan.

Survei pengakuan diri sering juga disebut sebagai studi 

pengakuan diri. Ini yaitu  salah satu bentuk dari survei yang 

mencoba mencari informasi tentang proporsi tingkah laku 

pelanggaran hukum yang pemah dilakukan oleh anggota 

warga. Populasi dari survei ini yaitu  populasi penduduk. 

Namun demikian, ada juga survei pengakuan diri yang 

membatasi populasinya pada populasi anak atau remaja yang 

tindakan pelanggaran hukum dan penyimpangannya masih 

dikategorikan sebagai kenakalan.

Pengukuran keseriusan kejahatan yaitu  suatu cara untuk 

menetapkan tingkat keseriusan kriminalitas pada waktu atau 

tempat tertentu dengan memperhitungkan perbedaan bobot 

keseriusan dari masing-masing bentuk kejahatan. Cara yang 

menurut pendapat warga. Model pengukuran ini ditempuh 

dengan pertimbangan bahwa masing-masing bentuk kejahatan 

mempunyai bobot keseriusan yang berbeda. dilakukan yaitu  

menetapkan nilai (skor) untuk masing-masing bentuk kejahatan.

Pengukuran penggentarjeraan tadi tidak diterapkan pada 

individu, tetapi pada warga. Dengan demikian, pengukuran 

penggentarjeraan ini harus mencerminkan pola tingkah Iaku 

warga. BiIa kita memerhatikan rumusan di atas, maka hukum 

dan penghukuman pada dasamya yaitu  suatu eksperimen. 

Pembuatan undang-undang dan para hakim yang menjatuhi 

hukuman dan yang menjatuhi hukuman secara tidak sadar 

berasumsi bahwa ancaman hukuman yang dicantumkannya dan 

hukuman yang dijatuhkan member dampak penggentarjeraan.45

Secara umum dapat dikatakan bahwa residivisme yaitu  

suatu keadaan yang menunjukkan tingkat atau pengulangan 

kejahatan di warga. Pola pengulangan kejahatan ini tidak 

memedulikan apakah tindakan kejahatan yang dilakukan sama 

atau tidak. Dengan pengertian umum seperti ini akan sulit 

dicari metode penelitian yang tepat untuk mengukur tingkat 

residivisme di warga. Sebab, meneliti pola pengulangan 

kejahatan yang tidak pemah diketahui oleh pranata sistem 

peradilan pidana akan Sulit untuk memperoleh data yang 

akurat Penggunaan metode pengakuan diri, barangkaii, dapat 

dipakai . Tetapi melalui metode pengakuan diri kita hanya 

akan memperoleh informasi yang amat umum, yang niiai ilmiah 

dan kegunaan untuk pembuatan kebijakan juga rendah.46

Studi peramalan ini sudah banyak dilakukan dalam dunia 

kriminologi, khususnya yang berhubungan dengan pembinaan 

terpidana penjara, atau mammal kemungkinankemungkinan 

seseorang menjadi delinkuen. Dalam kehidupan praktis 

pembinaan terpidana penjara, khususnya tentang anak, 

dalam proses peradilan anak diperlukan adanya penelitian 

kewargaan (social assessment) untuk memperkirakan 

kemungkinan masa depan tingkah laku anak. Perkiraan ini 

penting bagi sistem peradilan pidana anak, susaha hakim dapat 

memberikan keputusan yang tepat tentang disposisi apa yang 

akan diberikan bagi anak.

Karier kriminal dalam kriminologi diteliti dalam dua 

dimensi. Pertama, penelitian karier kriminal diteliti sebagai 

aspek individual yang berhubungan dengan proses seseorang 

menjadi kriminal (penyimpang sekunder). Dalam penelitian 

karier kriminal aspek individual ini, metode penelitian yang 

dipakai  yaitu  studi masalah  individual. Dimensi kedua, 

mengukur proporsi orang dalam populasi yang menjalani karier 

sebagai kriminal (pelaku penyimpangan sekunder).48

Tingkah laku kolektif yaitu  salah satu dari tindakan 

sosiai dalam bentuk yang sama yang dilakukan oleh orang 

banyak dengan kepentingan dan tujuan yang sama sebagai satu 

kesatuan. Orang banyak ini  dalam melakukan tindakan 

yang sama tadi tidak berada dalam bentuk organisasi yang 

terstruktur dan terjadinya tindakan bersama tadi secara tiba-

tiba, tidak berlangsung lama, dan dapat berubah-ubah bentuk 

secara cepat.

Tingkah laku kolektif dengan demikian berbeda dari 

tingkah laku individual. Dalam tingkah laku kolektifini  

setiap individu yang terlibat di dalamnya sekadar merupakan 

salah satu unsur dari kolektifa. Karakter dari tingkah laku kolektif 

sangat berbeda dari karakter individu yang mendukungnya 

dalam arti apa yang dilakukan oleh individu saat melakukan 

tingkah laku kolektif tidak sama dengan karakter asli pribadinya. 

Dengan kata lain, tindakan sosial yang dilakukan dalam 

kerangka tingkah laku kolektif bukan merupakan pola tingkah 

laku dari individu ini .

Metode feminisme yaitu  multiteknik, tetapi feminisme 

mengkritik positivisme yang dikatakannya sebagai metode iaki-

laki yang menekankan pada kompetisi individual, dominasi dan 

pengendalian. Sebaliknya, feminisme menekankan akomodasi dan 

secara bertahap menghasilkan keterikatan makhluk manusia.

Posisi paradigmatik feminisme yaitu  sebagai berikut:50

a. Penelitian feminisme menekankan subjektivitas, empati, 

berorientasi pada proses dan kehidupan sosial inklusif.

b. Penelitian feminisme lebih merupakan bentuk penelitian 

aksi.

c. Penelitian feminis, mengkritik semua metode penelitian 

yang lain sebagai bias gender, sebagai akibat bekerjanya 

struktur sosial yang didominasi laki-laki. 

d. PeneIitian-peneiitian selain feminisme hanya menjadikan 

laki-laki sebagai sampel, tetapi digeneralisasi sebagai fakta 

tentang manusia.

e. Mengabaikan pembagian sosial berbasis gender, hanya 

fokus pada masalah laki-laki dengan tradisi peran laki-laki.

f. Memahami masalah perempuan, peneliti harus menyadari 

realitas gender.

