gangguan jiwa 2

 

biaya biaya pengobatan adalah besarnya biaya biaya yang dikeluarkan oleh seseorang 

untuk melakukan pengobatan penyakit yang dideritanya. Kemampuan seseorang 

untuk mengeluarkan biaya biaya pengobatan berbeda–beda. Hal ini dapat dipengaruhi 

oleh kemampuan pendapatan ekonomi keluarga. Apabila keadaan ekonomi 

keluarga berkecukupan, kemungkinan ia dapat mengeluarkan biaya biaya untuk 

pengobatan penyakitnya dibandingkan dengan keadaan ekonomi keluarga yang 

serba kekurangan. Kondisi seperti ini dapat mempengaruhi kepatuhan terhadap 

program pengobatan yang dijalani. 

Efek samping adalah dampak dari obat-obatan yang tidak diinginkan. Efek 

samping yang terjadi terus menerus dapat memicu kendala dalam 

menjalankan kepatuhan terhadap terapi. Disamping itu, peninjauan sistemik 

terhadap semua penelitian yang diterbitkan tentang kepatuhan di negara maju dan 

berkembang menemukan adanya persamaan kendala pada kepatuhan yang sangat 

jelas dan faktor pendukung kepatuhan yang baik di antara semua orang di seluruh 

dunia. Adapun kendala - kendala ini antara lain yaitu lupa memakai obat atau 

terlalu sibuk, takut statusnya terungkap, mengganggu kehidupan sehari - hari atau 

jauh dari rumah, tidak memahami pengobatan, efek samping yang nyata dan 

diduga depresi atau keputusasaan,  penggunaan narkoba atau alkohol bersamaan, 

dan tidak percaya dengan obat - obatan (Alcorn, 2007). 

Dukungan keluarga dapat menjadi faktor yang sangat berpengaruh dalam 

menentukan keyakinan dan nilai kesehatan individu serta dapat juga menemukan 

tentang program pengobatan yang dapat mereka terima (Niven, 2002). Keluarga 

juga memberi dukungan dan membuat keputusan mengenai perawatan dari 

anggota keluarga yang sakit (Niven, 2002). Dukungan keluarga penting dalam 

kepatuhan terhadap regimen terapeutik pada ODGJ, sebab tidak dapat dilepaskan 

dalam standar tindakan keperawatan antara intervensi atau implementasi 

keperawatan terhadap pasien dan keluarga. 

Dukungan keluarga terhadap regimen terapeutik sampai pada tahap 

kepatuhan akan secara umum menanggulangi beban keluarga merawat ODGJ. 

Beberapa beban keluarga yang mempengaruhi regimen terapeutik selalu ada dan 

dalam tingkatan yang berbeda-beda pada setiap keluarga pasien, tetapi dengan 

46 

 

46 

 

dukungan keluarga yang optimal serta mencapai kepatuhan yang optimal juga 

akan mereduksi beban keluarga ini. 

 

 

 

 

 

 

47 

 

47 

 

BAB 3 METODE PENELITIAN 

 

3.1 OBYEK PENELITIAN 

Penelitian akan mendeskripsikan dan menganalisis mengenai model 

penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Provinsi benteng kota hutan terlarang . Sehingga 

dengan usaha penelitian ini, diharapkan dapat mendeskripsikan karakteristik 

ODGJ, dapat mengetahui model penanganan, dan dapat mengetahui dan 

menganalisis bentuk dan usaha yang harus dilakukan sebagai model penanganan 

ODGJ di Provinsi benteng kota hutan terlarang . 

Obyek penelitian dalam penelitiaan ini dibedakan berdasarkan karakterisitik 

peran masing-masing stakeholders dalam melakukan penanganan ODGJ, yaitu: 

(1) SKPD pelaksana kebijakan dari unsur pemerintah daerah dalam penanganan 

ODGJ yaitu Dinas Kesahatan dan Dinas Sosial, (2) Unsur Rumah Sakit Umum 

klinik setingkat puskesmas, Klinik dan Pengobatan Teraphy Tradisional yang melaksanakan 

pelayanan kesehatan jiwa, (3) Unsur Kelompok warga atau lembaga 

swadaya warga (NGo) yang menangani rehabilitasi ODGJ, dan (4) Unsur 

Keluarga ODGJ) sebagai pihak yang mendapatkan layanan kesehatan dan 

rehabilitasi gangguan jiwa baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun oleh 

warga. 

 

Setelah peneliti memperoleh data dari lapangan, maka selanjutnya peneliti 

mendiskusikannya kembali kepada informan berkaitan data yang telah diperoleh, 

dan mengklarifikasi apakah data yang disajikan sesuai dengan interpretasi 

peneliti. Selain diskusi sederhana dilakukan pula Forum Group Discusion (FGD) 

yang dilakukan dengan duduk santai dan tetap sedikit formal, dengan membuka 

percakapan berkaitan dengan data-data yang penulis peroleh dilapangan. Diskusi 

ini dilakukan pula untuk menambah wawasan dan melengkapi data-data yang 

dianggap masih kurang sempurna yang diperoleh di lapangan. 

Kemudian menyempurnakan atau melengkapinya kembali. Penulis juga 

berdiskusi dengan beberapa pakar yang lebih mengetahui sehubungan dengan 

topik penelitian. Para pakar atau pengamat/pemerhati warga, baik para pakar 

dari perguruan tinggi yang sesuai dengan spesialisasi bidang ilmunya dan juga 

para peneliti terdahulu yang pernah meneliti tentang model penanganan Orang 

dengan gangguan jiwa berbasis warga. 

 

Panduan pertanyaan secara tertulis dibutuhkan pula peneliti agar pertanyaan 

dapat terarah sesuai apa yang diharapkan, maka peneliti membuat secara garis 

besar dalam bentuk poin pertanyaan yang dituangkan dalam lembaran kertas 

secara terstruktur yang dirancang dan dibuat sendiri oleh peneliti. Penggunaan 

 

point pertanyaan secara tertulis, penelitian ini hanya dijadikan sebagai panduan 

pada saat wawancara terhadap informan. Panduan pertanyaan hanya sebatas alat 

atau cara yang digunakan untuk memandu peneliti mengajukan pertanyaan kepada 

setiap informan dengan berdasar pada setiap butir pertanyaan. Panduan 

pertanyaan tidak diserahkan kepada informan mengingat sebagian informan tidak 

bisa membaca dan memahami setiap point pertanyaan. Sehingga peneliti yang 

mengarahkan dan mengembangkan setiap point pertanyaan berkaitan dengan data 

yang dibutuhkan untuk kelengkapan penelitian.  

 

3.6 METODE ANALISIS DATA 

Dalam penelitian ini, data hasil wawancara dan pengamatan ditulis dalam 

suatu catatan lapangan yang terinci, data dari catatan lapangan inilah yang 

dianalisis secara kualitatif. Analisis data yaitu proses penyederhanaan data ke 

dalam formula yang sederhana dan mudah dibaca serta mudah diinterpretasi, 

maksudnya analisis data di sini tidak saja memberikan kemudahan interpretasi, 

tetapi mampu memberikan kejelasan makna dari setiap fenomena yang diamati, 

sehingga implikasi yang lebih luas dari hasil penelitian dapat dijadikan sebagai 

bahan simpulan akhir penelitian Analisa telah dimulai sejak pengumpulan data 

dan dilakukan lebih intensif lagi setelah kembali dari lapangan. Seluruh data yang 

tersedia di telaah dan direduksi kemudian diabstraksi sehingga terbentuk suatu 

informasi. Satuan informasi inilah yang ditafsirkan dan diolah dalam bentuk hasil 

penelitian hingga pada tahap kesimpulan. 

 

 

yang dipandang memiliki karakteristik obyek penelitian berbeda. Karakteristik 

penelitian dibedakan pada warga perdesaan dan wilayah perkotaan. Lokasi 

pertama adalah yang menggambarakan karakteristik warga perkotaan 

dilakukan di Kota mandalakrida dan Kota Tanggerang. Kedua adalah karakterisitik 

yang menggambarakan warga perdesaan yaitu wilayah Kabupaten 

teluk terigu dan Kabupaten kotalama . 

Pertama, Kota mandalakrida merupakan kota yang menjadi pintu perlintasan 

mobilitas penduduk antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Selain itu, Kota 

mandalakrida merupakan wilayah industri yang padat serta banyak area wisata. Selain 

itu, Kota mandalakrida memiliki kasus penderita ODGJ terbanyak yaitu 2923 jiwa 

(Dinkes Provinsi benteng kota hutan terlarang , 2017). Kedua, Kota Tanggerang Selatan (Tangsel). Kota 

ini merupakan wilayah kota penyangga Ibukota Negara yaitu DKI demak bintoro. Kota 

Tangsel ini dinilai mewakili fenomena karakterisitik wilayah warga 

perkotaan. Kota ini dipandang memiliki arus mobilitas manusianya cukup 

tinggi khusunya dari DKI demak bintoro umumnya dari luar wilayah Provinsi benteng kota hutan terlarang  

yang masuk ke benteng kota hutan terlarang . Kota Tangsel juga adalah kawasan industri, kawasan 

perbelanjaan, wisata dan pemukiman yang padat, yang memungkinkan fenomena 

gangguan jiwa cukup tinggi disebabkan akibat kehidupan ekonomi dan kehidupan 

sosial yang heterogen, dengan jumlah ODGJ sebanyak 338 jiwa (Dinkes Provinsi 

benteng kota hutan terlarang , 2017). 

Ketiga, Kabupaten kotalama . Wilayah ini merupakan gambaran dari 

warga yang sebagain besar perdesaan. Karakterisitik warga perdesaan 

bisa dikatakan situasi dan kehidupannya lebih banyak ditandai pada warga 

pertanian. Keempat, Kabupaten teluk terigu. Wilayah ini juga menggambarkan 

warga perdesaan, dimana situasi sosial ekonomi lebih banyak berhubungan 

kondisi pertanian. Selain itu, fenomena kasus pasung Kabupaten teluk terigu 

memiliki peringkat tertinggi yaitu sebanyak 27 kasus 

Pembahasan pada bab ini merupakan deskripsi hasil penelitian yang 

didukung dari dari beberapa sumber data, baik data sekunder maupun data primer 

yang dikumpulkan oleh Tim Peneliti. Data-data yang terhimpun diantaranya 

bersumber dari Dinas Sosial Provinsi benteng kota hutan terlarang , Dinas Kesehatan Provinsi benteng kota hutan terlarang . 

Selain itu data yang terhimpun didapatakan dari Dinas Sosial dan Kesehatan 

Kabupaten/Kota serta beberapa yayasan Panti Sosial yang melakukan penanganan 

ODGJ di Provinsi benteng kota hutan terlarang . Data ini dipandang merepresentatifkan 

karakterisitik objek penelitian. Pembahasan yang akan diuraikan diantaranya, 

Karakterisitik ODGJ, model penanganan ODGJ, kendala penanganan ODGJ, dan 

bentuk usaha model penanganan yang seharusnya dilakukan di Provinsi benteng kota hutan terlarang . 

 

4.1 KARAKTERISTIK ODGJ DI benteng kota hutan terlarang  

4.1.1 Karakterisitik Penyebab ODGJ 

Menurut UU No. 18 Tahun 2014, yang dimaksud orang dengan gangguan 

jiwa (ODGJ) adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, 

dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau 

perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan 

hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.  Sementara ODMK 

(orang dengan masalah kejiwaan) adalah orang yang memiliki masalah fisik, 

mental, sosial, pertumbuhan dan perkembangan, dan/atau kualitas hidup sehingga 

memiliki risiko mengalami gangguan jiwa (UU No. 18 Tahun 2014 Pasal (2 dan 

3). Karakterisitik ODGJ yang diuraikan adalah sesaui dengan definsi Berdasarkan 

UU ini yang dibagi pada dua gangguan kejiwaan, yaitu berdasarkan 

gangguan mental emosional dan gangguan jiwa berat. 

 

1) Gangguan Mental Emosional 

Gangguan mental emosional merupakan suatu keadaan yang 

mengindikasikan individu mengalami suatu perubahan emosional yang dapat 

 

berkembang menjadi keadaan patologis apabila terus berlanjut. Gangguan mental 

emosional merupakan istilah yang sama dengan distres psikologik. Kondisi 

ini merupakan keadaan yang mengindikasikan seseorang sedang mengalami 

perubahan psikologis. Berbeda dengan gangguan jiwa berat psikosis dan 

skizofrenia, gangguan mental emosional adalah gangguan yang dapat dialami 

semua orang pada keadaan tertentu, tetapi dapat pulih seperti semula. Gangguan 

ini dapat berlanjut menjadi gangguan yang lebih serius apabila tidak berhasil 

ditanggulangi. Perkembangannnya Berdasarkan hasil Riskesdas tahun 2007 

menunjukkan prevalensi gangguan mental emosional pada penduduk berumur ≥ 

15 tahun bisa dilihat pada tabel berikut: 

 

Tabel 4.1 Prevalensi Gangguan Mental Emosional pada Penduduk Berumur 15 

Tahun Ke Atas (berdasarkan Self Reporting Questionnaire-20)* menurut 

Kabupaten/kota di Provinsi benteng kota hutan terlarang , Riskesdas 2007 

 

No Kabupaten/Kota Gangguan Mental Emosional (%) 

1 Kabupaten teluk terigu 10,9 

2 Kabupaten tasikmalasia 7,1 

3 Kabupaten teluk berangkas 14,6 

4 Kabupaten kotalama  10,5 

5 Kota teluk berangkas 7,9 

6 Kota mandalakrida 16,9 

 benteng kota hutan terlarang  11,5 

*Nilai Batas Pisah (Cut off Point) ≥ 6 

Sumber: Riskesdas 2007, Kementrian Kesehatan RI 

 

Berdasarkan tabel di atas, diketahui prevalensi gangguan mental emosional 

pada penduduk yang berumur ≥ 15 tahun di Provinsi benteng kota hutan terlarang  sebesar (11,5%), hal 

ini hampir sama dengan prevalensi nasional (11,6%) di Tahun 2017. Di 

antara kabupaten/kota, prevalensi tertinggi di Kabupaten Kota mandalakrida (16,9%) 

 

diikuti Kabupaten teluk berangkas (14,6%) lebih tinggi dari prevalensi nasional. 

