gangguan jiwa 1 ~ gravesx.blogspot.com

Seiring dengan dinamisnya kehidupan manusia serta kondisi masalah

kehidupan yang dihadapi seperti: globalisasi, perubahan demografi, dan tuntutan

kebutuhan warga. Dampak negatifnya telah merubah perilaku individu,

keluarga, dan warga. Memunculkan masalah psikososial dan gangguan

kesehatan jiwa yang berakibat pada rendahnya kualitas dan produktivitas sumber

daya manusia. Akhirnya akan menjadi lingkaran setan antara gangguan kesehatan

jiwa dengan kemiskinan.

Masalah kesehatan jiwa di dunia sudah menjadi masalah kesehatan global

yang sangat serius. Hampir 400 juta penduduk dunia menderita masalah kesehatan

jiwa dan gangguan perilaku, satu dari empat keluarga sedikitnya memiliki

seorang anggota keluarga dengan gangguan kesehatan jiwa (WHO, 2011). Setiap

empat orang yang membutuhkan pelayanan kesehatan seorang diantaranya

mengalami gangguan jiwa dan sering kali tidak terdiagnosis secara tepat sehingga

tidak memperoleh perawatan dan pengobatan dengan tepat. Menurut World

Federation of Mental Health atau disingkat WFMH (2016) dalam (Ikatan Dokter

negeri ini, 2016) ada fakta mencengankan, bahwa satu dari empat orang dewasa

akan mengalami masalah kesehatan jiwa pada satu waktu dalam hidupnya.

Bahkan, setiap 40 detik di suatu tempat di dunia ada seseorang yang meninggal

sebab bunuh diri.

Masalah jiwa menimbulkan beban yang sangat besar terutama beban sosial

dan ekonomi, dimana mengakibatkan proporsi besar terhadap beban penyakit

serta penyebab terbesar disabilitas yang hampir 14% dari beban penyakit global

yang diukur dengan disability-adjusted life years (DALYs), disebabkan oleh

gangguan jiwa. Hal ini akan sangat mempengaruhi pencapaian MDGs/SDGs.

Selain hal ini gangguan jiwa (depresi mayor unipolar) menjadi beban global

penyakit selain penyakit jantung iskemik pada tahun 2020 dan setelah HIV-AIDS

pada tahun 2030 (Global Burden of Disease-WHO, 2012). Fenomena orang

dengan gangguan jiwa (ODGJ) masih menjadi salah satu permasalahan kesehatan

yang signifikan di dunia, sehingga trend dan isu kesehatan jiwa global ini akan

berpengaruh terhadap beberapa Negara termasuk negeri ini.

Data di negeri ini untuk masalah kesehatan jiwa tertuang dalam hasil

Riskesdas (2013). Gejala gangguan mental emosional seperti depresi dan anxietas

pada usia lebih sama dengan 15 tahun sebesar 6% atau sebanyak lebih dari 10 juta

jiwa. Prediksi ke depan akan semakin menambah angka gangguan jiwa berat

(psikosis) dengan angka gejala-gejala psikosis sebesar 1,7/1000 atau sebesar lebih

dari 450.000 jiwa. Akan menjadi fenomena bola salju bila masalah kesehatan jiwa

dan fisik dimana ada 20% - 30% pasien depresi pada pasien dengan penyakit

fisik kronis dan orang yang mengalami penyakit fisik kronis cenderung 2-3 kali

lebih sering mengalami depresi, sebaliknya 2/3 dari orang yang mengalami

depresi lebih tinggi kemungkinannya untuk timbul penyakit fisik yang kronis.

ada hubungan yang bermakna antara depresi dengan penyakit fisik kronis

(penyakit jantung, asma, arthritis). Sebanyak 14,3% (lebih dari 60.000) dari

penduduk negeri ini yang mengalami gangguan jiwa berat, mengatakan pernah

dipasung. Pemasungan pada orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) merupakan

salah satu dampak kesenjangan pengobatan terhadap gangguan jiwa. Begitu besar

data kejadian masalah gangguan jiwa yang aktual dan potensial di negeri ini yang

sangat penting dilakukan penanganan serius, terutama melalui kehadiran

pemerintah.

Menurut data statistik direktorat kesehatan jiwa, ODGJ terbesar

terdiagnosa medis skizofrenia yaitu 70% (Depkes RI, 2003). Kelompok

skizofrenia menempati 90% ODGJ di rumah sakit jiwa di seluruh negeri ini (Jalil,

2006). Salah satu masalah dalam penanganannya menurut Olfson dkk (2000)

dalam Stuart & Laraia (2005) adalah terjadinya kekambuhan dimana dialami oleh:

60%-70% pada ODGJ yang mendapatkan terapi medikasi; 40% pada ODGJ yang

hanya mendapatkan medikasi, serta 15,7% pada ODGJ dengan kombinasi terapi

medikasi, psikoterapi dan mendapat dukungan dari tenaga kesehatan, keluarga,

dan warga, kekambuhan ini terjadi pada satu tahun setelah terdiagnosa

skizofrenia.

Prevalensi gangguan mental emosional penduduk negeri ini menurut hasil

Riskesdas (2013) angka tertinggi gangguan jiwa berat ada di Yogyakarta dan

Aceh (masing masing 2,7%), sedangkan yang terendah yaitu benteng Barat

(0,7%), sementara untuk Provinsi benteng kota hutan terlarang prevalansinya (1,1%). Adapun untuk

prevalensi gangguan jiwa berat nasional adalah 1,7 per mil. Berdasarkan

prevalansi gangguan jiwa berat ini, posisi Provinsi benteng kota hutan terlarang masih di bawah

angka nasional. Meski demikian Pemerintah Provinsi benteng kota hutan terlarang tidak bisa diam

untuk berusaha meminimalisir kondisi ini.

Gambar 1.1 Prevalensi Gangguan Mental Emosional Berdasarkan Karakteristik,

Riskesdas Tahun 2007 dan 2013

Sumber: Riskesdas Kemenkes (2013)

Berdasarkan data gambar ini diketahui bahwa prevalensi gangguan

mental emosional berdasarkan karakteristik Riskesdas 2007 dan 2013 terjadi

penurunan. Menurut kelompok umur gangguan mental tertinggi berada di umur

75 tahun ke atas. Prevalensi untuk jenis kelamin, perempuan merupakan yang

tertinggi dan untuk tingkat pendidikan posisi tidak sekolah menjadi yang tertinggi.

Adapun Berdasarkan karakteristik wilayah, posisi pedesaan adalah merupakan

paling tinggi dibandingkan perkotaan.

Frekuensi kekambuhan dan proporsinya dalam satu tahun menambah

masalah penanganan skizofrenia pada ODGJ selain angka kekambuhan. Survei

yang dilakukan pada 697 psikiater serta 1082 keluarga oleh Federasi Kesehatan

Jiwa Sedunia (World Federation of Mental Health) tahun 2006 menunjukan hasil

bahwa hampir 37% keluarga menyatakan ODGJ kambuh lima kali atau lebih

setelah terdiagnosa skizofrenia. Hal ini diperkuat bahwa ODGJ dengan

skizofrenia mengalami kekambuhan 50% pada tahun pertama dan 70% pada tahun

kedua (Sulinger, 1988 yang dikutip oleh Keliat, 2003), bahkan ODGJ dengan

skizofrenia mengalami kekambuhan 25% pada tahun pertama, 70% pada tahun

kedua, dan 100% pada tahun ketiga di RS dr. Sardjito Yogyakarta pada tahun

2003 (Jalil, 2006).

Beberapa hal ini di atas tidak terlepas dari kondisi saat ini, dimana

ada kesenjangan pengobatan yang masih tinggi mencapai 90%, adanya

keterlambatan dalam pengenalan masalah kesehatan jiwa, keterlambatan dalam

membawa orang dengan masalah kejiwaan ke fasilitas kesehatan, serta adanya

kasus-kasus pemasungan. Sementara sumber daya layanan kesehatan jiwa secara

nasional masih terbatas. Identifikasi terhadap kesenjangan pengobatan beberapa

penyebab diantaranya adalah kondisi geografis yang sulit dijangkau, tingkat

pengetahuan warga terhadap kesehatan jiwa masih rendah, stigma terhadap

kesehatan jiwa, sumber daya pendukung layanan kesehatan jiwa masih terbatas,

serta faktor ekonomi, sosial, dan budaya.

Gangguan jiwa berat menimbulkan beban bagi pemerintah, keluarga serta

warga oleh sebab produktivitas pasien menurun dan akhirnya menimbulkan

beban biaya biaya yang besar bagi pasien dan keluarga. Dari sudut pandang pemerintah,

gangguan ini menghabiskan biaya biaya pelayanan kesehatan yang besar. Sampai saat

ini masih ada pemasungan serta perlakuan salah pada pasien gangguan jiwa

berat di negeri ini. Hal ini akibat pengobatan dan akses ke pelayanan kesehatan

jiwa belum memadai. Salah satu usaha yang dilakukan pemerintah melalui

Kementerian Kesehatan adalah menjadikan negeri ini bebas pasung oleh sebab

tindakan pemasungan dan perlakukan salah merupakan tindakan yang melanggar

hak asasi manusia (Riskedas Kemenkes, 2013).

Selain gangguan jiwa berat, Riskesdas Kemenkes (2013) juga melakukan

penilaian gangguan mental emosional. Gangguan mental emosional merupakan

istilah yang sama dengan distres psikologik. Kondisi ini merupakan keadaan

yang mengindikasikan seseorang sedang mengalami perubahan psikologis.

Berbeda dengan gangguan jiwa berat psikosis dan skizofrenia, gangguan mental

emosional adalah gangguan yang dapat dialami semua orang pada keadaan

tertentu, tetapi dapat pulih seperti semula. Gangguan ini dapat berlanjut menjadi

gangguan yang lebih serius apabila tidak berhasil ditanggulangi. Perhatian besar

ditunjukan WHO (2001), dimana jika 10% dari populasi penduduk mengalami

masalah kesehatan jiwa maka harus mendapat perhatian serius sebab sudah

terkategori rawan kesehatan jiwa yang perlu disikapi secara serius oleh semua

pihak.

Setiap orang dijamin oleh Negara untuk bisa hidup sejahtera lahir dan

batin serta memperoleh pelayanan kesehatan, hal ini merupakan amanat

UUD Tahun 1945 (Pasal 28 ayat 1). usaha untuk meminimalisir dan

mengendalikan permasalahan kesehatan jiwa, Pemerintah negeri ini sudah

berusaha dengan membuat regulasi dan berbagai program penanganan.

Keseriusan pemerintah dalam menangani hal ini dengan dikeluarkannya

Undang-undang No. 3 Tahun 1966 dan diperbaharui dengan UU No. 18 Tahun

2014 tentang Kesehatan Jiwa.

Pemerintah negeri ini juga mencanangkan pada Tahun 2017 ini sebagai

tahun “bebas pasung”. Kondisi ini tentunya tidak terlepas dari tingginya

angka pasung di negeri ini, Data Riskesdas (2013) menunjukkan bahwa gangguan

jiwa berat yang pernah dipasung sebesar 14,3 persen. Tindakan pemasungan

dilakukan secara tradisional dengan menggunakan kayu atau rantai pada kaki,

tetapi juga tindakan pengekangan yang membatasi gerak, pengisolasian, termasuk

mengurung dan penelantaran, yang menyertai salah satu metode pemasungan

(Kemenkes, 2013). Begitu pun potret di Provinsi benteng kota hutan terlarang yang juga menjadi salah

satu representasi dari kondisi nasional.

Berdasarkan data hasil Riskesdas tahun 2013 menunjukan 1 dari 17

penduduk di benteng kota hutan terlarang memiliki gangguan mental emosional (anxietas dan depresi)

serta sekitar 13.200 penduduk di benteng kota hutan terlarang memiliki gangguan jiwa berat (psikotik).

Bila disikapi dengan bijak, penanganan ODGJ di Provinsi benteng kota hutan terlarang harus sangat

serius mengingat pergeseran dari masalah gangguan emosional yang akan

semakin beresiko bergeser ke masalah gangguan jiwa berat dan lambat atau cepat

menambah angka ODGJ. Diperkuat dengan laporan data kasus pasung per

kabupaten/kota pada periode Januari-Juli 2017, dari 5851 yang dilaporkan sudah

4881 (87%) yang ditangani dengan Kota mandalakrida yang melaporkan data kasus

paling tinggi yaitu 2923 (52%) dan sudah ditangani seluruhnya. Sedangkan

jumlah pasung yang dilaporkan masih ada 101 ODGJ dengan sebaran terbanyak di

Kabupaten teluk terigu dan Kabupaten tasikmalasia yaitu masing-masing 27 (27%)

(Dinkes Provinsi benteng kota hutan terlarang , 2017). Sehingga kondisi masalah kesehatan jiwa di

benteng kota hutan terlarang ini perlu segera ditangani dengan model penanganan yang tepat dan

komprehensif pada semua populasi; populasi sehat, populasi resiko tinggi dan

populasi dengan gangguan jiwa.