Satu hal yang tidak boleh lupa bahwa untuk memahami 

sebuah fenomena kejahatan dan melakukan penelitian dalam 

bidang kriminologi, memerlukan pengungkapan atas:51

1. Akar yang lebih luas dari kejajahatan. Kejahatan dijelaskan 

dengan melihat kondisi-kondisi struktural yang ada 

dalam warga dan menempatkannya dalam konteks 

ketidakmerataan dan ketidakadilan dan kaitannya dengan 

perubahan-perubahan ekonomi dan politik dalam warga 

2. Faktor-faktor pencetus langsung dari kejahatan, sebagai 

akibat tanggapan, reaksi dan perwujudan tuntutan-tuntutan 

struktural dan secara sadar kejahatan dipilih sebagai cara 

pemecahan masalah-masalah eksistensial dalam warga 

yang penuh kontradiksi 

3. Dinamika sosial yang melatarbelakangi tindakan-tindakan 

yakni hubungan antara keyakinan dengan tindakan

4. Reaksi sosial yang dilakukan oleh orang-orang lain, kelompok-

kelompok atau alat-alat pengendalian sosial terhadap kejahatan 

dengan melihat bentuk, sifat dan luasnya reaksi sosial

5. Akar yang lebih luas dari pada reaksi sosial, oleh sebab pada 

dasarnya reaksi sosial bersumber pada prakarsa-prakarsa 

politis yang    terikat pada struktur ekonomi dan politik

6. Reakasi pelaku atas penolakan atau stigmatisasi terhadapnya, 

apakah reaksi itu dihayati atau ditolak, menyerahkan atau 

tidak dalam hubungannya dengan akibat reaksi sosial atas 

tindakan-tindakan selanjutnya pelaku kejahatan.

Menurut Ian Taylor dan kawan-kawannya, arah dan 

persistensi kejahatan harus secara konstan dikaji dalam ruang 

lingkup analisa teoritik ini  diatas, seraya secara dialektis 

dijelaskan satu sama lain.52

Selain metodologi yang dipakai , ada hal yang tak 

kalah pentingnya yaitu Etika dalam penelitian kriminologi. 

Menurut Hagan perilaku etis dalam penelitian yaitu  tanggung 

jawab moral yang terikat pada penilaian moral mendalam; 

kepatuhan membuta pada daftar periksa (checklist) akan terlalu 

menyederhanakan sebuah keputusan yang sangat kompleks.

Mulai tahun 1998 Akademi Ilmu Peradilan Pidana maupun 

Perhimpunan Kriminologi Amerika mulai menyusun kode etik 

dan kemudian mengadopsinya, diantaranya yaitu :

a. Peneliti harus mengusahakan standar teknis tertinggi dalam 

penelitian

b. Mengerti keterbatasan penelitian

c. Melaporkan seluruh temuan

d. Menyampaikan dukungan keuangan dan sponsor lainnya

e. Menghormati komitmen 

f. Menjadikan data tersedia bagi peneliti lain di masa depan

g. Tidak menyelahgunakan posisi sebagai dalih tidak jujur 

untuk mengumpulkan informasi intelijen

h. Orang yang menjadi subyek penelitian berhak mendapat 

penjelasan penuh tujuan penelitian

i. Subyek berhak atas kerahasiaan. Ini mewajibkan peneliti 

untuk melindungi identitas subyek penelitiannya

j. Penelitian tidak boleh menghadapkan subyek melebihi 

risiko minimal, jika risiko lebih besar dari risiko dalam 

kehidupan sehari-hari diperlukan persetujuan untuk itu

k. Menghindari pelanggaran privasi dan melindungi populasi 

yang rentan 

l. Penelitian harus memenuhi persyaratan perlindungan 

subyek manusia yang diberlakukan oleh lembaga-lembaga 

pendidikan dan penyandang dana

m. Para peneliti harus mengakui dengan semestinya kerja-kerja 

pihak lain

n. Kriminolog berkewajiban menjaga tidak timbulnya 

ketidakadilan sosial seperti diskriminasi, penindasan atau 

pelecehan dalam pekerjaan mereka 

Salah satu persoalan etika yang ada di dalam penelitian 

sosial yaitu  Stanford Prison Experiment atau Eksperimen 

Penjara Stanford yang dilakukan oleh Philip Zimbardo pada 

tahun 1972, 1973 dan 1974. Kisah nyatanya ini  diangkat 

ke dalam sebuah film yang berjudul sama dengan nama 

eksperimennya, dimana Philip Zimbardo sebagai professor di 

bidang psikologi ingin mengetahui bagaimana efek kekuasaan 

(power) yang dimiliki oleh petugas penjara atau sipir kepada 

para narapidana. Dia mengiklankan lowongan ini  di koran 

dan sejumlah pemuda laki-laki bersedia ikut dalam eksperimen 

ini  dengan kontrak sejumlah uang per harinya. Mereka 

disuruh memilih peran yang akan dimainkan, menjadi sipir 

atau tahanan.

Di waktu yang sudah ditentukan bersama, mereka 

dikondisikan seolah-olah telah melakukan perbuatan jahat atau 

kriminal kemudian dijadikan tersangka oleh polisi. Beberapa 

dari mereka bahkan ditangkap oleh polisi didepan anggota 

keluarganya. Eksperimen ini  berlokasi di sebuah lorong 

di Universitas Stanford yang situasi ruangannya betul-betul 

dibentuk semirip mungkin dengan penjara, lengkap dengan 

peralatan dan makanan yang sering diberikan di penjara. 

Penelitian ini  menjadi bermasalah saat kondisi 

psikologis dari subyek eksperimen yang menjadi tahanan merasa 

dipermalukan, direndahkan sehingga muncul depresi dan 

membuat para subyek ketakutan seakan-akan mereka benar-

benar bersalah. Hal ini  menjadikan beberapa psikolog 

yang lain menilai bahwa percobaan ini  berlebihan.