Kemudian prevalensi gangguan mental emosional paling rendah adalah 

Kabupaten tasikmalasia (7,1%) dan disusul Kota teluk berangkas sebesar (7,9%). 

 

Tabel 4.2 Prevalensi Gangguan Mental Emosional pada Penduduk 

berumur 15 Tahun ke atas di Provinsi benteng kota hutan terlarang , Riskesdas 2007 

 

 

 

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa prevalensi gangguan mental 

emosional meningkat sejalan dengan pertambahan umur. Kelompok yang rentan 

mengalami gangguan mental emosional antara lain perempuan, pendidikan 

rendah, tidak bekerja, tinggal di desa dan tingkat pengeluaran perkapita rumah 

tangga rendah. 

Adapun untuk gangguan mental emosional menurut hasil Riskesdas 2013 

di mana penilaiannya sama dengan tahun 2007 yang  menggunakan kuesioner 

serta metode pengumpulan data yang sama pula. Berikut di gambarkan prevalensi 

Provinsi benteng kota hutan terlarang  pada tabel berikut: 

 

Tabel 4.3 Prevalensi gangguan mental emosional pada penduduk berumur 15 ke 

atas (berdasarkan self reporting questionnaire-20)* menurut Kabupaten/Kota, 

Provinsi benteng kota hutan terlarang  2013 

 

No Kabupaten/Kota Gangguan Mental Emosional (%) 

1 Kabupaten teluk terigu 7,8 

2 Kabupaten tasikmalasia 0,9 

3 Kabupaten teluk berangkas 6,4 

4 Kabupaten kotalama  3,5 

5 Kota teluk berangkas 7,5 

6 Kota mandalakrida 9,6 

7 Kota kotalama  2,4 

8 Kota teluk berangkas Selatan 1,8 

 benteng kota hutan terlarang  5,1 

*Nilai Batas Pisah (Cut off Point) ≥ 6 

Sumber: Riskesdas 2013, Kementrian Kesehatan RI 

 

Berdasarkan tabel ini diketahui, bahwa prevalensi penduduk yang 

mengalami gangguan mental emosional di tingkat Provinsi benteng kota hutan terlarang  adalah 5,1%. 

Sementara, kabupaten/kota dengan prevalensi gangguan mental emosional 

tertinggi adalah Kota mandalakrida (9,6%), sedangkan yang terendah di Kabupaten 

tasikmalasia (0,9%). 

 

 

Berdasarkan gambar prevalensi gangguan mental emosional berdasarkan 

karakteristik di Provinsi benteng kota hutan terlarang  2013, terlihat bahwa pola prevalensi gangguan 

mental emosional sesuai kelompok umur, jenis kelamin, dan pendidikan ART dan 

tempat tinggal. Prevalensi gangguan mental emosional di perkotaan lebih tinggi 

daripada di perdesaan, lebih banyak terjadi pada perempuan (6,5%) daripada laki-

laki (3,7%) dan kelompok usia > 75 tahun sangat mendominasi angka prevalensi 

gangguan mental emosional. 

 

2) Gangguan Jiwa Berat 

Gangguan jiwa berat adalah gangguan jiwa yang ditandai oleh 

terganggunya kemampuan menilai realitas atau tilikan (insight) yang buruk. 

Gejala yang menyertai gangguan ini antara lain berupa halusinasi, ilusi, waham, 

gangguan proses pikir, kemampuan berpikir, serta tingkah laku aneh, misalnya 

agresivitas atau katatonik. Gangguan jiwa berat dikenal dengan sebutan psikosis 

dan salah satu contoh psikosis adalah skizofrenia. 

 

Pada kategori gangguan jiwa berat ini bisa diindikasikan pada keadaan 

atau kategori ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) yaitu orang yang mengalami 

gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk 

sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat 

menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai 

manusia. 

Hasil Riskesdas tahun 2013 di Provinsi benteng kota hutan terlarang  dengan indikator kesehatan 

jiwa yang dinilai antara lain gangguan jiwa berat, gangguan mental emosional 

serta cakupan pengobatannya. Berikut perkembangan prevalensi gangguan jiwa 

berat menurut kabupaten/kota di Provinsi benteng kota hutan terlarang  Tahun 2013: 

 

 

Proporsi rumah tangga yang pernah memasung anggotanya yang 

mengalami gangguan jiwa berat sebesar 10,3 persen dan terbanyak di perdesaan. 

Rumah tangga yang melakukan tindakan pemasungan terbanyak pada kelompok 

kuintil indeks kepemilikan terbawah. Proporsi rumah tangga yang pernah 

melakukan pemasungan terhadap ART dengan gangguan jiwa berat. Metode 

pemasungan tidak terbatas pada pemasungan secara tradisional (menggunakan 

kayu atau rantai pada kaki), tetapi termasuk tindakan pengekangan lain yang 

 

membatasi gerak, pengisolasian, termasuk mengurung, dan penelantaran yang 

menyertai salah satu metode pemasungan. 

Faktor penyebab gangguan jiwa terkategori umum dari mulai faktor 

predisposisi yang meliputi: biologis, psikologis, sosial, ekonomi, dan budaya. 

Terjadi secara komplek, tidak berdiri sendiri. Kecuali pencetusnya atau faktor 

presipitasi yang hanya sebagai pemantik tunggal terjadinya gangguan jiwa. ODGJ 

di Provinsi benteng kota hutan terlarang  ini memiliki beragam penyebab serta pencetusnya. 

Secara genetik, penyebab gangguan jiwa muncul disebabkan oleh 

beberapa macam hal seperti infeksi virus saat masa kehamilan yang dapat menjadi 

pengganggu perkembangan otak pada janin. Kekurangan gizi pada masa – masa 

trimester kehamilan, ibu hamil yang mengalami trauma, kelainan hormonal atau 

adanya komplikasi kandungan dan toksin atau racun. Ditemukan lagi jika ada 

janin yang memiliki gen abnormal tidak beresiko terjangkit gangguan jiwa kecuali 

disertai oleh beberapa faktor pendukung terjadinya gangguan jiwa kelak di 

kemudian hari. 

Apabila seseorang yang memiliki beberapa macam faktor penyebab 

gangguan jiwa mengalami depresi atau stres yang emosional di dalam dirinya dan 

kehidupan sehari–hari, maka akan memiliki resiko mengalami gangguan jiwa 

lebih besar daripada orang yang sebelumnya tidak memiliki beberapa macam 

faktor disebutkan. 

Selain faktor genetik, penyebab terjadinya gangguan jiwa dapat 

disebabkan oleh beberapa masalah dalam kehidupan atau lingkungan sehari-hari. 

Seperti sebab masalah ekonomi atau menderita penyakit kronis seseorang akan 

dapat beresiko mengalami gangguan kejiwaan. Contohnya seseorang yang 

mengalami depresi sebab tidak cukup makan dan tidur, sehingga membuat daya 

tahan menjadi menurun dan dapat mengalami gangguan fisik atau penyakit fisik. 

Namun, apabila seseorang menderita penyakit fisik kronis misalnya kanker atau 

tumor juga dapat mengalami penurunan psikologi dan berujung pada depresi 

berat. Depresi berat inilah yang dapat beresiko mengalami gangguan jiwa. Hal ini 

dapat terjadi pada aksi bullying atau pem-bully-an terhadap sesama teman atau 

orang lainnya yang dianggap tidak pantas untuk berteman atau sejajar dengan 

 

mereka. Apabila hal ini berlangsung secara terus menerus maka akan dapat 

mengakibatkan depresi pada si anak yang di bully tadi. Selain gangguan jiwa, bisa 

jadi si anak tadi bisa melakukan tindakan kriminal seperti pembunuhan terhadap 

seseorang yang sering mem-bully dirinya. Jadi, bully itu tidak diperkenankan dan 

seharusnya tidak dilakukan sebab dapat memicu gangguan psikis, terlebih 

lagi dapat menimbulkan penyimpangan kejiwaan.  

Penyebab terjadinya ODGJ di benteng kota hutan terlarang  disebabkan oleh beberapa faktor 

yang tidak berdiri sendiri sebagai satu penyebab saja, namun sebagai pencetus 

lebih banyak dilatarbelakangi oleh gangguan psikologis dan sosiologis. Kondisi 

ekonomi dan kemiskinan menjadi sangat dominan, seperti kutipan wawancara 

berikut: 

“Peneyebab ODGJ sebenarnya di wilayah kita ini lebih banyak disebabkan 

oleh faktor psikis dan sosiologis, serta jarang disebabkan oleh faktor 

genetis. Fokator ekonomi dan kemiskinan menjadi sangat dominan, sebab 

rata-rata mereka yang mengalami gangguan jiwa dari mereka keluarga 

yang ekonominya kurang berkecukupan, sehingga mereka kesulitan untuk 

membawa ke dokter dengan alasan tidak ada biaya biaya. Beberapa kasus 

pemasugan mereka dari kelompok keluarga ODGJ yang tidak mampu 

Seperti ada di Daerah teluk terigu, ada seorang anak yang mengalami 

gangguan kejiwaan diakibatkan sebab ingin dibelikan motor, namun tidak 

terturuti oleh orang tuanya” 

 

Berdasarkan pernyataan di atas diketahui,  bahwa faktor penyabab ODGJ 

di benteng kota hutan terlarang  lebih banyak disebabkan oleh faktor psikologis dan sosiologis. 

Kemudian faktor ekonomi membuat mereka mengalami gangguan jiwa. Sehingga 

dalam penanganan untuk penyembuhannya pun sulit dilakukan oleh keluarga 

ODGJ, sebab keterbatasan biaya biaya. Artinya, faktor didikan dalam keluarga dan 

interaksi pada lingkungan disini cukup mempengaruhi munculnya ODGJ. Ada 

juga kasus ODGJ di Kabupaten kotalama , mengalami kondisi retardasi mental yang 

disertai gangguan jiwa. 

 

4.1.2 Karakterisitik Jumlah dan Sebaran ODGJ di benteng kota hutan terlarang  

Data angka kejadian gangguan jiwa di Provinsi benteng kota hutan terlarang   menurut Riskesdas 

Kemenkes (2007) sebesar 2 permil atau ada dua penduduk dari 1000 penduduk 

yang mengalami gangguan jiwa, hal ini Berdasarkan estimasi dengan jumlah 

penduduk Provinsi benteng kota hutan terlarang  10.632.166 orang (BPS, 2010) maka dimungkinkan 

21.264 orang penduduk mengalami gangguan jiwa. Sedangkan data hasil 

Riskesdas Kemenkes (2013), menunjukan 1 dari 17 penduduk di benteng kota hutan terlarang  memiliki 

gangguan mental emosional (anxietas dan depresi) serta sekitar 13.200 penduduk 

di benteng kota hutan terlarang  memiliki gangguan jiwa berat (psikotik). 

Jumlah dan sebaran ODGJ berdasarkan laporan data kasus jiwa per 

kabupaten/kota pada periode Januari-Juli 2017 dari Dinas Kesehatan Provinsi 

benteng kota hutan terlarang  (2017). Jumlah ODMK di benteng kota hutan terlarang  mencapai dari 5732 kasus dan data 

ODGJ mencapai 4881 kasus. 

 

Berdasarkan data tabel laporan kasus Jiwa per kabupaten/kota di Provinsi 

benteng kota hutan terlarang  tahun 2017 di atas, dapat dikethaui bahwa jumlah ODMK terbanyak ada di 

Kota mandalakrida dengan jumlah sebanyak 2950 jiwa. Selin itu juga, jumlah ODGJ 

terbanyak masih di Kota mandalakrida dengan yaitu sebanyak 4881 jiwa. Adapun 

jumlah yang paling sedikit ODMK dan ODGJ ada di Kota teluk berangkas yaitu 

jumlah ODMK sebayak 157 jiwa dan ODGJ sebanyak 147 jiwa. 

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi benteng kota hutan terlarang  (2017), diketahui 

bahwa perkembangan ODGJ di Provinsi dari data kasus pasien yang dilaporkan 

tercatat tahun 2014 hingga tahun 2017 terus mengalami peningkatan. Dari rentang 

waktu selama empat tahun ini jumlah cukup siginifikan yaitu sebanyak 5651 

ODGJ. Hal ini sudah menghawatikan, dan bisa menjadi bencana untuk 

kesehatan jiwa warga benteng kota hutan terlarang . 

Keberadaan ODGJ di Provinsi benteng kota hutan terlarang  bisa dikategorikan pada dua jenis 

Berdasarkan penanganannya. Pertama ODGJ yang masih ditangani oleh 

keluarganya dan kedua yaitu ODGJ yang sudah terlepas dari keluarganya yang 

keberadaanya terlantar hidup berkeliaran tidak terurus. Jumlah kasus pasien 

ODGJ yang ditangani Berdasarkan kab/kota di Provinsi benteng kota hutan terlarang  dari Tahun 2014 

hingga  Tahun 2017, 

 

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi benteng kota hutan terlarang  (2017), tercatat hingga 

Tahun 2017, bahwa ODGJ yang sudah tertangani berjumlah 4881 jiwa. Artinya 

dari jumlah pasien ODGJ yang dilaporkan sebanyak 5651 jiwa, masih ada 770 

jiwa ODGJ yang terlantar dan masih berkeliaran di warga pada tempat-

tempat umum. Kondisi ini butuh penanganan ODGJ secara menyeluruh 

dengan semua lembaga baik lembaga pemerintah maupun lembaga warga. 