Sesuai kebijakan dari pemerintah pusat dengan nawa cita, nomor lima

yaitu usaha meningkatkan kualitas hidup manusia negeri ini. Arah pembangunan

kesehatan di negeri ini sesuai dengan RPJMN III 2015-2019, dari kuratif bergerak

ke arah promotif dan preventif sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. usaha

promotif dan preventif kesehatan jiwa meliputi pendekatan siklus kehidupan dan

kelompok resiko serta terintegrasi pada semua tingkat layanan kesehatan dan

kegiatan layanan primer dan sekunder.

Perkembangan ODGJ di Provinsi benteng kota hutan terlarang Berdasarkan banyaknya kondisi

yang dipasung jumlahnya terus mengalami peningkatan. Data Riskesdas

Kemenkes (2013) menyatakan persentasenya mencapai 10,3 persen. Jumlah

ODGJ di Provinsi benteng kota hutan terlarang terus mengalami peningkatan, data Dinas Kesehatan

Provinsi benteng kota hutan terlarang (2015) pada Oktober 2015 tercatat ada sebanyak 1.600 orang dan

pada September 2016 mencapai 1.650 orang. Fenomena ini perlu menjadi

perhatian pemerintah daerah untuk ditangani secara serius.

Penderita gangguan jiwa atau ODGJ ini seringkali menjadi kaum marjinal

yang dilupakan keberadaannya oleh jutaan penduduk di benteng kota hutan terlarang . Padahal, sebagai

warga negara, warga penderita gangguan jiwa tetap memiliki hak

sebagaimana yang dimiliki warga tanpa gangguan jiwa. Khususnya hak

mendapatkan pelayanan kesehatan serta hak-hak yang lainnya baik dari

warga maupun pemerintah. Fenomena permasalahan orang yang terganggu

kesehatan jiwa seringkali berakhir dengan dirantai atau dikurung di ruang yang

penuh sesak dan sangat tidak sehat, tanpa persetujuan mereka, sebab stigma dan

minimnya perawatan kesehatan jiwa dan dukungan pelayanan berbasis

warga. Di institusi itu mereka menghadapi kekerasan fisik dan seksual,

menjalani pengobatan paksa termasuk terapi elektro-syok, diisolasi, dibelenggu,

dan dipaksa menerima kontrasepsi.

Pemasungan orang dengan kondisi kesehatan jiwa adalah tindakan ilegal

di negeri ini, tapi ini masih jadi praktik brutal dan berkembang luas, Orang

menjalani hidupnya selama bertahun-tahun dengan dirantai, diikat di balok kayu,

atau dikurung di kandang kambing sebab keluarga tak tahu lagi yang harus

dilakukan. Sementara pemerintah belum bisa memberikan solusi alternatif yang

tepat dalam pengobatan yang manusiawi untuk warga. Berikut ini

perkembangan data Kasus Pasung di Provinsi benteng kota hutan terlarang dari 2014-2017:

Tabel 1.1 Data Kasus Pasung di Provinsi benteng kota hutan terlarang dari 2014-2017

No Perkembangan Kasus Pasung Tahun 2014 2015 2016 2017

1 Jumlah pasien yang di laporkan 88 189 1706 5651

2 Jumlah pasien yang ditangani 83 181 820 4881

3 Jumlah pasien yang dilepas 25 23

4 Jumlah yang dipasung 101

5 Jumlah yang rujuk 444

Sumber: Dinkes Provinsi benteng kota hutan terlarang (2017)

Berdasarkan tabel ini bahwa perkembangan data kasus pasung di

Provinsi benteng kota hutan terlarang dari 2014-2017 tercatat semakin meningkat. Hal ini dilihat

dari jumlah pasien yang dilaporkan di tahun 2017 semakin memuncak sebanyak

5651 orang, sementara yang dilaporakan 4881 orang, pasien yang dilepas 23

orang, yang dipasung 101 orang dan jumlah yang dirujuk sebanyak 444 0rang.

Pemerintah Provinsi benteng kota hutan terlarang melalui Dinas kesehatan secara umum sudah

memulai usaha penanganan dengan turunan kebijakan dan program dari

kementrian kesehatan. Beberapa hal terkait layanan kesehatan jiwa warga di

benteng kota hutan terlarang belum terintegrasi dengan baik pada beberapa level seperti rumah sakit

jiwa (RSJ), layanan psikiatri/psikologi di RSU, layanan kesehatan jiwa di

klinik setingkat puskesmas, kelompok swabantu, LSM peduli kesehatan jiwa, dan perawatan diri

di keluarga (self care). Masalah kesehatan jiwa tidak menjadi perhatian pemangku

kebijakan terkait dengan beberapa hal seperti kesehatan jiwa belum menjadi

agenda prioritas, investasi pemerintah di bidang kesehatan jiwa masih rendah

termasuk sumber daya manusia untuk pelayanan kesehatan jiwa, anggaran untuk

program kesehatanjiwa sangat kecil tidak sebanding dengan beban yang

ditimbulkan. Sumber daya kesehatan jiwa masih terkonsentrasi di RSJ di kota

besar sehingga mempengaruhi akses dan kontinuitas layanan kesehatan jiwa.

Layanan kesehatan jiwa belum secara merata terintegrasi di layanan primer; masih

kurangnya dokter dan perawat terlatih jiwa, ketersediaan obat baik jenis, dan

jumlah yang masih kurang, sebagian besar klinik setingkat puskesmas tidak menjalankan program

kesehatan jiwa dengan alasan kesehatan jiwa bukan program psrioritas. Banyak

Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota tidak memiliki pemegang program

kesehatan jiwa.

Tabel 1.2 klinik setingkat puskesmas Yang Melaksanakan Layanan Kesehatan Jiwa di

Kabupaten/Kota Provinsi benteng kota hutan terlarang

No Kabupaten / Kota Jumlah klinik setingkat puskesmas

Jumlah klinik setingkat puskesmas

yang Membuka

Layanan Jiwa

1 Kota kotalama 16 6

2 Kabupaten kotalama 31 13

3 Kabupaten teluk terigu 36 11

4 Kabupaten tasikmalasia 42 11

5 Kota teluk berangkas 33 7

6 Kabupaten teluk berangkas 44 9

7 Kota teluk berangkas Selatan 25 5

8 Kota mandalakrida 8 8

Provinsi 235 70

Sumber: Dinkes Provinsi benteng kota hutan terlarang (2017)

Berdasarkan tabel ini diketahui bahwa jumlah layanan jiwa di

klinik setingkat puskesmas yang ada di benteng kota hutan terlarang baru ada 70 klinik setingkat puskesmas dari 235 puskemas yang

ada di Provinsi benteng kota hutan terlarang . Sejauh ini Pemerintah Provinsi benteng kota hutan terlarang baru sebatas

mengoptimalkan peran klinik setingkat puskesmas yang ada dalam menangani permasalahan

penyakit ganggunan jiwa, dengan menyediakan obat dan menjadi pusat konsultasi.

Sejauh ini di benteng kota hutan terlarang belum ada rumah sakit rujukan dan ada rumah sakit yang

menangani masalah kesehatan ini di setiap daerah khususnya daerah dengan

jumlah Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) dan Orang Dengan Gangguan

Kejiwaan (ODGJ).

Keseriusan Pemerintah Provinsi benteng kota hutan terlarang tentunya harus

mempertimbangkan penanganan masalah kesehatan jiwa yang mengacu kepada

sistem kesehatan jiwa antara lain; (1) Regulasi, kebijakan, dan perencanaan; (2)

Finansial; (3) Kemitraan dan pemberdayaan, pemangku kepentingan; (4) Sistem

layanan kesehatan jiwa; (5) Infrastruktur; dan (6) Sistem informasi dan evaluasi.

Sehingga sangat penting dalam usaha melakukan penanganan ODGJ

mendapatkan data dasar terlebih dahulu terkait kesiapan keenam sistem kesehatan

jiwa ini. Begitu pula regulasi yang akan menjadi landasan hukum dalam

pelaksanaan penanganan.

Payung hukum sudah cukup jelas diturunkan dari mulai UU No.36 tahun

2009 tentang kesehatan, mengenai layanan kesehatan jiwa pada pasal 144, 146,

dan 147. UU No.18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa yang terdiri dari 10 bab

dan 91 pasal, mengenai layanan kesehatan jiwa pada pasal 33 dan 34, serta

didukung satu peraturan presiden terkait koordinasi dalam pelaksanaan usaha

kesehatan jiwa, empat peraturan menteri kesehatan dan satu peraturan menteri

sosial. Bagaimana untuk kesiapan regulasi pada pemerintah daerah?. Hal ini

tentunya akan berpengaruh terhadap model penanganan yang akan ditetapkan.

Pemerintah Provinsi benteng kota hutan terlarang secara regulasi di daerah juga belum memiliki

peraturan daerah yang berkaitan dengan penganan orang dengan gaganguan jiwa.

hal ini menyulitkan pemerintah untuk leluasa berinovasi melakukan usaha

penanganan secara masif.

Finansial dan pendanaan tentunya pemerintah daerah saat menggulirkan

suatu pola kebijakan penanganan kesehatan jiwa perlu merasa memiliki sumber

dana yang memadai, memiliki perencanaan pengajuan maupun penggunaan

dana serta memiliki kapasitas untuk dapat membuat perencanaan dana yang baik.

Apakah masih tergantung kepada pendanaan pusat, hal ini tentunya harus segera

menggali potensi daerah untuk mengalokasikan pada kegiatan pelayanan

kesehatan jiwa ini.

Penanganan ODGJ harus melibatkan berbagai pihak dalam kemitraan dan

pemberdayaan. Masalah kesehatan jiwa harus dipahami dan dinggap menjadi

masalah bersama, memiliki mitra pemangku kepentingan, dan usaha advokasi

yang dilakukan harus dirasakan efektif. Terkait hal penting lain adalah

membangun system layanan kesehatan jiwa dengan memiliki fasilitas kesehatan

jiwa yang cukup, memiliki kemampuan dan aktivitas layanan kesehatan yang

cukup (preventif dan rehabilitatif) dan sistem rujukan berjenjang dan dua arah

yang berjalan sesuai dengan harapan. Fenomena yang terjadi masih ditemukan

orang gila (ODGJ) yang berkeliaran di Jalur Protokol yang membuat

terganggunya ketertiban dan kenyamanan kota. Beberapa usahan razia kerap

dilakukan oleh Dinas Sosial bersama dengan Satpol PP Pemerintah

Kabupaten/Kota, namun kondisi ini belum ampuh menyelesaikan

permasalahan. Banyaknya ODGJ yang berkeliaran diduga juga ada pihak-pihak

yang melakukan pengiriman dari luar daerah di benteng kota hutan terlarang .

Sumber daya manusia, infrastruktur harus terpenuhi secara kuantitas dan

kualitas dari mulai tingkat dinas, klinik setingkat puskesmas, sampai warga. Fisik bangunan,

obat, dan alat penunjang layanan, transfortasi sesuai kebutuhan. Serta sistem

informasi dan evaluasi yang meliputi pencatatan dan pelaporan sebagai gambaran

capaian saat ini untuk menyusun rencana tindak lanjut dan sumber daya manusia

yang memiliki kapasitas pengelolaan sistem informasi yang baik.

usahan Pemerintah Provinsi benteng kota hutan terlarang sejuh ini dalam melakukan

penanganan ODGJ belum secara masif. Meski sudah ada beberapa usaha seperti

yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Provinsi benteng kota hutan terlarang yaitu

dengan pemeriksaan, menyediakan obat hingga rehabilitasi. Korban ODGJ yang

ditangani adalah rata-rata mereka yang menjadi korban pemasungan. Setelah

dilakukan pemeriksaan dan pengobatan, korban ODGJ kemudian diserahkan

kepada yayasan yang ditunjuk sebagai Instalasi Penerima Wajib Lapor (IPL)

untuk dilakukan rehabilitasi, di mana ada empat yayasan sejauh ini ditunjuk oleh

pemerintah daerah, salah satunya Yayasan Bani Sifa di Kecamatan Pamarayan

Kabupaten kotalama .

Pemerintah Provinsi benteng kota hutan terlarang juga belum memaksimalkan layanan BPJS

(Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial) Kesehatan. Padahal langkah ini

bisa meringkankan beban ekonomi keluarga pasien ODGJ. Fasilitasi

pelayanannya dengan mengunakan fasilitas BPJS dapat meringkan pengobatan

keluarga pasien ODGJ. usaha Pemerintah Provinsi benteng kota hutan terlarang untuk menangani

permasalahan ODGJ sudah berencana akan mendirikan Rumah Sakit Jiwa (RSJ).

Tahapan ini baru sebatas pengamatan bahwa RSJ akan dibangun di

Kecamatan Ciruas, Kabupaten kotalama , seluas lima sampai enam hektar

(tangselpos.co.id, dikases 24-08-2017). Namun usaha terebut hingga saat ini

belum ada tanda-tanda akan dibangunnya RSJ di Provinsi benteng kota hutan terlarang ini.