Para subyek yang menjadi sipir atau petugas penjara 

memberikan testimoni setelah dilakukannya percobaan ini , 

mereka tidak menyangka dengan role play yang demikian bisa 

membuat perilaku mereka berubah drastis, semenjak itu subyek 

menjadi sadar dengan kekuatan kekuasaan. 

  

II ALIRAN/MADZHAB YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN KRIMINOLOGI

Awal mula perkembangan kriminologi tidak dapat disangkal 

yaitu  berasal dari penelitian C. Lombroso (1876). Bahkan 

menurut Pompe (dikutip dari Saleh, Roeslan: 1983), Lombroso 

dipandang sebagi salah satu tokoh revolusi dalam sejarah hukum 

pidana, di samping Cesare Beccaria (1764). Namun ada pendapat 

lain yang mengemukakan bahwa penelitian ilmiah tentang 

kejahatan justru bukan dari Lombroso melainkan dari Adolpe 

Quetelet (1874), seorang Belgia yang memiliki keahlian dalam 

bidang matematika. Bahkan darinyalah berasal “statistik kriminil” 

yang kini dipergunakan terutama oleh pihak kepolisian di semua 

negara dalam memberikan deskripsi tentang perkembangan 

kejahatan.54 Banyak dari kriminolog awal yang banyak berprofesi 

sebagai pengacara, doctor, filosof atau sosiolog yang memiliki 

ketertarikan untuk memperbarui hukum pidana.

Hasil penyelidikan pionir-pionir kriminologi di atas 

sesungguh nya dapat dikembalikan kepada pengaruh besar dari 

aliran-aliran yang berkembang pada abad 18 dan 19 (Williams III 

& Mcshane, 1988).

Aliran-aliran yang sering dikenal sebagai “schools” dalam 

kriminologi menunjuk kepada proses perkembangan pemikiran 

dasar dan konsep-konsep tentang kejahatan dan pelakunya. 

Secara garis besar pemikir-pemikir kriminologi menurut Vold 

dan Bernard (1979) terbagi menjadi tiga yaitu madzhab klasik, 

madzhab positivis dan madzhab kritikal (critical criminology)

54 Romli Kartasasmita, Op. Cit. hal. 1

34  Kriminologi: Sebuah Pengantar34  Kriminologi: Sebuah Pengantar

Aliran/Madzhab yang......

A. Madzhab Klasik

Pelopornya : Cesare Bonesana, Marchese de Beccaria 

(1738-1794), yang kemudian pemikirannya dimodifikasi oleh 

madzhab neo-klasik melalui kode penal Prancis 181955.

a. Madzhab ini berkeyakinan bahwa perilaku manusia 

ditentukan sebagian oleh faktor-faktor biologis, tetapi 

sebagian besar merupakan pencerminan karakteristik dunia 

sosial kultural di mana manusia hidup.

b. Pemidanaan sebagai cara untuk menanggulangi kejahatan 

(control of crime) dapat dibenarkan ( merupakan 

pembenaran pula untuk hukum pidana dan sistem peradilan 

pidana yang berlaku di dunia saat ini).

Selain itu, mazhab ini juga mengajarkan mengenai hal-hal 

berikut ini :

1. Perihal Asal Mula Hukuman

Hukuman hanya dapat dilakukan oleh Negara yang 

didasari oleh adanya motif untuk mencegah tiap individu 

kembali pada perangainya yang saling menjatuhkan satu 

sama lain. Dalam hal ini, apa yang menjadi dasar hukuman 

yaitu merupakan hukum yang mana pada hakikatnya 

merupakan serangkaian kebebasan yang dikorbankan 

oleh setiap individu dalam warga untuk mencapai 

kedamaian.

2. Perihal hak untuk Menghukum

Hak untuk menghukum didasari dari pendapat 

Monntesquieu yang menyatakan bahwa setiap tindakan 

manusia kepada manusia lainnya tanpa kebutuhan 

mendesak yaitu  lalim. Dari cara pandang ini dapat ditarik 

simpulan bahwa kebutuhan untuk menciptakan manusia 

yang bebas dari kebiadaban yaitu  sangat mendesak, dari 

situlah muncul hak untuk menghukum ini.

3. Akibat Prinsip yang tadi disebutkan

sebab hukum merupakan ciptaan warga, maka 

individu dalam warga akan terikat pada hukum 

dalam warga ini  begitu pula sebaliknya. 

Pengkhianatan dari hukum ciptaan warga itu yaitu  

asal mula munculnya potensi anarkis. saat hal itu terjadi, 

baik Negara melalui pemerintah walaupun memiliki hak 

utamanya untuk menjadi perwakilan dalam membuat 

hukum dalam warga ini , tapi toh mereka tetap 

tidak dimungkinkan untuk melakukan penilaian untuk 

menilai apakah suatu individu dalam warga melakukan 

pelanggaran atau tidak, sebab pada dasarnya para penguasa 

ini juga merupakan individu yang merupakan bagian dari 

warga itu pulalah. Pada titik inilah, maka hakim 

dibutuhkan sebagai pihak ketiga yang akan memberikan 

penilaian terhadap fakta yang bisa berupa penyangkalan 

atau penegasan tentang adanya pelanggaran ini .

4. Perihal penafsiran hukum

Dalam konsep pidana, hakikatnya hakim tidak 

diperkenankan untuk melakukan penafsiran hukum. Hal 

ini dipicu  sebab hakim bukanlah pembuat undang-

undang. Apa yang diperkenankan untuk dilakukan oleh 

hakim yaitu  penalaran terhadap suatu produk undang-

undang. Dalam hal ini tidak dapat dipungkiri akan 

ditemukan beberapa hal kesalahan dalam undang-undang 

yang mewajibakan pembuat undang-undang untuk 

melakukan revisi terhadapnya. Namun, hal ini  hanya 

dianggap sebagai gangguan biasa. Sebenarnya yang paling 

berbahaya yaitu  menafsirkan hukum untuk kepentingan 

kekuasaan penguasa.