Kasus pasien ODGJ dari catatan Dinas Kesehatan Provinsi benteng kota hutan terlarang  

jumlahnya pada tahun 2017 lebih sedikit, yaitu hanya ada 23 pasien ODGJ yang 

sudah dilepas dari pasungan. Jumlah pasien ini dinyatakan dari catatan 

keluarga keluarga ODGJ yang melaporkan kepada pemerintah. Artinya 

kepedulian warga dalam memberikan informasi perkembangan ODGJ yang 

berkoordinasi dengan pemerintah masih dipandang kurang. Sehingga hal ini 

perlu menjadi perhatian agar lebih sinergis antar warga dan pemerintah 

daerah. Berikut data kasus pasien ODGJ yang dilepas: 

 

 

Keberadaan ODGJ kerap menganggu ketertiban warga, dengan 

alasan sudah tidak mampuh lagi merawat pasien ODGJ, keluarga pasien banyak 

yang melepasnya begitu saja, atau pasiennya sendiri lepas saat dari rumah dan 

tidak ditemukan keberadaannya oleh keluarga pasien ODGJ. Metode pasung 

menjadi salah satu pilihan warga untuk mengendalikan pasien ODGJ, 

sehingga keberadaan ODGJ banyak yang diperlakukan di pasung untuk 

menghindari meresahkan warga sekitar. 

Timbulnya berbagai kasus pemasungan yang terjadi terhadap ODGJ 

disebabkan sebab kurangnya pemahaman dari lingkungan warga dalam 

menangani adanya fenomena ini. Tindakan pemasungan pada ODGJ 

seharunya tidak terjadi, hal ini sebab bagaimana ODGJ merupakan warga 

negara yang mesti diakomodir pemerintah dan memiliki hak yang sama seperti 

manusia normal pada umumnya. Berikut tabel kasus pasien ODGJ yang dipasung 

Berdasarkan kab/kota di Provinsi benteng kota hutan terlarang  Tahun 2017: 

 

 

 

 

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi benteng kota hutan terlarang  (2017), bahwa kasus 

pasien ODGJ yang masih dipasung masih ada 101 pasien ODGJ, di mana jumlah 

pasung terbanyak ada di Kabupaten teluk terigu 27 pasien dan Kabupaten 

teluk terigu sebanyak 27 pasien. Selain itu juga kasus pasung di Kabupaten 

kotalama  sebanyak 21 pasien, Kabupaten teluk berangkas 8 pasien dan Kota mandalakrida 

sebanyak 9 pasien. Adapun Kota teluk berangkas dan Kota Tangsel tercatat 0 (tidak 

ada kasus pemasungan). 

usaha Pemprov benteng kota hutan terlarang  melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) mencanangkan 

program benteng kota hutan terlarang  Bebas Pasung 2019, perlu usaha yang berkelanjutan dan serius. 

Hal ini, sebab masih banyak ODGJ yang terpaksa harus dipasung oleh 

keluarganya. Pemasungan terhadap anggota keluarga yang mengalami gangguan 

jiwa, ditemukan lebih banyak  di daerah pelosok, sebab alasan mengganggu dan 

mengancam keselamatan orang lain dan menganggap dengan adanya ODGJ 

adalah aib yang harus ditutup rapat oleh keluarga. 

 Karakterisitik Perilaku Kesehatan Keluarga ODGJ dan warga 

Sekitar 

Faktor pengetahuan dan sikap keluarga serta warga sekitar terhadap 

ODGJ berkembang secara umum masih banyak hal yang keliru. Hal ini 

terkait dengan tahu, mau, dan mampu terhadap kesehatan jiwa. usaha-usaha 

kesehatan jiwa yang berkembang dikeluarga dan warga adalah usaha yang 

masih berdasarkan latar belakang tradisi dan sistem nilai atau kepercayaan yang 

cenderung turun temurun. Menjadi positif  bila tata nilai ini sangat berkaitan 

dan logis sebagai suatu usaha  yang tepat. Namun demikian ternyata justru hal-hal 

yang muncul menjadi suatu hal negatif sebab ketidaktahuan terhadap gangguan 

jiwa sampai perlakuan terhadap ODGJ. 

Pengetahuan yang rendah terhadap gangguan jiwa serta berkembangnya 

tata nilai bahkan menjadi tradisi yang buruk. Selanjutnya melahirkan mitos di 

dalam warga terkait gangguan jiwa, dimana gangguan jiwa tidak bisa 

sembuh, tidak bisa stabil dan tidak dapat diramalkan kondisinya dan kejadiannya, 

bisa mungkin berbahaya, dan gangguan jiwa sebagai kutukan dan hukuman. Lebih 

lanjut muncul stigma dalam warga terhadap ODGJ serta diskriminasi sosial 

secara meluas. 

Semua kondisi di atas diperkuat dengan tingkat pendidikan warga 

yang rendah, seiring dengan faktor sosial dan ekonomi yang rendah juga. Hal ini 

terangkai dalam lingkaran setan dengan kemiskinan. Sehingga gangguan jiwa dan 

kemiskinan menjadi satu kondisi yang semakin ironis yang harus dicegah lebih 

dini dalam perkembangan warga. 

Hal ini di atas sebagai karakteristik penting perilaku kesehatan dari 

keluarga dengan ODGJ seiring pendapat beberapa partisipan terkait kondisi 

karakteristik ini. Secara umum dinyatakan bahwa karakteristik perilaku 

kesehatan keluarga ODGJ dan warga sekitarnya cenderung memiliki 

pengetahuan yang rendah, sosial ekonomi dan tingkat pendidikan rendah serta 

memiliki tata nilai yang negatif terhadap ODGJ. 

 

 Model Penanganan ODGJ yang dilakukan Pemerintah 

Secara umum Kementerian Kesehatan memiliki program penanganan 

sesuai arah pembangunan kesehatan pada RPJMN III 2015-2019, dengan arah 

pengembangan usaha kesehatan, dari kuratif dan rehabilitatif bergerak ke arah 

promotif dan preventif sesuai kondisi dan kebutuhan, melalui visi warga 

sehat yang mandiri dan berkeadilan. Kebijakan penanggulangan ODGJ 

difokuskan pada penguatan layanan primer dengan indikator strategis dan 

indikator kinerja yang sudah sangat jelas. 

Pelayanan kesehatan jiwa dituangkan dari Kemenkes ke dalam kebijakan 

pelayanan kesehatan jiwa di fasilitas kesehatan dasar di bawah Direktorat 

Kesehatan Jiwa dan Napza. Kebijakan ini berdasarkan kepada landasan 

hukum terkait pelayanan kesehatan jiwa di fasilitas kesehatan dasar berdasarkan 

Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan pasal 144, 246, dan 147 

mengenai layanan kesehatan jiwa. Diperkuat dengan Undang-undang No.18 

Tahun 2014 tentang kesehatan jiwa pada pasal 33 dan 34. Pelayanan utama pada 

level ini termasuk; (1) Identifikasi dini gangguan jiwa; (2) Penatalaksanaan 

gangguan jiwa yang umum terjadi di warga; (3) Menjaga kestabilan kondisi 

pasien gangguan jiwa; (4) Melaksanakan rujukan; (5) Perhatian terhadap 

kebutuhan kesehatan jiwa bagi pasien gangguan fisik; (6) Promosi kesehatan jiwa 

dan prevensi gangguan jiwa. Kebijakan pemerintah pusat di bawah Kemenkes 

ini di atas ternyata belum sepenuhnya bisa dilaksanakan di tingkat daerah. 

Seperti halnya terjadi di Provinsi benteng kota hutan terlarang , langkah ini baru ditindak lanjuti 

dengan Keputusan Gubernur Provinsi benteng kota hutan terlarang  tentang Pembentukan Tim Pengarah 

Kesehatan Jiwa warga (TPKJM) Tingkat Provinsi Baanten. 

 

“Dalam rangka penanganan ODGJ di Provinsi benteng kota hutan terlarang , Dinkes Provinsi 

benteng kota hutan terlarang  sudah menginisiasi keputusan Gubernur tentang TPKJM Nomor 

441.3.05/Kep. 224-Huk/2016 pada tahun 2016 lalu tetapi pada 

pelaksanaanya belum berjalan dengan baik, tetapi pada usaha penanganan 

yang lain Dinkes benteng kota hutan terlarang  sudah berusaha melalui pengiriman diklat 

penanganan ODGJ untuk tenaga dokter dan perawat perwakilan 

kabupaten/kota se Provinsi benteng kota hutan terlarang .” 

 

Berdasarkan pernyataan ini, diketahui bahwa Dinas Kesehatan 

Provinsi benteng kota hutan terlarang  sampai saat ini belum ada penanganan secara khusus untuk 

ODGJ, hal ini disebabkan terbatasnya sumberdaya yang dimiliki, baik dari 

segi fasilitas maupun kompetensi tenaga kesehatannya. Sampai saat ini 

penanganan ODGJ masih bersifat berbaur dengan layanan kesehatan umum, baik 

di rumah sakit maupun klinik setingkat puskesmas. Hal ini menjadi kendala tersendiri 

bagaimana mensinkronkan antara kebijakan kementerian kesehatan dengan 

kebijakan daerah. 

Penanganan di tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi benteng kota hutan terlarang  sampai saat 

belum ada penanganan secara khusus untuk ODGJ. Namun, hanya melakukan 

sosialisasi pada tingkat klinik setingkat puskesmas dan pemberian intensif obat pada ODGJ. Hal ini 

disampaikan sebab keterbatasan potensi sumberdaya yang dimiliki (fasilitas dan 

tenaga kesehatan). Hal ini seperti disampaikan informan sebagai berikut: 

 

“Penanganan ODGJ di Kota kotalama  sampai saat ini terbatas pada 

sosialisasi untuk penanganan ODGJ ke tiap-tiap klinik setingkat puskesmas, memberikan 

bimbingan pelatihan  pada tenaga medis dan melalui pengadaan obat. Belum pada 

penanganan yang bersifat serius, semua ini terbentur pada kondisi 

penganggaran dan fasilitasi ODGJ itu sendiri, sehingga kondisi ini belum 

menjadi permasalahan bersama.” 

Program pelayanan kesehatan jiwa oleh pemerintah di bawah Kemenkes 

dengan kebijakan pelayanan kesehatan jiwa pada tatanan pelayanan dasar. Ada 

tujuh alasan penting pelayanan kesehatan jiwa di fasilitas pelayanan kesehatan 

dasar, antara lain; (1) Beban akibat gangguan jiwa sangat besar; (2) Masalah 

kesehatan jiwa dan kesehatan fisik saling terkait dan mempengaruhi; (3) 

Kesenjangan pengobatan pada masalah kesehatan jiwa sangat besar; (4) Pelayanan 

kesehatan jiwa di klinik setingkat puskesmas meningkatkan akses maasyarakat dalam 

mendapatkan kebutuhan akan pelayanan kesehatan jiwa; (5) Pelayanan kesehatan 

jiwa di klinik setingkat puskesmas meningkatkan rasa menghargai terhadap hak asasi manusia; (6) 

Pelayanan kesehatan jiwa di klinik setingkat puskesmas terjangkau secara ekonomi oleh 

warga; (7) Pelayanan kesehatan jiwa di klinik setingkat puskesmas menghasilkan outcome 

kesehatan secara umum yang lebih baik 

 

Berdasarkan gambar ini, maka dapat dinyatakan bahwa pelayanan 

kesehatan jiwa pada tatanan pelayanan fasilitas kesehatan dasar menjadi alternatif 

utama kebijakan Kemenkes sebab memiliki skala pemenuhan kebutuhan dasar 

pada ODGJ yang tinggi dengan penekanan biaya biaya yang bisa lebih rendah. Lebih 

lanjut ada sepuluh prinsip pelayanan kesehatan jiwa di fasilitas pelayanan 

kesehatan dasar; (1) Kebijakan dan program yang mendukung; (2) Advokasi 

kepada pemangku kebijakan untuk mengubah sikap, perilaku dan komitmen 

terhadap kesehatan jiwa; (3) bimbingan pelatihan  tenaga kesehatan klinik setingkat puskesmas yang adekuat; 

(4) Pelayanan kesehatan jiwa di klinik setingkat puskesmas bersifat terbatas dan dapat 

dilaksanakan; (5) Psikiater dan tenaga professional kesehatan jiwa lainnya harus 

tersedia untuk mendukung pelayanan di klinik setingkat puskesmas; (6) Obat-obatan yang 

dibutuhkan harus tersedia di klinik setingkat puskesmas; (7) Integrasi kesehatan jiwa ke dalam 

usaha kesehatan pada umumnya merupakan suatu proses yang berkelanjutan; (8) 

Koordinator dalam pelayanan kesehatan jiwa; (9) Kolaborasi dengan pihak-pihak 

lain, seperti sektor pemerintahan non-kesehatan, LSM, tenaga kesehatan di 

warga serta para relawan; (10) Sumber daya manusia (SDM) dan dana yang 

mendukung (WHO&Wonca, Integrating MH Into Primary Care, 2008). Sehingga 

program pelayanan kesehatan jiwa yang berbasis ketahanan keluarga dan 

warga menjadi sangat penting. 