Fenomena kompleksnya permasalahan penanganan ODGJ di atas, maka

penanganannya perlu melibatkan oleh semua stakeholders, baik pemerintah

maupun partisipasi warga. Perlu dilakukan penanganan kesehatan jiwa

berbasis warga yaitu dengan cara pemberdayaan serta membangun

kemandirian warga dibidang kesehatan jiwa. Berdasarkan amanat UU No. 8

Tahun 2014 di atas sudah secara tegas bahwa sistem pelayanan Kesehatan Jiwa

harus dilakukan secara berjenjang dan komprehensif. Maka pemerintah tentu tidak

bisa melaksanakan sistem palayanan kesehatan jiwa ini dengan baik tanpa

keterlibatan semua pihak khusunya warga. Sehingga, Pemerintah daerah

perlu mendukung fasilitasi dari penanganan rehabilitasi ODGJ berbasis

warga.

Berdasarkan uraian latar belakang ini maka untuk menyusun,

membuat skema dari penanganan ODGJ tentunya terlebih dahulu harus diketahui

kesiapan sistem kesehatan jiwa di atas, demikian pentingnya diketahui kesiapan

sistem ini sehingga harus melalui usaha telaah dengan sebuah penelitian.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, setelah

dilakukan identifikasi permasalahan mengenai “Model Penanganan Orang Dengan

Gangguan Jiwa (ODGJ) di Provinsi benteng kota hutan terlarang ”. Maka, ada beberapa rumusan

masalah yang hendak dikaji untuk diteliti dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Bagaimanakah usaha penanganan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)

di Provinsi benteng kota hutan terlarang ?

2. Apa kendala penanganan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di

Provinsi benteng kota hutan terlarang ?

3. Bagaimana bentuk dan usaha yang harus dilakukan untuk penanganan

Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Provinsi benteng kota hutan terlarang ?

1.3 TUJUAN

Tujuan penelitian penelitian model penanganan Orang dengan Gangguan

Jiwa (ODGJ) di Provinsi benteng kota hutan terlarang adalah bertujuan untuk mengetaui, mengkaji dan

menganalisis dan serta merumuskan:

1. Untuk mengetahui model penanganan Orang dengan Gangguan Jiwa

(ODGJ) di Provinsi benteng kota hutan terlarang .

2. Untuk Mengetahui kendala penanganan Orang dengan Gangguan Jiwa

(ODGJ) di Provinsi benteng kota hutan terlarang .

3. Untuk menganalisis dan menemukan bentuk dan usaha yang harus

dilakukan sebagai model penanganan Orang dengan Gangguan Jiwa

(ODGJ) di Provinsi benteng kota hutan terlarang .

1.4 SASARAN

Untuk dapat merealisasikan tujuan ini di atas, maka pelaksanaan

penelitian Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Provinsi benteng kota hutan terlarang , di arahkan

pada sasaran manfaat sebagai berikut :

1. Diharapkan dapat memberikan masukan dan bahan pertimbangan bagi

pemerintah daerah dalam merumuskan program kebijakan, khususnya

masukan alternatif kebijakan dalam usaha penanganan masalah Orang

Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang berkesinambungan di Provinsi

benteng kota hutan terlarang .

2. Dapat menyusun rekomendasi tentang alternatif tindakan dan pemikiran

mengenai usaha-usaha yang harus dilakukan dalam rangka

penyempurnaan kebijakan program berkaitan dengan model penanganan

masalah Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Provinsi benteng kota hutan terlarang

secara tuntas.

3. Diharapakan penelitian model penanganan orang dengan gangguan jiwa

(ODGJ) di Provinsi benteng kota hutan terlarang , diikuti oleh Aparatur dari Dinsos Provinsi

benteng kota hutan terlarang , Dinkes Provinsi benteng kota hutan terlarang , Kader Kesehatan, Tokoh warga,

Tokoh Agama, Aparat Desa, dan unsur SKPD Kabupaten/Kota Provinsi

benteng kota hutan terlarang dan Aparatur Badan Perencanaan dan Pembangunan Provinsi

benteng kota hutan terlarang .

1.5 DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Dasar 1945, pasal 25A, Pasal 28H ayat (1), pasal 31

pasal, dan pasal 33 ayat (3).

2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang

(Lembaran Negara Republik negeri ini Tahun 1992 Nomor 115,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi

benteng kota hutan terlarang (Lembaran Negara Republik negeri ini Tahun 2000 Nomor 182,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional

Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan

Teknologi;

5. Undang-undang no. 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan

Nasional.

6. Undang-undang 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional.

7. Undang-undang no. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian

Kewenangan;

9. Undang Undang Republik negeri ini Nomor 11 Tahun 2009 Tentang

Kesejahteraan Sosial;

10. Undang Undang Republik negeri ini Nomor 36 Tahun 2009 Tentang

Kesehatan;

11. Undang Undang Republik negeri ini Nomor 18 Tahun 2014 Tentang

Kesehatan Jiwa;

12. Undang Undang Republik negeri ini Nomor 8 Tahun 2016 Tentang

Penyandang Disabilitas;

13. Peraturan Pemerintah RI Nomor 50 tahun 2007 tentang Kebijakan

Kerjasama Daerah;

14. Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan

Pendidikan;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan

Penyelenggaraan Pendidikan.

16. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan

Kesejahteraan Sosial;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

18. Perpres Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;

19. Peraturan Menteri Kesehatan Republik negeri ini Nomor 39 Tahun

2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program negeri ini Sehat

Dengan Pendekatan Keluarga.

20. Peraturan Daerah Provinsi benteng kota hutan terlarang Nomor 3 Tahun 2008 tentang

Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi

benteng kota hutan terlarang ;

21. Peraturan Daerah Provinsi benteng kota hutan terlarang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 KEBIJAKAN PUBLIK

Kebijakan secara umum menurut Said Zainal Abidin, (2005) dapat

dibedakan dalam tiga tingkatan: kebijakan umum, yaitu kebijakan yang menjadi

pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif ataupun yang

bersifat negatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang

bersangkutan. Kebijakan pelaksanaan, adalah kebijakan yang menjabarkan

kebijakan umum. Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan

suatu undang-undang. Kebijakan teknis, kebijakan operasional yang berada di

bawah kebijakan pelaksanaan.

Definisi kebijakan menurut Aminullah (dalam Muhammadi, 2001)

Kebijakan adalah suatu usaha atau tindakan untuk mempengaruhi sistem

pencapaian tujuan yang di inginkan, usaha dan tindakan dimaksud bersifat

strategis yaitu berjangka panjang dan menyeluruh. Sedangkan menurut Ndraha

(2003) bahwa kata Kebijakan berasal dari terjemahan kata policy, yang

memiliki arti sebagai pilihan terbaik dalam batas-batas kompetensi aktor dan

lembaga yang bersangkutan dan secara formal mengikat.

Dari beberapa definisi Kebijakan, maka dapat dibuat kesimpulan bahwa

Kebijakan adalah suatu keputusan berdasarkan hubungan kegiatan yang dilakukan

oleh aktor politik guna menentukan tujuan dan mendapat hasil berdasarkan

pertimbangan situasi tertentu. Jadi, Berdasarkan beberapa Definisi mengenai

kebijakan, maka dapat di simpulkan, bahwa Kebijakan adalah intervensi

pemerintah (dan publik) untuk mencari cara pemecahan masalah dalam

pembangunan dan mendukung proses pembangunan yang lebih baik.

Kebijakan Publik pada dasarnya merupakan keputusan atau pilihan

tindakan secara langsung yang mengatur pengelolaan dan pendistribusian

sumberdaya ini, baik sumber daya alam, financial, maupun sumberdaya

manusia demi kepentingan publik (umum), yaitu rakyat banyak, penduduk,

warga dalam suatu negara. Riant Nugroho (2003) menjelaskan bahwa

ada tiga kegiatan pokok yang berkaitan dengan Kebijakan Publik, yaitu:

Pertama, Perumusan Kebijakan. Kedua, Implementasi Kebijakan. Ketiga,

Evaluasi Kebijakan. Di dalam pengertian Kebijakan Publik, menurut Young dan

Quinn (dalam Edi Suharto, 2010):

1. Kebijakan Publik adalah tindakan yang dibuat dan di implementasikan

oleh badan pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politis dan

financial untuk melakukannya.

2. Kebijakan Publik biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal,

melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang

dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak.

3. Kebijakan Publik adalah tindakan kolektif untuk memecahkan masalah

sosial. Namun, kebijakan publik bisa juga dirumuskan berdasarkan

keyakinan bahwa masalah sosial akan dapat dipecahkan oleh kerangka

kebijakan yang sudah ada dan sebabnya tidak memerlukan tindakan

tertentu.

4. Kebijakan Publik adalah kebijakan yang berisi sebuah pernyataan atau

justifikasi terhadap langkah-langkah atau rencana tindakan yang telah

dirumuskan, bukan sebuah maksud atau janji yang belum dirumuskan.

Di dalam analisis kebijakan publik yang dibuat ada pertimbangan lain

dalam menetapkan suatu masalah sosial yang akan dijadikan pusat kajian

kebijakan adalah penentuan apakah masalah ini termasuk kategori masalah

sosial strategis atau tidak. Suharto (2010) mengajukan empat parameter yang

dapat dijadikan pedoman untuk memecahkan masalah sosial. Selanjutnya menurut

Thomas R. Dye dalam Riant Nugroho, (2008) mendefinisikan kebijakan publik

sebagai “segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan

dan hasil apa yang membuat kehidupan bersama tampil berbeda”.

Sementara menurut Harold Laswell (dalam Riant Nugroho, 2008)

mendefinisikan Kebijakan Publik “sebagai program yang diproyeksikan dengan

tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai dan praktik-praktik tertentu. Kemudian menurut

Riant Nugroho (2008), Kebijakan Publik adalah keputusan otoritas Negara yang

mengatur kehidupan bersama. Dimana tujuan kebijakan publik dapat dibedakan

dari sisi sumber daya atau risorsis, yaitu antara kebijakan publik yang bertujuan

mendistribusi sumber daya Negara dan yang bertujuan menyerap sumber daya

Negara.

Kemudian menurut Chandler dan Plano (dalam Thoha, 2008) menjelaskan

beberapa lingkup studi Kebijakan Publik meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Adanya partisipasi warga (public participation).

Ruang lingkup kebijakan publik yang pertama adalah membangkitkan

adanya partisipasi warga untuk bersama-sama memikirkan cara-cara

untuk mengatasi persoalan-persoalan warga. Tanpa adanya partisipasi

warga maka kebijakan publik kurang bermakna.

2. Adanya kerangka kerja kebijakan (policy framework).

Kerangka kerja disini dimaksudkan untuk memberikan batas kajian yang

dilakukan.

3. Adanya strategi-strategi kebijakan (policy strategies).

Sesungguhnya kebijakan yang terbaik adalah kebijakan yang berlandaskan

akan strategi yang tepat pemecahannya berkaitan dengan wilayah

persoalannya dan sama sekali tidak menghilangkan struktur kekuasaan dan

instrument-instrumen inovatif yang ada untuk pelaksanaan kebijakan

publik.

4. Adanya kejelasan tentang kepentingan warga (public interst).

Public interest merupakan suatu objek kepentingan yang setiap orang

merasa memberikan andil bersama-sama dengan orang lain dalam suatu

negara untuk menentukan kepentingan bersama yang didasarkan atas

pemikiran rasional dan adanya saling bertukar pikiran antara orang yang

satu dengan yang lainnya.

5. Adanya pelembagaan lebih lanjut dari kemampuan kebijakan public.

Pelembagaan disini adalah diadakannya suatu lembaga riset yang

idependen tentang kebijakan publik untuk menggali implikasi jangka

panjang dari policy dengan menggambarkan pernyataan gambar masa

depan, membuat unit baru pembuatan kebijakan, merancang kembali

organisasi yang menangani program, penilaian dan evaluasi dari kebijakan

yang telah ada.

Berdasarkan beberapa definisi mengenai kebijakan publik, maka dapat di

simpulkan, bahwa kebijakan publik adalah keseluruhan aktivitas pemerintah baik

dilakukan sendiri maupun melalui berbagai badan yang lain, yang dimaksudkan

untuk mempengaruhi kehidupan warga, dengan kata lain kebijakan publik

ditempatkan sebagai pengatur dalam warga, atau bisa di bilang kebijakan

publik yaitu kebkotalama kaian kegiatan yang dibuat oleh pemerintah yang berisi

berbagai pilihan untuk dilakukan maupun tidak dilakukan.

Kebijakan Sosial, secara umum merupakan suatu perangkat, mekanisme,

dan sistem yang dapat mengarahkan dan menterjemahkan tujuan-tujuan

pembangunan. Menurut Magill (dalam Edi Suharto, 2010) bahwa Kebijakan

Sosial merupakan bagian dari kebijakan publik (public policy). Kebijakan publik

meliputi semua kebijakan ekonomi, transportasi, komunikasi, pertahanan

keamanan (militer), serta fasilitas-fasilitas umum lainnya (air bersih, listrik).