5. Perihal ketidakjelasan hukum60

Ketidakjelasan hukum yaitu  kejahatan yang tidak 

kalah dibanding dengan penafsiran hukum yang salah. 

Dalam hal ini untuk menghindari hal ini  diperlukan 

keberadaan hukum tertulis. Pada intinya agar menjadi 

pedoman warga untuk memahami hukum itu sendiri.

6. Perihal Proporsi dan hukuman61

Hukuman harus diberikan dengan proporsi yang pas. 

Hukuman yang sama pada suatu perbuatan yang berbeda 

tingkat kejahatannya akan mengakibatkan terdorongnya 

individu untuk melakukan kejahatan yang lebih berat 

sebab keuntungan dalam melakukan kejahatan yang lebih 

berat biasanya juga berat (besar).

7. Perihal memperkirakan tingkat kejahatan62

Tingkat kejahatan pada hakikatnya diukur berdasar 

tingkat cedera yang dialami oleh warga. Dalam hal 

ini diperlukan suatu hukum pidana untuk setiap kejahatan 

sebagai tolak ukurnya. Hal ini dilakukan untuk mencegah 

adanya kesewenangan pendapat liar warga yang akan 

memberikan penilaian baik dan buruk tidak berdasar 

suatu apapun melainkan diri mereka sendiri.

8. Perihal Divisi Hukuman63

ada  tiga kelas dalam kejahatan yaitu kejahatan 

dengan sesaat bersifat destruktif terhadap warga 

dan wakilnya, kejahatan menyerang keamanan pribadi dari 

kehidupan, property dan kehormatan individu, dan yang 

terakhir kejahatan yang berhubungan dengan tindakan-

tindakan melawan hukum yang berhubungan dengan 

kebaikan umum warga.

9. Perihal kehormatan64

Kehormatan pada dasarnya muncul setelah warga 

terbentuk. Beberapa kelompok memakai  kehormatan 

sebagai dalih desain ambisiusnya, atau sebagai kesaksian 

atas kebaikan orang-orang sombong, atau memang hak dari 

orang-orang jujur. Pada dasarnya kehormatan toh hanya 

berada pada Negara-negara yang tidak lalim. sedang  

sebaliknya, kehormatan manusia dibeberapa Negara yang 

lalim dianggap tidak ada.

10. Perihal berduel

Berduel di inisiasi pada zaman dahulu oleh orang-

orang yang membutuhkan penghargaan besar dari orang 

lain. Dalam perkembangannya, pelanggaran dalam kaidah 

ini langsung dijatuhkan melalui hukuman mati. Beberapa 

orang kemudian mengubahnya menjadi hukuman isolasi 

yang tujuannya menajdikan objek abadi yang hina.

11. Perihal kejahatan yang mengganggu kedamaian Publik66

Kejahatan yang menggnggu kedamaian public dan 

ketenangan warga Negara seperti huru hara dan kerusuhan di 

jalan-jalan publik yang dimaksudkan untuk perniagaan dan 

jalan para penduduk wacana fanatik yang membangkitkan 

hasrat orang banyak yang ingin tahu dan mendapatkan 

kekuatan dari jumlah pendengar mereka yang antusias 

mendengarnya tanpa alas an apapun.

12. Perihal Maksud Hukuman

Tujuan hukuman yaitu  mencegah penjahat 

mencederai lebih lanjut warga dan mencegah orang 

lain melakukan perbuatan yang sama. Pada pokoknya 

hukuman itu diciptakan bukan untuk menyiksa, namun 

menjadikan suatu pengaruh pribadi dalam setiap individu 

untuk mencegahnya melakukan kejahatan.

13. Perihal Kredibilitas Saksi

Pada dasarnya setiap saksi yaitu  sama dan harus 

didengarkan di depan hukum. Selama saksi itu berkal 

sehat yang mampu menyusun pemikirannya dan memiliki 

perasaan-perasaan yang sama dengan orang lain. Namun, 

penilaian terhadap kredibilitas bukan terfokus pada saksinya 

melainakan terhadap inti dari kesaksian yang diberikan.

Bahwa tingkat penghukuman harus disesuaikan dengan 

tindak kejahatan yang dilakukan oleh individu. Penyesuaian 

itu juga meliputi keadaan warga, yang mana jika 

ditempatkan pada warga yang biadab yanga rtinya 

memiliki potensi jahat baik secara kuantitas maupun kualitas 

lebih tinggi maka tingkat penghukumannya haruslah lebih 

kuat untuk menjaga kedamaian dalam warga ini ,

Rekan Beccaria dari Inggris, yaitu Jeremy Bentham meminjam 

pemikiran Beccaria bahwa undang-undang harus menyediakan 

“kemaslahatan terbesar bagi sebanyak-banyak manusia”. Bentham 

juga disebut sebagai penganjur “ hedonism utilitarian” atau 

“kalkulus kebahagiaan” atau “Farmasi pidana”. Utilitarianisme 

yaitu  sebuah pandangan filsafat praktis yang menyatakan bahwa 

“kita harus sealalu bertindak untuk menghasilkan rasio sebesar 

mungkin kebaikan dibanding keburukan bagi siapa saha yang 

berkepentingan” (Hagan, 1996).70

Romli Kartasasmita menyimpulkan bahwa pemikiran 

aliran klasik yaitu  sebagai berikut:

a) Individu dilahirkan dengan kehendak bebas (free will) untuk 

menentukan pilihannya sendiri

b) Individu memiliki hak asasi diantaranya hak untuk hidup, 

hak kebebesan dan hak memiliki kekayaan

c) Pemerintah negara dibentuk untuk melindungi hak-hak 

ini  dan muncul sebagai hasil perjanjian sosial antara 

yang diperintah dan yang memerintah

d) Setiap warga negara hanya menyerahkan sebagian dari hak 

asasinya kepada negara sepanjang diperlukan oleh negara 

untuk mengatur warga dan demi kepentingan sebagian 

terbesar dari warga

e) Kejahatan merupakan pelanggaran terhadap perjanjian sosial, 

oleh sebab itu kejahatan merupakan kejahatan moral

f) Hukuman hanya dibenarkan selama hukuman itu ditujukan 

untuk memelihara perjanjian sosial. Oleh sebab itu tujuan 

hukuman yaitu  untuk mencegah kejahatan di kemudian hari

g) Setiap orang dianggap sama di muka hukum, oleh sebab itu 

seharusnya setiap orang diperlakukan sama.