Program selanjutnya adalah program bebas pasung dengan pencanangan 

negeri ini Bebas Pasung tahun 2019, dengan dasar hukum UU No. 18 tahun 2014 

tentang kesehatan jiwa pada pasal 86. Perpres No.75 tahun 2015 tentang RAN-

HAM 2015-2019 dengan indikator; (1) Jumlah temuan kasus pasung yang 

diberikan layanan kesehatan; (2) Jumlah kabupaten/kota yang memiliki 

klinik setingkat puskesmas dengan layanan kesehatan jiwa; (3) Jumlah Provinsi yang 

melaksanakan program bebas pasung. Serta UU No.8 tahun 2016 tentang 

penyandang disabilitas pada pasal 68 dan pasal 72 terkait kewajiban pemerintah 

daerah untuk menyelenggarakan bimbingan pelatihan  tenaga kesehatan agar mampu 

memberikan pelayanan kesehatan kepada penyandang disabilitas serta tindakan 

yang sesuai standar dalam pelayanan kesehatan kepada penyandang disabilitas. 

Program bebas pasung ini pada awal peluncuran programnya cukup memberikan 

kontribusi yang kuat dalam usaha penanganan ODGJ yang direspon positif 

diberbagai daerah. 

Kementerian kesehatan masih fokus pada ODGJ dengan sasaran ODGJ 

yang memiliki keluarga sebagai penanggungjawab dan care giver-nya belum 

menelusur kepada ODGJ terlantar sebagaimana bidang kajian di dinas sosial. Di 

Provinsi benteng kota hutan terlarang , penanganan ODGJ secara sosial yang ditangani Dinas Sosial 

Provinsi benteng kota hutan terlarang  belum sfesifik ditangani secara khusus. Penanganan ODGJ masih 

disatukan dan bercampur dengan masalah napza dan masuk pada kategori 

rehabilitasi sosial. Penanganan diarahkan lebih kepada keterlantaran dari ODGJ 

yang berkeliaran lepas dari keluarganya, sehingga kerap mengganggu ketertiban 

warga, berikut kutipan wawancara informannya: 

 

“Secara khusus model penanganan ODGJ dari aspek sosisal belum 

berjalan dengan baik, sebab dari aspek pembiaya biayaan masih belum ada 

 

alokasi khusus untuk penanganan ODGJ, menurut struktur kewenangan di 

Dinsos Provinsi benteng kota hutan terlarang  masalah ODGJ masih belum secara khusus di 

tangani sebab masalah ODGJ masuk pada bidang rehabilitasi Sosisal 

yang di dalamnya menangani juga masalah napza dan sebagainya.” 

 

Sementara itu Dinas Sosial Provinsi benteng kota hutan terlarang  melakukan penanganan 

terhadap ODGJ dengan melakukan identifikasi identitas penderita dan tingkat 

keparahan ODGJ. Apabila setelah dilakukannya identifikasi, ODGJ masih 

memiliki keluarga, maka akan diantarkan ke keluarganya, namun apabila identitas 

ODGJ sulit untuk diidentifikasi, akan diantarkan ke panti rehabilitasi warga 

untuk ditangani secara intensif, kategori bagi ODGJ tanpa identitas digolongkan 

oleh Dinas Sosial Provinsi benteng kota hutan terlarang  sebagai ODGJ Ketelantaran. Dinas Sosial 

Provinsi benteng kota hutan terlarang  sejauh ini bertanggung jawab menangani ODGJ ketelantaran dan 

ODGJ yang sudah sembuh (eks ODGJ). 

Sesuai dengan penyampaian Dinas Sosial Provinsi benteng kota hutan terlarang , di tingkat 

Kabupaten/Kota juga penanganan dari segi sosial tidak ada penanganan secara 

khusus, seperti disampaikan oleh Dinas Sosial Kabupaten tasikmalasia dan teluk terigu 

yang menyatakan bahwa tidak ada penanganan secara khusus untuk ODGJ, 

disebabkan terbentur oleh tugas pokok dan fungsi instansi yang mengharuskan 

menangani warga dalam ketelantaran, dalam hal ini ketelantaran yang 

dimaksud adalah gelandangan, pengemis dan anak terlantar. Sampai saat ini Dinas 

Sosial tingkat Kabupaten/Kota cenderung lebih kepada penanganan ODGJ yang 

dianggap membahayakan, seperti contoh kasus yang terjadi di tasikmalasia, ada 

lima kasus ODGJ yang diantarkan pihak kepolisian setempat kepada Dinas Sosial 

Kabupaten tasikmalasia selama kurun waktu Januari sampai dengan September 2017 

sebab dianggap meresahkan. Namun disebabkan tasikmalasia tidak memiliki tempat 

perawatan/penanganan ODGJ yang memadai, maka ODGJ yang ditangani dibawa 

ke Bani Syifa Pamarayan Kabupaten kotalama . 

Pemerintah Provinsi benteng kota hutan terlarang , melalui Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan 

belum melakukan usaha dalam penanganan ODGJ secara intensif. Program 

pemerintah tingkat Provinsi benteng kota hutan terlarang  saat ini masih berorientasi pada sosialisasi 

 

bebas pasung. Program-program lain yang bersifat serius dalam menangani ODGJ 

belum ada meskipun sudah ada Keputusan Gubernur tentang Tim Pengarah 

Kesehatan Jiwa warga (TPKJM). 

 

“Sampai saat ini belum ada program khusus dari Provinsi benteng kota hutan terlarang , namun 

yang dilakukan sampai saat ini adalah pembebasan pemasungan.” 

(

 

Program-program yang terlaksana selain pembebasan pasung pada 

warga untuk ODGJ, pemerintah Provinsi benteng kota hutan terlarang  melalui Dinas Kesehatan 

melakukan bimbingan pelatihan  kepada tenaga kesehatan. Dari bimbingan pelatihan  ini kemudian 

menghasilkan tenaga kesehatan, mulai dari dokter dan perawat yang memiliki 

kompetensi dasar dalam melakukan pelayanan medis terhadap ODGJ. Berikut 

diungkapkan Informan Dinkes Provinsi benteng kota hutan terlarang : 

 

“ada pembinaan pelayanan kesehatan jiwa yang ada banyak 

kasus, ada 5 titik yang sudah dilakukan, yaitu Menes, Cigeulis, 

Suradita (Kab teluk berangkas), Keragilan, Jiput, Prabugantungan tasikmalasia. 5 

klinik setingkat puskesmas ini mengajukan permohonan kemudian ditindaklanjuti 

dengan mengirimkan dokter spesialis.” 

 

Berdasarkan ungkapan ini, bahwa pioritas dalam menyiapkan tenaga 

kesehatan dilakukan untuk pembinaan pelayanan kesehatan jiwa memiliki banyak 

kasus, paling tidak ada lima titik pembinaan yang sudah dilakukan, yaitu 

Menes, Cigeulis, Suradita (Kabupaten teluk berangkas), Kragilan, Jiput, 

Prabugantungan Kabupaten tasikmalasia. Lima klinik setingkat puskesmas ini mengajukan 

permohonan kemudian ditindaklanjuti dengan mengirimkan dokter spesialis 

sebagai konsultan dan rujukan bagi tenaga kesehatan pelaksananya.  

Berdasarkan hasil penelitian, partisipan mengungkapkan beberapa paket 

bimbingan pelatihan  bagi tenaga kesehatan terutama paket dokter umum dan perawat dari 

klinik setingkat puskesmas yang sampai tahun 2017 ini sudah mencakup 70 klinik setingkat puskesmas dari 235 

klinik setingkat puskesmas di Kabupaten/Kota di Provinsi benteng kota hutan terlarang , dengan dokter umum dan 

perawat yang terlatih dalam pelayanan kesehatan jiwa di klinik setingkat puskesmas dengan satu 

 

orang psikiater sebagai konsultannya. Supervisi yang optimal dari Dinas 

Kesehatan Provinsi benteng kota hutan terlarang  sangat menguatkan keberhasilan program bebas 

pasung. Sebagai contoh keberhasilan di klinik setingkat puskesmas Munjul dan klinik setingkat puskesmas 

Cigeulis yang sudah mampu melaksanakan program bebas pasung dan pelayanan 

kesehatan jiwa di klinik setingkat puskesmas yang dirasakan kebermanfaatannya oleh keluarga 

dan warga. Kondisi yang sama terjadi di Kota kotalama  yang juga belum ada 

program khusus dalam menangani ODGJ, berikut wawancaranya: 

 

“Belum ada program khusus dari Dinsos Kota kotalama , sampai saat ini 

program yang dilakukan hanya melalui sosialisasi, bimbingan pelatihan  dan 

pembebasan pemasungan yang dilakukan di warga.” 

 

Kota kotalama  sendiri sebagai ibu kota Provinsi benteng kota hutan terlarang  dari pernyataan di 

atas, dalam penanganan ODGJ tidak memiliki program yang cukup untuk 

dilaksanakan, disebabkan faktor anggaran yang kurang memadai. Untuk 

menyiapkan tenaga kesehatan dan melakukan program terkait penanganan ODGJ 

sampai saat ini hanya mengandalkan program-program sederhana, seperti 

melakukan sosialisasi kesehatan jiwa, mengikutsertakan tenaga kesehatan dari 

Dinas Kesehatan Kota kotalama  untuk mengikuti bimbingan pelatihan  dan penyediaan obat-

obatan. 

  

4.2.2 Model Penanganan ODGJ yang Berkembang di warga 

Penanganan ODGJ yang dilakukan warga di Provinsi benteng kota hutan terlarang  sampai 

saat ini masih berorientasi pada panti rehabilitasi warga, klinik setingkat puskesmas/rumah 

sakit umum dan sebagian warga memilih melakukan pemasungan, 

sebagaimana banyak terjadi di wilayah teluk terigu, Kota kotalama  dan Kota 

mandalakrida dan Kabupaten tasikmalasia. Banyak warga yang membiarkan ODGJ, 

mungkin hal ini juga yang memicu program bebas pasung tidak 

berjalan secara baik, sebab tidak adanya formulasi yang tepat untuk 

dilaksanakan. 

 

 

“Penanganan ODGJ yang dilakukan warga sampai saat ini melalui 

panti rehabilitasi warga, klinik setingkat puskesmas/rumah sakit umum dan sebagian 

warga melakukan pemasungan.” 

 

Sementara itu, untuk penanganan medis, keluarga membawa ODGJ datang 

ke klinik setingkat puskesmas, kemudian dirujuk untuk dibawa ke RSJ untuk ditangani, 

selanjutnya jika dapat ditangani oleh keluarga, maka akan dikembalikan yang 

kemudian didampingi oleh klinik setingkat puskesmas. ODGJ harus mengkonsumi obat secara 

terus menerus tanpa putus. Penanganan ODGJ yang kompleks memang menjadi 

tantangan tersendiri bagi Pemerintah Provinsi benteng kota hutan terlarang , sebab harus melibatkan 

banyak unsur, mulai dari Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Kepolisian, Babinsa dan 

warga, sehingga sosialisasi sampai dengan pelaksanaan penanganan tidak 

dapat berdiri sendiri. Program penanggulangan ODGJ oleh warga ini secara 

umum masih berkisar pada tatanan kuratif dengan koordinasi yang masih lemah 

dengan klinik setingkat puskesmas sebagai penyedia fasilitas pelayanan dasar bagi kesehatan jiwa. 

 

“warga banyak yang membiarkan penderita ODGJ, ada pula sebagian 

warga yang membawa ke klinik setingkat puskesmas dan lembaga rehabilitasi, ada 

pula yang memasung. Untuk penanganan medis Keluarga dari penderita 

ODGJ datang ke klinik setingkat puskesmas, kemudian dirujuk untuk dibawa ke RSJ untuk 

ditangani, selanjutnya jika dapat ditangani oleh keluarga, makan akan 

dikembalikan yang kemudian didampingi oleh klinik setingkat puskesmas. sebab 

Penderita ODGJ harus mengkonsumi obat secara terus menerus tanpa 

putus.” 

Berdasarkan ungkapan ini diketahui bahwa usaha warga dalam 

menangani ODGJ fenomenanya masih banyak yang membiarkan penderita ODGJ. 

usaha warga ada yang membawa ke klinik setingkat puskesmas dan lembaga rehabilitasi, 

dan juga dilakukan pemasungan. usaha penanganan medisnya Keluarga dari 

penderita ODGJ membawa ke klinik setingkat puskesmas setempat dan ada pula yang dirujuk 

untuk dibawa ke RSJ (Rumah Sakit Jiwa). Ada Pula, pasien ODGJ pasca 

ditangani medis, dikembalikan kepada keluarga dan dilakukan pendampingan dari 

klinik setingkat puskesmas setempat. Kondisi ini seperti halnya terjadi di Kota kotalama , 

berikut wawancaranya: 

 

“Pemasungan sampai saat ini masih menjadi pilihan sebagian warga, 

padahal pemasungan bukanlah sebuah solusi, bahkan bertentangan dengan 

hak dasar manusia. Tapi di sisi lain, warga juga banyak yang 

melakukan penanganan melalui panti rehabilitasi” 

 

“Penanganan ODGJ yang berkembang di warga belum cukup 

memadai, mengingat tidak ada rumah sakit jiwa. Untuk itu Dinkes Kota 

kotalama  rajin dalam memberikan sosialisasi ke setiap klinik setingkat puskesmas agar dapat 

ditangani dengan baik, sehingga warga pun mengerti bagaimana 

tindakan yang harusnya dilakukan. Sampai saat ini, warga juga aktif 

membawa penderita ODGJ ke klinik setingkat puskesmas, tercatat bahwa penanganan 

ODGJ paling banyak dilakukan oleh klinik setingkat puskesmas Rau”. 

 

Berdasarkan ungkapan di atas, diketahui bahwa pemasungan masih 

menjadi pilihan yang dilakukan warga dalam menangani ODGJ. Selain itu, 

mereka juga membawa ke panti rehabilitasi. Selain itu, warga juga aktif 

membawa pasien ODGJ ke klinik setingkat puskesmas terdekat dari rumah mereka. Untuk di Kota 

kotalama , penanganan ODGJ tercatat paling sering di kunjungi pasien yaitu 

Puskemas Rau. 