Selanjutnya, menurut Gilbert (dalam Edi Suharto, 2010) Kebijakan Sosial

merupkaan satu tipe kebijakan publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-

tujuan sosial. Kemudian, Menurut Spicker (dalam Edi Suharto, 2010) Kebijakan

Sosial adalah kebijakan yang berkaitan dengan kesejahteraan, baik dalam arti luas,

yang menyangkut kualitas hidup manusia, maupun dalam arti sempit, yang

menunjuk pada beberapa jenis pemberian intensif pelayanan kolektif tertentu guna

melindungi kesejahteraan rakyat. Menurut David Gill (dalam Edi Suharto, 2010)

Kebijakan Sosial adalah Perangkat dan mekanisme kewargaan yang perlu

dirubah dari pengembangan sumber-sumber, pengalokasian status, dan

pendistribusian hak.

Sejalan kesimpulan berdasarkan definisi di atas, Kebijakan Sosial adalah

perencanaan untuk mengatasi biaya biaya-biaya biaya sosial, peningkatan pemerataan, dan

pendistribusian pelayanan dan bantuan sosial. Berdasarkan dari beberapa Definisi

mengenai kebijakan Sosial, maka dapat dibuat kesimpulan bahwa kebijakan

Sosial adalah kebijakan yang mencakup tentang pemecahan masalah sosial, aspek

sosial dan lain-lain, serta berkaitan juga dengan tujuan sosial yang akan dilakukan.

2.2 KONSEP PATOLOGI SOSIAL

Sebelum membahas teori patologi, perlu diketahui bagaimana kita

memandang manusia sebagai warga. Menurut teori sosial change (perubahan

sosial), warga dipandang sebagai sesuatu yang ada dalam pikiran warga

ini, bukan bentuk riil dari warga itu sendiri (aliran sosial kritis).

Sedangkan menurut teori sosial order, manusia dipandang sebagai benda yang

dapat dikendalikan dan diatur sebagaimana benda (positivistik). Dari cara kita

memandang masarakat, kemudian digabungkan dengan teori patologi sosial, maka

diharapkan nantinya dapat menemukan kesimpulan jika diterapkan dengan

lapangan.

Konsep Patologi Sosial secara etimologis, kata “patologi” berasal dari

kata Pathos yang berarti disease/penderitaan/penyakit dan Logos yang berarti

berbicara tentang/ilmu. Jadi, patologi adalah ilmu yang membicarakan tentang

penyakit atau ilmu tentang penyakit. Sedangkan kata “sosial” adalah tempat atau

wadah pergaulan hidup antar manusia yang perwujudannya berupa kelompok

manusia atau organisasi yakni individu atau manusia yang

berinteraksi/berhubungan secara timbal balik bukan manusia atau manusia dalam

arti fisik. Maka pengertian dari “patologi sosial” adalah ilmu tentang gejala-gejala

sosial yang dianggap “sakit” disebabkan oleh faktor-faktor sosial atau Ilmu

tentang asal usul dan sifat-sifatnya, penyakit yang berhubungan dengan hakekat

adanya manusia dalam hidup warga.

Menurut Kenneth J Neubeck dkk (2007) dalam bukunya “Social Problem”

bahwa teori patologi sosial mendasarkan diri pada analogi organisme biologi

dengan organisme sosial, yang mana suatu masalah di analogikan dengan

penyakit. Penyakit yang dimaksudkan di sini adalah penyimpangan dari keadaan

normal. Suatu keadaan dikatakan normal apabila bagian-bagiannya saling

memelihara organisme secara keseluruhan. Penyakit sosial itu berbeda menurut

tempat dan waktu.

Menurut Koe Soe Khiam (1963) dalam Kartono Kartini (2003), bahwa

Patologi Sosial adalah suatu gejala dimana tidak ada persesuaian antara berbagai

unsur dari suatu keseluruhan sehingga dapat membahayakan kehidupan kelompok

atau yang merintangi pemuasan keinginan fundamental dari anggota-anggotanya,

akibatnya pengikatan sosial patah sama sekali. Sedangkan, Blackmar dan Billin

(1923) dalam Soerjono Soekanto (2012) menyatakan bahwa, patologi

sosial diartikan sebagai kegagalan individu menyesuaikan diri terhadap kehidupan

sosial dan ketidakmampuan struktur dan institusi sosial melakukan sesuatu bagi

perkembangan kepribadian.

Teori patologi merupakan satu teori tentang masalah sosial. Masalah sosial

berbeda dengan problema-problema lainnya di dalam warga. sebab masalah

sosial ini berhubungan erat dengan nilai-nilai sosial dan lembaga-lembaga

kewargaan. Masalah ini bersifat sosial sebab bersangkut paut dengan

hubungan antar manusia dan di dalam kerangka bagian-bagian kebudayaan yang

normatif. Hal ini dinamakan masalah sebab bersangkut paut dengan gejala-gejala

yang mengganggu kelanggengan dalam warga (Soerjono Soekanto, 2012).

Berbagai macam pendapat dari para ahli tentang masalah-masalah sosial

yang pada intinya mengacu pada penyimpangan dari berbagai bentuk tingkah laku

yang mana dianggap sebagai sesuatu yang tidak normal dalam warga. Dari

berbagai pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa “patologi

sosial” merupakan semua tingkah laku yang bertentangan dengan norma

kebaikan, stabilitas lokal, pola kesederhanaan, moral, hak milik, solidaritas

kekeluargaan, hidup rukun bertetangga, disiplin, kebaikan dan hukum formal.

2.3 ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ)

Dalam panduan klasifikasi gangguan jiwa, gangguan mental atau yang

lebih umum dikenal dengan “gangguan jiwa”, dikonseptualisasikan sebagai suatu

perilaku klinis yang signifikan atau pola/sindrom psikologis yang ditemukan pada

seseorang dan terkait dengan tekanan yang sedang terjadi (misalnya, gejala sakit)

atau disabilitas (misalnya kerusakan fungsi satu atau beberapa area pening) atau

dengan peningkatan resiko atas kematian, rasa sakit, diabilitas atau kebebasan

(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder IV edition Text Revision

DSMIV-TR, 2000).

Lebih lanjut (Halgin & Whitborn, 2007) menjelaskan ada empat (4)

dimensi yang menjadi kriteria seseorang digolongkan mengalami gangguan

kejiwaan, yaitu:

a. Tekanan (Distress).

Pengalaman sakit emosional atau fisikal merupakan hal biasa dalam

kehidupan sehari-hari. Namun, depresi dalam atau kecemasan berlanjut

dapat menjadi begitu hebat sehingga seseorang tidak mampu

menjalankan tugas-tugas kesehariannya.

b. Kerusakan (Impairment).

Seringkali tekanan berlebihan memicu seseorang tidak

dapatberfungsi optimal atau bahkan mencapai fungsi rata-rata .

c. Resiko terhadap diri sendiri atau orang lain.

Resiko disini mengacu pada bahaya dan ancaman terhadap kesejahteraan

seseorang.

d. Perilaku yang secara sosial atau budaya tidak dapat diterima.

Kriteria abnormalitas dipandang dari sudut kewajaran norma yang

digunakan oleh suatu kelompok sosial atau budaya.

Undang-undang No. 3 Tahun 1966 tentang kesehatan jiwa, menyebutkan

bahwa “Gangguan Jiwa” merupakan bentuk dari penyimpangan perilaku akibat

adanya distorsi emosi sehingga ditemukan ketidakwajaran dalam bertingkah laku

yang diakibatkan oleh menurunnya semua fungsi kejiwaan, yang meliputi proses

berfikir, emosi, kemauan, dan perilaku psikomotorik, termasuk bicara. Menurut

UU No. 18 Tahun 2014, yang dimkasud orang dengan gangguan jiwa (ODGJ)

adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan

yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku

yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam

menjalankan fungsi orang sebagai manusia. Sementara ODMK (orang dengan

masalah kejiwaan) adalah orang yang memiliki masalah fisik, mental, sosial,

pertumbuhan dan perkembangan, dan/atau kualitas hidup sehingga memiliki

risiko mengalami gangguan jiwa (UU No. 18 Tahun 2014 Pasal (2 dan 3).

2.4 KONSEP SKIZOFRENIA

Skizofrenia menurut Manualy Statisticaly of Mental Disorder IV adalah

dua atau lebih dari karakteristik gejala delusi, halusinasi, gangguan bicara

(disorganitation speech) misalnya inkoheren, tingkah laku katatonik dan adanya

gejala-gejala negatif (Stuart & Laraia, 2005). Skizofrenia dapat didefinisikan

sebagai suatu sindrom dengan variasi penyebab (banyak yang belum diketahui)

dan perjalanan penyakit (tak selalu bersifat kronis) yang luas, serta sejumlah

akibat yang tergantung pada pengaruh genetik, fisik dan sosial budaya (Kaplan,

Saddock, & Grebb, 1997).

Skizofrenia merupakan suatu psiko-fungsional dengan gangguan utama

pada proses pikir serta disharmoni (keretakan atau perpecahan) antara proses

pikir, efek, kemauan dan psikomotor disertai distorsi kenyataan terutama sebab

waham dan halusinasi, asosiasi terbagi-bagi sehingga timbul inkoheren, efek dan

emosi menjadi inadekuat, psikomotor menunjukan penarikan diri, ambivalensi,

autism dan perilaku bizarre (Maramis, 2006). Skizofrenia berdasarkan beberapa

pendapat ini adalah sekumpulan gejala yang sangat bervariasi terhadap

kondisi psikologis seseorang dan mengakibatkan perubahan perilaku dalam

kehidupan sehari-hari.

Ada beberapa teori yang mengatakan gangguan skizofrenia disebabkan

oleh faktor gangguan skizofrenia yang berawal dengan keluhan halusinasi dan

waham kejaran yang khas seperti mendengar pikirannya sendiri diucapkan dengan

nada keras atau mendengar dua atau lebih memperbincangkan diri penderita

sehingga merasa menjadi orang ketiga. Teori tentang penyebab skizofrenia

(Maramis, 2006), yaitu:

a. Keturunan

Penelitian pada keluarga penderita skizofrenia terutama anak kembar

satu telur, angka kesakitan bagi saudara tiri 0,9%-1,8%, bagi saudara

kandung 7%-15%, anak dengan salah satu menderita skizofrenia 7%-

16%. Apabila kedua orangtua menderita skizofrenia 40%-60% kembar

dua telur 2%-15%. Kembar satu telur 61%-68%. Menurut hukum

Mendel skizofrenia diturunkan melalui genetik yang bersifat resesif.

b. Endokrin.

Teori ini mengemukakan bahwa sering timbulnya skizofrenia pada

waktu pubertas, waktu kehamilan dan waktu klimakterus.

c. Metabolisme

Gangguan metabolisme pada penderita skizofrenia, tampak pucat dan

ujung ekstremitas agak sianosis, nafsu makan berkurang serta

penurunan berat badan, pada penderita dengan stupor katatonik zat

asam menurun.

d. Susunan saraf pusat

Penyebab skizofrenia ke arah kelainan susunan saraf pusat atau kortek

otak.

Gejala-gejala skizofrenia dapat dibagi menjadi dua kategori utama

(Vedebeck, 2008) yaitu; (1) Gejala Negatif atau gejala samar, seperti afek datar,

tidak memiliki kemauan, rasa tidak nyaman dan menarik diri dari warga.

Gejala negatif sering kali menetap sepanjang waktu dan menjadi penghambat

utama pemulihan dan perbaikan fungsi dalam kehidupan sehari-hari pasien; (2)

Gejala Positif atau gejala nyata; yang mencakup waham, halusinasi dan

disorganisasi pikiran, bicara dan perilaku yang tidak teratur. Gejala positif seperti

halusinasi dapat dikontrol dengan pengobatan.

2.5 FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESEHATAN

JIWA

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan jiwa menurut (Halgin

dan Whitbourne, 2007) membagi penyebab gangguan jiwa menjadi tiga (3) faktor,

yaitu:

a. Biologis

Banyak gangguan jiwa berasal dari keturunan. Penelitian menemukan

bahwa kemungkinan seorang anak menjadi depresi lebih besar terjadi jika

orang tuanya juga mengalami depresi ketimbang anak yang berasal dari

orang tua non depresi. Selain dari gen, para ahli klinis juga mencurigai

gangguan fisik sebagai penyebab gangguan jiwa. Gangguan ini dapat

berasal dari berbagai sumber, misalnya kondisi medis, kerusakan otak,

atau keterpaparan dalam lingkungan tertentu.

b. Psikologis

Gangguan biasanya muncul sebagai akibat dari kesulitan pengalaman

hidup. Trauma dapat menjadikan beban dalam diri seseorang yang

mengarah pada gangguan kejiwaan.

c. Sosiokultural

Istilah Sosiokultural mengacu pada berbagai lingkaran sosial yang

mempengaruhi hidup seseorang. Lingkaran paling kecil menunjukkan

interaksi lokal yang paling intens dilakukan. Lingkaran ini dapat berupa

keluarga, teman dekat, lingkungan sekolah, pekerjaan dan lingkungan

rumah. Abnormalitas dapat terjadi saat konflik berlangsung antara

seseorang dengan lingkungan lingkarannya.