Contoh pemikiran lainnya pada mazhab klasik yaitu  

kutipan dari Virginia Bill of Rights, yang diadopsi pada 12 Juni 

1776:72

Bagian 1. That all men are by nature equally free and 

independent, and have vertain inherent eights, of which, when 

they enter into a state of society, they cannot, by any compact 

deprive or divest their posterity; namely, the enjoyment of 

life and liberty, with the means of acquiring and possessing 

property, and pursuing and obtaining happiness and safety.

Bagian 2. That all power is vested in, and consequently 

derived from, the people; that magistrates are their trustees 

and servants…

Bagian 3. That government is, or ought to be, instituted for 

the common benefit, protection, and security of the people, 

nation or community; of al the various modes and forms of 

government, that is best which is capable of producing the 

greatest degree of happiness and safety

Bagian 4. That no man, or set of men, are entitled to exclusive 

or separate emoluments or privileges from the community

Bagian 8. That in all capital or criminal prosecutions a man hath 

a right to demand the cause and nature of his accusation, to be 

confronted with the accusers and witnesses, to call for evidence 

in hisa favor , and to a speedy trial by an impartial jury of twelve 

men of his vicinage, without whose unanimous consent he 

cannot be found guilty; nor can he be compelled to give evidence 

against himself; that no man be deprived if his liberty, except by 

the law of the land or the judgement of his peers.

Kritik yang ditujukan terhadap mazhab ini yaitu  tertuju 

pada teori yang diciptakan Beccaria, terutama pada pernyataan 

bahwa hukum tidak boleh menerapkan pidana kecuali yang 

jelas mutlak dibutuhkan; dan tidak seorang pun boleh dihukum 

kecuali dengan undang-undang yang disahkan sebelum delik 

dilakukan, dan diberlakukan sesuai ketentuan hukum yang 

sah. Pernyataan ini kita ketahui pula menjadi asas dasar yang 

dipelajari dan diterapkan dalam hukum pidana Indonesia, 

Beberapa analis mutahki mengemukakan bahwa pentingnya 

karya Beccaria mungkin dibesar-besarkan dan sesungguhnya 

dia kurang penting dibanding para reformis sosial lain abad 

kedelapan belas seperti Voltaire dan Bentham.

Beirne menyatakan risalah terkenal Beccaria Tentang 

Kejahatan dan Hukuman yaitu  aplikasi kebijakan kejahatan, 

buka rasionalitas dan humanism, melainkan “ilmu manusia” 

yang diilhami Skotlandia, yang menekankan utilitarianisme 

dan determinisme. Dia beranggapan bahwa Beccaria bukanlah 

pengusung kehendak bebas seperti yang disangka orang dan 

tulisan-tulisannya menunjukkan banyak sekali determinisme.74

B. Mazhab Positivisme

Pelopor teori ini yaitu  Cesare Lombroso (1835-1909), 

yang dianggap sebagai awal pemikiran ilmiah kriminologi 

tentang sebab musabab kejahatan (crime causation).75

a) Madzhab ini menentang pendapat madzhab klasik / neo 

klasik yang melihat manusia itu sebagai makhluk mempunyai 

kebebasan memilih perilaku (free will) dan selalu bersikap 

rasional dan hedonistik. Dengan pendekatan semacam 

ini ‘kausa kejahatan’ ( dalam arti luas ) dilihat sebagai 

tidak berimbangnya “cost” (hukuman) dan “benefit” (hasil 

kejahatan). Ketidak seimbangan ini perlu diperbaiki melalui 

sistem peradilan pidana (termasuk sistem pemidanaan) 

yang akan dapat mengurangi kejahatan. Caranya antara lain 

melalui studi tentang efektivitas hukum pidana (termasuk 

efektivitas kerja penegak hukum dan beratnya pidana yang 

diancamkan dan dijatuhkan). 

b) Penanggulangan kejahatan tidak dapat dilakukan 

melalui penjatuhan pidana saja. Menurut madzhab ini, 

penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan 

menyelesaikan kausa (sebab) terlebih dahulu.

Aliran positivisme dalam kriminologi dalam hubungannya 

dengan perspektif konsensus menyatakan bahwa studi 

kriminologi sebagian besar harus ditujukan pada usaha untuk 

mengerti atau menghayati keunikan pelaku kejahatan.

Dasar-dasar pemikiran paradigma positivist dapat diung-

kap kan sebagai berikut:

1. Tingkah laku manusia yaitu  merupakan hasil dari hukum 

hubungan sebab dan akibat. Tingkah laku manusia dibentuk 

oleh hubungan di maksud dan sebabnya secara relatif dapat 

diprediksi, sekalipun hubungan ini  dapat dimengerti.

2. Hubungan sebab-akibat ini  di atas dapat diketahui 

melalui metoda-metoda ilmiah yang sama dipergunakan 

untuk mengetahui atau memahami lingkungan alam dan 

fisik. Metode ilmiah ini  menitikberatkan pada kejahatan 

sebagai obyek yang relatif tetap, memperhatikan data yang 

obyektif dan kuantitatif, dan dianggap “bebas-nilai”.

3. Pelaku kejahatan mewakili seperangkat hubungan sebab 

akibat yang unik. Tingkah laku pelaku kejahatan secara 

obyektif berbeda dengan tingkah laku non-kriminal dan 

sebabnya harus mewakili suatu perangkat hubungan 

sebab-akibat yang berbeda.

4. Sekali hubungan sebab-akibat yang membentuk tingkah 

laku pelaku kejahatan dapat diketahui, tingkah laku kriminal 

dapat diprediksi dan diawasi dan pelaku kejahatan ini  

dapat diubah.