Untuk wilayah teluk terigu belum ada model penanganan ODGJ yang 

dilakukan warga, tetapi ada beberapa kecamatan dimana tokoh 

warganya secara aktif memberikan sosialisasi tentang peran keluarga dalam 

rangka usaha penyembuhan yang harus dilakukan. Sementara itu, untuk di Kota 

mandalakrida, juga terjadi sama, masyarkat belum ada usaha dalam penanganan namun 

Keterlibatan tokoh warga sangat membantu dalam penanganan ODGJ mulai 

dari Babinsa, Polsek dan tokoh warga itu sendiri dalam membantu petugas 

dalam membantu di kelapangan khususnya petugas klinik setingkat puskesmas dan Dinsos. 

 

Kendala Perilaku Kesehatan Keluarga ODGJ dan warga 

Kondisi keluarga dan warga sekitar sangat mempengaruhi terhadap 

penanganan ODGJ. Selama ini terjadi meliputi beberapa hal berikut ini; (1) Mitos 

 

di keluarga dan warga, seperti tidak akan sembuh, tidak stabil dan tidak 

dapat diramalkan, mungkin berbahaya, sebagai kutukan dan hukuman; (2) Stigma, 

ODGJ masih menjadi bahan olok-olokan dan dipandang rendah walaupun 

memiliki posisi yang sama dengan beberapa penyakit lain secara fisik; (3) 

Diskriminasi, ODGJ tidak mendapatkan perhatian, baik dari sudut keluarga, 

warga, dan bahkan pemerintah. Hal ini disampaikan informan sebagai 

berikut: 

“Dukungan keluarga ODGJ memang cukup berpengaruh dalam 

mempengaruhi kesembuhan pasien ODGJ, banyak mitos warga 

bahwa ODGJ itu susuah sembuh, bisa juga sebab kutukan ayau guna-

guna.  ODGJ juga kadang rendah oleh warga, dan keluarganya 

merasa malu atas anggota keluarganya yang menjadi ODGJ. Kurangnya 

kesadaran warga ini terhadap perhatian ODGJ menjadikan pasien 

ODGJ terus menjadi permasalahan di warga, sebab kerap 

mengganggu ketertiban umum di warga.” 

Berdasarkan pernyataan di atas diketahui bahwa, paradigma berpikir 

warga dan keluarga ODGJ masih memandang ODGJ merupakan aib yang 

harus ditutupi. Tidak akan pernah berhasil usaha apapun untuk penanggulangan 

ODGJ bila tantangan ini masih belum bisa dirubah sampai pengetahuan, 

sikap dan bahkan perilaku warga berpihak pada usaha penanganan yang 

positif dan bergerak bersama peduli terhadap ODGJ. 

Beberapa kondisi yang menjadikan program pelayanan kesehatan jiwa di 

fasilitas kesehatan dasar atau klinik setingkat puskesmas serta program bebas pasung. Tidak 

terlepas dari beberapa faktor berikut; (1) Pelayanan yang tidak memadai; (2) 

Tidak ada kesinambungan antara rumah sakit dan warga; (3) Sikap negatif 

terhadap gangguan jiwa; (4) Tidak ada dukungan keluarga; (5) Tidak ada atau 

kurangnya dukungan dalam kebijakan, rencana pelayanan, dan pendanaan; (6) 

Lemahnya kerjasama intersektoral. Keenam faktor ini menjadi kendala yang 

harus segera ditengahi dengan penguatan model dan program yang sudah ada. 

Kondisi saat ini kesenjangan pengobatan besar, dengan adanya 

keterlambatan dalam pengenalan masalah kesehatan jiwa, keterlambatan dalam 

membawa orang dengan masalah kejiwaan ke fasilitas kesehatan, serta adanya 

 

kasus pemasungan. Sementara, sumber daya layanan kesehatan jiwa masih 

terbatas. Pemasungan pada ODGJ merupakan salah satu dampak ekstrim dari 

kesenjangan pengobatan terhadap gangguan jiwa. Penyebab kesenjangan 

pengobatan diantaranya: kondisi geografis yang sulit dijangkau, tingkat 

pengetahuan warga terhadap kesehatan jiwa masih rendah, stigma terhadap 

kesehatan jiwa, sumber daya pendukung layanan kesehatan jiwa masih terbatas, 

serta faktor ekonomi, sosial dan budaya. 

Sebuah studi yang menelaah faktor yang paling dominan terhadap 

pemasungan ODGJ di negeri ini adalah status ekonomi rumah tangga yang rendah 

yang lebih banyak memiliki masalah ketidaktahuan adanya fasilitas kesehatan 

serta hampir setengahnya tinggal di pedesaan (Idaiani, 2015). Hal ini juga 

sangat jelas terjadi di Provinsi benteng kota hutan terlarang  dengan beberapa peta pedesaan dan jauhnya 

jangkauan terhadap fasilitas pelayanan kesehatan. 

Hasil analisis lanjut Riskesdas 2007 dan 2013 menunjukan bahwa semakin 

tinggi disabilitas dan semakin kurang baik gaya hidup maka semakin berat 

gangguan mental emosional yang dialami (Wardhani, 2016). Sehingga perlakuan 

keluarga dan warga terhadap disabilitas dan gaya hidup yang baik akan 

sangat membantu kesehatan mental dan emosional  secara umum.  

Keluarga dan warga juga diharapkan memiliki expressed emotion 

yang baik kepada ODGJ. Meskipun penelitian tentang hubungan expressed 

emotion dengan kekambuhan gangguan jiwa mendapatkan hasil yang tidak 

konsisten, tetapi dianggap sebagai faktor yang ikut mempengaruhi perjalanan 

penyakit pada ODGJ 

 

4.3.2 Kendala Regulasi ODGJ dan Urgensi Penanganannya 

Regulasi untuk penanganan ODGJ bila dirilis dari interes pemerintah 

melalui Keputusan Menteri Kesehatan Republik negeri ini No. 220 tahun 2002 

tentang Pedoman umum tim Pembina, tim pengarah, tim pelaksana kesehatan jiwa 

warga (TP-KJM). Sudah mengatur dengan baik usaha kesehatan jiwa 

diwarga. Namun realisai pada pemerintah daerah belum dilakukan dengan 

baik, hal ini terjadi di Provinsi benteng kota hutan terlarang . 

 

Provinsi benteng kota hutan terlarang  belum memiliki payung hukum selain Undang-undang 

Nomor 18 Tahun 2014. Sampai saat ini Provinsi benteng kota hutan terlarang  baru memiliki Keputusan 

Gubernur melalui SK Nomor 441.3.05/Kep. 224-Huk/2016 Tentang Pembentukan 

Tim Pengarah Kesehatan Jiwa warga Tingkat Provinsi benteng kota hutan terlarang . Belum 

adanya kebijakan khusus terkait penanganan ODGJ mengakibatkan gerakan atau 

tindakan bersama dalam penanganan ODGJ belum berjalan sebagai suatu program 

yang terencana dengan komprehensif, hal ini disebabkan tidak masuknya 

penanganan ODGJ kedalam program strategis Provinsi benteng kota hutan terlarang . 

 

“Dinkes Provinsi benteng kota hutan terlarang  sudah menginisiasi keputusan Gubernur tentang 

TPKJM Nomor 441.3.05/Kep. 224-Huk/2016 pada tahun 2016 lalu tetapi 

pada pelaksanaanya belum berjalan dengan baik, tetapi pada usaha 

penanganan yang lain Dinkes benteng kota hutan terlarang  sudah berusaha melalui pengiriman 

diklat penanganan ODGJ untuk tenaga dokter dan paramedis perwakilan 

kabupaten/kota se Provinsi benteng kota hutan terlarang .” (Wawancara dengan Dinas Kesehatan 

Provinsi benteng kota hutan terlarang , 2017). 

Berdasarkan ungkapan di atas, dapat dikertahui bahwa Pemerintah 

Provinsi benteng kota hutan terlarang  sudah melakukaan usaha regulasi dengan dikeluarkannya 

Keputusan Gubernur tentang TPKJM Nomor 441.3.05/Kep. 224-Huk/2016 pada 

tahun 2016. Namun dalam pelaksanaanya belum berjalan dengan baik. Dinkes 

benteng kota hutan terlarang  sudah berusaha melalui pengiriman diklat penanganan ODGJ untuk 

tenaga dokter dan paramedis perwakilan Kabupaten/Kota se Provinsi benteng kota hutan terlarang . 

Namun SDM tenaga kesehatan untuk menangani ODGJ masih banyak 

kekuarangan. 

Kondisi yang terjadi di Provinsi benteng kota hutan terlarang  pelayanan kesehatan ODGJ masih 

disatukan dengan  layanan umum kesehatan lainnya, sehingga ini menjadi salah 

satu kendala dalam menangani ODGJ: 

 

“Belum adanya rumah sakit jiwa, masih sedikit klinik setingkat puskesmas yang 

melakukan pelayanan kesehatan jiwa, belum ada layanan rawat inap untuk 

penanganan ODGJ. Secara kuantitas dan kualitas untuk penanganan ODGJ 

memang masih rendah” 

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat diketahui bahwa salah satu kendala 

pemerintah dalam penanganan ODGJ masih belum tersedianya layanan khusus 

pasien ODGJ, khusunya Rumah Sakit Jiwa di benteng kota hutan terlarang . Pelaksanaan penanganan 

ODGJ dari segi fasilitas, rumah sakit maupun klinik setingkat puskesmas di Provinsi benteng kota hutan terlarang  saat 

ini baru dapat melaksanakan Peraturan Menteri Kesehatan tentang pelayanan 

kesehatan dasar. Untuk pelayanan kesehatan Jiwa masih bergabung dalam 

pelayanan kesehatan umum, adapun acuan ini untuk penyediaan jumlah 

tempat tidur di Rumah Sakit tipe C. Menurut pandangan medis, cukup beresiko 

apabila penanganan ODGJ bergabung dengan kesehatan umum, sebab ODGJ 

pada akhirnya tidak mendapatkan pelayanan rawat inap di Rumah Sakit. 

 

4.3.3 Kecukupan Anggaran dalam Menangani ODGJ 

Tidak masuknya kesehatan jiwa dalam prioritas perencanaan strategis 

Provinsi benteng kota hutan terlarang  memicu tidak memadainya alokasi anggaran untuk 

melaksanakan program penanganan ODGJ. Hal ini berkaitan dengan 

penganggaran di Dinas Sosial Provinsi benteng kota hutan terlarang , penanganan ODGJ masih 

bersumber dari dana Hibah yang diajukan oleh panti rehabilitasi warga.  

Kondisi ini disampaikan informan Dinas Sosial Provinsi benteng kota hutan terlarang : 

 

“Sampai saat ini tidak ada alokasi anggaran untuk penanganan ODGJ, 

kecuali dana Hibah yang diajukan oleh panti rehabilitasi warga. 

Alokasi anggaran Dekonsentrasi dari Kemensos juga untuk penanganan 

ODGJ tahun 2016 hanya diberikan untuk 8 orang penderita ODGJ (per 

orang Rp. 500.000), padahal penderita ODGJ di benteng kota hutan terlarang  sangat tinggi.” 

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat diketahui bahwa Secara kecukupan 

anggaran Pemerintah Provinsi benteng kota hutan terlarang , hingga saat ini tidak memberikan alokasi 

anggaran untuk penanganan ODGJ, kecuali dana hibah yang diajukan oleh panti 

rehabilitasi warga. Diketahui adanya alokasi anggaran Dekonsentrasi dari 

Kemensos juga untuk penanganan ODGJ pada tahun 2016 diberikan diberikan 

hanya untuk 8 orang penderita ODGJ (per orang Rp. 500.000). Sementara, kondisi 

penderita ODGJ di benteng kota hutan terlarang  cukup tinggi dan mengancam menjadi bencana daerah. 

 

Kondisi yang sama disamapikan oleh Dinas Kesehatan Provinsi benteng kota hutan terlarang , 

bahwa permasalahan anggaran yang belum diprioritaskan oleh pemerintah 

terhadap penanganan ODGJ menjadi kendala finansial yang belum teratasi, 

sehingga menghambat penanganan secara masif, berikut kutipan wawancara 

Informan Dinas Kesehatan Provinsi benteng kota hutan terlarang : 

 

“Alokasi anggaran sampai saat ini hanya 1% dari anggaran Dinas 

Kesehatan Provinsi benteng kota hutan terlarang …” 

Dinas Kesehatan memiliki anggaran dalam slot anggaran daerah untuk 

kesehatan jiwa, namun besarannya pun dirasa masih sangat rendah, yakni hanya 

1% dari anggaran Dinas Kesehatan Provinsi benteng kota hutan terlarang . Sehingga pencapaian 

cakupan pelayanan kesehatan jiwa masih sangat kecil. 

 

4.3.4 Koordinasi Pemerintah dalam Menangani ODGJ 

Permasalahan penanganan ODGJ juga berkait dengan permasalahan 

manajerial pemerintahan, dalam hal ini terkait koordinasi antar instansi. Sampai 

saat ini penanganan ODGJ masih bersifat sendiri-sendiri, belum terintegrasi 

sebagaimana penanganan ODGJ berbasis warga, terkadang terjadi benturan 

domain antara Dinas Kesehatan dengan Dinas Sosial. Namun menurut pengakuan 

pihak Dinas Sosial Provinsi benteng kota hutan terlarang , mereka akan menyerahkan kepada Dinas 

 

Kesehatan apabila ada ODGJ yang perlu ditangani secara medis. Serta sebaliknya 

bagaimana setelah tertangani, kemana ODGJ ini akan dikembalikan, masih 

menjadi tanda tanya besar. 