Dalam sudut pandang lain penyebab gangguan jiwa ini dibagi atas:

a. Faktor Intrinsik

Faktor intrinsik ini meliputi seluruh pengaruh yang berasal dari diri

individu, termasuk gen, sistem otak dan aspek fisiologis lain.

b. Faktor Ekstrinsik

Faktor ekstrinsik meliputi semua pengaruh yang berasal dari hal di luar

inidvidu, diantaranya:

1) Keluarga

Keluarga merupakan bagian yang paling penting dalam “jaringan

sosial” anak, sebab anggota keluarga merupakan lingkungan pertama anak

dan orang yang paling penting selama tahun-tahun formatif awal (Hurlock,

1976). Orang tua adalah lingkungan terdekat yang mengajarkan kepada

anak mengenai nilai-nilai dalam warga. Pola asuh orang tua

berpengaruh besar terhadap kepribadian anak. Sekumpulan nilai-nilai

dalam rumah tangga cenderung tercermin dalam perilaku anak di

lingkungan sosial. Menurut (Baumrind, 1971, 1978) pola asuh orang tua

dapat dibagi atas:

Pertama Demokratis. orang tua memberikan keleluasaan bagi anak

untuk diperlakukan secara adil dan sebagai anggota keluarga yang

dihargai haknya. Pada pola asuh ini terlihat ada sikap terbuka antara orang

tua dan anak dalam menyetujui aturan-aturan dalam keluarga.

Kedua Otoriter. Orang tua yang menjalankan pola asuh otoriter

menempatkan diri sebagai pengatur, penguasa dan penghukum. Orang tua

tidak mengindahkan otonomi anak dan menerapkan aturan yang harus

dipatuhi anak.

Ketiga Permisif. Ini adalah kebalikan dari pola asuh otoriter, dimana

anak dibiarkan berperilaku sesuai kehendaknya. Sikap orang tua yang

mengalah terhadap keinginan anak ini menghilangkan media bagi anak

untuk mengetahui mana yang benar dan yang salah.

Keempat Sekolah dan Institusi Pendidikan Sekolah memiliki

tanggung jawab dalam menjaga kesehatan siswa, bukan hanya secara fisik

namun juga terkait dengan kesehatan mental, yang sering disebut psikolog

sebagai wellbeing (kesejahteraan). Konu dan Rimpela merumuskan

penerapan well-being di sekolah dengan terpenuhinya kebutuhan yang

berkaitan dengan memiliki (having), mencintai (loving), ada (being), dan

sehat (health) (Konu & Rimpela, 2002).

2) Lingkungan kerja

Gangguan jiwa yang disebabkan lingkungan kerja rentan terjadi. Hal

yang menjadi pemicu gangguan ini adalah ketidak puasan yang

dilandaskan perbedaan antara keinginan dan kenyataan. Stres keuangan

merupakan penyebab utama orang gagal di dunia kerja (Heidenreich &

Pruter, 2009).

Lebih lanjut menurut Harrington, Bean, Pintelio, dan Matthews

2001, (dalam Heidenreich & Pruter, 2009) mencatat bahwa pekerja

cenderung keluar saat mereka merasa lelah secara emosional, memiliki

kepuasan kerja rendah, dan tidak puas dengan gaji serta kesempatan

promosinya. Ditambahkan pula oleh Angerer (2003, dalam Heidenreich &

Pruter, 2009) menyatakan bahwa tekanan dalam pekerjaan dapat

memicu burnout dan penurunan tingkat kepuasan kerja. Pada tahun

1959 Herzberg, Mausner dan Snyderman (dalam Heidenreich & Pruter,

2009) mereka mengidentifikasikan faktor-faktor seperti prestasi,

pengenalan, tanggung jawab, kemajuan dan perkembangan pribadi yang

dianggap sebagai komponen intrinsik pekerjaan, cenderung memotivasi

karyawan untuk bekerja lebih baik. Faktor seperti gaji, peraturan

perusahaan, gaya kepemimpinan, kondisi kerja dan hubungan dengan rekan

kerja cenderung merusak motivasi kerja jika tidak dipenuhi, namun tidak

meningkatkan motivasi jika dicukupipun.

2.6 PENANGANAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ)

Sesuai dengan Pasal 144 Undang Undang no 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan, penanganan gangguan jiwa harus dilakukan dengan standar pelayanan

kesehatan paripurna yang meliputi:

1. Promotif. Promosi kesehatan adalah filosofi umum yang ide utamanya

bahwa kesehatan atau kesejahteraan adalah pencapaian personal dan

kolektif (Taylor, 2007). Lebih lanjut (Alberry dan Munafo, 2012)

mendefinisikan promosi kesehatan sebagai segala intervensi, berbasis

lingkungan dan berbasis behavioral, yang berusaha menunjukkan dan

memungkinkan perubahanperubahan pada status kesehatan individu dan

populasi. Aspek ini dilakukan dengan melakukan sosialisasi perilaku

sehat. Menurut (Taylor, 2007) perilaku sehat adalah perilaku yang

dilakukan untuk meningkatkan atau menjaga kesehatannya. Perilaku sehat

yang senantiasa dilakukan akan menjadi kebiasaan sehat. Promosi

kesehatan jiwa dilakukan untuk mengembangkan kebiasaan positif dalam

menjaga kesejahteraan jiwa seseorang. sebab perilaku ini harus menjadi

kebiasaan, maka promosinya dilakukan dari bentuk yang paling kecil dan

paling sederhana sehingga mudah dilaksanakan sehari-hari. Oleh sebab

itu, pembentukan perilaku sehat jiwa tidak terlepas dari lingkungan hidup

individu, misalnya keluarga, sekolah, kantor, dan ruang publik.

Pemerintah sebagai penanggung jawab kesejahteraan warga memiliki

tugas untuk mengembangkan peraturan yang berperspektif kesehatan jiwa

(WHO, 2007).

2. Preventif. Aspek preventif dalam penanganan kesehatan jiwa dilakukan

untuk mencegah terjadinya resiko gangguan kejiwaan berkembang. Dalam

hal menekan permasalahan kejiwaan agar tidak meluas menjadi gangguan

kejiwaan yang berat, maka mutlak dilakukan intervensi. Untuk aspek ini,

psikolog berperan besar sebab dapat melakukan intervensi di rumah

tangga, sekolah, kantor dan lingkungan sosial lain tanpa menjadikan

Orang Dengan Gangguan Jiwa takut dilabeli memiliki masalah kejiwaan.

3. Kuratif. Aspek kuratif dalam penanganan kesehatan jiwa lebih banyak

menekankan pada intervensi medis. Oleh sebab itu dokter spesialis

kedokteran jiwa dan perawat kejiwaan merupakan tenaga profesional yang

paling dibutuhkan untuk menyediakan pelayanan kuratif. Selain itu,

dibutuhkan pula sarana pelayanan kesehatan jiwa yang memadai di rumah

sakit maupun klinik setingkat puskesmas.

4. Rehabilitatif. Proses rehabilitasi pada penanganan kesehatan jiwa berbeda

dengan rehabilitasi kesehatan umumnya. Dalam tahapan ini aspek

rehabilitatif bertujuan untuk mengembalikan fungsi personal dan sosial.

Seiring dengan perbaikan fungsi ini, pasien masih tetap menjalankan

prosedur kuratif yang berfungsi untuk mengontrol pemicu gangguan

kejiwaan. Artinya, aspek rehabilitatif dan kuratif tidak dapat dipisahkan

dalam perbaikan kualitas hidup ODGJ.

2.7 PERMASALAHAN PENANGANAN ODGJ

Dalam mengelola permasalahan kesehatan jiwa di warga, Negara

memberikan tanggung jawab kepada Kementerian Kesehatan dan Kementerian

Sosial. Untuk itu dibentuklah direktorat khusus yang fokus menangani isu

kesehatan jiwa, yang pada Kementerian Kesehatan di sebut Direktorat Bina

Kesehatan Jiwa, sedangkan di Kementerian Sosial dinamakan Direktorat Jendral

Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial yang salah satu tugasnya adalah rehabilitasi

penyandang masalah kesehatan jiwa. Namun demikian, usaha pemerintah dalam

usaha penanganan kesehatan jiwa hingga saat ini belum optimal, hal ini terlihat

dari belum tercerminnya struktur di Kementerian Kesehatan dan Sosial ini di

daerah-daerah. Minimnya perhatian dari beberapa daerah terhadap kesehatan jiwa

ditambah belum adanya payung hukum dalam bentuk undang-undang yang

khusus untuk penanganan kesehatan jiwa membuat pelayanan kesehatan jiwa

terabaikan.

negeri ini pernah memiliki Undang-undang Nomor 3 Tahun 1966 tentang

Kesehatan Jiwa, namun UU ini telah dinyatakan tidak berlaku lagi dengan

hadirnya UU Nomor 23 Tahun 1992. Seiring berjalannya waktu UU Nomor 23

Tahun 1992 juga dicabut dengan adanya UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan. Pengaturan mengenai Kesehatan Jiwa hanya diatur dengan 7 pasal

pada UU Nomor 36 Tahun 2009 Bab IX. Yang menjadi sorotan adalah tidak

idealnya proporsi perhatian yang yang diberikan antara kesehatan fisik dengan

kesehatan psikis. Pengaturan yang ada masih sangat berorientasi pada kesehatan

fisik, masih kurang memberikan porsi pada kesehatan psikis, kesehatan jiwa.

Kurangnya perhatian dari pemerintah terhadap kesehatan jiwa berdampak

pada kurangnya kebijakan-kebijakan di pemerintah yang pro kesehatan jiwa.

Minimnya perhatian secara otomatis berdampak pada pendanaan yang minim, dan

kurangnya tindakan nyata di tingkat akar rumput yang memperhatikan kesehatan

jiwa warga. Sehingga yang terjadi dilapangan adalah semakin tumbuh

suburnya gangguan-gangguan jiwa yang berujung pada disabilitas warga.

Irmansyah (2009) secara detail telah menuliskan dampak minimnya

perhatian pada kesehatan jiwa di warga, yaitu: (1) Sarana dan prasarana

(untuk penanganan kesehatan jiwa) yang jauh dari mencukupi. (2) Jumlah tenaga

profesional dan fasilitas yang sangat sedikit. (3) Tidak efisiennya sistem yang ada

sekarang, sebab berpusat di rumah sakit jiwa (RSJ). (4) Tidak adanya sistem

kesehatan mental yang berbasis warga. (5) Kesehatan mental tidak menjadi

program prioritas di klinik setingkat puskesmas. (6) Anggaran Kementerian Kesehatan untuk

kesehatan jiwa selalu dibawah 1% dan umumnya penggunaannya tidak tepat

sasaran. (7) Di Kementerian Kesehatan, organisasi yang menangani kesehatan

mental hanya setingkat direktorat, berada di bawah dirjen layanan medis. (8)

Belum terpenuhinya hak-hak penderita, padahal Hak-hak mereka dijamin dalam

Deklarasi Universal Hak Azazi Manusia yang juga telah diadopsi dalam UUD 45

pasal 25H(1) yaitu, “setiap manusia memiliki hak atas standar kehidupan yang

cukup, bagi kesehatan diri sendiri dan keluarganya, yang mencakup tempat

tinggal, pakaian dan pelayanan kesehatan, serta pelayanan sosial yang penting”.

(9) Akses penderita terhadap layanan kesehatan sangat sulit, mengingat hampir

semua RSJ terletak di ibukota propinsi. Bahkan masih ada provinsi yang belum

memiliki RSJ (seperti di benteng kota hutan terlarang ); (10) Obat untuk penderita tidak tersedia di

layanan primer, bila ada dengan jumlah yang sangat sedikit dan sangat

ketinggalan jaman.(11) Kualitas dan kuantitas layanan di rumah sakit jiwa sangat

tidak mencukupi. (12) Obat dengan kwalitas yang buruk. (13) Jenis layanan lain

yang direkomendasikan WHO umumnya tidak tersedia. (14) Electro Convulsive

Therapy masih menggunakan cara-cara kuno yang tidak manusiawi. (15) Isolasi

pasien masih menggunakan cara-cara ikatan di tempat tidur yang tradisional

(pasung). (16) Jumlah pegawai yang kurang membuat banyak RSJ mengunci

penderita diruangnya sebelum jam 5 sore, mengabaikan hak-hak pasien untuk

menikmati kehidupan yang normal. (17) Tidak ada program jangkauan layanan ke

warga membuat banyak pasien yang kambuh hanya beberapa saat setelah

kepulangan dari RSJ. (18) Program edukasi dan promosi yang tidak pernah ada.