5. Masalah-masalah sosial, seperti kejahatan dapat diatasi 

dengan melakukan studi secara sistematis mengenai tingkah 

laku manusia

6. Tingkah laku kriminal yaitu  hasil dari kondisi abnormalitas. 

Abnormalitas ini mungkin terletak terletak pada diri individu 

atau juga pada lingkungannya

7. Tanda-tanda abnormalitas ini  dapat dibandingkan 

dengan tanda-tanda yang normal

8. Abnormalitas ini  dapat diperbaiki dan sebabnya 

penjahat dapat diperbaiki

9. “Treatment” lebih menguntungkan bagi penyembuhan 

penjahat; sehingga tujuan dari sanksi bukanlah menghukum 

melainkan memperlakukan atau membina pelaku kejahatan.77

Aliran positif yang dipelopori oleh para ilmuwan lebih 

mengutamakan keunggulan ilmu pengetahuan yang berkembang 

dari kenyataan hidup dalam warga. Para ilmuwan ini tidak 

cukup puas hanya dengan berpikir untuk menigkatkan dan 

memodernisasi peradaban masayarakat, melainkan mereka 

lebih banyak berkeinginan untuk menjelaskan semua gejala 

kehidupan yang terjadi di warga.

Aliran ini mengakui bahwa manusia dengan akalnya 

dengan kehendak bebas untuk menentukan pilihannya, 

tetapi aliran ini berpendapat bahwa kehendak mereka itu 

tidak terlepas dari faktor lingkungannya. Secara singkat dapat 

dikatakan bahwa aliran ini berpegang teguh kepada keyakinan; 

kehidupan seseorang dikuasai oleh hukum sebab-akibat (cause 

effect relationship).

Selanjutnya, Positivism mean an approach that studies 

human behavior through the use of the traditional scientific 

method. The focus is on systematic observation and the 

accumulation of evidence and objective fact within a 

deductive framework. Positivists, then, may study behavior 

from biological. A pshycological, or a sociological perspective. 

The point is not the perspective from which the study is done, 

but the assumptions that underlie the methodology for going 

the study.78 (positivism berarti pendekatan yang mempelajari 

perilaku manusia memakai  metode ilmiah tradisional. 

Fokusnya yaitu  penelitian sistematis dan akumulasi bukti 

dan fakta yang obyektif di dalam kerangka kerja deduktif. 

Positivistic, kemudian dimungkinkan mempelajari perilaku 

secara biologis. Sebuah pandangan psikologis atau sosiologis. 

Poinnya yaitu  bukan pendapat dari studi mana yang 

telah dilaksanakan, tetapi asumsi yang berada di bawah 

metodologi untuk melaksanakan studi.).

jika dibandingkan, konsep-konsep berpikir dari 

kedua aliran ini  diatas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai 

berikut:

a) Aliran klasik tidak dapat menjelaskan mengapa seseorang 

melakukan kejahatan,sedang  aliran positif justru 

sebaliknya. Aliran klasik lebih banyak mempersoalkan 

aturan yang seharusnya diberlakukan untuk memelihara 

ketertiban dalam warga. sedang  aliran positif 

lebih menekankan kepada usaha yang bersifat ilmiah untuk 

tujuan memelihara ketertiban melalui studi dan penelitian 

tentang tingkah laku manusia.

b) Aliran klasik cenderung untuk menempatkan pidana 

sebagai satu-satunya jalan keluar mengatasi pelanggaran-

pelanggaran terhadap apa yang telah disepakati warga 

(perjanjian sosial). sedang  aliran positif justru tidak 

menghendaki cara ini  diatas, oleh sebab aliran ini 

berpendapat setiap pelanggaran terhadap perjanjian sosial 

justru harus ditanggapi sebagai sesuatu yang abnormal 

sehingga tanggung jawab atas pelanggaran ini  bukan 

sepenuhnya berada pada si pelanggar, tapi juga pada 

warga secara keseluruhan. Dengan demikian aliran 

positif menghendaki agar jalan keluar mengatasi terjadinya 

pelanggaran yaitu  bukan untuk membalas melainkan 

untuk mencegah (seandainya tidak ada cara lain) terjadinya 

pelanggaran di kemudian hari

c) Bila diperhatikan dengan seksama landasan pemikiran kedua 

aliran ini, nampak bahwa konsep-konsep aliran klasik lebih 

relevan dengan perkembangan hukum pidana, sedang  

konsep-konsep aliran positif relevan bagi perkembangan 

studi kejahatan (kriminologi)

 Aliran klasik menerima sepenuhnya definisi kejahatan 

dari segi hukum, sedang  aliran positif menolak dan 

menerima definisi kejahatan dari segi psikologi.

C. Mazhab Kritik

Madzhab ini dimulai dengan masuknya perspektif 

interaksionis, misalnya oleh Howard S. Becker dengan “labeling 

approach to crime” (1963) dan yang kemudian mengembangkan 

pendekatan “sosiology of conflict” misalnya oleh Richard 

Quinney (1970) dan William J Chambliss & Robert B. 

Seidman (1971)80.

a) Tidak penting apakah manusia itu bebas memilih 

perilakunya (madzhab klasik) ataukah manusia itu terikat 

pada faktor-faktor biologis (fisik), sosial dan kultural. 