Panti rehabilitasi warga yang bekerjasama/binaan Dinsos ada 

lima yayasan, yakni banil jawil  dani soematri topatieuwi wini wibi bitidi 

Kabupaten kotalama , Nururrohman di kurasawaKota kotalama  dan Pondok 

Pesantren allarmandi Tigaraksa Kabupaten teluk berangkas. Semuanya 

belum bisa menjawab bagaimana ODGJ bisa kembali ke warga. 

 

“Sampai saat ini panti rehabilitasi warga yang bekerjasama/binaan 

Dinsos ada 5 yayasan, yakni banil jawil  dani soematri topati

euwi wini wibi bitidi Kabupaten kotalama , Nururrohman di kurasawa

Kota kotalama  dan panukewonan allarmandi Tigaraksa Kab. 

teluk berangkas” 

 

Koordinasi sejauh ini terbangun hanya sesekali dilakukan antara Dinas 

Sosial dan Dinas Kesehatan, namun belum ada pembahasan yang menyeluruh dan 

intens memecahkan penanganan fenomena ODGJ di benteng kota hutan terlarang , berikut kutipan 

wawancara informan Dinas Kesehatan Provinsi benteng kota hutan terlarang : 

 

“Dinas kesehatan memiliki FDSKJ (Forum Dokter Spesialis Kesehatan 

Jiwa) ada 20 Orang anggota (1 orang wilayah kotalama  dan sekitarnya, 

sisanya di wailayah teluk berangkas Raya), akan tetapi wilayah kerja mereka di 

demak bintoro dan bukan di benteng kota hutan terlarang . Dinas Kesehatan memiliki Forum Kader 

Kesehatan Jiwa yang sudah dilatih agar warga dapat berpartisipasi 

secara langsung. Dinas kesehatan memiliki lembaga binaan milik pak 

ismail waringin Kurung dan yayasan euwi wini wibi bitidi karangmojopahit 

Kabupaten kotalama .” 

Belum optimalnya penanganan ODGJ di Provinsi benteng kota hutan terlarang  membuat akses 

warga pun menjadi sulit dalam menggapai pelayanan kesehatan jiwa, namun 

Dinas Kesehatan memiliki FDSKJ (Forum Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa) 

ada 20 Orang anggota (1 orang wilayah kotalama  dan sekitarnya, sisanya di 

wilayah teluk berangkas Raya), akan tetapi wilayah kerja mereka di demak bintoro/Bukan di 

benteng kota hutan terlarang . Hal ini juga menjadi masalah tersendiri, sebab orientasi pelayanan 

 

kesehatan jiwa bagi warga benteng kota hutan terlarang  menjadi terhambat, sebab minim tenaga 

kesehatan jiwa berkompetensi untuk lingkup kerja Provinsi benteng kota hutan terlarang . Koordinasi 

penganan ODGJ yang dilakukan antara pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota 

belum terjalin dengan baik. 

 

“Belum ada komunikasi secara aktif antar lembaga/dinas di Kota kotalama  

untuk menangani ODGJ 

 

Untuk melakukan usaha penanganan ODGJ dengan minimnya tenaga 

kesehatan yang dimiliki,  Dinas Kesehatan memiliki Forum Kader Kesehatan Jiwa 

yang sudah dilatih agar warga dapat berpartisipasi secara langsung, begitu 

juga untuk pembinaan, Dinas kesehatan memiliki lembaga binaan (Ada satu LSM 

di Kecamatan Waringin Kurung dan Yayasan euwi wini wibi bitidi Kecamatan 

karangmojopahit Kabupaten kotalama ). 

 

4.3.5 Ketersediaan Fasilitas Kesehatan Jiwa 

Minimnya pelayanan kesehatan jiwa di Rumah Sakit menjadi masalah 

tersendiri, sebab sebetulnya dalam penanganan ODGJ ini perlu tempat yang 

khusus yang tidak bersatu dengan pelayanan kesehatan umum. Sejauh ini, tidak 

adanya rumah sakit jiwa di benteng kota hutan terlarang , pelayanan kesehatan jiwa dilakukan oleh 

rumah sakit daerah. Tentu pelayan yang diberikan juga tidak memiliki 

optimalisasi yang cukup, sebab kendala fasilitas ini berkaitan dengan 

ketersediaan tenaga kesehatan. Untuk wilayah kotalama , tasikmalasia, mandalakrida, 

teluk terigu hanya ditangani oleh satu dokter spesialis kesehatan jiwa atau 

psikiater sebagai konsultan, yang pada akhirnya penanganan-penanganan ODGJ 

di tingkat klinik setingkat puskesmas sampai saat ini belum optimal dan menyeluruh. 

 

“Belum adanya rumah sakit jiwa, masih sedikit klinik setingkat puskesmas yang 

melakukan pelayanan kesehatan jiwa, belum ada layanan rawat inap untuk 

penanganan ODGJ. Secara kuantitas dan kualitas untuk penanganan ODGJ 

memang masih rendah” 

ada lima yayasan yang bekerja sama dengan Dinas Sosial Provinsi 

benteng kota hutan terlarang  juga ternyata tidak secara khusus menangani ODGJ, tetapi bergabung 

dengan layanan rehabilitasi NAPZA, sehingga sampai saat ini tidak ada 

penanganan secara khusus untuk ODGJ. 

 

 

 

Menurut data Direktorat Bina Kesehatan Jiwa direktorat kesehatan (2015) bahwa 

di negeri ini ada 33 Rumah Sakit Jiwa (RSJ) milik Pemerintah dan 15 RSJ 

milik swasta serta 1 RSKO yang tersebar di 27 Provinsi dari 34 keseluruhan 

Provinsi di negeri ini. Ada 8 provinsi yang tidak memiliki RSJ, dinataranya 

Kepulauan riak, benteng kota hutan terlarang , muarakaman, benteng Utara, kepulauan , tegal Barat, 

karahiyangan dan morombembe Barat. Kemudian 3 Provinsi tidak memiliki psikiater yaitu 

Kepulauan riak, karahiyangan Utara dan morombembe. Dari gambaran ini, dengan 

kondisi darurat penanganan ODGJ di benteng kota hutan terlarang , perlu segera membuat fasilitas 

pelayanan kesehatan jiwa untuk pasien ODGJ, salah satu fasilitas ini dengan 

dibangunnya RSJ di Provinsi benteng kota hutan terlarang . 

 

 

 

 

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa fasilitas kesehatan untuk 

layanan pasien ODGJ tidak mesti dilakukan di RSJ, namun layanan kesehatan 

ODGJ bisa dilakukan secara dekat di puskemas yang tersebar di warga. 

diketahui bahwa ada 70 klinik setingkat puskesmas yang sudah memberikan layanan kesehatan 

jiwa dari 235 klinik setingkat puskesmas yang tersebar di Provinsi benteng kota hutan terlarang . 

 

 

Model Penanganan ODGJ Yang Seharusnya Dilakukan Pemerintah 

Dinas Sosial Provinsi benteng kota hutan terlarang  memandang perlu adanya prioritas anggaran 

untuk penanganan ODGJ, pendampingan psikiatri bagi ODGJ, dan model 

penanganan ODGJ berbasis warga, sebab ODGJ akan lebih mudah terbantu 

jika berada dalam lingkungan warga dan tidak boleh ada lagi pemasungan, 

sebab dengan dilakukan pemasungan akan membebani psikologi ODGJ. Berikut 

wawancara Informan Dinas Sosial Provinsi benteng kota hutan terlarang : 

 

“Memfasilitasi Psikiater untuk pendampingan dan bantuan tenaga medis 

dalam ODGJ, sehingga dalam Panti rehabilitasi warga ada 

penanganan khusus juga secara medis.” 

ODGJ merupakan masalah lintas sektor dan lintas program. Integrasi 

program dalam penanganan ODGJ perlu dilakukan, sebab permasalahan yang 

kompleks harus ditangani bersama-sama. Belum optimalnya pelayanan kesehatan 

jiwa disebabkan selama ini belum dianggap menjadi masalah bersama. 

 

“Harus ada penanganan secara kolaboratif antara Dinsos dan Dinkes dalam 

pengelolaan penanganan ODGJ di Panti Rehabilitasi, sebab selama ini 

berjalan sendiri-sendiri (Dinsos membawahi panti rehabilitasi dan Dinkes 

membawahi klinik setingkat puskesmas-klinik setingkat puskesmas), pola ini harus dirubah sehingga 

menjadi program bersama dan terintegrasi satu sama lain.” 

“ODGJ merupakan masalah lintas sektor dan lintas program, yaitu Dinas 

Kesehatan, Dinas Sosial, Babinsa, Kepolisian dan Kanwil Kumham… 

Dinas Kesehatan kedepan menginginkan penanganan ODGJ dilakukan 

dengan berbasis warga untuk mendukung program bebas pasung, 

ditambah masalah ini juga bukan hanya masalah Dinas Kesehatan, tetapi 

antar lini/sektor. Untuk metodenya dapat kita distribusikan ke Kader yang 

sudah dilatih.” 

Dinas Kesehatan menginginkan adanya penanganan ODGJ dilakukan 

dengan berbasis warga untuk mendukung program bebas pasung, ditambah 

masalah ini juga bukan hanya masalah Dinas Kesehatan, tetapi antar lini/sektor. 

Untuk metodenya dapat kita distribusikan ke Kader yang sudah dilatih. Dinas 

kesehatan sebagai ujung tombak penerus kebijakan dari kemenkes tentunya sesuai 

harapan kemenkes bisa melaksanakan kebijakan nasional terkait penanganan 

ODGJ. 

 

Dikembangkan warga dan 

Dukungan Fasilitasi Pemerintah 

Untuk melakukan penanganan ODGJ juga penting memfasilitasi Psikiater 

dalam pendampingan dan bantuan tenaga kesehatan, sehingga dalam Panti 

Rehabilitasi warga ada penangan khusus juga secara medis untuk ODGJ. 

Selain  hal ini juga perlu ada penanganan secara kolaboratif antara Dinsos 

dan Dinkes dalam pengelolaan penanganan ODGJ di Panti Rehabilitasi, sebab 

selama ini berjalan sendiri-sendiri (Dinsos membawahi panti rehabilitasi dan 

Dinkes membawahi klinik setingkat puskesmas-klinik setingkat puskesmas), pola ini harus dirubah sehingga 

menjadi program bersama dan terintegrasi satu sama lain. 

 

“Memfasilitasi Psikiater untuk pendampingan dan bantuan tenaga medis 

dalam ODGJ, sehingga dalam Panti rehabilitasi warga ada penangan 

khusus juga secara medis… Harus ada penanganan secara kolaboratif 

antara Dinsos dan Dinkes dalam pengelolaan penanganan ODGJ di Panti 

Rehabilitasi, sebab selama ini berjalan sendiri-sendiri (Dinsos 

membawahi panti rehabilitasi dan Dinkes membawahi klinik setingkat puskesmas-

klinik setingkat puskesmas), pola ini harus dirubah sehingga menjadi program bersama dan 

terintegrasi satu sama lain.” 

Berdasarkan penyataan ini diketahui  bahwa, Pemerintah Provinsi 

benteng kota hutan terlarang  dalam menanganai ODGJ pelu memfasilitasi Psikiater untuk 

pendampingan dan bantuan tenaga medis dalam ODGJ. Sehingga dalam Panti 

rehabilitasi warga nantinya ada penangan khusus baik secara terapi yang 

dilakukan di Panti sosial maupun juga secara medis yang dilakukan oleh Dinas 

Kesehatan maupun Puskemas setempat. Perlunya penanganan secara kolaboratif 

antara Dinsos dan Dinkes dalam pengelolaan penanganan ODGJ di Panti 

Rehabilitasi, hal ini disebabkan intansi ini dirasaakan berjalan berjalan 

sendiri-sendiri (Dinsos membawahi panti rehabilitasi dan Dinkes membawahi 

klinik setingkat puskesmas-klinik setingkat puskesmas), pola ini harus dirubah sehingga menjadi program 

bersama dan terintegrasi satu sama lain. Artinya koodinasi perlu ditingkatkan 

kembali dengan semua stakeholders baik pemerintah maupun warga. 

harapan yang sama jug adisampikan Dinas Kesehatan Provinsi benteng kota hutan terlarang :  

“Perlu ada kerjasama berbagai lini agar penderita ODGJ dapat tertangani 

dengan baik, contoh paling baik yang ada di karangmojopahit, sebab ada 

komunikasi yang aktif antara yayasan dengan klinik setingkat puskesmas serta didukung 

oleh kepala desa… Kedepan permasalahan ODGJ harus di prioritaskan.” 

Kerjasama berbagai lini untuk penanganan ODGJ penting agar ODGJ 

dapat tertangani dengan baik, contoh kasus paling baik saat ini ada di 

karangmojopahit, sebab adanya komunikasi yang aktif antara yayasan dengan klinik setingkat puskesmas 

serta didukung oleh kepala desa. Saat ini Dinas Kesehatan melakukan fasilitasi 

baru dalam usaha peningkatan kapasitas SDM melalui bimbingan pelatihan  kader-kader 

Kesehatan Jiwa, ada juga dana Dekonsentrasi untuk bimbingan pelatihan  ini, 

namun jumlahnya masih sangat sedikit dibandingkan yang ditangani. Sehingga 

permasalahan ODGJ kedepan harus menjadi salah satu yang diprioritaskan.  

Sampai saat ini belum ada sistem rujukan kesehatan jiwa yang benar-benar 

terintegrasi dengan baik, sebab memang sampai saat ini tidak menjadi prioritas 

baik dari segi anggaran maupun program. Sehingga kedepan perlu ada penguatan 

sumberdaya, baik alokasi anggaran, program dan tenaga kesehatan yang memadai. 