Apalagi program pencegahan, sama sekali tidak pernah terdengar.

Salah satu penyebab begitu banyaknya penderita gangguan jiwa tidak

mendapatkan pengobatan adalah tidak memadainya informasi tentang kesehatan

jiwa. Tidak ada informasi memadai kepada publik bahwa gangguan kejiwaan

adalah masalah medis yang dapat diobati. Ketidaktahuan ini bukan hanya terjadi

di pedesaan atau di antara warga dengan tingkat ekonomi dan pendidikan

yang rendah, namun merata di semua kelas warga. Untuk itu dibutuhkan

suatu kegiatan sosialisasi informasi yang bersifat masif, konsisten dan sistemik,

yang menerangkan kepada publik tentang gangguan kejiwaan dan penanganannya.

2.8 PERAN SERTA warga DALAM PENANGANAN ODGJ

Rehabilitasi merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses

penyembuhan penderita gangguan kejiwaan. Selama ini tahap ini dilakukan oleh

panti-panti sosial baik milik pemerintah maupun swasta. Akan tetapi konsep panti

rehabilitasi di negeri ini saat ini mirip dengan konsep suaka, dimana penderita

diasingkan dan ditempatkan disebuah lokasi yang jauh dari warga agar tidak

mengganggu ketertiban sosial. Saat ini pendekatan ini sudah tidak sesuai

lagi.

Permasalahan lainnya adalah sedikitnya fasilitas panti di negeri ini,

terutama di benteng kota hutan terlarang sehingga kebanyakan penderita tidak dapat tertampung

dipanti-panti, sehingga 97% ODGJ tinggal di rumah masing-masing. Selain itu

daya tampung panti yang sangat terbatas, biaya biaya operasional yang mahal, lokasinya

yang jauh dari rumah penderita, dan kurangnya kontrol dari warga. Solusi

atas permasalahan ini adalah dengan mendirikan tempat-tempat rehabilitasi

berbasis warga sehingga ODGJ dapat tetap tinggal di rumah masing-masing.

Tempat rehabilitasi ini bisa berbentuk pusat komunitas (Community Centre) yang

menyediakan fasilitas pendidikan, olah raga, rekreasi, koperasi, dan lain-lainnya

yang diperuntukkan bagi penyandang disabilitas, baik ODGJ maupun jenis

disabilitas lainnya, dan di Community centre ini mereka dapat datang dan

beraktivitas bersama warga sekitar.

Kelebihan dari rehabilitasi berbasis warga ini adalah kebutuhan

biaya biayanya yang lebih rendah sebab penderita tinggal dirumah masing-masing,

lokasi yang tidak jauh dari rumah penderita, Community Centre juga di desain

sehingga mengundang warga umum untuk dapat mengunjungi dan

menikmati tempat ini sehingga tercipta interaksi antara penderita dan

warga sehingga diharapkan mempercepat proses adaptasi penderita.

2.9 PERAN SERTA klinik setingkat puskesmas DAN RUMAH SAKIT UMUM

DALAM PENANGANAN ODGJ

Selain mendorong terbentuknya penanganan ODGJ berbasis warga,

maka strategi lainnya adalah dengan melibatkan peran Pusat Kesehatan

warga (klinik setingkat puskesmas) dan Rumah Sakit Umum (RSU), sebab keduanya

merupakan pelayanan kesehatan yang terdekat yang dapat diakses oleh

warga baik di perkotaan maupun di pedesaan. Sehingga kedepan klinik setingkat puskesmas

dan RSU tidak hanya menangani kesehatan fisik saja tetapi juga psikis baik itu

untuk control, penyediaan obat, ataupun rujukan dalam kondisi akut.

Orang Dengan Gangguan Jiwa khususnya yang menderita psikotik

memerlukan kontrol medis dan obat seumur hidupnya. Maka akan sangat

memudahkan bagi penderita jika fasilitas obat dekat dari tempat tinggal pasien.

Penanganan kesehatan jiwa sampai saat ini belum sampai ke tengah-tengah

warga melalui klinik setingkat puskesmas maupun Rumah Sakit Umum.

Fakta saat ini adalah tidak adanya pelayanan di Rumah Sakit Umum di

lingkungan pemerintahan Provinsi benteng kota hutan terlarang yang memberikan pelayanan terhadap

Orang Dalam Gangguan Jiwa, sehingga tidak terfasilitasnya penyandang

disabilitas kejiwaan ini.

Tiadak adanya layanan kesehatan jiwa memicu provinsi benteng kota hutan terlarang

dalam keadaan darurat kejiwaan, panti-panti rehabilitasi ODGJ yang tersedia tidak

memiliki tenaga medis yang memadai, sehingga menimbulkan kecenderungan

sulitnya penanganan penyandang disabilitas kejiwaan ODGJ. Kondisi ini

melunturkan semangat kesehatan jiwa di lingkungan Provinsi benteng kota hutan terlarang , terkait

Daerah bebas pasung.

2.10 PERAN SERTA KELUARGA DALAM PENANGANAN ODGJ

a. Dukungan Keluarga Pada ODGJ

Dukungan keluarga adalah sebuah proses yang terjadi sepanjang masa

kehidupan, sifat dan jenis dukungan berbeda dalam berbagai tahap-tahap siklus

kehidupan. Dukungan keluarga dapat berupa dukungan sosial internal, seperti

dukungan dari suami, isteri, atau dukungan dari saudara kandung, dan dapat juga

berupa dukungan keluarga eksternal bagi keluarga inti. Dukungan keluarga

membuat keluarga mampu berfungsi dengan berbagai kepandaian dan akal.

Sebagai akibatnya, hal ini meningkatkan kesehatan dan adaptasi keluarga

(Friedman, 2010).

House dan Kahn (1985) dalam Friedman (2010), menerangkan bahwa

keluarga memiliki empat fungsi dukungan, diantaranya:

1. Dukungan Emosional.

Keluarga sebagai tempat yang aman dan damai untuk istirahat dan

pemulihan serta membantu penguasaan terhadap emosi. Aspek-aspek dari

dukungan emosional meliputi dukungan yang diwujudkan dalam bentuk

afeksi, adanya kepercayaan, perhatian, mendengarkan dan didengarkan.

Dukungan emosional keluarga merupakan bentuk atau jenis dukungan

yang diberikan keluarga berupa memberikan perhatian, kasih sayang dan

empati. Menurut Friedman (1998) dukungan emosional merupakan fungsi

afektif keluarga yang harus diterapkan kepada seluruh anggota keluarga

termasuk anggota keluarga yang mengalami halusinasi. Fungsi afektif

merupakan fungsi internal keluarga dalam memenuhi kebutuhan

psikososial anggota keluarga dengan saling mengasuh, cinta kasih,

kehangatan, dan saling mendukung dan menghargai antar anggota

keluarga (Friedman, 1998). Dukungan emosional merupakan bentuk

dukungan atau bantuan yang dapat memberikan rasa aman, cinta kasih,

membangkitkan semangat, mengurangi putus asa, rasa rendah diri, rasa

keterbatasan sebagai akibat dari ketidakmampuan fisik (penurunan

kesehatan dan kelainan yang dialaminya. Pada ODGJ dukungan emosional

sangat diperlukan dan akan menjadi faktor sangat penting untuk usaha

perawatan dan pengobatan dalam mengontrol masalah halusinasinya.

Dukungan emosional dari keluarga sangat dibutuhkan oleh ODGJ

yang dapat mempengaruhi status psikososial dan mentalnya yang akan

ditunjukan dengan perubahan perilaku yang diharapkan dalam usaha

meningkatkan status kesehatannya. Hal ini tentunya disebabkan

sebab terjadinya peningkatan perasaan tidak berguna, tidak dihargai,

merasa dikucilkan dan kecewa dari ODGJ. Dukungan keluarga dapat

mempengaruhi kesehatan fisik dan mental seseorang melalui pengaruhnya

terhadap pembentukan emosional.

2. Dukungan informasi

Keluarga berfungsi sebagai sebuah pengumpul dan penyebar

informasi. Menjelaskan tentang pemberian intensif saran dan sugesti, informasi

yang dapat digunakan untuk mengungkapkan suatu masalah. Manfaat dari

dukungan ini adalah dapat menekan munculnya suatu stressor sebab

informasi yang diberikan dapat menyumbangkan aksi sugesti yang khusus

pada individu. Aspek-aspek dalam dukungan ini adalah nasehat, usulan,

saran, petunjuk dan pemberian intensif informasi.

Dukungan informasi merupakan suatu dukungan atau bantuan yang

diberikan oleh keluarga dalam bentuk memberikan saran atau masukan,

nasehat atau arahan dan memberikan informasi-informasi penting yang

sangat dibutuhkan ODGJ dalam usaha meningkatkan status kesehatannya.

Menurut Friedman (1998) dukungan informasi yang diberikan keluarga

terhadap ODGJ merupakan salah satu bentuk fungsi perawatan kesehatan

keluarga dalam mempertahankan keadaan kesehatan anggota keluarga agar

tetap memiliki produktivitas yang tinggi. Bentuk fungsi perawatan

kesehatan yang diterapkan keluarga terhadap ODGJ diantaranya adalah

memperkenalkan kepada ODGJ tentang kondisi dan penyakit yang

dialaminya dan menjelaskan cara perawatan yang tepat pada ODGJ agar

pasien termotivasi menjaga dan mengontrol kesehatannya.

ODGJ cenderung dan sering mengalami masalah kemunduran

kognitif, sehingga keadaan ini juga dapat mengakibatkan munculnya rasa

pesimis dan putus asa bahkan kepasrahan terhadap masalah kesehatan

yang terjadi pada dirinya. Dirasakan penting usaha bantuan informasi

(saran, nasehat dan pemberian intensif informasi) bagi ODGJ untuk meningkatkan

semangat dan motivasi agar dapat meningkatkan status kesehatannya

secara optimal.

3. Dukungan instrumental

Keluarga merupakan sebuah sumber pertolongan praktis dan kongkrit

diantaranya: kesehatan penderita dalam hal kebutuhan makan dan minum,

istirahat dan terhindarnya penderita dari kelelahan. Dukungan instrumental

keluarga merupakan suatu dukungan atau bantuan penuh dari keluarga

dalam bentuk memberikan bantuan tenaga, dana, maupun meluangkan

waktu untuk membantu atau melayani dan mendengarkan ODGJ dalam

menyampaikan perasaannya. Serta dukungan instrumental keluarga

merupakan fungsi ekonomi dan fungsi perawatan kesehatan yang

diterapkan keluarga terhadap anggota keluarga yang sakit (Friedman,

1998).

Fungsi ekonomi keluarga merupakan fungsi keluarga dalam

memenuhi semua kebutuhan anggota keluarga termasuk kebutuhan

kesehatan anggota keluarga, sedangkan fungsi perawatan kesehatan

keluarga merupakan fungsi keluarga dalam mempertahankan keadaan

kesehatan anggota keluarga diantaranya adalah merawat anggota keluarga

yang mengalami halusinasi dan membawa anggota keluarga ke pelayanan

kesehatan untuk memeriksakan kesehatannya (Friedman, 1998).

4. Dukungan penilaian

Keluarga bertindak sebagai pemberi umpan balik, membimbing dan

menengahi pemecahan masalah, sebagai sumber dan validator indentitas

anggota keluarga diantaranya memberikan support, penghargaan dan

perhatian. Dukungan penilaian merupakan suatu dukungan dari keluarga

dalam bentuk memberikan umpan balik dan penghargaan kepada ODGJ

dengan menunjukan respon positif yaitu dorongan atau persetujuan

terhadap gagasan, ide atau perasaan seseorang. Menurut Friedman (1998)

dukungan penilaian keluarga merupakan bentuk fungsi efektif keluarga

terhadap ODGJ yang dapat meningkatkan status kesehatan ODGJ. Melalui

dukungan penghargaan ini, ODGJ akan mendapat pengakuan atas

kemampuannya sekecil dan sesederhana apapun.

Dengan demikian dukungan keluarga terhadap ODGJ sangat penting

dilakukan dalam usaha peningkatan status kesehatan ODGJ. Pasien bisa

semangat dan termotivasi sehingga menjadikan kehidupan ODGJ lebih

berharga dan berarti serta bermakna bagi keluarganya, dan ODGJ akan

merasakan bahwa dirinya masih sangat dibutuhkan oleh orang lain

khususnya oleh keluarga dimana ODGJ ini tinggal.

Keluarga yang memiliki anggota keluarga dengan masalah gangguan

halusinasi memiliki tuntutan pengorbanan ekonomi, sosial dan psikologis yang

telah lebih besar daripada keluarga yang normal. Dukungan keluarga pada ODGJ

dapat diwujudkan dengan adanya usaha perawatan keluarga pada ODGJ ini

berkaitan erat dengan masalah yang dihadapi oleh pasien itu sendiri.