Pendekatan madzhab ini ditujukan pada proses-proses sosial 

yang mendasari dan membentuk dunia di mana manusia 

ini hidup. Menurut mereka jumlah kejahatan yang terjadi 

maupun karakteristik para pelaku kejahatannya ditentukan 

terutama oleh bagaimana hukum pidana itu dirumuskan 

dan dilaksanakan (pelaksanaan penegakan hukum). 

b) Penanggulangan kejahatan bukan dilakukan melalui 

penegakan hukum yang lebih efektif (madzhab klasik), 

bukan pula dengan menetralisasi kausa yang diketemukan 

melalui penelitian ilmiah (madzhab positivis), tetapi 

penanggulangan kejahatan itu dapat dilakukan melalui 

warga yang lebih demokratis (mengurangi proses 

konflik kausa yang tidak wajar dan mengurangi proses 

diskriminasi terhadap mereka yang kurang-kuasa) dan 

dengan pendekatan yang lebih manusiawi pada pelanggar 

hukum pemula “mengurangi labeling yang menimbulkan 

krisis jati diri dan “secondary deviance”)

c) Pendekatan ini melengkapi pendekatan madzhab positivis 

(sepanjang madzhab positivis mencoba menjelaskan 

tentang “primary deviance”). Pendekatan interaksionis 

mencoba memahami arti dari peristiwa kejahatan itu: 

bagi alat penegak hukum (criminal justice personel), bagi 

warga pada umumnya dan bagi kelompok-kelompok 

tertentu dalam warga ini . Pemahaman yang 

diperoleh ini akan memungkinkan kita menjelaskan reaksi 

sosial terhadap peristiwa kejahatan ini . Reaksi sosial 

dapat berupa yang diberikan oleh badan-badan resmi 

(badan penegakan hukum), maupun yang diberikan oleh 

kelompok-kelompok tertentu dalam warga.

a. Antropologi kejahatan (criminal anthropology) yang 

merupakan pengetahuan mengenai ciri-ciri fisik penjahat. 

Sebagai contoh yaitu  studi Lombroso tentang L’uorno’ 

Delinquents yang di zaman Nazi disalahgunakan untuk 

menghubungkan ciri-ciri rasial dengan kriminalitas. 

Selanjutnya, berkat pengaruh antropologi eksistaneisal, 

antropologi kriminal, kemudian dipelajari dalam suatu 

pengertian filosofis.

b. Psikologi kriminal yang mempelajari gejala kejiwaan 

penjahat dan Iingkungannya, sebab—sebab gejala itu 

dan apa arti hukuman dan pembinaan pelanggar hukum 

terhadap mereka. Psikologi kriminal juga meliputi deskripsi 

karir individu penjahat, mencari kondisi-kondisi yang 

membuat orang itu melakukan kejahatan, menemukan 

metode-metode untuk mempengaruhinya. Di samping itu 

dipelajari pula gejala kejiwaan dari mereka yang melakukan 

reaksi sosial terhaclap kejahatan. 

c. Psikiatri kriminal mempelajari penjahat yang perkembangan 

jiwanya terganggu, cacat atau tidak sehat. Bidang ini 

mencakup studi mengenai psikosa,-neurosa dan psikopathi. 

Psikiatri kriminal dibagi menjadi dua bagian yakni: 

1. psikopathologi yang mempelajari segala gangguan jiwa, 

dan

2. psikiatri klinis yang melakukan diagnosa dan 

pengobatan terhadap gangguan jiwa; 

d. Sosiologi kriminal mempelajari pengaruh warga 

terhadap - kejahatan dan penjahat dan hubungan antara 

reaksi Hukum Pidana dan warga.

81 Soerjono Soekanto, Henkie Liklikuwata, Mulyana W. Kusumah. 

Kriminologi Suatu Pengantar. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1986. 

Sementara itu mengenai “allied sciences” yang dikemukakan 

dalam diagram, Hoefnagels memberi penjelasan secara ringkas 

sebagai berikut:

a. Viktimologi yakni studi mengenai korban kejahatan dan 

korban penghukuman.

b. Penologi mengembangkan teori umum tentang hukuman 

dan akibatnya;

c. Teori umum peradilan pidana yang masih dalam’ tahap 

awal perkembangannya melalui pendekatan sebagai studi 

mengenai hukum acara pidana, melalui pendekatan ilmu 

pengetahuan alam sebagai studi kriminalistik, dari melalui 

pendekatan ilmu pengetahuan sosial yang meliputi studi 

tujuan sosial pemidanaan, pameran dannya, fungsi dan 

peranannya guna lebih jauh menyusun metode penanganan 

masalah -masalah  kejahatan, 

d. Teori pekerjaan sosial yang merupakan pengetahuan terapan 

untuk memberikan pertolongan pada individu-individu atau 

kelompok-kelompok dalam suatu cara yang secara metodis 

dibenarkan- Metode pekerjaan sosial antara lain: 

1. “social casework” yakni cara untuk membantu individu 

dengan melakukan diskusi-diskusi;

2. metode kerja kelompok dengan melakukan usaha agar 

individu memperoleh manfaat optimal dari interaksi 

kelompok;

3. ”Community Organization” yang direncanakan untuk 

menyelenggarakan kesejahteraan warga dalam 

daerah atau warga tertentu (merangsang kegiatan 

swakarsa dan swadaya warga).

e. Jurnalisme yang khusus befkaitan dengan kejahatan dan 

penghukuman.

Gambaran ini  dikemukakan untuk menunjukkan 

rumusan kriminologi yang diperluas, yakni sebagai suatu ilmu 

pengetahuan empiris yang untuk sebagian dihubungkan dengan 

norma hukum, yang mempelajari kejahatan dan proses-proses 

dan informal dari kriminalisasi dan dekriminalisasi, situasi 

kejahatan penjahat warga, sebab-sebab dan hubungan di 

antara sebab-sebab kejahatan, dan reaksi-reaksi dan respons-

respons resmi dan tidak resmi terhadap penjahat dan warga 

oleh pihak lain di luar penjahat.82

Adapun W.A. Bonger membagi mazhab-mazhab dalam 

kriminologi sebagai berikut: 

1. Mazhab Italia atau Mazhab Antropologi

Tokohnya yaitu  C. Lombroso yang pada pokoknya 

mengemukakan bahwa para penjahat dipandang dari sudut 

antropologi mempunyai tanda-tanda tertentu. Tengkoraknya 

mempunyai kelainan-kelainan. Roman muka juga lain daripada 

orang biasa, tulang dahi melengkung kc belakang. Pokoknya 

penjahat dipandang sebagai suatu jenis manusia tersendiri.