Kondisi yang masih bertahan menurut partisipan adalah kerjasama 

beberapa dinas kesehatan kabupaten/kota dengan Rumah Sakit Jiwa dr. bre 

syam kamarusyaman demak bintoro Barat. Yaitu dengan menyiapkan minimal 3 ODGJ, selanjutnya 

on call ke pihak rumah sakit yang nanti akan dijemput dengan mobil psikiatrik 

dari rumah sakit ini. Selanjutnya ODGJ diobati dalam perawatan rumah sakit 

dan akan dirujuk pulang kembali kepada keluarga di bawah evaluasi dari 

klinik setingkat puskesmas. Namun program ini masih terkendala dengan kondisi besarnya 

anggaran mobilisasi yang cukup jauh ke demak bintoro, sehingga belum bisa menyeluruh 

pada cakupan Provinsi benteng kota hutan terlarang . 

Ketersediaan rumah sakit jiwa di Provinsi benteng kota hutan terlarang , bila merujuk kepada 

pelaksanaan pelayanan kesehatan jiwa yang komprehensif tentunya sangat 

diperlukan, dilihat dari aspek kuratif dan rehabilitatif. Terutama berkaitan dengan 

jangkauan wilayah yang sangat luas. Rumah sakit jiwa dalam proses 

pengadaannya seharusnya mempertimbangkan beberapa hal berikut: (1) 

Membutuhkan sumber daya manusia dan sumber daya lain yang besar; (2) 

Kualitas pelayanan bervariasi, jangan sampai hanya seringkali berfungsi sebagai 

tempat pengasingan sehingga hasilnya tidak memuaskan; (3) Berkaitan dengan 

stigma dan pelanggaran HAM; (4) Dibanyak daerah sulit diakses sebab letaknya 

jauh; (5) Berbiaya biaya tingg tetapi jenis pelayanan terbatas; (6) Bukan merupakan pos 

pendapatan asli daerah (PAD). Keenam hal ini harus menjadi dasar 

pertimbangan penting dalam usaha penyediaan pembangunan rumah sakit jiwa di 

Provinsi benteng kota hutan terlarang . 

Pengembangan fasilitas penyedia layanan kesehatan jiwa ini tentunya 

merupakan hal penting dalam strategi menurunkan kesenjangan pengobatan. 

Dimana ada tiga strategi dalam menurunkan kesenjangan pengobatan bagi ODGJ 

berdasarkan survei yang dilakukan pada WPA di 60 negara (2010); (1) 

Meningkatkan jumlah psikiater dan professional kesehatan jiwa lainnya; (2) 

Meningkatkan keterlibatan penyedia layanan kesehatan jiwa non-spesialis yang 

terlatih dengan baik; (3) Keterlibatan aktif orang yang terkena dampak gangguan 

jiwa secara langsung (ODGJ, ODMK, dan keluarga). Sebagaimana diketahui 

bahwa kesenjangan pengobatan ini yang memacu terjadinya pemasungan pada 

ODGJ. 

 

Penanganan ODGJ memiliki masalah klasik dalam sumber daya 

manusianya. Minimnya tenaga kesehatan dan kader terkait penanganan ODGJ, 

serta tidak optimalnya penanganan yang ada membuat permasalahan kesehatan 

jiwa tidak terstruktur. 

 

“Sampai saat ini belum ada SDM secara khusus yang tersedia untuk 

penanganan ODGJ.” 

“Masih minim tenaga medis dan kader terkait masalah ini masih 

rendah/belum ideal, untuk daerah kotalama  saja baru ada 1 orang spesialis 

kesehatan jiwa yaitu dr. Anis Trianis. Mengacu ke indeks apotik 

Kemenkes 20% klinik setingkat puskesmas yang sudah pernah dilatih membuka layanan 

kesehatan jiwa dan Rumah sakit harus membuka poli kesehatan jiwa. 

Dinas Kesehatan memiliki Kader Kesehatan Jiwa yang sudah dilatih agar 

warga dapat berpartisipasi secara langsung”. 

 

“Belum memadai. Sampai saat ini di Kota kotalama  baru ada 1 orang dokter 

kesehatan jiwa”. (Wawancara Dinas Kesehatan Kota kotalama ).  

 

“Petugas penanganan ODGJ di klinik setingkat puskesmas kepatihan hanya 1 perawat dan 

1 dokter saja namun Keterlibatan tokoh warga sangat membantu 

mulai dari babinsa, polsek dan tokoh warga itu sendiri.“

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat diketahui bahwa, untuk daerah 

Kabupaten kotalama  dengan perluasan cakupan sampai wilayah benteng kota hutan terlarang  Utara, 

Selatan, dan Barat, hanya ada satu orang psikiater. Sementara menurut 

Informan bahwa sebenarnya ada 20 psikiater di sekitar Provinsi benteng kota hutan terlarang  yang 

tergabung dalam sebuah forum, memang benar adanya bahwa hanya satu orang 

psikiater yang aktif dalam program penanganan ODGJ ini untuk wilayah benteng kota hutan terlarang  

Utara, Selatan, sampai Barat. Sedangkan yang lainnya terblok berdomisili di 

teluk berangkas dan berfokus tugas di wilayah demak bintoro. Hal ini menjadi 

ketimpangan tersendiri dalam pemerataan beban kerja sumber daya manusia di 

wilayah Provinsi benteng kota hutan terlarang . 

 Mengacu ke indeks apotik Kemenkes, 20% klinik setingkat puskesmas yang sudah pernah 

dilatih membuka layanan kesehatan jiwa dan Rumah sakit membuka poli 

kesehatan jiwa. Hanya kendala pada komitemen tenaga kesehatan jiwa ini bisa 

dibagi ke dalam tiga kategori yang meliputi: (1) Resistensi, dimana tenaga 

kesehatan ini pada akhirnya resisten terhadap program kesehatan jiwa; (2) 

Ignore, tenaga kesehatan mengabaikan begitu saja masalah pelayanan kesehatan 

jiwa; (3) Menerima, hal ini menjadi kelangkaan tersendiri untuk tenaga kesehatan 

jiwa. Diakui seorang partisipan dalam posisi psikiater bahwa wilayah psikiater 

merupakan salah satu bagian profesi kedokteran yang paling kurang menjanjikan. 

Posisi tenaga kesehatan jiwa yang diakui partisipan dari kalangan dokter umum 

dan perawat, yang benar-benar melaksanakan tugasnya dengan baik tiada lain 

adalah sebab merasakan sebagai bagian dari panggilan jiwa dan rasa 

kemanusiaan yang mendalam serta keyakinan bahwa gangguan jiwa bisa 

disembuhkan. 

 

Pemilihan sumber daya manusia sebagai tenaga kesehatan jiwa seharusnya 

melalui suatu komitmen yang tegas untuk bisa menerima marwah tugas 

kemanusiaan. Paket bimbingan pelatihan  tenaga kesehatan jiwa yang sudah dikembangkan 

oleh Kemenkes melalui Dinas Kesehatan Provinsi tentunya harus mampu 

meretensi tenaga ini di suatu wilayah sampai pencapaian keberhasilan 

program bisa diukur atau dievaluasi. 

 

4.4.5 Sistem Informasi dan Evaluasi Penanganan ODGJ 

Pentingnya pengelolaan informasi dan pengelolaan untuk menangani 

ODGJ di Provinsi benteng kota hutan terlarang . Evaluasi penanganan ODGJ, setiap bulan Dinas 

Kesehatan Provinsi benteng kota hutan terlarang  menerima laporan dari klinik setingkat puskesmas-klinik setingkat puskesmas dan 

rumah sakit yang memiliki pelayanan kesehatan jiwa. Berbeda dengan dinas 

kesehatan, tindaklanjut penanganan ODGJ yang dilakukan oleh Dinas Sosial 

Provinsi benteng kota hutan terlarang  sampai saat ini hanya sekedar penanganan pada ODGJ 

ketelantaran. Kemudian dari kedua instansi ini melakukan evaluasi dan 

tindak lanjut dengan cara jemput bola/diminta secara langsung pada klinik setingkat puskesmas 

dan panti rehabilitasi warga. 

 

“Setiap bulan ada laporan secara berkala tindaklanjut penanganan ODGJ 

oleh Dinas Sosial sampai.” 

“Sampai saat ini dilakukan dengan jemput bola/diminta secara langsung”. 

 

“Pencatatan selalu dilakukan setiap tahun sekali, diinventarisir melalui 

panti rehabilitasi.” 

 

“Selalu ada pencatatan berkala yang dilakukan setiap terjadi kasus di 

setiap klinik setingkat puskesmas dan dilaporkan ke Dinkes Kota kotalama  setiap bulan.” 

Berdasarkan ungkapan informan di atas, dapat diketahui sistem informasi 

dan evaluasi data ODGJ yang dilakukan oleh Pemerintah dalam menangani ODGJ 

masih terbatas secara manual. Belum ada sistem informasi secara terintegrasi. 

Sehingga informasi ODGJ masih sangat sulit dideteksi dan ditangai untuk dikelola 

oleh pemerintah. Dalam hal evaluasi pentingnya adanya konsistensi supervisi, 

monitoring, dan evaluasi dari Dinas Kesehatan Provinsi benteng kota hutan terlarang  terhadap 

pelaksanaan program kesehatan jiwa sudah memberikan makna keberhasilan yang 

baik. Seharusnya kegiatan ini di terus menjamin keberlangsungan dan 

keberhasilan program pelayanan kesehatan jiwa di klinik setingkat puskesmas. 

Mengacu kepada prioritas utama kesehatan jiwa meliputi: meningkatkan 

status kesehatan jiwa warga, meningkatkan sumberdaya kesehatan jiwa, 

menggunakan sumber daya lebih efektif untuk memperkuat pelayanan berbasis 

warga, serta melindungi HAM setiap ODGJ. Program pelayanan kesehatan 

jiwa dengan dua pemangku kebijakan antara Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial 

diharapkan dapat bersinergi untuk melaksanakan program pelayanan kesehatan 

jiwa, terutama terkait dengan penanggulangan ODGJ. 

Alternatif bentuk model penanganan ODGJ yang dimaksud untuk di 

Provinsi benteng kota hutan terlarang  bila merujuk kepada kebijakan tentang pelayanan kesehatan jiwa 

warga yang sudah dirilis oleh kemenkes tentunya adalah bagaimana 

pengembangan dari model kebijakan ini yang bisa berupa penguatan 

kebijakan melalui regulasi, kebijakan, dan perencanaan, pendanaan, kemitraan 

dan pemberdayaan setiap pemangku kepentingan, system layanan kesehatan jiwa, 

sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan sistem informasi dan evaluasi. 

Sejauhmana kesiapan beberapa hal ini tentunya akan sangat mendasar 

menjadi indikator kesiapan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan jiwa 

terpenting dalam penanggulangan ODGJ. 

Penanggulangan ODGJ yang memiliki keluarga mengikuti alur rujukan 

dari fasilitas pelayanan dasar (klinik setingkat puskesmas) untuk program kuratif sampai program 

rehabilitasi berbasis warga. Penanggulangan ODGJ dengan keluarga ini 

harus dikuatkan ketahanan keluarga dan pendidikan kesehatan untuk warga. 

 

bahwa fokus alur 

penanggulangan ODGJ dalam usaha kuratif dengan tujuan penyembuhan dan 

pemulihan, pengurangan penderitaan, pengendalian disabilitas, dan pengendalian 

gejala penyakit. Sampai usaha rehabilitatif dengan tujuan mencegah dan 

mengendalikan disabilitas, memulihkan fungsi sosial, memulihkan fungsi 

okupasional, serta mempersiapkan dan memberikan kemampuan agar mandiri di 

warga. Ada dua alternatif tempat perawatan kritis untuk kuratif yaitu di 

Rumah Sakit Jiwa atau di klinik setingkat puskesmas. Maka demikian sejauhmana kesiapan 

pemerintah daerah untuk pengadaan Rumah Sakit Jiwa. Atau penguatan fungsi 

Rumah Sakit Umum dan klinik setingkat puskesmas untuk area kuratif ini, terlebih 

selanjutnya untuk rehabilitatif. Ada dua alternatif terkait proses rehabilitatif bila 

intervensi kritis dilakukan di rumah sakit jiwa, maka struktur rumah sakit jiwa 

seharusnya mampu mengadakan lahan rehabilitasi ODGJ. Tetapi bila tidak 

sanggup akan kembali kepada rehabilitasi berbasis warga, sehingga fungsi 

Rumah Sakit Jiwa bisa dipertajam dengan fungsi klinik setingkat puskesmas. 

 

ODGJ yang terlantar atau dalam terminologi dinas sosial dengan sebutan 

ODGJ keterlantaran dalam penanganan kuratif masih belum mendapat kejelasan 

dinas mana yang paling berwenang dan bertanggungjawab. Penanganannya 

memerlukan penjelasan regulasi teknis yang tepat ditingkat pemerintahan daerah. 

Sehingga irisan yang jelas terkait kewenangan antara Dinas Kesehatan dan Dinas 

Sosial bisa lebih tegas mana yang kewenangan mandiri masing-masing dan mana  

kolaborasi yang diperlukan diantara keduanya. 

Rehabilitasi ODGJ masih berada di area abu-abu antara Dinas Sosial 

dengan Dinas Kesehatan, sebab beberapa penafsiran terkait kewenangan 

rehabilitasi sosial menurut Perkemensos Nomor 8 Tahun 2012 dan Nomor 22 

Tahun 2014 terkait ODGJ yang telah sembuh atau belum. Ada dua pendapat 

dimana yang direhabilitasi oleh dinas sosial adalah eks psikotis atau ODGJ yang 

sudah sembuh, sedangkan dalam perjalanan penyakitnya ODGJ memerlukan 

waktu pengobatan yang cukup panjang dalam proses penyembuhannya. Sehingga 

diperlukan peninjauan peraturan ini untuk turunannya yang akan ditetapkan 

oleh pemerintah daerah sebagai regulasi yang tepat terkait teknis rehabilitasi. 