Bila penderita tidak dirawat di institusi rumah sakit, keluarga sangat

dibutuhkan untuk menjamin pemberian intensif obat di rumah. Salah satu anggota

keluarga harus dapat melakukan hal ini dengan baik, juga untuk membawa

penderita pada pemeriksaan lanjutan (Depkes RI, 1995). Dengan demikian

penatalaksanaan regimen terapeutik keluarga sangat diperlukan untuk masalah

pasien dengan halusinasi ini.

Sumber dukungan keluarga dimana dukungan keluarga mengacu kepada

dukungan yang dipandang oleh keluarga sebagai sesuatu yang dapat diakses atau

diadakan untuk keluarga, tetapi anggota keluarga memandang bahwa orang yang

bersifat mendukung selalu siap memberikan pertolongan dan bantuan jika

diperlukan. Dukungan keluarga dapat berupa dukungan keluarga internal seperti

dukungan dari suami atau istri atau dukungan dari saudara kandung atau

dukungan keluarga eksternal (Friedman, 1998).

Manfaat dukungan keluarga adalah sebuah proses yang terjadi sepanjang

masa kehidupan, sifat dan jenis dukungan sosial berbeda-beda dalam berbagai

tahap-tahap siklus kehidupan. Namun demikian, dalam semua tahap siklus

kehidupan dukungan keluarga membuat keluarga mampu berfungsi dengan

berbagai kepandaian dan akal. Sebagai akibatnya, hal ini meningkatkan kesehatan

dan adaptasi keluarga (Friedman, 1998).

Wills (1985) dalam Friedman (1998) menyimpulkan bahwa baik efek-efek

penyangga (dukungan menahan efek-efek negatif dari stres terhadap kesehatan)

dan efek-efek utama (dukungan secara langsung mempengaruhi akibat-akibat dari

kesehatan) pun ditemukan. Sesungguhnya efek-efek penyangga dan utama dari

dukungan keluarga terhadap kesehatan dan kesejahteraan boleh jadi berfungsi

bersamaan. Secara lebih spesifik, keberadaan dukungan keluarga yang adekuat

terbukti berhubungan dengan menurunnya mortalitas, lebih mudah sembuh, dan

pemulihan fungsi kognitif, fisik serta kesehatan emosi (Ryan & Austin dalam

Friedman, 1998).

Faktor yang mempengaruhi dukungan keluarga menurut Feiring dan Lewis

(1984) dalam Friedman (1998) ada bukti kuat dari hasil penelitian yang

menyatakan bahwa keluarga besar dan keluarga kecil secara kualitatif

menggambarkan pengalaman-pengalaman perkembangan. Anak-anak yang

berasal dari keluarga kecil menerima lebih banyak perhatian daripada anak-anak

dari keluarga yang besar. Selain itu dukungan yang diberikan orangtua (khususnya

ibu) juga dipengaruhi oleh usia, menurut Friedman (1998) ibu yang masih muda

cenderung untuk lebih tidak bisa merasakan atau mengenali kebutuhan anaknya

dan juga lebih egosentris dibandingkan ibu-ibu yang lebih tua.

Faktor-faktor yang mempengaruhi dukungan keluarga lainnya adalah kelas

sosial ekonomi orangtua. Kelas sosial ekonomi disini meliputi tingkat pendapatan

atau pekerjaan orang tua dan tingkat pendidikan. Dalam keluarga kelas menengah,

suatu hubungan yang lebih demokratis dan adil mungkin ada, sementara dalam

keluarga kelas bawah, hubungan yang ada lebih otoritas atau otokrasi. Selain itu

orang tua dengan kelas sosial menengah memiliki tingkat dukungan, afeksi dan

keterlibatan yang lebih tinggi daripada orang tua dengan kelas sosial bawah.

Dukungan keluarga berhubungan dengan pemberi perawatan dirumah oleh

salah satu anggota keluarga berkaitan dengan hal usia menurut Soelaiman (1993)

dalam Notoatmodjo (2003), usia yang dianggap optimal dalam memahami dan

mengambil keputusan adalah di atas 20 tahun, sebab usia di bawah 20 tahun atau

kurang dari 20 tahun cenderung dapat mendorong terjadinya kebimbangan dalam

memahami dan mengambil keputusan. Demikian usia ini berhubungan dengan

seseorang mampu mengambil keputusan menjadi pemberi perawatan bagi pasien

yang mengalami halusinasi serta mampu mengikuti regimen terapeutik.

b. Beban Keluarga yang memiliki ODGJ

Keberadaan stres seperti halnya terjadi pada individu, begitupun dalam

sebuah keluarga pada awalnya membantu keluarga untuk memobilisasi sumber-

sumbernya dan untuk bekerja guna memecahkan masalah. Stres memicu

keseimbangan antara keadaan stabil menjadi berbahaya atau terancam; pada kasus

ini anggota keluarga pada awalnya mengeluarkan banyak usaha untuk

mendapatkan kembali keseimbangan dalam keluarga. Akan tetapi, jika usaha

awal untuk menyelesaikan masalah atau memenuhi tuntutan mengalami

kegagalan, stres akan meningkat. Seringkali suatu stressor pada awalnya

mempengaruhi individu, diikuti dengan sebuah subsistem dan subsistem yang

lain, sampai akhirnya semua subsistem keluarga terpengaruh (ripple effect).

Walaupun stres dapat dialami oleh semua subsistem, setiap subsistem dapat

menoleransi dan menangani stres secara berbeda.

Disabilitas satu anggota keluarga secara signifikan mempengaruhi

keluarga dan fungsinya, sebagaimana perilaku keluarga dan anggota keluarga

secara simultan mempengaruhi perjalanan dan karakteristik disabilitas.

Berdasarkan asumsi timbal balik, jelas bahwa disabilitas sangat mempengaruhi

perkembangan keluarga dan juga anggota keluarga, terutama anggota keluarga

yang tidak mampu. Seringkali saat suatu keluarga terlambat dalam memenuhi

tugas perkembangan keluarganya, ada interaksi antara tuntutan atau stresor

perkembangan dan tuntutan atau stresor situasional dalam keluarga secara

berlebih. Bertambahnya stres keluarga yang diciptakan oleh adanya kedua jenis

stressor sering kali menghasilkan rendahnya fungsi keluarga, sementara tugas

perkembangan keluarga menjadi terganggu atau terhambat.

Besarnya tugas perkembangan dipengaruhi dan tergantung pada beberapa

faktor antara lain: (1) tahap siklus kehidupan keluarga yang dijalani keluarga; (2)

anggota keluarga dengan masalah halusinasi membuat perubahan. Faktor lain

yang membuat perbedaan dalam dampak disabilitas pada perkembangan keluarga

adalah sumber formal dan informal yang dimanfaatkan oleh keluarga. Sistem

dukungan keluarga yang baik pada keluarga besar dan teman-teman, serta

dukungan psikososial dan kesehatan yang membantu dan kompeten, akan

menambah kemampuan keluarga untuk lebih cepat kembali melanjutkan

perkembangan.

saat suatu keluarga yang salah satu anggota keluarganya disabilitas,

misalnya salah satu anggota keluarga mengalami halusinasi, membandingkan

tugas perkembangan keluarga yang ideal dalam tahap siklus kehidupan keluarga

dengan perilaku aktual keluarga akan sangat berguna. Perbandingan ini berguna

dalam mengevaluasi kemungkinan dampak disabilitas pada keluarga.

Keluarga menghadapi situasi penuh stres dan ketegangan sebab memiliki

anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa. Situasi penuh stres ini

diperberat dengan tuntutan ekonomi akan perawatan anggota keluarga yang

mengalami halusinasi ini dalam jangka waktu yang tidak singkat dalam

perawatan, kesabaran tinggi dalam menghadapi emosi, kekhawatiran akan

perilaku maladaptif dan masa depannya. Situasi-situasi ini menimbulkan

beban keluarga yang tidak ringan, jika tidak mendapatkan intervensi secara

optimal dapat mengantarkan keluarga ke dalam krisis psikologis.

Fontaine (2009) mengatakan bahwa beban keluarga adalah tingkat

pengalaman distress keluarga sebagai efek dari kondisi anggota keluarganya.

Kondisi ini dapat memicu meningkatnya stres emosional dan ekonomi dari

keluarga. Sebagaimana respon keluarga terhadap berduka dan trauma, keluarga

dengan anggota keluarga mengalami halusinasi juga membutuhkan empati dan

dukungan dari tenaga kesehatan profesional (Mohr & Regan-Kubinski, 2001

dalam Fontaine, 2009).

Menurut Mohr (2006), ada tiga jenis beban keluarga yaitu:

1. Beban Obyektif, merupakan beban dan hambatan yang dijumpai dalam

kehidupan suatu keluarga yang berhubungan dengan pelaksanaan merawat

salah satu anggota keluarga yang mengalami halusinasi. Termasuk

kedalam beban obyektif adalah: beban biaya biaya finansial untuk perawatan dan

pengobatan, tempat tinggal, makanan, dan transportasi.

2. Beban Subyektif, merupakan beban yang berupa distress emosional yang

dialami anggota keluarga yang berkaitan dengan tugas merawat anggota

keluarga yang mengalami halusinasi. Termasuk beban subyektif

diantaranya: ansietas akan masa depan, sedih, frustasi, merasa bersalah,

kesal, dan bosan.

3. Beban Iatrogenik, merupakan beban yang disebabkan sebab tidak

berfungsinya sistem pelayanan kesehatan jiwa yang dapat mengakibatkan

intervensi dan rehabilitasi tidak berjalan sesuai fungsinya. Termasuk

dalam beban ini, bagaimana sistem rujukan dan program pendidikan

kesehatan.

Sedangkan menurut WHO (2008) mengkategorikan beban keluarga

dengan ODGJ dibagi kedalam dua jenis yaitu:

1. Beban obyektif, merupakan beban yang berhubungan dengan masalah dan

pengalaman anggota keluarga, terbatasnya hubungan sosial dan aktivitas

kerja, kesulitan finansial dan dampak negatif terhadap kesehatan fisik

anggota keluarga.

2. Beban subyektif, merupakan beban yang berhubungan dengan reaksi

psikologis anggota keluarga meliputi perasaan kehilangan, kesedihan,

kecemasan dan malu dalam situasi sosial, koping, stress terhadap

gangguan perilaku dan frustasi yang disebabkan sebab perubahan

hubungan.

Berdasarkan kedua pendapat mengenai beban keluarga dengan anggota

keluarga yang mengalami halusinasi untuk regimen terapeutik keluarga inefektif,

maka penelitian ini akan berusaha mengukur beban keluarga yang terdiri dari

beban obyektif dan beban subyektif.

c. Kepatuhan Keluarga ODGJ Untuk Mengikuti Pengobatan

Kepatuhan atau ketaatan merupakan suatu derajat keluarga ODGJ

mengikuti anjuran klinis dari dokter yang mengobatinya (Kaplan & Saddock,

1997). Menurut Sackett (1976) dalam Niven (2002) kepatuhan adalah sejauh

mana perilaku keluarga ODGJ sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh

petugas kesehatan, kepatuhan sebagai suatu tingkatan keluarga ODGJ dalam

melaksanakan cara pengobatan dan perilaku yang disarankan oleh dokter atau

perawat. Berdasarkan dari pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa kepatuhan

merupakan suatu ketaatan terhadap anjuran dalam melaksanakan suatu terapi atau

pengobatan yang diberikan oleh petugas kesehatan sesuai dengan ketentuan dan

standar.

Perilaku kepatuhan tergantung pada situasi klinis spesifik, sifat alam

penyakit dan program pengobatan. Seseorang menjadi tidak taat atau tidak patuh

kalau situasinya tidak memungkinkan (Bart, 1994 dalam Niven, 2002). Kondisi

yang dapat menurunkan kepatuhan minum obat antara lain: regimen yang rumit

(banyak macam obat yang diberikan), timbul efek samping secara dini dan terus –

menerus, efek manfaat yang lambat, bila terapi dihentikan dirasa tidak

menimbulkan kekambuhan, pasien sulit menerima informasi, masalah finansial

atau biaya biaya, terlibat banyak dokter, dan buruknya hubungan dokter dan pasien.

Menurut Sarwono (1997) dalam Niven (2002) bahwa perubahan sikap dan

perilaku individu diawali dengan proses patuh, identifikasi dan tahap terakhir

berupa internalisasi. Pada awalnya individu mematuhi anjuran atau instruksi tanpa

kerelaan untuk melakukan tindakan ini dan seringkali sebab ingin

menghindari hukuman atau sanksi jika dia tidak patuh atau untuk memperoleh

imbalan yang dijanjikan jika dia mematuhi anjuran ini. Tahap ini disebut

tahap kepatuhan dan biasanya perubahan yang terjadi dalam tahap ini bersifat

sementara artinya tindakan ini dilakukan selama masih ada pengawasan. Tetapi

begitu pengawasan itu tidaklah perlu berupa kehadiran fisik atau tokoh otoriter,

melainkan cukup rasa takut pada ancaman sanksi berlaku, jika individu tidak

melakukan tindakan ini. Dalam hal ini pengaruh tekanan kelompok sangatlah

besar, sehingga individu terpaksa mengikuti tindakan perilaku mayoritas

kelompok meskipun sebenarnya dia tidak menyetujuinya. Namun, segera setelah

dia keluar dari kelompok ini, mungkin sekali perilaku akan berubah menjadi

perilaku yang diinginkan sendiri.