Lombroso juga mengemukakan hipotesa atavisme, 

yakni bahwa seorang penjahat merupakan Suatu gejala 

atavistis, artinya bahwa ia dengan sekonyong-konyong 

mendapat kembali sifat-sifat yang sudah tidak dimiliki oleh 

nenek moyangnya yang terdekat, tetapi nenek moyangnya 

yang lebih jauh. Perri, seorang murid Lombroso, lebih 

mengembangkan lagi teori ini. Dikatakannya bahwa rumus 

timbulnya kejahatan yaitu  hasil dari keadaan fisik, individu 

dan sosial. Pada suatu waktu unsur individulah yang tetap 

paling penting. ”Keadaan sosial memberi bentuk pada tetapi 

ini berasal dari bakatnya yang biologis, anti sosial (organis 

clan psikis)”.

2. Mazhab Prancis atau Mazhab Lingkungan

Mazhab ini pada dasarnya merupakan pengembangan 

dari ajaran Ferri yakni bahwa tiap kejahatan yaitu  hasil 

dan unsur-unsur yang ada  dalam individu, warga 

dan keadaan fisik.

Mazhab Prancis atau Mazhab Lingkungan Tokoh 

terkemukanya yaitu  A. Lacassagne (1843 — 1924) dengan 

ajarannya yang berkata bahwakeadaan sosial sekeliling 

adaIah pembenihan untuk kejahatan. Gabriel Tarde, tokoh 

penting lain ajaran ini, mengemukakan bahwa kejahatan 

sebagai gejala sosiologis dikuasai oleh peniruan atau imitasi. 

Dikatakannya bahwa semua perbuatan penting dalam 

kehidupan sosial dilakukan di bawah kekuasaan contoh 

(dalam suatu pemerintahan, jika salah satu orang yang paling 

berpengaruh melakukan korupsi maka ini akan dijadikan 

contoh bagi seluruh karyawan pemerintahan lainnya sebab 

ada contoh yang dibiarkan tumbuh di sekitar lingkungannya 

tanpa ada filter baik dan buruk.)

Pada bagian-bagian Iain buku ini dikupas pula beberapa 

perkembangan pemikiran dalam Kriminologi, perspektif 

dan paradigma. Di dalam Kriminologi dan arus pemikiran 

mutakhir dalam Kriminologi terutama sejak tahun 1960-an.

3. Mazhab Spiritualis

M. De Baets mengajarkan bahwa makin meluasnya, 

juga pada Iapisan pengasingan diri terhadap Tuhan dan 

pandangan hidup dan pandangan dunia yang berdasar 

pandangan ini, yang sama sekali kosong dalam hal 

dorongan-dorongan moral, yaitu  merupakan dasar yang 

hitam di mana kebusukan dan kejahatan berkembang 

dengan subur.

Mazhab positivistic

4. Aliran Chicago (Chicago School)

Di dalam aliran Chicago, dijelaskan bahwa : 

Human are social creatures, and their behavior is a product of 

their social environment, Social environments provide cultural 

values and definitions that govern the behavior of those who 

live within them, Urbanization and industrialization have 

created communities that have a variety of competing cultures, 

thus breaking down older and more cohesive pattern of values.

This breakdown, or disorganization, of urban life has resulted 

in the basic institutions of family, friendship group, and social 

group becoming more impersonal. As the values provided 

by these institutions become fragmented, several opposing 

definitions about proper behavior arise and come into conflict. 

Continued disorganization makes the potential for conflict 

even more likely. Deviant or criminal behavior generally 

occurs when behaves according to definitions that conflict with 

those of dominant culture. Social disorganization and social 

pathology are most prevalent in the centre city area, decresing 

with distance from that area. Crime and delinquency are 

transmitted by frequent contact with criminal traditions that 

have developed over time in disorganized areas of the city.84

Manusia yaitu  makhluk soSial dan perilakunya yaitu  

hasil dari lingkungan sosial mereka, Lingkungan sosial 

menyediakan nilai-nilai budaya dan artinya yang mengatur 

perilaku bagi siapa saja yang hidup dengan mereka , Urbanisasi 

dan industrialisasi telah menciptakan banyak komunitas yang 

memiliki beragam kultur kompetisi yang beragam, sehingga 

memiliki kerusakan menjadi lebih tua dan nilai dari pola yang 

lebih menyatu, Kerusakan atau disorganisasi dari kehidupan 

urban telah menghasilkan institusi dasar keluarga, kelompok 

pertemanan dan kelompok sosial menjadi lebih menyeluruh. 

Sebagai nilai yang terbagi-bagi yang dihasilkan institusi-

institusi ini, beberapa definisi yang berlawanan tentang 

perilaku yang baik timbul dan menjadi konflik. Dilanjutkan 

dengan disorganisasi yang membuat konflik berpotensial 

sama. Perilaku menyimpang atau kriminal secara umum 

terjadi saat perbuataan berdasar pengertian bahwa 

konflik bedan budaya-budaya yang dominan. Disorganisasi 

sosial dan patologi sosial yaitu  yang paling umum di pusat 

area kota, berkurang dengan seiring jarak dari area ini  

Kriminalitas dan kenakalan dipancarkan dari kontak frekuensi 

dengan tradisi kriminal yang telah dikembangkan sepanjang 

waktu dalam area disorganisasi atau kerusakan di kota.

5. Mazhab Ekonomi

Mazhab ini diilhami oleh para kriminolog Marxis 

melalui teori Marxis yang terkenal dengan teori 

kemunculan kapitalismenya. Willem Bonger merupakan 

salah satu kriminolog yang mengadopsi pemikiran Marxis 

tentang kapitalisme, menurutnya hukum pidana yang 

berkembang ialah tidak lebih menguntungkan kaum yang 

berpunya. Berkebalikan dengan warga prakapitalis 

yang menurutnya dicirikan oleh consensus dan altruism, 

warga kapitalistik menekankan egoism (mementingkan 

diri sendiri).85 berdasar hal ini  Bonger memandang 

bahwa kapitalisme dapat merangsang kejahatan muncul 

di warga dengan membuat kelas-kelas sehingga tiap 

warga memiliki akses dalam memenuhi kebutuhan 

yang berbeda-beda.

6. Mazhab Ekologis

Berkebalikan dengan teori Beccaria di karya keduanya 

yang dianggap Abad Kegelapan Kriminologi, A. M.m Guerry 

dari