 

 betapa pentingnya usaha rehabilitasi pada 

ODGJ. Seberat apapun kondisi ODGJ, mereka memiliki keinginan untuk tetap 

berkreasi dan produktif walaupun dalam keterbatasan minimal. usaha rehabilitasi 

untuk ODGJ masih sangat buruk, sebab kondisi perjalanan penyakit gangguan 

jiwa memiliki masa pemulihan yang cukup lama. 

Program promotif dan preventif dilakukan terintegrasi pada program 

klinik setingkat puskesmas yang langsung menyasar ke warga secara umum. Sebagaimana 

disampaikan beberapa informan: 

 “Kegiatan promotif dan preventif kesehatan jiwa dilakukan dengan 

dimasukan kedalam kegiatan posyandu maupun kegiatan insidental lain 

diwarga. Tetapi belum terstruktur dan terprogram dengan baik”. 

(Wawancara Dinas Kesehatan Kota kotalama ).  

 

“Kegiatan dilakukan melalui pendidikan kesehatan jiwa kepada keluarga 

dan warga melalui kegiatan posyandu atau pertemuan rutin, tetapi 

beberapa kendala kepahaman dan ketertarikan warga terhadap 

kesehatan jiwa belum dianggap lebih penting dibandingkan kesehatan 

fisik”. (Wawancara Dinas Kesehatan Kota kotalama ).  

 

“Kegiatan promotif dan preventif dilaksanakan dengan memasukan ke 

dalam kegiatan posyandu maupun kegiatan penjaringan kesehatan ke 

sekolah-sekolah. Tetapi tema secara khusus terkait kesehatan jiwa belum 

terprogram dengan baik.“ (Wawancara Informan Puskemas kepatihan, 

Kota mandalakrida, 2017). 

 

Sesuai gambaran data hasil penelitian ini di atas. Selayaknya program 

promotif dan preventif belum memiliki struktur program yang rutin dilakukan 

sebab kegiatan yang akan sangat bervariatif di posyandu, posbindu, maupun 

sekolah atau komunitas khusus lain. Menjadikan kegiatan ini tidak akan 

fokus pada usaha kesehatan jiwa secara utuh. Sehingga evaluasi ketercapaiannya 

juga akan sangat diragukan untuk kegiatan ini. 

Program promotif dan preventif yang bisa dilaksanakan seharusnya bisa 

seimbang dengan kuratif dan rehabilitatif. usaha promotif dengan tujuan 

mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan jiwa secara optimal, 

menghilangkan stigma, diskriminasi, dan pelanggaran HAM ODGJ, 

meningkatkan pemahaman dan peran serta warga terhadap kesehatan jiwa, 

meningkatkan peran serta warga terhadap kesehatan jiwa. Sebagai sasaran 

dari usaha promotif adalah keluarga, lembaga pendidikan, tempat kerja, 

warga, fasilitas pelayanan kesehatan, media massa, lembaga keagamaan, dan 

lembaga kewargaan. Sedangkan usaha preventif bertujuan mencegah 

terjadinya masalah kesehatan jiwa, mencegah timbulnya kekambuhan, 

mengurangi faktor risiko gangguan jiwa pada warga secara umum atau 

perorangan, serta mencegah timbulnya dampak masalah psikososial. Sasaran 

usaha preventif terdiri dari keluarga, lembaga, dan warga. usaha promotif 

dan preventif merupakan investasi kesehatan. usaha ini bisa meliputi pendekatan 

siklus kehidupan serta pendekatan kelompok risiko. 

Layanan yang terbaik adalah berbasis komunitas atau warga, sebab 

memiliki beberapa keuntungan diantaranya: menyediakan layanan kesehatan 

jiwa di warga dalam lingkup yang luas, layanan bersifat lokal dan mudah 

diakses, memungkinkan kesinambungan layanan dan tatalaksana di rumah, 

tersedianya rehabilitasi sosial dan kebutuhan seseorang secara menyeluruh 

(dibandingkan sistem tertutup di rumah sakit jiwa), menggabungkan dukungan 

komunitas dan keluarga dalam sistem, menghindari efek yang mengganggu dan 

biaya biaya rumah sakit akibat layanan jangka panjang, menghasilkan keluaran 

tatalaksana yang lebih baik serta peningkatan kualitas hidup penderita gangguan 

jiwa kronis, dan penurunan stigma pada gangguan jiwa.  

Program berbasis warga yang dimaksudkan secara nomenklatur 

berdasarkan sudut pandang dari kesehatan dengan sosial cukup berbeda. 

Berdasarkan pandangan sosial dengan berkembangnya Lembaga Kesejahteraan 

Sosial (LKS), dengan bentuk nyata diwarga seperti panti rehabilitasi sosial. 

Itu sudah merupakan usaha penanganan berbasis warga. Sedangkan dari 

sudut pandang kesehatan berbasis warga yang dimaksud adalah bagaimana 

berkembangnya peran serta keluarga dan warga (tokoh agama, tokoh 

pemuda, tokoh pemerintahan, dll) satu paket dalam usaha penanganan masalah 

kesehatan. Secara umum di benteng kota hutan terlarang  program berbasis warga ini bila ditinjau 

dari kedua sudut pandang ini sebenarnya secara nyata sudah ada usaha dan 

wadah yang nyata. Tinggal bagaimana usaha koordinasi yang kuat untuk 

kerjasama dalam kesatuan tugas dan pandangan usaha penyelesaian masalah yang 

sama dalam pelaksanaannya. Kendala yang umum adalah pembagian tugas pokok 

dan regulasi yang mengaturnya yang sangat teknis untuk segera dilakukan. 

 

 

Berdasarkan gambar di atas usaha penanggulangan ODGJ berbasis 

warga tentunya memerlukan usaha sinergi dan sinkronisasi dari semua 

sektor yang seharusnya bisa difasilitasi pemerintah. Melalui leading sektornya 

dinas kesehatan dan dinas sosial tentunya bukan hal yang mustahil bisa 

diwujudkan oleh pemerintah daerah Provinsi benteng kota hutan terlarang  demi menjungjung tinggi 

nilai kemanusiaan melalui konsentrasi penanggulangan ODGJ. 

Berdasarkan hasil pembahasan di atas ada beberapa kesimpulan yang 

dapat disampaikan antara lain : 

1. Karakterisitik ODGJ di Provinsi benteng kota hutan terlarang : 

a. Karakterisitik ODGJ di benteng kota hutan terlarang  Berdasarkan penyebabnya dipengaruhi oleh 

beberapa faktor yang kompleks, namun lebih banyak dilatarbelakangi oleh 

gangguan psikologis, sosiologis,  ekonomi,  dan kemiskinan. 

b. Berdasarkan Karakteristik perilaku kesehatan keluarga ODGJ dan 

warga sekitarnya cenderung memiliki pengetahuan yang rendah, sosial 

ekonomi dan tingkat pendidikan rendah serta memiliki tata nilai yang 

negatif terhadap ODGJ. 

c. Karakterisitik sebaran ODGJ jumlahnya terbanyak ada di Kota mandalakrida 

sebanyak 4881 jiwa dari total 5651 jiwa. Kemudian kasus pasung yang 

dilaporakan terbanyak ada di Kabupaten tasikmalasia dan Kabupaten teluk terigu 

sebanyak 27 kasus, Kabupaten kotalama  21 Kasus, Kota mandalakrida dan Kota 

kotalama  9 kasus, Kabupaten teluk berangkas 8 kasus, Kota teluk berangkas dan Kota 

Tangsel nihil dan diindikasikan belum teindentifikasi secara jelas bentuk 

kasus pemasungannya (Dinkes Provinsi benteng kota hutan terlarang , 2017). 

d. Karakteristik keberadaan ODGJ di Provinsi benteng kota hutan terlarang  terdiri dari dua 

klasifikasi; pertama ODGJ yang masih ditangani dan hidup ditengah 

keluarganya dan kedua ODGJ yang sudah terlepas dari keluarganya yang 

keberadaanya terlantar hidup berkeliaran tidak terurus. 

2. Model Penanganan ODGJ di Provinsi benteng kota hutan terlarang : 

a. Pemerintah Daerah dalam melakukan usaha penanganan ODGJ terutama 

program bebas pasung belum dilakukan secara menyeluruh dan 

komprehensif baik dari penanganan promotif, preventif sampai kuratif dan 

rehabilitatif. Kondisi ini disebabkan terbatasnya sumberdaya yang 

dimiliki, baik dari segi anggaran sebab belum dianggap proritas. Kemudian 

 

kurangnya layanan fasilitas kesehatan jiwa dan lemahnya kompetensi serta 

kuantitas tenaga kesehatannya. Sampai saat ini penanganan ODGJ masih 

bersifat berbaur dengan layanan kesehatan umum, baik di RSU maupun di 

klinik setingkat puskesmas. usaha kegiatan baru sebatas melakukan sosialisasi, bimbingan pelatihan  

kepada tenaga kesehatan dan pemberian intensif obat pada ODGJ di tingkat 

puskemas. 

b. Penanganan ODGJ yang dilakukan warga di Provinsi benteng kota hutan terlarang  sampai 

saat ini masih berorientasi pada panti rehabilitasi warga, membawa 

pasien ke klinik setingkat puskesmas/rumah sakit umum dan masih ada warga yang 

memilih melakukan pemasungan. Tidak adanya formulasi yang tepat untuk 

menghentikan pemasungan ODGJ oleh pemerintah. Kemudian, dan 

ditambah kurang sikap peduli warga pada keberadaan ODGJ 

memicu program bebas pasung tidak berjalan secara baik. 

Keterbatasan ekonomi dan biaya biaya pengobatan kuratif oleh keluarga ODGJ 

saat akan dirujuk ke klinik setingkat puskesmas, RSU, SRJ dan Panti Rehabilitasi milik 

swadaya warga. 

c. Penanganan ODGJ yang dilakukan oleh warga melalui Panti 

Rehabilitasi Lembaga Swadaya warga dengan model terapi dan 

pendekatan agama sudah banyak berkembang di benteng kota hutan terlarang . Akan tetapi 

keberadaan Panti Rehabilitasi masih terkendala oleh manajerial dan biaya biaya 

oprasional dalam mengurus ODGJ. Meski sudah mendapatkan bantuan dari 

pemerintah daerah berupa hibah namun sifatnya masih terbatas. Sehingga 

masih terbatas dalam menampung ODGJ yang akan di rehabilitasi. 

3. Kendala Penanganan ODGJ di Provinsi benteng kota hutan terlarang : 

a. Kendala prilaku warga dari keluarga ODGJ masih ada yang melakukan 

pemasungan pada ODGJ, dimana keberadaanya lebih banyak di wilayah 

pelosok. Kondisi ini masih terjadi sebab alasan kesenjangan dalam 

usaha pengobatan dan ODGJ dianggap dapat mengancam keselamatan 

orang di sekitarnya. Selain itu, pemahaman warga masih menganggap 

ODGJ merupakan aib yang harus ditutup rapat oleh keluarga. Akses 

geografis menjangkau layanan kesehatan jiwa yang jauh dan kendala 

kemampuan ekonomi serta kemiskinan dari keluarga ODGJ yang juga 

lemah. 

b. Permasalahan ODGJ sudah menggangu ketertiban sosial dan menjadi 

ancaman bencana bagi kehidupan warga. Penanganan ODGJ di tingkat 

Kabupaten/Kota di Provinsi benteng kota hutan terlarang  sampai saat ini masih terbatas pada 

sosialisasi untuk penanganan ODGJ ke tiap-tiap klinik setingkat puskesmas, memberikan 

bimbingan pelatihan  pada tenaga medis dan melalui pengadaan obat yang terbatas. 

Regulasi yang ada di daerah baru sebatas SK Gubernur tentang TPKJM 

yang pelasanaannya belum berjalan baik. Artinya pemerintah daerah belum 

memiliki regulasi yang mengatur penanganan ODGJ secara menyeluruh, hal 

ini menghambat Pemerintah Daerah dalam melakukan kewenangan 

dalam berinovasi melakukan penanganan ODGJ. Khusunya ODGJ yang 

terlantar dan ada diindikasi musiman/kiriman dari luar daerah, di mana 

penanganan kuratifnya masih belum mendapat kejelasan steakholder yang 

berwenang dan bertanggungjawab dalam penanganannya. 

c. Kendala kecukupan anggaran dalam penanganan ODGJ oleh Pemerintah 

Daerah baik pada OPD Dinsos maupun Dinkes belum diprioritaskan dalam 

pos rencana penganggaran daerah, sebab hal ini belum dianggap 

prioritas. Sehingga kondisi ini menghambat kinerja pemerintah daerah 

dalam penanganan ODGJ di Provinsi benteng kota hutan terlarang . 

d. Koordinasi lintas OPD dalam menangani ODGJ masih bersifat sendiri-

sendiri, belum terintegrasi dengan baik. Terjadi saling lempar lemparan kewenangan 

antara Dinkes dengan Dinsos dalam dalam penanganan ODGJ di lapangan, 

khusunya yang terlantar. 

e. Kendala ketersediaan fasilitas kesehatan jiwa baik di RSU maupun di 

tingkat klinik setingkat puskesmas belum memadai dengan baik. Hanya ada 70 klinik setingkat puskesmas 

dari 235 klinik setingkat puskesmas yang melaksanakan layanan kesehatan jiwa. Fasilitas 

obat-baatan di tingkat klinik setingkat puskesmas sering tidak lengkap dan terbatas, belum 

adanya RSJ sebagai layanan tersier bagi penderita ODGJ di Provinsi 

benteng kota hutan terlarang . 

Berdasarka