Kepatuhan keluarga ODGJ yang berdasarkan rasa terpaksa atau

ketidakpahaman tentang pentingnya perilaku yang baru dapat disusul dengan

kepatuhan yang berbeda jenisnya, yaitu kepatuhan demi menjaga hubungan baik

dengan petugas kesehatan atau tokoh yang menganjurkan perubahan ini

(change agent).

Kepatuhan timbul sebab keluarga ODGJ merasa tertarik atau mengagumi

tokoh ini sampai ingin menirukan tindakannya tanpa memahami sepenuhnya

arti dan manfaat dari tindakan ini. Proses ini disebut identifikasi. Meskipun

motivasi untuk mengubah perilaku individu dalam tahap ini lebih baik daripada

dalam kekambuhan, namun motivasi ini belum dapat dikaitkan perilaku ini

dengan nilai-nilai lain dalam hidupnya, sehingga jika ditinggalkan oleh tokoh

idolanya itu maka dia merasa tidak perlu lagi melanjutan perilaku ini.

Perubahan perilaku individu baru dapat menjadi optimal jika perubahan ini

terjadi melalui proses internalisasi dimana perilaku yang baru itu dianggap

bernilai positif bagi diri individu itu sendiri dan diintegrasikan dengan nilai-nilai

lain dari hidupnya.

Ketidakpatuhan adalah keadaan dimana keluarga ODGJ berkeinginan

untuk memenuhi tetapi ada faktor yang menghalangi ketaatan terhadap nasehat

yang berkaitan dengan kesehatan yang diberikan oleh petugas kesehatan yang

dipengaruhi oleh mahalnya biaya biaya pengobatan, transportasi, minat dan psikologis

seseorang (Capernito, 2001). Ketidakpatuhan adalah tingkat keluarga ODGJ tidak

melaksanakan cara pengobatan dan perilaku yang disarankan oleh dokter atau

perawat. Ketidakpatuhan sulit dianalisis sebab sulit didefinisikan, sulit untuk

diukur dan tergantung pada banyak faktor. Kebanyakan studi berkaitan dengan

ketaatan minum obat sebagai cara pengobatan, misalnya tidak minum cukup obat,

minum obat terlalu banyak, minum obat tambahan tanpa resep dokter dan

sebagainya. Pasien yang tidak taat dipandang sebagai orang yang lalai dan

masalahnya dipandang sebagai masalah kontrol dan harus mendapat perhatian

utama dari keluarga.

Kepatuhan adalah istilah yang menggambarkan penggunaan obat sesuai

dengan petunjuk pada resep. Ini mencakup penggunaannya pada waktu yang

benar dan mengikuti pembatasan makanan yang berlaku, misalnya biasa minum

obat pada pagi dan malam, maka setiap hari harus minum obat pada waktu yang

sama. Selain waktu yang sama, obat ini juga harus diminum seumur hidup.

Bilamana pindah waktu minum atau lupa minum satu hari, maka obat antipsikotik

atau halusinasi tidak akan berfungsi dengan optimal untuk mengontrol

halusinasinya. Obat yang dikonsumsi masuk ke aliran darah dan diangkut ke

seluruh tubuh. Pada saat darah melewati hati dan ginjal, sebagian obat ini

disaring dan dibuang. Jadi jumlah obat dalam aliran darah menjadi semakin kecil,

sehingga penderita memakainya lagi. Hal ini merupakan bagian dari

tanggung jawab keluarga ODGJ untuk pelaksanaan pengobatan dan perawatan

pasien dirumah.

Keluarga ODGJ sering menemukan masalah dalam regimen terapeutik

ODGJ. Seperti beberapa obat diserap lebih baik dan masuk ke aliran darah dengan

tingkat lebih tinggi, bila tidak ada makanan dalam perut. Obat ini harus

dikonsumsi dengan perut kosong. Sementara ada obat lain yang lebih baik masuk

ke aliran darah bila perutnya penuh. Obat ini sebaiknya dikonsumsi dengan

makan. Dengan beberapa obat pun, makanan tidak penting.

Keluarga pasien harus memberikan informasi kepada pasien diantaranya

pasien harus mengetahui petunjuk untuk penggunaan masing-masing obat agar

selalu ada cukup obat dalam aliran darah. Petunjuk ini termasuk berapa pil harus

digunakan, kapan dan bagaimana. Jika pasien melupakan satu dosis, tidak

menggunakan dosis penuh atau tidak mengikuti petunjuk tentang makanan,

tingkat obat dalam aliran darah dapat menjadi terlalu rendah yang akan

memicu kekambuhan gejala seperti halusinasi. Cara terbaik untuk mencegah

kekambuhan ini adalah dengan kepatuhan terhadap terapi, demikian

kepatuhan pasien merupakan cermin kepatuhan keluarga untuk mengikuti regimen

terapeutik.

Penting bagi keluarga pasien untuk mengembangkan rutinitas (kebiasaan)

yang dapat membantu pasien mengikuti jadwal terapi, yang kadang kala rumit dan

mengganggu kegiatan sehari-hari. Kepatuhan dapat sangat sulit dan pasien akan

membutuhkan dukungan agar menjadi biasa dengan perubahan yang

diakibatkannya pada hidup pasien. Ini bisa menjadi hal yang paling penting untuk

dipertimbangkan waktu pasien mulai memakai terapi baru.

Menggalang dukungan dari petugas kesehatan atau teman adalah sangat

penting, agar mengingatkan keluarga pasien saat waktu pasien harus memakai

obat dan untuk memberikan semangat atau motivasi. Menilai kepatuhan pasien

secara ketat selama satu minggu. Jika hasilnya tampak kurang baik, pasien

membutuhkan lebih banyak dukungan yang tersedia. Jika masih ada masalah,

pasien dapat membahasnya dengan dokter. Jika pasien benar - benar tidak dapat

mencapai tingkat kepatuhan yang tinggi, mungkin sebaiknya pasien berhenti

terapi untuk sementara (Alcorn, 2007) dan keluarga pasien mengamati resiko

kekambuhan dan melaporkannya kepada petugas kesehatan.

Tidak seorang pun dapat mematuhi instruksi jika ia salah paham tentang

instruksi yang diberikan padanya. Ley dan Spelman (1967) dalam Niven (2002)

menemukan bahwa lebih dari 60% yang diwawancarai setelah bertemu dengan

dokter salah mengerti tentang instruksi yang diberikan pada mereka. Kadang-

kadang hal ini disebabkan oleh kegagalan profesional kesehatan dalam

memberikan informasi yang lengkap, penggunaan istilah – istilah medis, dan

memberikan banyak instruksi yang harus diingat oleh pasien dan keluarganya.

Anderson (1986) dalam Niven (2002) dalam penelitiannya tentang

komunikasi dokter dan pasiennya di Hongkong, mendapatkan bahwa keluarga

pasien dan pasien yang rata – rata diberi 18 jenis informasi untuk diingat dalam

setiap konsultasi, hanya mampu mengingat 31% saja. Ketepatan dalam

memberikan informasi secara jelas dan eksplisit terutama sekali penting dalam

pemberian intensif antibiotik, sebab seringkali keluarga pasien tidak mengetahui atau

sengaja sepakat dengan pasien menghentikan obat setelah gejala yang dirasakan

pasien hilang bukan saat obat ini habis (Haynes et al, 1979 dalam Niven,

2002).

Pendekatan praktis untuk meningkatkan kepatuhan keluarga pasien dan

pasien dalam pengobatan ditemukan oleh DiNicola dan DiMatteo (1984) dalam

Niven (2002): (1) Buat instruksi tertulis yang jelas dan mudah diiterpretasikan; (2)

Berikan informasi tentang pengobatan sebelum menjelaskan hal-hal lain. Jika

seseorang diberi suatu daftar tertulis tentang hal-hal yang harus diingat; (3) Maka

akan ada efek keunggulan yaitu mereka berusaha mengingat hal-hal yang pertama

kali tertulis. Efek keunggulan ini telah terbukti mampu menguatkan ingatan

tentang informasi-informasi medis. (Ley,1972 dalam Niven, 2002); (4) Instruksi -

instruksi harus ditulis dengan bahasa umum (non-medis) dan hal - hal penting

perlu ditekankan.

Kualitas interaksi antara profesional kesehatan dan keluarga pasien serta

pasien merupakan bagian yang penting dalam menemukan derajat kepatuhan

(Niven, 2002). Korsch dan Negrete (1972) dalam Niven (2002) telah mengamati

800 kunjungan orangtua dan anak - anaknya ke rumah sakit anak di Los Angeles.

Selama 14 hari mereka mewawancarai ibu - ibu ini untuk memastikan

apakah ibu - ibu ini melaksanakan nasihat - nasihat yang diberikan dokter,

dan mereka menemukan bahwa ada kaitan yang erat antara kepuasan ibu terhadap

konsultasi dengan seberapa jauh mereka mematuhi nasihat dokter; tidak ada

kaitan antara lamanya konsultasi dengan kepuasan ibu.

Derajat dimana seseorang terisolasi dari pendampingan orang lain, isolasi

sosial, secara negatif berhubungan dengan kepatuhan (Baekeland & Lundwall,

1975 dalam Niven, 2002). Anggota - anggota jaringan sosial individu seringkali

mempengaruhi seseorang dalam mencari pelayanan kesehatan (Niven, 2002).

Keyakinan, Sikap dan Kepribadian menurut Becker et al (1979) dalam

Niven (2002) telah membuat suatu usulan bahwa model keyakinan kesehatan

berguna untuk memperkirakan adanya ketidakpatuhan. Ahli psikologis lain telah

melakukan penyelidikan tentang hubungan antara pengukuran kepribadian dan

kepatuhan. Blumental et al (1982) dalam Niven (2002) melakukan sebuah

penelitian dan didapatkan hasil bahwa orang-orang yang tidak patuh adalah orang-

orang yang lebih mengalami depresi, ansietas, sangat memperhatikan

kesehatannya, memiliki kekuatan ego yang lebih lemah dan yang kehidupan

sosialnya lebih memusatkan perhatian kepada dirinya sendiri. Kekuatan ego yang

lemah ditandai dengan kekurangan dalam hal pengendalian diri sendiri dan

kurangnya penguasaan terhadap lingkungan.

Pemusatan terhadap diri sendiri dalam lingkungan sosial mengukur tentang

bagaimana kenyamanan seseorang berada dalam situasi sosial. Blumenthal et al

(1982) dalam Niven (2002) mengatakan bahwa ciri-ciri kepribadian yang

disebutkan di atas itu yang memicu seseorang cenderung tidak patuh (drop

out) dari program pengobatan. Menurut Notoatmodjo (2003), sikap merupakan

reaksi atau respon yang masih tertutup dari seseorang terhadap suatu stimulus atau

objek. Menurut Newcomb, salah seorang ahli psikologis sosial, menyatakan

bahwa sikap itu merupakan kesiapan atau kesediaan untuk bertindak dan bukan

merupakan pelaksanaan motif tertentu. Sikap belum merupakan suatu tindakan

atau aktivitas, akan tetapi merupakan predisposisi tindakan suatu perilaku.

Motivasi adalah dorongan untuk melakukan hal yang positif bagi dirinya

dan orang lain. Motivasi adalah penggerak tingkah laku ke arah suatu tujuan

dengan didasari adanya suatu kebutuhan yang dapat timbul dari dalam individu

ini, atau dapat diperoleh dari luar dan orang lain atau keluarga (Friedman,

Rabu, 03 Mei 2023

gangguan jiwa 1

ARTICLE

POPULAR

TRANSLATE

writen by

Privacy Policy for gravesx.blogspot.com

Log Files

Google DoubleClick DART Cookie

Our Advertising Partners

Privacy Policies

Third Party Privacy Policies

Children's Information

Online Privacy Policy Only

Consent

Terms and Conditions

Cookies

License

Hyperlinking to our Content

iFrames

Content Liability

Reservation of Rights

Removal of links from our website

Disclaimer

viewer

Arsip

Rabu, 03 Mei 2023

gangguan jiwa 1

Related Posts:

ARTICLE

POPULAR

TRANSLATE

writen by

Privacy Policy for gravesx.blogspot.com

Log Files

Google DoubleClick DART Cookie

Our Advertising Partners

Privacy Policies

Third Party Privacy Policies

Children's Information

Online Privacy Policy Only

Consent

Terms and Conditions

Cookies

License

Hyperlinking to our Content

iFrames

Content Liability

Reservation of Rights

Removal of links from our website

Disclaimer

viewer

Arsip